Denpasar, baliilu.com – Rapat Paripurna ke-7 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menetapkan Ranperda Provinsi Bali tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali Menjadi Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara (Perseroda) menjadi Perda pada Masa Persidangan I Tahun 2024-2025 yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Bali, Selasa (26/11/2024).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya didampingi Wakil Ketua I I Wayan Disel Astawa dan Wakil Ketua III Putu Nova Sewi Putra. Rapat diawali dengan penandatanganan Pakta Integritas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025. Selain penetapan Ranperda Perseroda, Dewan juga menetapkan RAPBD 2025 menjadi Perda.
Hadir Pj. Gubernur Bali SM Mahendra Jaya, segenap pimpinan dan seluruh anggota DPRD Bali, Forkopimda Bali, Sekda Bali Dewa Made Indra bersama Pimpinan OPD Bali, Tenaga Ahli DPRD Bali serta undangan lainnya.
Koordinator Pembahas Ranperda tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Jamkrida Provinsi Bali Menjadi PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda), I Made Rai Warsa, dalam pendapat akhir Dewan mengatakan setelah mencermati hasil pembahasan dan konsultasi yang telah dilakukan bahwa pada aspek legal drafting, dari hasil konsultasi dengan Kemendagri RI, memang tidak ada lagi dasar hukum terbaru yang perlu dirujuk mengenai perubahan bentuk hukum ini. Selain mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dan dilaksanakan melalui perubahan akta pendirian.
Dalam pembahasan, pandangan umum dan jawaban Pj. Gubernur yang berkembang dan menyangkut pada penyertaan modal, kepemilikan saham, kemungkinan meningkatkan pelibatan kabupaten/kota dan pihak swasta serta hal-hal lainnya, disarankan dalam konsultasi, agar fokus saja pada hal ikhwal tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dan sejarah pendirian dari BUMD tersebut. ‘’Jadi mengenai penambahan modal, penyertaan modal, pengambilan saham dan lain-lain dapat diatur dalam Perda tentang Penyertaan Modal Daerah,’’ ujarnya.
Dikatakan, berdasarkan hal yang berkembang dalam pembahasan, diskusi dan konsultasi diperoleh informasi bahwa telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang lebih popular dengan istilah “pemutihan kredit macet UMKM.” Meskipun PP ini baru saja diterbitkan serta masih menunggu petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaannya lebih lanjut.
‘’Mengenai kriteria-kriteria untuk menapis (memilih dan memilah) penghapusan piutang pada UMKM yang menjadi target dan sasaran dimaksud, maka kami merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Bali agar melakukan langkah-langkah antisipasi dalam proses penatalaksanaannya. Karena pada saat ini, PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) sudah bekerjasama dengan lebih dari 282 Koperasi, 124 BPR dan 317 LPD, untuk membantu penjaminan kredit 645.074 UMKM di Bali,’’ kata Rai Warsa seraya meminta untuk dapat dilanjutkan pada proses penetapannya menjadi Peraturan Daerah Provinsi Bali.
Sementara itu, Pj. Gubernur Bali Mahendra Jaya berharap perubahan bentuk hukum yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan ini dapat menjadikan Jamkrida sebagai salah satu penggerak perekonomian dan pembangunan daerah. Selain itu, Jamkrida diharapkan mampu meningkatkan PAD serta menjadi kebanggaan masyarakat Bali. (gs/bi)