Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Respons Pengetatan Transfer Pusat, Bupati Kembang Hartawan Terapkan “Empati Fiskal” dan Strategi Kreatif PAD Jembrana

BALIILU Tayang

:

apbd jembrana
Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan. (Foto: Hms Jembrana)

Jembrana, baliilu.com – Pemerintah Kabupaten Jembrana saat ini tengah menghadapi tantangan serius menyusul postur APBD Jembrana yang sangat terkoreksi akibat adanya kebijakan pengetatan transfer dan pengurangan dana transfer pusat secara signifikan.

Data APBD Jembrana tahun terakhir terjadi penurunan cukup tajam dari sisi pendapatan transfer. Pada tahun 2026 ini dana transfer pusat berkurang sebesar Rp 115 miliar dibanding tahun sebelumnya, dengan total dana transfer yang masuk Rp 711 miliar.

Merespons kondisi fiskal yang menantang ini, Bupati I Made Kembang Hartawan mengambil langkah taktis dengan menerapkan strategi “Empati Fiskal” dan ” Cermat Anggaran” demi memastikan roda pembangunan dan pelayanan publik di Jembrana tidak terhenti.

Strategi cermat ini menjadi kunci utama agar program-program prioritas, seperti perbaikan infrastruktur jalan dan layanan kesehatan, tetap dapat dinikmati masyarakat Jembrana di tengah keterbatasan.

Tren pengurangan dana transfer dari Pemerintah Pusat yang terjadi secara nasional berdampak langsung pada kapasitas belanja daerah. Namun, bagi Bupati Kembang Hartawan, tekanan anggaran ini justru menjadi momentum untuk melakukan transformasi besar dalam pengelolaan keuangan daerah yang lebih mandiri.

Kebijakan “Empati Fiskal” yang diusung Bupati Kembang menekankan pada kepekaan birokrasi dalam memilah prioritas. Di tengah terkoreksinya pendapatan daerah, setiap rupiah yang tersisa kini dihitung secermat mungkin sepenuhnya untuk program yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.

“Kita harus jujur bahwa APBD kita sedang terkoreksi akibat pengetatan transfer pusat. Ini adalah momentum bagi kita untuk melaksanakan Empati Fiskal. Artinya, birokrasi harus punya empati; jika anggaran terbatas, maka belanja seremoni, perjalanan dinas, dan operasional kantor yang harus dikurangi, bukan anggaran perbaikan jalan atau layanan kesehatan masyarakat dan program pro rakyat lainnya,” tegas Bupati Kembang Hartawan, Senin (23/2).

Baca Juga  Pemkab Jembrana Gelar Sosialisasi Warga, Revetment Pantai Pebuhan Mulai Bulan Ini

Pemkab Jembrana bergerak progresif melalui strategi kreatif dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah ini diambil sebagai solusi konkret untuk menambal defisit akibat berkurangnya kucuran dana dari pusat.

Upaya intensifikasi dan inovasi digitalisasi pada sektor pajak serta retribusi daerah membuahkan hasil positif. Terpenting juga menutup celah kebocoran. Tahun ini, PAD Jembrana berhasil tumbuh signifikan sebesar 32,5 persen dari tahun sebelumnya.

“Ibarat mengelola keuangan keluarga, ketika kiriman dari pusat berkurang, kita harus lebih kreatif mencari penghasilan mandiri. Kenaikan PAD ini adalah “uang hasil keringat” daerah yang kita optimalkan untuk menambal celah kekurangan dari pusat agar pembangunan infrastruktur tetap berjalan sesuai rencana,” imbuh Bupati Kembang.

Langkah lainnya, dengan melakukan Lobi Strategis dan Optimalisasi Dana BKK. Untuk menjangkau itu, Pemkab Jembrana juga gencar melakukan lobi ke pemerintah setingkat di atasnya, baik Pemerintah Provinsi maupun kementerian terkait.

Langkah diplomasi fiskal ini bertujuan untuk mengamankan dana-dana pusat serta dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur dan program strategis di Jembrana.

Disisi lain, Kepala BPKAD Jembrana I Gede Gus Diendi, menambahkan bahwa di tengah koreksi anggaran ini, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan melakukan penyisiran ulang (refocusing) anggaran secara ketat.

“Bapak Bupati memberikan instruksi yang sangat tegas: efisiensi bukan berarti memotong bantuan rakyat, tapi memotong biaya birokrasi yang tidak produktif. Meskipun secara angka total APBD terkoreksi karena faktor eksternal (pusat), namun kualitas belanja untuk kepentingan publik tetap kita jaga kekuatannya melalui kecermatan alokasi,” jelas Gus Diendi.

Dengan kombinasi strategi kreatif dalam penggalian PAD dan disiplin tinggi dalam empati fiskal, Kabupaten Jembrana membuktikan bahwa keterbatasan anggaran dapat dijawab dengan inovasi kepemimpinan yang berpihak pada rakyat. (gs/bi)

Baca Juga  Bupati Tamba Serahkan Bedah Rumah Bumdes Bersama Tunas Mekar Sejatera Jaya LKD Melaya

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

Kapolresta Denpasar Pimpin Pengamanan Aksi Unjuk Rasa Cipayung Plus Terkait Kelangkaan BBM di Bali

Published

on

By

Kapolresta Denpasar Pimpin Pengamanan Demo Cipayung Plus
PIMPIN PENGAMANAN: Kapolresta Denpasar Kombes Pol. Leonardo D. Simatupang, S.I.K., M.H., memimpin langsung pengamanan kegiatan aksi unjuk rasa yang dilaksanakan oleh kelompok Cipayung Plus terkait permasalahan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Bali, Sabtu (17/6/2026). (Foto: Hms Polresta Dps)

Denpasar, baliilu.com – Kapolresta Denpasar Kombes Pol. Leonardo D. Simatupang, S.I.K., M.H., memimpin langsung pengamanan kegiatan aksi unjuk rasa yang dilaksanakan oleh kelompok Cipayung Plus terkait permasalahan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Bali, Sabtu (17/6/2026). Pengamanan ini dilakukan untuk memastikan kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat berlangsung aman, tertib, dan kondusif.

Dalam pelaksanaannya, personel Polresta Denpasar disiagakan di sejumlah titik untuk mengamankan jalannya aksi serta mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Personel juga melakukan pengaturan arus lalu lintas guna menjaga kelancaran aktivitas masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.

Kapolresta Denpasar menegaskan bahwa Polri hadir untuk memberikan pelayanan dan pengamanan kepada masyarakat, termasuk dalam kegiatan penyampaian pendapat di muka umum. Seluruh personel diinstruksikan untuk mengedepankan pendekatan humanis, profesional, serta bertindak sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Selain itu, kata Kapolresta, koordinasi dan komunikasi dengan koordinator lapangan serta peserta aksi terus dilakukan guna menjaga situasi tetap terkendali dan mencegah terjadinya kesalahpahaman selama kegiatan berlangsung.

Ia menegaskan bahwa pengamanan ini merupakan bentuk komitmen Polresta Denpasar dalam menjamin hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara terbuka, sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polresta Denpasar.

Melalui pengamanan yang optimal dan sinergi antara aparat keamanan dengan peserta aksi, diharapkan kegiatan unjuk rasa Cipayung Plus dapat berlangsung dengan aman, damai, tertib, serta tidak mengganggu kepentingan masyarakat umum. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Baca Juga  Bupati Kembang Dorong Dialog Lintas Agama Jaga Kondusivitas Daerah
Lanjutkan Membaca

NEWS

Gubernur Koster Buka Indonesia Tourism Marketing Week 2026, Dorong Dukungan Pemerintah Pusat untuk Penguatan Infrastruktur Pariwisata Bali

Tekankan Pentingnya Kebijakan Pembiayaan yang Memperhatikan Kontribusi dan Karakteristik Daerah

Loading

Published

on

By

Gubernur Koster Buka ITMW 2026 di Sanur
BUKA ITMW 2026: Gubernur Bali Wayan Koster secara resmi membuka The 2nd Indonesia Tourism Marketing Week (ITMW) 2026 yang berlangsung di Ballroom Wantilan, Prama Sanur Beach Bali, Sanur, Sabtu (17/10/2026). (Foto: bi)

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster secara resmi membuka The 2nd Indonesia Tourism Marketing Week (ITMW) 2026 yang berlangsung di Ballroom Wantilan, Prama Sanur Beach Bali, Sanur, Sabtu (17/10/2026). Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Koster menekankan pentingnya penguatan daya saing pariwisata Bali melalui pembenahan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan, serta dukungan kebijakan pembiayaan dari pemerintah pusat yang mempertimbangkan karakteristik dan kontribusi daerah terhadap perekonomian nasional.

ITMW 2026 merupakan forum tahunan yang digagas MarkPlus Tourism (MCorp) dengan mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem pariwisata nasional, mulai dari pemerintah, pengelola destinasi, pelaku industri, akademisi, hingga praktisi pemasaran. Mengusung tema Reimagining Tourism: In a Fragmented World!, kegiatan ini diselenggarakan selama lima hari, mulai 14 hingga 18 Oktober 2026, di sejumlah lokasi di Bali. Forum tersebut menjadi wadah untuk memperkuat kolaborasi, mengembangkan inovasi, serta merumuskan strategi peningkatan daya saing pariwisata Indonesia di tengah dinamika global.

Founder and Chair MCorp, Hermawan Kartajaya, dalam sambutannya menyampaikan bahwa ITMW 2026 diarahkan untuk memperkuat daya saing pariwisata Indonesia melalui integrasi promosi digital, pemberdayaan komunitas lokal, serta pengembangan pariwisata berkelanjutan. Ia menilai Bali memiliki keunggulan dalam pengelolaan pariwisata sehingga layak menjadi tempat pembelajaran bagi daerah lain di Indonesia.

“Saya pikir, semua harus belajar dari Bali, juaranya di Indonesia,” ujarnya.

Rangkaian ITMW 2026 juga diisi dengan berbagai kegiatan, antara lain kompetisi meracik kopi, aksi konservasi lingkungan dan pelepasan tukik, pembahasan digitalisasi dan penerapan kecerdasan artifisial (AI), serta konferensi yang menghadirkan sejumlah pembicara nasional.

Dalam sambutannya, Gubernur Koster menyampaikan pandangannya mengenai peran strategis pariwisata dalam pembangunan ekonomi. Menurutnya, pariwisata merupakan sektor yang memiliki keterkaitan erat dengan berbagai bidang kehidupan dan mampu memberikan dampak ekonomi yang luas. Pandangan tersebut, menurut Koster, telah dipelajarinya sejak menjabat sebagai anggota DPR RI, baik dari aspek teknokratis maupun filosofi ekonomi. Dengan mengacu pada Teori Hierarki Kebutuhan Maslow, ia menjelaskan bahwa pada tingkatan kebutuhan tertentu, kegiatan berwisata menjadi bagian dari kebutuhan manusia.

Baca Juga  24 Peserta Pemagangan ke Jepang dari Jembrana Dilepas, Bupati Ingatkan Manfaatkan

“Karena itu, pariwisata adalah dunia yang paling nyata. Kalau kita mampu mendorong pertumbuhan sektor ini, maka akan berdampak pada sektor yang lain. Karena itu, harus dibangun dengan sangat detail,” katanya.

Gubernur Koster selanjutnya memaparkan perkembangan sektor pariwisata Bali yang terus menunjukkan pertumbuhan positif. Pada 2025, jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara ke Bali tercatat mencapai 16,3 juta kunjungan. Berdasarkan data yang dipaparkannya, sektor pariwisata Bali menghasilkan devisa sebesar Rp 176 triliun atau sekitar 55 persen dari total devisa pariwisata nasional sebesar Rp 319,9 triliun. Gubernur Koster juga menyebutkan besarnya peranan sektor pariwisata dalam menopang perekonomian daerah. “Kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Bali juga sangat tinggi, yaitu 66 persen,” sebutnya.

Pertumbuhan sektor pariwisata tersebut, menurut Gubernur Koster, memberikan dampak positif terhadap sejumlah indikator makroekonomi Bali, antara lain mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produk domestik regional bruto (PDRB), menurunkan tingkat kemiskinan, serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kendati demikian, perkembangan pariwisata yang pesat juga menghadirkan berbagai tantangan yang membutuhkan penanganan serius, mulai dari alih fungsi lahan sawah, persoalan sampah dan kemacetan, keterbatasan infrastruktur dan transportasi publik, hingga meningkatnya kasus penodaan tempat suci. Pemerintah Provinsi Bali terus berupaya melakukan pembenahan terhadap berbagai persoalan tersebut, namun membutuhkan dukungan pembiayaan yang memadai agar dapat ditangani secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Berkaitan dengan kondisi tersebut, Gubernur Koster mendorong pemerintah pusat agar kebijakan pengalokasian dana transfer ke daerah tidak hanya menggunakan pendekatan yang seragam, tetapi juga mempertimbangkan karakteristik, kebutuhan, dan kontribusi masing-masing daerah terhadap perekonomian nasional. Menurutnya, Bali memiliki kondisi yang berbeda dibandingkan dengan daerah lain karena harus menyediakan infrastruktur dan layanan publik yang tidak hanya melayani masyarakat setempat, tetapi juga mendukung aktivitas jutaan wisatawan yang datang setiap tahun.

Baca Juga  Pemkab Jembrana Gelar Sosialisasi Warga, Revetment Pantai Pebuhan Mulai Bulan Ini

“Setahu saya sejak duduk di DPR, kita belum pernah membuat kebijakan yang memperhatikan kondisi spesifik daerah. Transfer dana pembangunan untuk infrastruktur dipolakan dengan treatment yang hampir seragam untuk setiap daerah. Akibatnya kita tak memandang wilayah seperti Bali yang memberi kontribusi cukup besar bagi negara,” urainya.

Gubernur Koster menegaskan bahwa pengembangan pariwisata berkualitas tidak cukup hanya mengandalkan kekayaan budaya dan keindahan alam yang dimiliki Bali. Diperlukan dukungan ekosistem pariwisata yang memadai, terutama infrastruktur, transportasi, pengelolaan sampah, dan ketersediaan air bersih. Seluruh komponen tersebut harus dikembangkan secara terintegrasi untuk menjaga kenyamanan wisatawan sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Bali.

“Kalau budaya, itu memang sudah anugerah. Tapi untuk mewujudkan pariwisata yang berkualitas, itu saja tak cukup. Transportasi dan infrastruktur harus bagus, sampah teratasi, air tersedia dan lain-lain,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Gubernur Koster mengingatkan bahwa persaingan pariwisata saat ini tidak lagi terbatas antardaerah di Indonesia, melainkan telah berlangsung pada tingkat internasional. Bali harus mampu bersaing dengan destinasi wisata di negara-negara tetangga yang terus melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas infrastruktur. Karena itu, ia menilai Singapura, Malaysia, dan Thailand dapat menjadi tolok ukur dalam pengembangan pariwisata Bali ke depan.

“Negara-negara itu yang kami jadikan role model untuk ditiru. Sebab kalau tidak, daya saing Bali akan turun,” tambahnya.

Untuk mempercepat pembenahan tersebut, Gubernur Koster berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan pembiayaan yang lebih proporsional bagi Bali. Dari kontribusi devisa pariwisata yang disebutnya mencapai Rp 176 triliun, ia mengusulkan agar Bali dapat memperoleh dukungan pembiayaan dengan nilai setara sedikitnya 5 persen untuk memperkuat pembangunan infrastruktur antarwilayah. Menurutnya, dukungan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan membantu Bali meningkatkan kualitas infrastruktur, memperkuat konektivitas, serta menjaga daya saing pariwisata dalam jangka panjang.

Baca Juga  Cek Rabat Beton & Hotmix di Banyubiru, Bupati Kembang Pastikan Jalan Mulus untuk Warga

Gubernur Koster optimistis bahwa peningkatan kualitas infrastruktur dan penguatan daya saing pariwisata Bali tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian daerah, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan devisa pariwisata. Setelah fondasi infrastruktur Bali semakin kuat, pengembangan pariwisata dapat diarahkan pada peningkatan konektivitas dan kolaborasi dengan berbagai destinasi di Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan semangat penyelenggaraan ITMW 2026 yang mendorong sinergi dan pengembangan pariwisata nasional secara berkelanjutan.

“Ini juga akan mengangkat ekonomi nasional karena devisa makin tumbuh. Setelah itu, baru kita mulai bicara bagaimana mengkoneksikan pariwisata Bali dengan daerah lain, sebagaimana yang menjadi tujuan dari pelaksanaan Forum ITMW ini,” pungkasnya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Jaga Warisan Budaya, Balai Pelestarian Kebudayaan Bali dan Pemkot Denpasar Gelar Aksi Pemeliharaan Cagar Budaya Bale Kulkul Puri Pemecutan

Published

on

By

Aksi Pemeliharaan Bale Kulkul Puri Pemecutan
AKSI PEMELIHARAAN: Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Bali bersama Dinas Kebudayaan Kota Denpasar menggelar Aksi Pemeliharaan Ngayah Ring Cagar Budaya Bale Kulkul Puri Pemecutan, Sabtu (17/10). (Foto: bi)

Denpasar, baliilu.com – Sebagai wujud kepedulian dan semangat gotong-royong dalam menjaga warisan budaya, Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Bali bersama Dinas Kebudayaan Kota Denpasar menggelar Aksi Pemeliharaan Ngayah Ring Cagar Budaya Bale Kulkul Puri Pemecutan, Sabtu (17/10).

Kegiatan yang berlokasi di Jalan Gunung Batur, Denpasar ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Kebudayaan.

Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar didampingi Kepala Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman, Ni Wayan Sri Witari, menyampaikan bahwa kegiatan yang digagas Balai Pelestarian Kebudayaan Bali (BPK) ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk menjaga, merawat, dan melestarikan cagar budaya sebagai identitas dan sejarah Kota Denpasar.

“Kegiatan ini tidak hanya sekadar pemeliharaan fisik, tetapi juga merupakan momentum untuk meningkatkan kesadaran, kecintaan, dan kepedulian masyarakat terhadap keberadaan serta keberlanjutan warisan budaya. Kebudayaan adalah jati diri bangsa yang harus kita jaga, kembangkan, dan wariskan kepada generasi mendatang,” ujarnya.

Kegiatan ini juga diikuti oleh berbagai unsur, di antaranya, Penglingsir Puri Pemecutan, jajaran Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, para kader Pelestari Budaya Kota Denpasar, serta Mahasiswa Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana.

Melalui aksi dengan semangat gotong-royong ini, diharapkan terjalin sinergi yang kuat antara pemerintah, puri, komunitas pelestari budaya, dan generasi muda dalam menjaga keberadaan cagar budaya agar tetap lestari.

“Melestarikan warisan budaya adalah tanggung jawab bersama. Dengan semangat ngayah, kita rawat warisan leluhur, kita jaga identitas budaya Bali,” imbuhnya. (eka/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Baca Juga  Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Meningkat, Pemkab Jembrana Intensifkan Sosialisasi dan Pencegahan
Lanjutkan Membaca