Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Sambut HPN 2021, Konvensi Nasional Media Massa Bahas Ekosistem Pers yang Berkelanjutan

BALIILU Tayang

:

de
Jelang peringatan puncak Hari Pers Nasional 2021 Selasa, 9 Februari 2021, PWI Pusat menyelenggarakan Konvensi Nasional Media Massa, Senin (8/2).

Jakarta, baliilu.com – Peringatan Puncak Hari Pers Nasional 2021 akan dilaksanakan besok, Selasa, 9 Februari 2021. Mendekati hari tersebut, PWI Pusat menyelenggarakan Konvensi Nasional Media Massa yang dihadiri oleh ratusan peserta dari unsur wartawan, pemerintah hingga praktisi media.

Pada konvensi ini terdapat dua kali sesi diskusi yang berlangsung dengan tema berbeda. Pada sesi pertama, bertajuk “Membangun Ekosistem Pers Nasional yang Berkelanjutan” dengan ketua Dewan Pers Mohammad Nuh dan Gubernur DKI Anies Baswedan, memberikan sambutan.

Sementara narasumber ialah Menkominfo Johny G Plate, pengusaha media Hary Tanoesoedibjo, Anggota Dewan Pers Agus Sudibyo, Media Siber Anthony Wonsono, dan Komisi Persaingan & Konsumen Australia (ACCC) Merrin Hambley.

Dalam sambutannya, Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh menyebut ada tiga pelajaran yang dapat diambil media ketika menghadapi pandemi Covid-19. Pertama, yakni perubahan. Menurut M Nuh, tidak hanya masyarakat dunia, media pun turut merasakan dampak pandemi Covid-19. “Oleh karena itu mau tidak mau kita harus berubah,” kata Nuh di lokasi HPN, Hall Putri Duyung, Ancol, Jakarta Utara, Senin (8/2/2021).

Nuh menambahkan, pelajaran kedua yakni tentang kebersamaan dalam membangun optimisme. “Media kita alhamdulillah insan pers terus menggelorakan optimisme dan empati publik itu. Karena jawaban saat kita menghadapi persoalan besar adalah opimisme dan empati publik,” katanya.

Terakhir, Nuh mengingatkan pentingnya bagi insan pers bagaimana cara mengolah data menjadi informasi. “Pelajaran ketiga, jangan sekali-kali media abai terhadap data, tidak mampu mengelola data menjadi informasi. Kalau itu yang terjadi justru tidak mencerdaskan kehidupan bangsa malah bodohin,” katanya.

Ia juga menuturkan, tema dalam HPN 2021 cukup tepat. “Tema yang diangkat tepat. Membangun ekosistem kalau kita pelajari evolusi bisnis awalnya monopoli, berkembang ke kompetisi. Selamat HPN 2021 selamat menjalani konvensi, dunia pers tetap jaya. Demokrasi berkualitas Indonesia tetap jaya,” kata Nuh, Senin (8/2/2021).

Di sisi Gubernur DKI Jakarta selaku tuan rumah HPN 2021, Anies Baswedan mengaku Jakarta merasa terhormat saat ditunjuk menjadi tuan rumah Konvensi Media Nasional dan  Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2021, di tengah pandemi yang masih terjadi.

“Jakarta merasa terhormat, bahwa HPN 2021 diselenggarakan di Jakarta. Kita semua menyadari persis, bahwa suasana tahun 2021 ini. Ini event sangat berbeda dengan suasana sebelumnya, karena kita sedang menghadapi pandemi,” jelas Anies.

Dalam kesempatan tersebut, Anies mengetahui Jakarta akan menjadi tuan rumah hajatan tersebut sejak beberapa bulan lalu, saat pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menyampaikan. Karena ada kondisi pandemi Covid-19, akhirnya HPN 2021 diputuskan untuk digelar di Jakarta.

“Saya (waktu itu) menyampaikan  Jakarta siap, dan kita akan  memfasilitasi seluruh rencana, tentu dengan keterbatasan mobilitas. Kita tut wuri handayani, karena ini adalah perayaannya dunia pers,” ucap Anies.

Media Berjuang Melawan Covid-19

Gubernur Anies pun mengajak seluruh insan pers di Indonesia yang tengah memperingati hari pers untuk mengawal dan berjuang bersama dalam upaya melawan pandemi Covid-19.

“Pandemi Covid-19 saat melanda dunia, bukan hanya kita di Indonesia. Musuh bersama yang kita hadapi sekarang adalah, bagaimana berjuang melawan dan mengalahkan Covid-19. Dan mengantisipasi semua dampak negatif dari Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia,” kata dia.

“Untuk skala kecil adalah menerapkan 3M, dan bagi Pemerintah 5M. Tugas pers nasional adalah, bagaimana ikut menyampaikan pesan-pesan prokes dan menegakkan aturan itu secara maksimal,” tambah Anies.

Sementara itu Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Johnny G Plate yang memberi Keynote Speech menjelaskan, pemerintah menghadapi gelombang infodemik yang berbahaya saat pandemi Covid-18. Pers juga diharapkan membantu pemerintah untuk terus menjadi sumber informasi masyarakat yang terpercaya.

“Kita harus terus waspada menghadapi infodemik yang mengisi ruang-ruang berita melalui post truth, hoaks, misinformasi, dan fake news yang membingungkan masyarakat,” jelasnya.

Tak hanya itu Johnny G Plate melanjutkan, saat ini pers didorong dapat bertransformasi dan terus beradaptasi dengan pesatnya perkembangan teknologi dan dampak dari Covid-19.

Kemajuan teknologi dan digitalisasi membuat cakupan pers dan media massa semakin luas, mengingat masyarakat yang semakin tergantung pada teknologi digitalisasi.

Di sisi lain, kebutuhan dan permintaan masyarakat terhadap akses informasi yang cepat dan gratis, bahkan meningkat dengan adanya digitalisasi ini.   Hal itu dapat dilihat dari hasil survei Nielsen tahun 2020 di mana pembaca media online ada sebanyak 6 juta orang, sedangkan pembaca media cetak hanya 4,5 juta orang saja.

“Saya tentu berharap pada konvensi hari ini, rekan-rekan pers dan seluruh insan media dapat memperkuat komitmen bersama sekaligus memperluas peran media dalam membangun media massa yang aktual, faktual dan harus akuntabel. Ini penting untuk dilakukan, mengingat media adalah akselerator perubahan sekaligus pilar utama demokrasi,” ujar Johnny G Plate yang hadir secara virtual, Senin (8/2/2021).

Ia juga menjelaskan sepanjang 2020 Kemenkominfo sudah melakukan takedown atau memutus 2.859 konten digital yang melanggar kekayaan intelektual.

“Sepanjang 2021 satu bulan lebih kami sudah memutus akses 360 konten yang melanggar kekayaan intelektual salah satunya hak cipta,” katanya.

Sementara itu, di hadapan Menkominfo Agus Sudibyo meminta negara perlu mengintervensi platform digital agar tak memonopoli berlebihan.

Agus yang menjabat Ketua Komisi Hubungan Antar-Lembaga dan Internasional Dewan Pers, menekankan intervensi negara diperlukan melalui publisher right, agar tidak terjadi monopoli yang berlebihan dari platform digital.

Publisher right kata Agus merupakan suatu regulasi yang mengatur hak publisher terkait dengan konten jurnalistik yang diagregasi atau didistribusikan melalui platform digital, baik mesin pencari maupun media sosial.

Pasalnya saat ini dalam landscape industri media secara global terjadi triopoli, di mana 56% belanja iklan global hanya dikuasai oleh tiga perusahan besar yaitu Google, Facebook, dan Amazon. Sedangkan 44% sisanya diperebutkan oleh puluhan ribu media, radio, televisi, dan e-Commerce di berbagai negara.

“Ini pemusatan surplus ekonomi yang belum pernah terjadi dalam sejarah, dalam industri media maupun industri yang lain, di mana triopoli Google, Facebook dan Amazon begitu luar biasa kekuatan ekonominya. Sehingga Google dan Facebook oleh Komite Hukum Senat Amerika Serikat dianggap sebagai perusahaan yang tidak lazim lagi. Mereka begitu kaya, mampu melakukan surveillance dan mengubah arah politik berbagai negara,” kata Agus.

Agar mampu menghadapi Google dan Facebook, menurut Agus media massa tidak mampu bergerak sendiri, harus dihadapi secara kolektif serta mendapat bantuan pemerintah.

“Karenanya, di Amerika Serikat ada undang-undang yang memungkinkan publisher atau pengelola media menghadapi Google dan Facebook secara kolektif. Bila seluruh media di Amerika serikat bersatu dalam suatu union menghadapi Google dan Facebook, tetap mereka lebih kecil. Sehingga intervensi negara dibutuhkan, bukan untuk melawan Facebook dan Google, tetapi membuat mereka tidak melakukan monopoli pemusatan ekonomi yang berlebihan. Dalam konteks inilah muncul regulasi tentang publisher right,” terang Agus. 

Agus menambakkan ada banyak media yang tutup disebabkan pengelolanya tidak bertransformasi terhadap perubahan ekologi media baru. Tetapi tidak sedikit juga yang berguguran karena ekosistem media yang tidak memungkinkan terjadinya persaingan sehat dan adil.

“Kalau media mati karena kesalahan sendiri, ya tidak ada yang bisa kita lakukan. Tetapi kalau media mati karena ekosistemnya yang tidak mendukung, sangat monopolistik, itu harus ada intervensi dari negara. Bukan melawan platform, tapi untuk membuat platform membumi, dalam arti menjadi kekuatan yang bisa dikendalikan,” tegas Agus.

Hari Pers Nasional 2021 ini dilaksanakan di Jakarta dengan lokasi di Pantai Ancol, Jakarta Utara. Pada sesi pertama seminar acara dimoderatori oleh Christiana Chelsia Chan, Ahli Hukum Dewan Pers yang juga Dosen Hukum Mendia UNIKA Atmajaya Jakarta.

Pada sesi kedua seminar berlangsung diskusi bertajuk “Pers Nasional Bangkit dari Krisis Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19” dengan dihadiri Yasonna Laoly (keynote speaker), Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ketua Forum Pemred Kemal E Gani, Dirut PT Telkom Ririek Adriansyah dan Redaktur harian senior Kompas Ninuk M Pambudy. (*/gs)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Bedah Buku Seri II, KPU Bali Bahas Penataan Dapil Berbasis Data dan Keadilan Representasi

Published

on

By

KPU Bali Gelar Bedah Buku Seri II di Undiknas
BEDAH BUKU: Kegiatan Bedah Buku Seri II yang diselenggarakan KPU Provinsi Bali di Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas), Jumat (9/10/2026). (Foto: Hms KPU Bali)

Denpasar, baliilu.com – Penataan daerah pemilihan (dapil) tidak sekadar berkaitan dengan pembagian wilayah dan alokasi kursi, tetapi juga menyangkut bagaimana setiap kelompok masyarakat memperoleh keterwakilan yang adil dalam proses demokrasi. Perspektif tersebut menjadi pokok pembahasan dalam kegiatan Bedah Buku Seri II yang diselenggarakan KPU Provinsi Bali di Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas), Jumat (9/10/2026).

Mengangkat tema “Penataan Daerah Pemilihan Berbasis Data dan Keadilan Representasi”, kegiatan ini mengulas buku Redistricting: A Manual for Analysts, Practitioners, and Citizens karya Peter A. Morrison dan Thomas M. Bryan. Kegiatan yang diselenggarakan secara hibrida ini dihadiri oleh 72 peserta secara luring dan 400 peserta secara daring melalui Zoom Meeting.

Sebagai tuan rumah, Rektor Universitas Pendidikan Nasional, Prof. Dr. Ir. Nyoman Sri Subawa, S.T., S.Sos., M.M., IPM., ASEAN.Eng., membuka kegiatan dengan menyambut pelaksanaan bedah buku sebagai ruang pertukaran gagasan antara penyelenggara pemilu dan kalangan akademisi. Forum ini menjadi kesempatan untuk memperluas pemahaman mengenai penataan dapil melalui kajian ilmiah dan diskusi lintas perspektif.

Selanjutnya, Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan menekankan bahwa penataan dapil harus didasarkan pada data yang akurat serta mempertimbangkan kondisi sosial, sejarah, dan budaya masyarakat. Menurutnya, penataan dapil tidak cukup hanya mengacu pada jumlah penduduk, alokasi kursi, dan batas wilayah administratif. Diperlukan pula pedoman yang jelas agar prosesnya dapat dipertanggungjawabkan, berlangsung transparan, serta meminimalkan potensi persoalan di kemudian hari.

Pentingnya data dan prinsip keadilan tersebut kemudian diperdalam oleh Anggota KPU RI, Dr. H. Idham Holik, melalui pembahasan pengalaman penataan dapil di Amerika Serikat. Penggunaan teknologi sistem informasi geografis (GIS), prinsip kesetaraan keterwakilan, dan pelibatan masyarakat menjadi sejumlah hal yang dapat dipelajari. Meski demikian, praktik dari negara lain perlu disesuaikan dengan sistem pemilu dan karakteristik wilayah Indonesia agar penerapannya tetap relevan dengan kebutuhan demokrasi nasional.

Perspektif penyelenggara pemilu tersebut dilengkapi dengan pandangan akademisi. Prof. Dr. I Ketut Sukawati Lanang Perbawa menyoroti pentingnya memastikan keterwakilan berbagai kelompok masyarakat, termasuk kelompok minoritas serta komunitas dengan karakteristik sosial dan budaya tertentu.

Sementara itu, Prof. Dr. Ni Wayan Widiastini menekankan perlunya tata kelola kolaboratif yang melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, media, dan pemangku kepentingan lainnya. Pelibatan publik dinilai penting untuk membangun transparansi dan kepercayaan, sekaligus mencegah potensi konflik dalam proses penataan dapil. Diskusi berlangsung dengan dipandu moderator Ni Putu Sri Widiastini.

Melalui Bedah Buku Seri II ini, KPU Bali berharap pertukaran gagasan antara penyelenggara pemilu dan kalangan akademisi dapat memperkaya pemahaman serta memperkuat kesiapan menghadapi proses penataan dapil mendatang. Partisipasi ratusan peserta secara luring dan daring juga memperluas ruang diskusi mengenai pentingnya penataan dapil yang berlandaskan data dan kajian ilmiah. Dengan mengedepankan keterbukaan, kondisi geografis, serta aspek sosial dan budaya, penataan dapil diharapkan mampu mewujudkan keterwakilan yang lebih adil dan inklusif, sekaligus mendekatkan wakil rakyat dengan masyarakat yang diwakilinya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Kemenag Buleleng Gelar Utsawa Jnananing Sad Dharma #3

Merajut Karakter Generasi Muda Hindu Lewat Seni, Budaya dan Teknologi

Loading

Published

on

By

Wabup Supriatna Buka Utsawa Jnananing Sad Dharma #3
BUKA UTSAWA: Wakil Bupati Buleleng Gede Supriatna berfoto bersama usai membuka puncak Utsawa Jnananing Sad Dharma #3 di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, Jumat (9/10). (Foto: Hms Buleleng)

Buleleng, baliilu.com – Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Buleleng kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat fondasi moral dan spiritual generasi muda. Melalui Kelompok Kerja (Pokja) Penyuluh Agama Hindu, ajang puncak Utsawa Jnananing Sad Dharma #3 resmi digelar di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, Jumat (9/10).

Kegiatan yang dirancang sebagai ruang ekspresi dan pendalaman ajaran agama Hindu ini menyuguhkan berbagai mata lomba bernafaskan seni, budaya, serta pemanfaatan teknologi digital, seperti Dharma Wacana, Dharma Gita, Cipta Lagu Religi, Puja Tri Sandhya, Geguritan, hingga lomba video pendek.

Wakil Bupati Buleleng Gede Supriatna memberikan apresiasi mendalam atas terselenggaranya agenda tahunan yang diinisiasi para penyuluh agama ini. Dalam sambutannya, pihaknya menyampaikan rasa bangga dan dukungan penuh terhadap langkah strategis dalam membimbing generasi penerus bangsa.

“Kami sangat mengapresiasi kegiatan Utsawa Jnananing Sad Dharma yang ketiga ini oleh kelompok penyuluh bekerja sama dengan Kementerian Agama. Ini adalah kegiatan yang sangat positif, khususnya di Kabupaten Buleleng, di mana kita memberikan kesempatan buat generasi kita untuk mendalami sisi budaya dan agama Hindu lewat berbagai lomba yang kaya filosofi serta seni budaya,” ujar Supriatna.

Pihaknya berharap kegiatan ini dapat terus berjalan secara rutin setiap tahunnya demi memperkuat pemahaman keagamaan generasi muda melalui sarana sastra, Dharma Gita, hingga Dharma Wacana.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali, I Gusti Made Sunartha, turut mengapresiasi langkah progresif para penyuluh agama Hindu di Buleleng yang mampu meleburkan diri dengan dinamika adat, seni, dan budaya lokal.

Menurutnya, Utsawa Jnananing Sad Dharma merupakan manifestasi nyata dalam membangun etika, budi pekerti, dan karakter melalui sastra agama, melalui sinergi antara Kemenag, pemerintah daerah, lembaga keagamaan, dan para penyuluh.

Utsawa Jnananing Sad Dharma #3 diharapkan tidak sekadar menjadi ajang kompetisi seremonial, tetapi konsisten menjadi cetakan lahirnya generasi muda Hindu Buleleng yang cerdas, berkarakter, moderat, dan berdaya saing global. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Pasar Rakyat TP PKK Bali di Badung Libatkan 131 Pelaku Usaha, Transaksi Capai Rp 322 Juta dalam Hitungan Jam

Published

on

By

Putri Koster Hadiri Pasar Rakyat TP PKK Bali di Badung
HADIRI PASAR RAKYAT: Ketua TP PKK Provinsi Bali Ny. Putri Suastini Koster, menghadiri Pasar Rakyat TP PKK Provinsi Bali “Berbelanja dan Berbagi” di Kabupaten Badung, Jumat (9/10). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Badung, baliilu.com – Ketua TP PKK Provinsi Bali Ny. Putri Suastini Koster, menghadiri Pasar Rakyat TP PKK Provinsi Bali “Berbelanja dan Berbagi” di Kabupaten Badung, Jumat (9/10). Kegiatan yang melibatkan 131 pelaku usaha dan pedagang lokal tersebut menjadi bagian dari upaya TP PKK Provinsi Bali dalam menggerakkan perekonomian masyarakat sekaligus memperkuat pemberdayaan UMKM dan industri kecil dan menengah (IKM) di Bali.

Ny. Putri Koster menjelaskan bahwa kegiatan Pasar Rakyat “Berbelanja dan Berbagi” merupakan kelanjutan program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang telah dirintis sejak periode pertama kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster. Program tersebut berawal dari Pasar Gotong-royong pada masa pandemi Covid-19 untuk membantu pemasaran produk UMKM lokal yang terdampak, kemudian berlanjut melalui kegiatan Penggak PKK.

Memasuki periode kedua kepemimpinan Gubernur Wayan Koster, program tersebut kembali dilanjutkan melalui Pasar Rakyat “Berbelanja dan Berbagi” yang diselenggarakan secara bergilir di kabupaten/kota se-Bali. Kegiatan ini bertujuan memperluas akses pasar bagi produk lokal, meningkatkan daya beli masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Ny. Putri Koster berharap Pasar Rakyat dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui penyediaan produk kebutuhan sehari-hari dengan harga lebih terjangkau. Hal ini dimungkinkan karena pedagang yang dilibatkan merupakan produsen atau pedagang langsung sehingga rantai distribusi dapat diperpendek.

Selain menjadi sarana pemberdayaan ekonomi, Pasar Rakyat juga dimanfaatkan sebagai wadah silaturahmi dan penguatan sinergi antara TP PKK Provinsi Bali dan TP PKK kabupaten/kota se-Bali. Ny. Putri Koster mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan di Kabupaten Badung dan berharap program serupa dapat dikembangkan hingga tingkat kecamatan untuk memperluas manfaatnya bagi masyarakat.

Sebagai wujud kepedulian sosial, dalam kegiatan tersebut turut diserahkan bantuan kepada 100 warga kurang mampu di Kabupaten Badung. Setiap penerima memperoleh paket bantuan berupa 20 kilogram beras, dua krat telur, satu liter minyak kelapa (tandusan), serta dua paket belanja yang disediakan oleh TP PKK Provinsi Bali dan TP PKK kabupaten/kota.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Badung Ny. Rasniathi Adi Arnawa, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan TP PKK Provinsi Bali dalam penyelenggaraan Pasar Rakyat “Berbelanja dan Berbagi”. Ia menjelaskan bahwa kegiatan tersebut melibatkan 131 pelaku usaha dan pedagang, terdiri atas 39 IKM, 64 UMKM kuliner dan olahan pangan, serta 28 pelaku usaha produk pertanian. Kegiatan juga diramaikan dengan kehadiran stan Turyapada Tower dan Bali Chef Community.

Antusiasme masyarakat dalam kegiatan tersebut turut memberikan dampak positif terhadap aktivitas perdagangan. Hingga pukul 09.30 WITA, nilai transaksi penjualan tercatat telah mencapai Rp 322 juta. Rasniathi optimistis jumlah tersebut akan terus meningkat hingga kegiatan berakhir pada pukul 18.00 WITA, bahkan berpotensi melampaui capaian transaksi Pasar Rakyat yang telah dilaksanakan di kabupaten/kota lainnya.

Penyelenggaraan Pasar Rakyat juga dirangkaikan dengan berbagai kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat, antara lain aksi gotong royong membersihkan kawasan Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Badung, lomba mewarnai dan kolase tingkat TK se-Kabupaten Badung, sosialisasi pengelolaan sampah berbasis sumber, serta kegiatan jalan santai dan senam pada sore hari.

Melalui perpaduan kegiatan pemberdayaan ekonomi, kepedulian sosial, pelestarian lingkungan, dan aktivitas kemasyarakatan, Pasar Rakyat “Berbelanja dan Berbagi” diharapkan dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat sekaligus memperkuat peran TP PKK dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Bali. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca