Connect with us

PARIWISATA

Sambut Reborn Pariwisata di Era New Normal, Dispar Badung Gelar Pelatihan Desa Wisata terkait Program CHSE

BALIILU Tayang

:

bt
Sekretaris Dinas Pariwisata Badung AA. Yuyun Hanura Enny saat membuka Pelatihan Desa Wisata terkait Program CHSE di Hotel Grand Mega Resort and Spa, Rabu (25/11).

Badung, baliilu.com – Dalam upaya menyambut reborn pariwisata dalam era new normal, Dinas Pariwisata Kabupaten Badung menggelar Pelatihan Desa Wisata terkait Program Clean, Health, Safety, Environment (CHSE) bertempat di Hotel Grand Mega Resort and Spa. Pelatihan yang berlangsung selama 3 hari dari tanggal 25-27 November 2020 ini dibuka oleh Sekretaris Dinas Pariwisata Badung AA. Yuyun Hanura Enny, Rabu (25/11). Pembukaan pelatihan juga dihadiri oleh Pokdarwis se-Kabupaten Badung dengan menghadirkan narasumber yang kompeten dari Politeknik Pariwisata Bali.

Yuyun Hanura Enny mengatakan pembangunan kepariwisataan merupakan sektor yang amat strategis bagi masyarakat Bali dan bagi Kabupaten Badung khususnya. Karena pembangunan di sektor pariwisata telah terbukti mampu menjadi penggerak perekonomian masyarakat. Untuk itu dalam rangka menyambut reborn pariwisata di era new normal, dikatakan saat ini Pemerintah Kabupaten Badung sudah menetapkan kebijakan bagi setiap daya tarik wisata untuk menyiapkan standar protokol kesehatan yang tinggi dengan menerapkan kebersihan, kesehatan, keselamatan serta kelestarian lingkungan (CHSE) pada daya tarik wisata ataupun destinasi wisata yang ada di Kabupaten Badung termasuk desa wisata.

Untuk itu pihaknya berharap melalui pelatihan ini Desa Wisata sebagai salah satu destinasi yang diperkirakan akan menjadi salah satu destinasi yang akan dikunjungi pasca pandemi Covid-19, dapat mengimplementasi CHSE sehingga mampu menjamin keamanan keselamatan, dan kenyamanan wisatawan dalam melaksanakan aktivitasnya di desa wisata.

“Dengan penerapan protokol kesehatan dan CHSE ini, akan meningkatkan kepercayaan masyarakat maupun wisatawan untuk berkunjung ke destinasi wisata khususnya di desa wisata ini,” ujar mantan Camat Kuta Utara ini.

Sementara itu Ketua Panitia Gusti Made Sulistyani melaporkan dengan adanya pelatihan desa wisata ini diharapkan pengelola desa wisata bisa menerapkan program Clean, Health, Safety and Environment (CHSE) kepada wisatawan yang berkunjung ke desa wisata. “Dengan adanya pelatihan ini nantinya pihak desa benar-benar siap untuk menerima dan menjamin kenyamanan wisatawan di desa wisatanya,” katanya. (bt)

Baca Juga  Sebelum Dirujuk ke RSJ, Satpol PP Kota Denpasar Rapid Test ODGJ

Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

PARIWISATA

Dana Hibah Pariwisata, Sekda Adi Arnawa Ingatkan OPD untuk Berintegritas dan Bertanggung Jawab

Published

on

By

Sekda Adi Arnawa saat memimpin Rapat Laporan Realisasi Dana Hibah Pariwisata tahun 2020 bertempat di Puspem Badung, Senin (18/1).

Badung, baliilu.com – Sekretaris Daerah Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa mengingatkan kepada para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk senantiasa menunjukkan integritas dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan danah hibah pariwisata tahun 2020 yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat.

“Tolong kepada teman- teman perangkat daerah terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan, pastikan dokumennya dan foto- fotonya lengkap sehingga terlihat kerjanya bertanggung jawab. Tunjukkan bahwa kita benar- benar punya integritas dan bertanggung jawab terhadap dana hibah yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat,” tegas Adi Arnawa saat memimpin Rapat Laporan Realisasi Dana Hibah Pariwisata tahun 2020 bertempat di Ruang Pertemuan Kriya Gosana, Puspem Badung, Senin (18/1).

Rapat juga dihadiri oleh Plt. Kadis Pariwisata yang juga Asisten Administrasi Umum Cokorda Raka Darmawan, Inspektur Luh Suryaniti, Kadis Kebudayaan I Gde Eka Sudarwitha dan perwakilan dari perangkat daerah terkait lainnya.

Lebih lanjut Sekda Adi Arnawa menyampaikan kunci daripada keberhasilan dan kecepatan pelaporan sangat tergantung kepada pimpinan perangkat daerah dan termasuk  wajib pajak yang menerima hibah pariwisata ini. “Saya berharap secepat- cepatnya kita eksekusi sehingga dari segi pertanggungjawaban kita aman dan kita menunggu hasil laporan kita kepada Kementerian Keuangan,” katanya.

Untuk itu pihaknya meminta kepada Inspektur untuk dilakukan secara paralel bergerak cepat sehingga akhir bulan ini sudah selesai melakukan semuanya. “Hasil daripada pelaksanaan ini tolong format terkait pelaporan ini menjadi kunci penting dalam rangka untuk akuntabilitas pertanggungjawabannya nanti. Kita harus antisipasi sehingga apa pun tahapan- tahapan yang dilakukan dan termasuk mungkin berapa realisasi yang telah dilakukan tolong disampaikan sejelas- jelasnya. Saya pastikan akhir bulan ini sudah kelar semua,” tegasnya.

Baca Juga  Selain untuk Masyarakat, Dandim Tabanan Bagikan Masker kepada Jajaran

Sementara itu Plt. Kadis Pariwisata Cokorda Raka Darmawan mengatakan pemerintah daerah menyampaikan laporan akhir pelaksanaan hibah pariwisata kepada Kementerian Keuangan paling lambat 28 Februari. Namun diingatkan kalau kegiatan sudah selesai dilaksanakan kita dan laporan sudah dipersiapkan oleh perangkat daerah sehingga tidak perlu menunggu batas akhir karena masih banyak tugas- tugas lain yang perlu diselesaikan.

Ditambahkan laporan akhir pelaksanaan hibah pariwisata sebelum disampaikan ke Kementerian Keuangan harus dilakukan review dulu oleh Inspektorat. “Untuk itu kami harapkan nanti masukan dari Ibu Inspektur dan Bapak Sekda, kira- kira kapan perangkat daerah bisa menyetor laporannya kepada Inspektorat untuk di review sebelum diserahkan ke BPKAD,” harapnya.

Dalam hal terdapat sisa dana berdasarkan laporan akhir pelaksanaan hibah pariwisata ini menurut Cok Raka Darmawan wajib disetorkan kembali dari pemerintah daerah ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) dan ini tugas dari BPKAD untuk memastikan.

“Nanti tolong dipastikan oleh BPKAD bagaimana mekanisme pengembaliannya ke RKUN, untuk memastikan pelaksanaan hibah pariwisata ini berjalan sesuai dengan mekanisme dan waktu yang sudah ditentukan,” katanya.

Terkait dengan realisasi hibah kepada pengusaha hotel dan restoran, dikatakan Cok Raka Darmawan, dari 1.621 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, yang terealisasi hanya sejumlah 929 hotel dan restaurant. “Yang tidak terealisasi ini karena tidak melengkapi persyaratan dan tidak mengambil hibah,” pungkasnya. (bt)

Lanjutkan Membaca

PARIWISATA

Wabup Suiasa Apresiasi Rencana Bersih Pantai Civitas Akademika Universitas Dwijendra

Published

on

By

Wabup Suiasa saat menerima Rektorat Universitas Dwijendra perihal pengabdian masyarakat di wilayah Petitenget Kerobokan di Rumah Jabatan Wabup, Senin (11/1).

Badung, baliilu.com – Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa atas nama Pemerintah Kabupaten Badung menyampaikan apresiasi atas rencana bersih pantai dari Civitas Akademika Universitas Dwijendra.

“Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Badung sangat mengapresiasi dan menyambut dengan senang hati keinginan Civitas Akademika Universitas Dwijendra yang bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Badung dalam rencana bakti sosial yang akan melakukan bersih-bersih sampah pantai di wilayah Kabupaten Badung,” kata Wabup Suiasa saat menerima Rektorat Universitas Dwijendra perihal pengabdian  masyarakat di wilayah Petitenget Kerobokan.

Rombongan yang berjumlah 5 orang dipimpin langsung oleh Rektor Universitas Dwijendra Gede Sedana bertempat di Rumah Jabatan Wabup, Senin (11/1). 

Lebih lanjut Wabup Suiasa mengatakan terkait apa yang menjadi program Pemerintah Kabupaten Badung yang telah dijabarkan dalam PPNSB terkait melestarikan lingkungan sehingga program Rektorat dan Civitas Akademika Fakultas Dwijendra perlu diapresiasi oleh semua pihak.  Kalau lingkungan bersih nan asri dan nyaman  tentu kesehatan udara bisa terjaga. Dikatakan ini menjadi suatu hal yang positif mengingat fenomena sampah setiap pengujung tahun di sepanjang pantai di wilayah Kabupaten Badung seakan menjadi tamu yang tidak diundang dan datang begitu saja mengotori sepanjang  pantai di pesisir barat Kabupaten Badung.

“Bersama Dinas LHK dan perangkat daerah terkait, para penggerak pariwisata dan masyarakat pantai sudah kami ajak untuk ikut dalam melaksanakan bersih- bersih pantai,” katanya seraya mengingatkan dalam melaksanakan bakti sosial bersih sampah pantai di tengah pandemi Covid-19 ini agar tetap mematuhi aturan protokol kesehatan,” jelasnya.

Sementara itu Rektor Universitas Dwijendra Gede Sedana menyampaikan terima kasih kepada Wakil Bupati Badung karena di tengah kesibukan sudah berkenan menerima pihaknya. Maksud kedatangannya adalah untuk menyampaikan program-program Civitas Akademika Universitas Dwijendra antara lain melaksanakan  bakti sosial salah satunya yaitu bersih-bersih sampah pantai.

Baca Juga  Sidak Masker, 21 Orang Terjaring Langgar Prokes

Mengingat Badung salah satu kabupaten yang memiliki pantai yang cukup panjang di pesisir barat sampai selatan Pulau Bali tentu sering mengalami bencana angin barat dengan sampah kiriman di akhir-akhir tahun dan awal-awal bulan.

“Kami beserta Civitas Akademika Universitas Dwijendra ingin melaksanakan bakti sosial bersih-bersih sampah pantai sepanjang pantai tersebut. Ini merupakan salah bentuk dukungan terhadap program-program PPNSB Pemerintah Kabupaten Badung di bawah komando Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta dan Wakil Bupati I Ketut Suiasa yang telah dirasakan oleh masyarakat luas,” katanya. 

Dikatakan dapat bersinergi dengan program-program pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Badung menjadi suatu kebahagiaan dalam turut serta menjaga lingkungan agar tetap asri. Mengingat Bali dan Badung khususnya memiliki daya tarik pantai yang menjadi primadona kunjungan wisata baik lokal maupun mancanegara tentu tidak elok kalau sepanjang pantai di Badung nampak jorok dan kotor.

“Mengingat bakti sosial yang kami lakukan nanti masih dalam situasi pandemi Covid-19 tentu kami  tetap memegang teguh protokol kesehatan. Kami ingin kegiatan ini akan berlanjut di tahun-tahun yang akan datang demi kelestarian lingkungan dan keasrian alamnya,” jelasnya. (bt)

Lanjutkan Membaca

PARIWISATA

Sekda Adi Arnawa Pimpin Rakor CTP Proyek KPBU Jalan Lingkar Selatan

Published

on

By

Sekda Adi Arnawa saat memimpin Rakor CTP Proyek KPBU Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kabupaten Badung di Puspem Badung, Senin (11/1).

Badung, baliilu.com – Sekretaris Daerah Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa memimpin Rapat Koordinasi Confirmation to Proceed (CTP) Proyek KPBU Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kabupaten Badung.

Rapat yang membahas kelanjutan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan ini juga dihadiri oleh Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Badung Ida Bagus Surya Suamba, Plt. Asisten II AA Ngurah Bayu Kumara dan Kadis DLHK Badung I Wayan Puja di Ruang Rapat Sekda Puspem Badung, Senin (11/1).

Kadis PUPR Badung Ida Bagus Surya Suamba mengatakan sudah mengadakan survei, untuk membuat terowongan di tanah kapur karena hal ini jauh lebih mudah daripada bekerja di tanah liat seperti membuat MRT di Jakarta.

Di samping itu jauh lebih besar biayanya karena menggali tanah liat lebih sulit daripada tanah kapur. Seperti yang dilihat di Hongkong yang dimana tanah batu, di sana tanahnya mahal dan mereka tidak mau membuat jalan di atas seperti yang dilakukan di shortcut Bedugul yang membangun jalan di samping danau sehingga dapat merusak pemandangan.

“Maka Hongkong membuat jalan di terowongan padahal tanah batu dan sulit untuk dibor walaupun investasinya lebih mahal. Ini yang diambil langkah-langkahnya karena Hongkong juga sama-sama menjual pariwisata, sehingga nantinya dijadikan suatu destinasi lagi dan semua nantinya orang ingin masuk ke terowongan seperti di Hongkong,” jelasnya.

Sekda Adi Arnawa menyampaikan lebih baik dibangun di tempat yang sudah mendukung akomodasi-akomodasi yang sudah terbangun walaupun resikonya tidak efisien, membutuhkan biaya yang lebih dan membutuhkan waktu dalam pembebasan lahan secara bertahap, serta terkait membangun terowongan pasti harus siap dengan regulasi.

“Ke depannya kita harus menentukan  wilayah/trase Jalan Lingkar Badung Selatan dan terdapat landasan hukum dan perizinan atas rencana pembangunan terowongan dimana paling lambat bulan Juni ini sudah rampung. Setelah itu baru biaya pengadaan tanah yang merupakan tanggung jawab PJPK Proyek yang bersumber dari APBD untuk memastikan ketersediaan alokasi anggaran dan pembebasan tanah yang dilaksanakan mulai awal tahun 2022 sampai dengan 2023, sehingga target 2024 sudah ada hasil,” jelasnya. (bt)

Baca Juga  Update Covid-19 (14/11) di Bali, Pasien Sembuh Bertambah 61 Orang, Nihil Meninggal Dunia

Lanjutkan Membaca