NEWS
Rapat Paripurna Ke-13 DPRD Bali, Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda BUPDA di Bali
Denpasar, baliilu.com – Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang Baga Utsaha Padruen Desa Adat (BUPDA) dan Raperda tentang Perubahan Ke-3 atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah disampaikan pada Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan ll Tahun Sidang 2021 DPRD Provinsi Bali, Senin 31 Mei 2021 di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Bali, Jalan Dr. Kusuma Atmaja Renon, Denpasar.
Rapat Paripurna ke-13 yang dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua DPRD Bali I Nyoman Sugawa Korry, S.E., Ak, M.M. dihadiri oleh Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Bali, Sekretaris Daerah Provinsi Bali beserta jajarannya, para kelompok ahli DPRD Provinsi Bali, yang diikuti secara hybrid.
Dalam tahapan pandangan umum fraksi tersebut sebagai pembicara Made Suparta, S.H. dari Fraksi PDI Perjuangan, Made Suardana, S.T. dari Fraksi Partai Golkar, I Ketut Juliarta, S.H. dari Fraksi Partai Gerindra, I Komang Nova Sewi Putra, S.E. dari Fraksi Partai Demokrat, dan Dr. Somvir dari Fraksi Nasdem PSI Hanura.
Terkait Raperda tentang BUPDA di Bali, Made Supartha dari Fraksi PDI Perjuangan Provinsi Bali menyampaikan pandangannya, agar pengelolaan BUPDA sebagai kekuatan penggerak perekonomian desa adat dilakukan secara profesional dan modern dengan tata kelola berdasarkan hukum adat yang menerapkan prinsip nilai adat, tradisi, budaya dan kearifan lokal Bali. Supartha menekankan agar BUPDA kegiatan usahanya fokus pada sektor riil, dengan penataannya adalah bergerak dari pengelolaan, setelah itu baru pemanfaatannya. Fraksi PDI P juga menegaskan, pelaksanaan pengawasan dan pembinaan BUPDA dilakukan oleh Gubernur bersama MDA Provinsi.
Made Suardana, S.T. dari Fraksi Golkar memandang sebagai tujuan yang sungguh sangat mulia, fraksi menyampaikan beberapa catatan secara rinci pada substansi di beberapa ayat pada pasal baik di Bab I, Bab III, Bab V dan Bab VIII. Di antaranya poin pada Bab I pada Pasal 1 ayat 7 Sabha Perekonomian Adat (SAKA) Bali adalah lembaga otoritas perekonomian Adat Bali yang memiliki tugas pokok dan kewenangan pembinaan dan pengawasan dengan cara mengatur, mengawasi, dan membina. Menurut Fraksi Golkar kata mengatur tidak perlu ada karena ini terkesan mengabaikan independensi dan disarankan diganti dengan kata “memfasilitasi”.
Pada BAB III Pasal 9 ayat 4 agar dihilangkan karena tugas MDA hanya pada memverifikasi dan memfasilitasi, serta membina agar BUPDA yang dibentuk berdasarkan paruman desa adat bisa didaftarkan di Dinas PMA sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
Pasal 10 ayat 1 agar mencantumkan LPD sebagai pengecualian, karena LPD adalah lembaga keuangan yang harus dikelola secara independen sebagaimana di tingkat nasional lembaga keuangan perbankan diawasi oleh lembaga khusus untuk pembinaan dan pengawasan lembaga keuangan. Di samping itu, dasar pertimbangannya adalah dalam kaitan ini, Fraksi Golkar komit mempertahankan keberadaan LPD tidak saja dilihat dari sejarah pembentukannya, tetapi juga keberadaan LPD sudah sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pedesaan di samping juga LPD telah dikecualikan dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
Fraksi Golkar juga menyoroti Pasal 58 ayat (5) tentang ketentuan tata cara diatur melalui keputusan MDA Provinsi, menurut Golkar sebaiknya diatur oleh desa adat. Terkait Pasal 61 ayat (1), Golkar belum sependapat dengan bentuk dan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh SAKA Bali sehingga tidak menjadikan BUPDA seolah-olah terkesan terkooptasi oleh eksistensi SAKA Bali. Begitu pula soal pendapatan SAKA Bali. Iuran BUPDA kepada SAKA Bali jangan sampai mengesankan bahwa SAKA Bali melakukan pemerasan terhadap BUPDA.
‘’Dalam hal fungsi mengatur yang dilakukan oleh MDA dan SAKA Bali sebagaimana yang terdapat dalam pasal-pasal Raperda BUPDA di Bali sebaiknya semuanya didrop saja atau ditiadakan sehingga kemandirian desa adat sebagaimana yang telah berjalan selama ini bisa tetap terjaga,’’ pungkasnya.
Sementara itu, I Komang Nova Sewi Putra, S.E. dari Fraksi Partai Demokrat dalam pandangan umumnya memberikan apresiasi kepada Gubernur atas usulan Raperda tentang BUPDA.
Fraksi Demokrat memohon penjelasan mengingat di desa sudah ada Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) sesuai program Pemerintah Pusat, sedangkan raperda ini merupakan pintu masuk atau ruang bagi desa adat untuk mendirikan BUPDA. Fraksi Partai Demokrat mengkhawatirkan akan terjadi persaingan yang tidak sehat dan tidak harmonis antara Bumdes dan BUPDA karena subyek dan obyek hampir sama.
Fraksi juga memohon penjelasan tentang maksud dan tujuan dicantumkannya lembaga baru Labda Pacingkreman Desa Adat yang selanjutnya disebut LPD yang merupakan Lembaga Perkreditan Desa milik Desa Adat yang berkedudukan di wewidangan desa adat serta diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat. ‘’Mengapa serta merta ada lembaga Labda Pacingkreman Desa Adat? padahal baik dalam ketentuan umum maupun ruang lingkup raperda dan batang tubuh tidak diatur,’’ ujarnya seraya menyatakan Fraksi Demokrat menyatakan setuju bahwa Raperda BUPDA ini dibahas lebih lanjut agar mendapatkan persetujuan bersama.
Sedangkan I Ketut Juliarta, S.H. menyampaikan dengan dibentuknya Perda BUPDA, Fraksi Gerindra berharap desa adat lebih otonom dan mandiri. Namun, dengan dibentuknya Perda BUPDA ini jangan sampai berbenturan dengan BUMDes, BUMD, ataupun BUMN. Jangan sampai ada kesan negara dalam negara yang akan memunculkan conflic of interest.
Fraksi Gerindra juga tidak menginginkan LPD yang sudah terbukti mampu melindungi dan meringankan desa adat dengan masyarakat adatnya dalam menjalankan upacara adat maupun perbankan, menjadi saingan atau disaingi oleh sektor usaha yang sama dari BUPDA yakni Labda Pacingkreman Desa adat (LPD).
Dr. Somvir dari Fraksi Nasdem PSI Hanura menyampaikan sepakat BUPDA bisa dijadikan motor perekonomian di desa adat dan BUPDA mendapatkan payung hukum berupa perda untuk memberikan kepastian dan pelindungan hukum terhadap sistem perekonomian adat Bali.
Agar BUPDA yang dilahirkan tak lebih sekadar nama atau malah menjadi beban bagi desa adat, diperlukan pengelolaan secara profesional dan modern, sehingga BUPDA tumbuh dan berkembang secara sehat, kuat, bermanfaat, dan berkelanjutan bagi desa adat.
Fraksi juga mengharapkan kehadiran BUPDA jangan sampai justru mengganggu eksistensi BUMDes. ‘’Adanya BUPDA sendiri kami harapkan bisa menjadi pelengkap dari LPD, sehingga kami juga mendorong penguatan LPD dengan monitoring pemerintah daerah,’’ ujar Somvir. (eka)
NEWS
DPRD Badung Gelar Rapat Paripurna Penyampaian PU Fraksi-Fraksi
Soroti Krisis Air Bersih, Dorong Teknologi SWRO hingga Pelebaran Jalan
NEWS
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung Terima Empat Raperda Strategis, Krisis Air di Bukit Jadi Sorotan Utama
NEWS
Wagub Giri Prasta Tinjau Bedah Rumah di Jembrana, Tekankan Kualitas Bangunan demi Kenyamanan Warga
Bersumber dari Perubahan APBD 2026, Bantuan Rp 75 Juta Diharapkan Hadirkan Hunian Layak bagi Keluarga Kurang Mampu
