Connect with us

NEWS

Satpol PP Kota Denpasar Bubarkan Kerumunan di Angkringan Jalan Tukad Unda

BALIILU Tayang

:

de
Anggota Satpol PP Kota Denpasar membubarkan kerumunan di salah satu angkringan di Jalan Tukad Unda, Panjer, Denpasar Selatan, Jumat (20/11) malam setelah mendapat laporan warga.

Denpasar, baliilu.com  – Satpol PP Kota Denpasar kembali membubarkan kerumunan yang terjadi di salah satu angkringan di Jalan Tukad Unda, Panjer, Denpasar Selatan, Jumat (20/11) malam. Pembubaran itu dilakukan ketika anggota Satpol PP Kota Denpasar mendapat laporan dari warga sekitar dengan adanya kebisingan akibat suara musik dan kerumunan pengunjung pada tengah malam. Hal ini disampaikan Kasatpol PP Kota Denpasar Dewa Gede Anom Sayoga saat dikonfirmasi, Sabtu (21/11).

Lebih lanjut ia mengatakan kerumunan itu merupakan kumpulan anak muda yang nongkrong di salah satu angkringan yang masih buka melewati jam operasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah yakni pukul 21.00 Wita.

“Kami bukannya melarang untuk berusaha, namun dalam situasi pandemi seperti saat ini kami harap semua pihak dapat bekerja sama dalam meminimalisir dan mencegah penularan Covid-19,” ujar Dewa Sayoga.

Agar kejadian ini tidak terulang kembali pihaknya melakukan pemanggilan terhadap pengelola usaha tersebut untuk diproses lebih lanjut. Selebihnya Sayoga mengatakan pihaknya secara rutin setiap hari melakukan patroli untuk memastikan bahwa tidak ada lagi masyarakat yang berkerumun mengabaikan protokol kesehatan sehingga dapat mencegah penularan Covid-19.

“Dalam masa pandemi Covid-19 saya berharap kepada seluruh masyarakat termasuk pelaku usaha untuk bersama-sama tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan seperti tidak berkerumun, menjaga jarak, tetap menggunakan masker, dan selalu menjaga kebersihan. Dengan mengikuti prokes tersebut semoga bisa terhindar dari penularan Covid-19,” kata Dewa Sayoga. (eka)

Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Puluhan Tahun Ngambang, Gubernur Koster Sudahi Konflik Agraria Desa Sumberklampok dengan Mufakat

Published

on

By

de
Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Bali oleh Gubernur Wayan Koster dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Negara Provinsi Bali dengan Tim 9 Desa Sumberklampok di Kediaman Jayasabha, Denpasar, Kamis (26/11).

Denpasar, baliilu.com – Asa 900 Kepala Keluarga (KK) masyarakat Desa Sumberklampok, Gerokgak, Buleleng, untuk menyudahi permasalahan agraria yang sudah berlangsung puluhan tahun dan memiliki legalitas yang sah atas tanah yang ditempati berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), akhirnya bisa segera terwujud dan berakhir dengan suka cita. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Bali dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Negara Provinsi Bali dengan Tim 9 Desa Sumberklampok oleh Gubernur Bali Wayan Koster di Kediaman Jayasabha, Denpasar, Kamis (26/11).

Di bawah kepemimpinan Gubernur Koster, konflik agraria yang kerap menimbulkan gesekan antara pemerintah dan masyarakat setempat akhirnya terselesaikan dengan kata mufakat. Masyarakat akhirnya menyetujui poin – poin yang ditawarkan pihak Pemprov Bali, yang tentunya mengutamakan keberpihakan kepada masyarakat Sumberklampok. Hal ini menurut Gubernur Koster sebagai upaya Pemprov Bali dalam mewujudkan kepastian hak dan kepastian hukum masyarakat.

“Sudah terlalu lama masyarakat Sumberklampok menunggu penyelesaian permasalahan ini, guna mendapatkan kejelasan hak mereka. Dan ini wujud komitmen saya sejak lama untuk menyelesaikannya, agar kedua belah pihak baik Pemprov Bali maupun warga di sana mendapatkan kepastian hukum,” tegas Gubernur Koster sembari menceritakan langkah yang diambil sudah berdasarkan penelusuran dokumen-dokumen, mempelajari sejarah keberadaan warga setempat, dan tak lepas dari hasil koordinasi bersama stake holder terkait seperti DPRD Provinsi Bali, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali, serta jajaran Pemprov Bali dan Pemkab Buleleng.

“Skema pembagian yang kami ambil, menurut saya ini sudah yang terbaik, win – win solutions bagi kedua belah pihak, dan tetap lebih mengutamakan kepentingan masyarakat, untuk itu mari  kita jaga baik – baik kesepakatan ini,” ujarnya.

Gubernur Koster pun kembali menegaskan agar masyarakat lebih mengutamakan cara – cara musyawarah dalam penyelesaian masalah, dan tidak cepat terprovokasi oleh pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab, yang mana permasalahan tanah merupakan hal yang sensitif.

“Keputusan ini juga atas persetujuan DPRD Provinsi Bali, kalau tidak dapat persetujuan dari DPRD kesepakatan ini tidak akan jalan. Jadi mari kita jaga bersama – sama, jangan sampai ada tindakan – tindakan yang mencederai kesepakatan ini. Jika timbul permasalahan baru, kesepakatan  ini bisa saja dicabut lagi nantinya,” pungkasnya.

Ketua DPRD Provinsi Bali Nyoman Adi Wiryatama yang turut hadir pada kesempatan itu menyatakan keputusan yang diambil antara eksekutif dan legislatif tersebut merupakan sejarah baru yang besar untuk Bali, mengingat lamanya permasalahan yang terjadi dan tidak terselesaikan. “Ini adalah keputusan yang sangat – sangat pro-rakyat, masyarakat sudah mendapatkan haknya, secara yuridis sudah terpenuhi. Dan apa yang menjadi bagian Pemprov Bali, nantinya pun untuk kepentingan masyarakat, sepenuhnya dikelola untuk kepentingan warga Sumberklampok, warga Buleleng, bahkan masyarakat Bali,” jelas Wiryatama.

Sementara itu, Kepala Desa Sumberklampok I Wayan Sawitra Yasa mewakili warga Sumberklampok menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih atas keputusan yang diambil Pemprov Bali. Ia berjanji sepenuhnya akan bertanggung jawab menjaga kesepakatan yang sudah disetujui bersama – sama tersebut.

Adapun poin – poin dalam Kesepakatan Bersama itu di antaranya Gubernur dan Kepala Kantor Pertanahan Negara Wilayah Provinsi Bali menjamin warga Sumberklampok untuk mendapatkan hak atas tanah pemukiman dan garapan yang diawali dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik sebagai dasar penerbitan SHM. Sementara itu untuk keseluruhan lahan eks HGU Nomor 1, 2 dan 3 Desa Sumberklampok seluas 619,94 Ha, dan yang dapat dibagi adalah seluas 514,02 Ha setelah dikurangi pembagian lahan untuk pekarangan seluas 65,55 Ha, fasum dan fasos seluas 9,91 Ha, serta jalan/pangkung/sungai seluas 23,37 Ha. Dari total lahan yang tersisa seluas 514,02 Ha disepakati 70% menjadi hak warga Desa Sumberklampok dan seluas 30% menjadi hak Pemprov Bali. (gs)

Lanjutkan Membaca

NEWS

Pemkot Denpasar Terima DIPA 2021 dan Dana Transfer Daerah Rp 958 Miliar

Published

on

By

bt
Pemkot Denpasar Terima DIPA 2021 dan Dana Transfer Daerah Rp 958 Miliar, Kamis (26/11)

Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Kota Denpasar menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2021 dan Daftar Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang diserahkan Gubernur Bali, Wayan Koster dan diterima langsung oleh Pj. Sekda Kota Denpasar, I Made Toya bersama Sembilan Kabupaten dan Kementerian/Lembaga lainnya di Bali, Kamis (26/11) di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali.

Dimana Gubernur Bali, Wayan Koster meyerahkan Daftar Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa kepada 9 Bupati/Walikota secara hybrid (virtual dan secara langsung), mengikuti acara penyerahan DIPA yang dilaksanakan oleh Presiden Joko Widodo kepada seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga yang telah dilaksanakan di Istana Negara pada Rabu, 25 November 2020.

Dalam sambutannya, Gubernur Bali menyampaikan amanat presiden di antaranya, memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan melalui APBN dapat memberikan manfaat yang optimal pada masyarakat, meningkatkan koordinasi dan sinergi kegiatan dan anggaran, akselerasi belanja terutama pada kuartal 1 tahun 2021 agar dapat memberikan stimulasi terhadap pertumbuhan ekonomi, serta seluruh Kementerian/Lembaga dan Daerah agar melakukan reformasi anggaran sebagai konsekuensi dari perubahan.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pembendaharaan Provinsi Bali, Tri Budhianto menyampaikan bahwa penetapan DIPA Tahun 2020 merupakan dokumen final alokasi anggaran Kementerian/Lembaga untuk memulai seluruh program dan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan pemerintah di tahun 2021, sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

“Penetapan dan penyerahan DIPA Tahun 2021 dilakukan pemerintah pada bulan November 2020 yang dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan dapat segera dimulai pada awal tahun anggaran 2021,” ucapnya.

Untuk tahun 2021, DIPA di Provinsi Bali yang akan diserahkan kepada satuan kerja pemerintah pusat dan organisasi perangkat daerah berjumlah 398 DIPA dengan nilai sebesar Rp 12,198 Triliun. Terdiri dari DIPA kewenangan Satker Pemerintah Pusat sebanyak 351 DIPA, dengan total pagu sebesar Rp 12,04 Triliun dan DIPA kewenangan Organisasi Perangkat Daerah sebanyak 47 DIPA, dengan total pagu sebesar Rp 160,18 Miliar.

“Adapun alokasi TKDD untuk daerah provinsi/kabupaten/kota di wilayah Provinsi Bali sebesar Rp 11,848 Triliun. Dimana untuk transfer ke masing-masing kabupaten/kota, Kota Denpasar mendapatkan Rp 958.694.435.000 (sembilan ratus lima puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) atau menurun dari tahun 2020 dari 1.018 Triliun,” tambahnya.

Pj. Sekda Kota Denpasar, I Made Toya menjelaskan bahwa seluruh jajaran di Pemkot Denpasar akan segera menindaklanjuti transfer dan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini tentu akan disesuaikan dengan APBD Kota Denpasar tahun 2021 sehingga dapat memberikan kesejahteraan dan kemanfaatan kepada masyarakat. “Dengan berpedoman pada DIPA tahun 2021 ini kami di Kota Denpasar senantiasa akan bersinergi guna memaksimalkan program yang efektif dan efisien menuju kesejahteraan rakyat,” jelasnya. (eka)

Lanjutkan Membaca

NEWS

Walikota Rai Mantra Terima Penghargaan Dwija Praja Nugraha saat Hadiri Hari Guru Nasional dan HUT PGRI

Published

on

By

bt
Walikota Rai Mantra Terima Penghargaan Dwija Praja Nugraha saat Hadiri Hari Guru Nasional dan HUT PGRI, Kamis (26/11)

Denpasar, baliilu.com – Walikota Denpasar IB. Rai Dharmawijaya Mantra mendapat penghargaan Dwija Praja Nugraha dari PGRI Kota Denpasar. Penghargaan ini diberikan karena perhatian dan keberpihakan terhadap peningkatan kualitas Guru-Guru. Penyerahan penghargaan dilakukan saat Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) dan HUT Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke-75 di Gedung Serba Guna SMK PGRI 3 Denpasar, Kamis (26/11).

Penghargaan ini diserahkan oleh Ketua PGRI Kota Denpasar Ketut Suarya diterima langsung Walikota Denpasar IB. Rai Dharmawijaya Mantra. Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Dikpora Kota Denpasar, Wayan Gunawan, Kepala Dinas Dikpora Kota Denpasar periode 2006-2017, Pengurus PGRI Provinsi Bali, Pengurus Yayasan Pembina Lembaga Pendidik (YPLP) Provinsi Bali, Pengurus PGRI Kota Denpasar, Pengurus YPLP Kota Denpasar, serta undangan lainnya.

Walikota Denpasar, IB. Rai Dharmawijaya Mantra dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Dinas Dikpora Kota Denpasar, Wayan Gunawan mengatakan masa depan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh sumber daya manusianya. Jika manusianya tangguh, bangsa itu akan unggul. Untuk menjadi manusia dan bangsa yang tangguh dan unggul, pendidikan harus maju dan berkualitas. Pendidikan akan maju dan berkualitas jika guru-gurunya bermartabat, profesional dan sejahtera.

“Untuk memajukan pendidikan dan ciptakan lulusan berkualitas. Tentunya kita harus ciptakan guru-guru yang bermartabat, profesional dan sejahtera. Itulah yang menjadi orientasi arah pembangunan pendidikan yang kita laksanakan, mari kita sambut masa depan pendidikan dan masa depan guru yang lebih cerah,”ujarnya sembari mengucapkan selamat kepada para guru dan jajaran PGRI dalam peringatan HGN dan Hut PGRI ke-75.

Lebih lanjut Gunawan mengatakan menyangkut anggaran pendidikan dan anggaran yang berkenaan dengan peningkatan kesejahteraan guru, Pemerintah Kota Denpasar masih konsisten mengalokasikan anggaran Pendidikan 20%. Meskipun dewasa ini, dunia mengalami krisis keuangan dan resesi ekonomi serta tentu berdampak pada perekonomian.

“Kita patut bersyukur, Pemerintah Kota Denpasar tetap konsisten dalam alokasi anggaran Pendidikan. Oleh karena itu, dengan anggaran tersebut mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kemampuan atau kapabilitas dan profesionalitas dari para guru,” ujarnya.

Sementara itu Ketua PGRI Kota Denpasar, Drs. Ketut Suarya, M.Pd. mengatakan di hari peringatan HGN dan Hut PGRI berharap guru semakin bermartabat dan sejahtera. Pihaknya juga berpesan kepada para guru pada masa pandemi ini agar terus meningkatkan diri.

“Masa pandemi ini merupakan tantangan bagi kami, mari kita terus belajar dan belajar untuk peningkatan diri sehingga dapat menyesuaikan serta tetap memberikan pendidikan yang berkualitas untuk para pelajar,” ujarnya.

Selain itu Suarya menyambut baik perhatian Walikota Denpasar yang tak pernah surut memajukan pendidikan, khususnya dalam penyediaan anggaran pendidikan. PGRI Kota Denpasar akan selalu berusaha meningkatkan profesionalisme guru sehingga menghasilkan kualitas pendidikan yang lebih baik.

Selain itu juga diserahkan penghargaan Cendikia Cipta Pradana kepada I Gusti Lanang Jelantik, I Gusti Ngurah Edimulya, I Wayan Gunawan, I Nyoman Winata dan I Nengah Madiadnyana. (eka)

Lanjutkan Membaca