Connect with us

POLITIK

Rapat Pleno Terbuka KPU Denpasar, Tetapkan IGN Jaya Negara dan I Kadek Agus Arya Wibawa sebagai Walikota dan Wakil Walikota Denpasar

BALIILU Tayang

:

de
Rapat Pleno Terbuka KPU Denpasar, Tetapkan IGN Jaya Negara dan I Kadek Agus Arya Wibawa sebagai Walikota dan Wakil Walikota Denpasar, Sabtu (23/1) di Inna Grand Bali Beach, Sanur

Denpasar, baliilu.com – Pada Sabtu, 23 Januari 2021 bertempat di Hotel Inna Grand Bali Beach Sanur, sebagaimana rangkaian pelaksanaan tahapan Pilwali Kota Denpasar bersama dengan 269 daerah   provinsi dan kab/ kota se – Indonesia pada Pilkada Serentak 2020, KPU Kota Denpasar melaksanakan tahapan penetapan paslon terpilih yang mana ini merupakan tahapan puncak daripada seluruh rangkaian tahapan yang sudah dilaksanakan secara bersama-sama khususnya di  Kota Denpasar atas dukungan peran serta kontribusi segenap pihak sudah bisa diselenggarakan dengan baik dan sukses.

Ketua KPU Kota Denpasar I Wayan Arsa mengatakan tentu apa yang menjadi ikhtiar kita bersama, agar terhindar dari bahaya pandemi, seperti yang kita ketahui bersama sudah bisa kita capai bersama dimana pemungutan dan penghitungan suara berjalan dengan aman dan lancar.  Dan pada hari ini adalah momentum yang membahagiakan bagi masyarakat kota Denpasar, dimana KPU Kota Denpasar melaksanakan tahapan penetapan paslon terpilih dalam Pilwali Kota Denpasar 2020.

Dengan mempedomani PKPU Nomor 5 tahun 2020 tentang tahapan dan PKPU Nomor 19 Tahun 2020 tentang penetapan rekapitulasi penghitungan hasil serta dari hasil regulasi oleh Mahkamah Konstitusi kepada KPU bahwa tidak ada permohonan perselisihan hasil pemilihan untuk Kota Denpasar tahun 2020.

Pembacaan SK Nomor 487/PL.02.6- Kpt/5171/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2020 serta Pembacaan Berita Acara Nomor : 5/ PL.02.7 -BA/5171/KPU-Kot/I/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2020.

Menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Terpilih Tahun 2020 atas nama I Gusti Ngurah Jaya Negara, S.E. dan I Kadek Agus Arya Wibawa, S.E.,M.M. dengan perolehan suara sebanyak 184.655 (seratus delapan puluh empat ribu enam ratus lima puluh lima) atau 81,21 (delapan puluh satu koma dua puluh satu) persen dari total suara sah.

Penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Terpilih Tahun 2020 ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar.

Sementara Calon Walikota Denpasar terpilih IGN Jaya Negara mengungkapkan rasa syukurnya karena Pilwali Kota Denpasar berjalan dengan lancar dengan  mengikuti protokol kesehatan di masa pandemi ini.

“Saya mengucapkan banyak terimakasih kepada Pemerintah Kota Denpasar, KPU, Bawaslu, TNI, Polri, Forkopimda serta masyatakat Denpasar yang sudah ikut serta menyukseskan Pilwali Kota Denpasar dengan mengikuti prokes yang ketat dan ikut bekerja di dalam pelaksanaan Pilwali Kota Denpasar ini. Ke depan mari bersama-sama saling bergandengan tangan untuk ikut membangun Denpasar,” ungkapnya.

“Saya juga berharap kepada semua unsur untuk ikut mendukung program Pemerintah Kota Denpasar ke depannya di dalam mensukseskan pembangunan guna terciptanya masyarakat yang lebih baik berwawasan budaya menuju Denpasar yang lebih maju,” tambah Jaya Negara. (ays/eka)

Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

POLITIK

Rakerda Partai Golkar Bali, Cok Ace Harapkan Tumbuh sebagai Wahana Pemantapan Eksistensi Organisasi

Published

on

By

de
Wagub Cok Ace hadiri pembukaan rapat kerja daerah (Rakerda) dan rapat pimpinan daerah (Rapimda) Partai Golkar Provinsi Bali, di Inna Grand Bali Beach, Denpasar, Sabtu (10/4).

Denpasar, baliilu.com – Wakil Gubernur Bali Tjok. Oka Artha Ardana Sukawati menyampaikan kegiatan rapat kerja daerah (Rakerda) Partai Golkar ini dipandang sangat strategis dan penting maknanya dalam menyusun langkah program kegiatan operasional kerja untuk tahun-tahun mendatang.

Rakerda ini hendaknya dapat dijadikan media untuk saling memberikan masukan dan dukungan dari berbagai sektor. Bukan dimaksudkan hanya sebagai wahana evaluasi program kerja semata. Akan tetapi, dijadikan sebagai wahana pemantapan eksistensi organisasi melalui peningkatan program kerja yang sekaligus dibarengi peningkatan kemampuan personil.

Hal ini disampaikan Wagub Cok Ace saat memberikan sambutan serangkaian pembukaan rapat kerja daerah (Rakerda) dan rapat pimpinan daerah (Rapimda) Partai Golkar Provinsi Bali, di Inna Grand Bali Beach, Denpasar, Sabtu (10/4).

Peran partai politik dalam perjalanan bangsa Indonesia ini sangatlah penting terutama terkait sistem politik di Indonesia. Karena sebagai poros utama dalam sistem demokrasi, partai politik bukan hanya sebagai wadah mempersiapkan seseorang dalam menduduki jabatan di lembaga legislatif dan juga eksekutif. Tetapi partai politik juga berperan untuk mengintegrasikan individu atau kelompok masyarakat ke dalam sistem politik, serta memperjuangkan kebijakan partai berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Oleh karena partai politik dituntut untuk melaksanakan peran dan fungsinya sebagai lembaga perumus sarana untuk mencapai cita-cita bangsa, sehingga dituntut untuk mampu mengerahkan artikulasi arah dan tujuan partai. Karena partai politik memiliki sejumlah kewajiban, antara lain melakukan sosialisasi, pendidikan politik, pembekalan, rekrutmen serta komunikasi politik kepada semua warga negara.

Pembukaan Rakerda dan Rapimda Partai Golkar Provinsi Bali yang dibuka langsung oleh Ahmad Doli Kurnia Tandjung selaku Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar dan sejumlah petinggi Partai Golkar lainnya, diharapkan dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang bermanfaat bagi anggota (pada khususnya) dan pembangunan nasional dan juga pembangunan daerah Bali.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, rapat kerja daerah Partai Golkar kali ini akan membahas beberapa hal penting, salah satunya terkait revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai hubungan keuangan pusat dan daerah. Hal ini menjadi sangat penting karena Bali merupakan daerah yang memiliki daya tarik atau daya khas kepariwisataan yang unggul dari daerah lainnya, sehingga membutuhkan perlindungan secara hukum.

Sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, melalui pola pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru, dapat turut berperan menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya. Untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia, sekala-niskala menuju kehidupan krama dan gumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno : berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Nilai-nilai Pancasila, 1 Juni 1945. (gs)

Lanjutkan Membaca

POLITIK

Raker DPRD Badung Terkait Perbup, Putu Parwata: Samakan Persepsi supaya Berkeadilan

Published

on

By

se
Ketua DPRD Badung DR. Drs. Putu Parwata MK, M.M. membuka rapat kerja DPRD Badung, Kamis (8/4) di Kantor DPRD Badung.

Badung, baliilu.com – Dalam rangka mempercepat dan memperlancar pelaksanaan tugas-tugas di Pemerintahan Kabupaten Badung, DPRD Badung mengundang Sekretaris Daerah Kabupaten Badung dalam rapat kerja membahas tentang penjelasan terkait peraturan bupati di Ruang Rapat Madya Gosana Sekretariat DPRD Badung, Kamis (8/4/2021).

Raker yang dibuka Ketua DPRD Badung DR. Drs. Putu Parwata MK, M.M. dihadiri Plt Asisten I Setda Pemkab Badung Gede Wijaya mewakili Sekda, Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Badung Luh Suryaniti dan pejabat OPD lainnya.

“Rapat kerja hari ini bersama dengan asisten sekda dan seluruh OPD untuk menyamakan persepsi, pandangan kerja kita, tentunya dalam bekerja ini ‘kan ada makan minum, menyangkut perjalanan, pendidikan, ada juga kepentingan tunjangan yang harus disamakan persepsinya karena Perpres 33 sudah mengatur, tertuang satuan harga, perjalanan dinas, standar makan minum dan sebagainya. Ini kita luruskan supaya jangan menimbulkan kebiasan dalam pemerintahan,’’ terang Putu Parwata usai raker.

Suasana rapat kerja DPRD Badung.

Politisi PDI Perjuangan asal Dalung Kuta Utara ini menguraikan, tentang masalah perjalanan dinas dalam negeri – dalam kota dan luar kota, supaya disesuaikan dengan Perpres 33 Tahun 2020. Begitu juga tentang standar uang harian, penginapan dan beaya taxi nilai berbeda sesuai dengan lokasi tujuan, tetapi Badung menetapkan fit satu jenis saja. Ia mengharapkan menyesuaikan contoh yang sudah menjalankan. Ada fakta empiris dan real yang sudah berjalan oleh Tabanan, Bangli, Klungkung, dan Gianyar.

Demikian pula mengenai kelas jabatan ASN agar disosialisasikan. Kalau di dewan memang anggotanya 40 orang, tetapi setiap dapil pertanggungjawabannya minimal 50 ribu orang. Karena dewan ini sesuai UU merupakan representasi rakyat. ‘’Jadi lebih berat, jumlah orangnya 40, tapi bobotnya 50 ribu masing-masing dapil,’’ paparnya.

Kemudian juga disampaikan ada penentuan angka index kos tentang tunjangan tambahan penghasilan (TTP) yang terdiri dari beban kerja, prestasi kerja dan kondisi kerja. ‘’Mohon diperhatikan khususnya di seketariat dewan. Supaya berkeadilan, sama-sama ASN. Kasihan juga kawan-kawan di sekretariat terlalu jomblang,’’ ucapnya.

Putu Parwata memohon Pemerintahan Kabupaten Badung harus untuh dalam melaksanakan tugas, aturan ini yang kita persamakan. Termasuk juga tentang TTP ASN untuk mendorong supaya kinerjanya bisa maksimal. ‘’Karena ASN itu adalah bagian daripada Pemerintahan Badung yang bekerja bersama-sama dengan kami di Dewan,’’ katanya.

Selanjutnya standar konsumsi rapat agar penampilannya mencerminkan Badung yang hebat. Artinya kalau angkanya dinaikkan sesuai Perpres itu maka standarnya akan lebih bagus.

Disampaikan juga tentang Perbup 77 Tahun 2020 tidak diatur mengenai perjalanan dinas keluar Provinsi Bali yang menggunakan transportasi darat. Apakah tidak ada batas maksimalnya atau sesuai pengeluaran real cost. Juga disoroti Perbup 4 Tahun 2021 tentang jenis jabatan dan kelas jabatan di masing-masing OPD.

‘’Kami sudah putuskan untuk membuat tim kerja bersama. Tim ini yang akan menggodok mana Perbup 77 yang harus direvisi, mana yang perlu ditambahkan dan mana yang ditetapkan. Ini kita duduk bersama-sama supaya benar-benar formulanya tepat. Dengan formula yang tepat maka kita bekerja dengan nyaman,’’ pungkas Parwata seraya memohon perhatian dengan membangun sinergitas supaya berkeadilan, ikut berbagi saling merasakan, sepanjang ada payung hukumnya. (gs)

Lanjutkan Membaca

POLITIK

Rapat Paripura Ke-4 DPRD Bali, Gubernur Sampaikan Pendapat terhadap Raperda Inisiatif Dewan atas Perda 3/2011

Published

on

By

de
Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama, S.Sos, M.Si. membuka Rapat Paripurna Ke-4 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021, Kamis (8/4) di Ruang Sidang Utama DPRD Bali Renon, Denpasar.

Denpasar, baliilu.com – Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama, S.Sos, M.Si. membuka Rapat Paripurna Ke-4 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021, dengan agenda mendengar pendapat Gubernur Bali terhadap Raperda Inisiatif DPRD tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Kamis (8/4/2021) di Ruang Sidang Utama DPRD Bali, Renon Denpasar.

Pada Rapat Paripurna ke-4 yang terbuka untuk umum ini, Ketua DPRD Bali didampingi Wakil Ketua Dr. I Nyoman Sugawa Korry, S.E., M.M. Ak. S.A., juga diikuti secara virtual oleh anggota Dewan. Hadir Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati mewakili Gubernur Bali.

Ketua DPRD Bali sebelum memberi kesempatan kepada Gubernur yang diwakili Wakil Gubernur Bali menyampaikan pendapat terhadap Raperda Inisiatif DPRD tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha itu, Adi Wiryatama menyampaikan maaf di hari suci Galungan dan Kuningan yang akan dirayakan nanti pada 14 dan 24 April 2021. ‘’Marilah dengan ketekunan dharma melawan adharma, kita tingkatkan satwam, kebenaran dharma secara kukuh, juga perhatian terhadap dharma negara khususnya masyarakat Bali yang kita cintai bersama,’’ ungkapnya.

Rapat Paripura Ke-4 DPRD Bali juga diikuti secara virtual anggota Dewan.

Hal ini terasa penting, terlebih dalam tantangan yang telah kita hadapi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara khususnya ke depannya terhadap Covid-19. ‘’Kita harus bersatu melawan Covid dengan protokol kesehatan sehingga ekonomi Bali bisa bangkit,’’ ucapnya seraya mempersilakan Wakil Gubernur Bali untuk menyampaikan pendapat Gubernur.

Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas inisiatif Dewan dalam menyusun Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Wagub Cok Ace memaparkan sesuai visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana, yang secara substantif bermakna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan krama Bali yang Sejahtera dan Bahagia Sakala dan Niskala, maka Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha adalah inisiatif bijak dalam rangka upaya peningkatan PAD.

Wagub menyampaikan beberapa masukan dalam rangka menyempurnakan aspek substansi. Pertama, perlu ditinjau pula tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah untuk uraian pekerjaan pengujian di UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Ketenagakerjaan.

Kedua, perlu dipertimbangkan potensi baru penjualan hasil pembuatan simplisia, serbuk tanaman obat dan bahan baku kosmetika herbal serta pembuatan ekstrak bahan alam, yang dilaksanakan oleh UPTD Laboratorium dan Pengujian Obat Tradisional pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali dalam upaya meningkatkan PAD.

Ketiga, perlu ditinjau kembali Biaya Tarif Retribusi Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan pada UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, dalam upaya peningkatan pelayanan dan penyiapan fasilitas obyek retribusi.

Dan keempat, agar struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan, yang sebelumnya diatur dalam Perda Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2017 dapat dialihkan ke dalam Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Pengalihan Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 974-4626 Tahun 2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Pengalihan Struktur dan besaran tarif dimaksud, sesuai dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan telah mendapat pembahasan oleh Bagian Perundang-undangan Dirjen Bina Keuangan Daerah bersama Biro Hukum Sekretariat Jenderal dan Staf Khusus Kementerian Dalam Negeri.

‘’Berkenaan dengan Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, tentunya Raperda dimaksud masih perlu bersama-sama dilakukan pembahasan secara lebih mendalam pada forum-forum berikutnya,’’ papar Wagub mengakhiri sambutan Gubernur Bali. (eka/gs)

Lanjutkan Membaca