Denpasar, baliilu.com – Berfokus pada ketertiban dan keamanan lingkungan, Banjar Tegalkuwalon, Desa Sumerta Kaja menggelar pendataan penduduk pendatang (duktang) di wilayahnya  pada Jumat (19/4).

Sejumlah aparat desa, unsur TNI Polri dan Linmas, Prajuru Banjar dan pihak terkait lainnya dilibatkan dalam kegiatan pendataan yang menyisir seputaran area Jalan Kenyeri III itu.

Saat dihubungi, Kepala Dusun Banjar Tegalkuwalon yang juga koordinator tim pendataan penduduk pendatang, I Nyoman Redika,  menyebutkan dari hasil pendataan itu, tercatat 8 orang warga pendatang baru.

“Kegiatan ini ditujukan untuk mendata informasi terkait dengan para penduduk nonpermanen di wilayah kami, utamanya pasca-arus balik Hari Raya Lebaran. Sekaligus juga tim yang bertugas di lapangan, mengedukasi para warga itu agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban wilayah,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Nyoman Redika dan tim lainnya, mengimbau kepada para warga, baik  penduduk permanen maupun nonpermanen untuk terus bergotong-royong menjaga lingkungan, baik dari segi ketertiban, keamanan maupun kebersihan.

Salah seorang penduduk pendatang yang terdata, I Komang Agus saat dihubungi terpisah mengatakan, dirinya mendukung penuh kegiatan pendataan ini sebagai sebuah upaya untuk bersama-sama menjaga ketertiban wilayah Sumerta Kaja.

“Kami tentu mendukung kegiatan pendataan ini. Sebagai upaya untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan kemanan wilayah Sumerta Kaja,” kata Komang Agus. (eka/bi)

Badung, baliilu.com – Mendukung suksesnya penyelenggaraan World Water Forum (WWF) ke-10 pada 18-25 Mei 2024, Bali selaku tuan rumah akan menyelenggarakan event Bali Nice. Salah satu kegiatan yang akan dilaksanakan adalah upacara Segara Kerthi di kawasan Pantai Bali Turtle Island Development (BTID), bertepatan dengan perayaan Tumpek Uye, Sabtu (18/5/2024).

Informasi tersebut disampaikan Pj. Gubernur Bali S.M. Mahendra Jaya dalam paparannya pada Rakor Panitia Nasional WWF ke-10 di Bali International Convention Centre, Nusa Dua, Sabtu (20/4/2024).

Lebih jauh ia menjabarkan, air dalam kehidupan masyarakat Bali diposisikan sebagai suatu yang sangat mulia karena merupakan sumber kehidupan. Hal ini tercermin dengan adanya tempat suci pada sumber mata air. Ditambahkan olehnya, upacara Segara Kerthi menjadi bagian penting dalam pemuliaan air dan sangat relevan dengan perhelatan WWF.

Mengambil tema “Merawat Air Melindungi Sarwa Prani”, upacara Segara Kerthi bertujuan memohon anugerah agar laut bersih sekala dan niskala serta penyelenggaraan WWF ke-10 berjalan lancar dan sukses. Kegiatan itu nantinya akan melibatkan panitia nasional dan peserta WWF, Gubernur dan Pimpinan OPD Pemprov Bali, Bupati/Walikota se-Bali, pejabat instansi vertikal, tokoh adat dan masyarakat Desa Adat Serangan yang mewilayahi kawasan pantai BTID. Selain diisi ritual dan pertunjukan budaya dengan pementasan tari, pada rangkaian upacara Segara Kerthi juga akan dilaksanakan pelepasan satwa ke alam bebas yang meliputi 1.000 ekor tukik, 1.000 ekor burung dan 5 ekor penyu.

Dukungan lainnya, Pemprov Bali menyiapkan penyambutan delegasi VVIP dengan Tari Pendet yang melibatkan penari remaja dan penyambutan oleh pelajar SMA yang membawa bendera dengan iringan baleganjur di sejumlah titik pada jalur yang dilalui delegasi. Selanjutnya, Pemprov Bali juga melakukan penataan pada rute dan area kegiatan WWF.

“Langkah yang kami tempuh adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, penertiban baliho/spanduk/banner serta pemeliharaan jalan dan taman di sepanjang rute yang akan dilalui para delegasi,” katanya.

Lebih dari itu, untuk menyemarakkan perhelatan WWF ke-10, Pemprov Bali juga akan mendukung dengan pemasangan 2.600 penjor di sejumlah titik tujuan para delegasi. Dengan dukungan penuh dari berbagai komponen, Mahendra Jaya berharap pelaksanaan WWF ke-10 akan berjalan lancar dan membawa manfaat bagi dunia, khususnya masyarakat Bali.

Dukungan untuk kelancaran penyelenggaraan WWF ke-10 juga diutarakan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang telah menyiapkan skema pengamanan lengkap dengan kebutuhan jumlah personil. Secara spesifik Kapolri menjelaskan, skema pengamanan yang akan diterapkan tak jauh beda dengan pertemuan G20. Melibatkan 5.791 personil dari Mabes Polri, Polda Bali, Polda Jatim dan Polda NTB. Jajaran kepolisian akan tergabung dalam operasi pengamanan ‘Puri Agung’. Sejalan dengan itu, pihaknya juga memetakan potensi kerawanan kamtibmas yang berkaitan dengan dinamika pasca-Pemilu dan menjelang Pemilukada Tahun 2024. Pihaknya juga tetap mewaspadai ancaman teroris hingga potensi bencana alam.

Hal senada disampaikan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang memberi dukungan penuh untuk kelancaran pelaksanaan WWF ke-10. Dalam pengamanan WWF, TNI akan menurunkan 12.534 personil yang nantinya ditempatkan di sejumlah lokasi.

Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Sandiaga Uno menyinggung tentang kemungkinan menjadikan kegiatan melukat (penyucian diri di sumber air suci, red) sebagai side event yang ditawarkan kepada para delegasi. Selain itu, ia juga menyampaikan ada banyak pertanyaan tentang sumbangsih perhelatan WWF untuk lingkungan terkait emisi karbon yang disumbang oleh penerbangan para delegasi. “Kami banyak menerima pertanyaan terkait ini, untuk itu perlu diagendakan kegiatan seperti penanaman mangrove,” cetusnya.

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Pandjaitan selaku pimpinan Rakor menekankan agar lembaga kementerian yang masuk dalam kepanitiaan nasional all out menyukseskan kegiatan yang menjadi event internasional terakhir di era kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo. Ia pun kembali menyampaikan sejumlah penekanan Presiden Jokowi terkait persiapan penyelenggaraan WWF di Bali. Pertama, pembenahan venue yang akan digunakan termasuk bandara serta fasilitas pendukung lainnya seperti mangrove. Selain itu, presiden juga menekankan perlunya promosi dan publikasi lebih intensif untuk meningkatkan partisipasi negara dari seluruh dunia.

“Bapak Presiden juga mengingatkan perlunya manajemen yang well organized, detail dan akurat terkait akomodasi dan mobilisasi para delegasi dan venue atau lokasi kegiatan,” tambahnya.

Hal lain yang menjadi perhatian Presiden adalah jamuan makan malam di GWK agar dipersiapkan dengan baik.

Berikutnya dalam keterangan persnya usai memimpin rakor, Menkomarves Luhut Pandjaitan menyampaikan, sejauh ini berbagai persiapan untuk menyambut perhelatan WWF ke-10 telah berjalan dengan baik. Luhut menambahkan, pertemuan yang membahas isu air itu melibatkan delegasi dari 193 negara dan Indonesia secara khusus akan menyelenggarakan sesi kepala negara untuk meningkatkan komitmen politik terkait pentingnya air untuk pangan dan energi.

“Sebagaimana yang kita ketahui, ke depan air akan jadi masalah, lebih serius dari masalah energi yang bersumber dari fosil,” cetusnya.

Menurut Luhut, WWF ke-10 mengusung tema Water Shared Prosperity atau Air untuk Kemakmuran Bersama. Mengacu tema yang diusung, WWF diharapkan menghasilkan deklarasi yang memuat kepentingan Indonesia terkait pentingnya manajemen sumber air bagi negara kepulauan. “Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia bisa membantu negara lain melalui deklarasi ini. Indonesia akan membawa komitmen yang tercapai di agenda WWF ke PBB untuk selanjutnya menjadi agenda di lembaga internasional tersebut,” bebernya.

Mengakhiri wawancara dengan awak media, Luhut optimis kegiatan WWF di Bali akan berjalan dengan baik. (gs/bi)

Jakarta, baliilu.com – Pada Kamis (18/4/2024) sore waktu New York, Amerika Serikat, AS kembali memveto draf resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) terkait upaya Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB.

Draf yang diajukan Aljazair tersebut didukung 12 dari total 15 negara anggota DK PBB. Sementara dua anggota DK PBB yaitu Inggris dan Swiss memilih abstain dan Amerika Serikat menolak dengan veto.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, mengecam keras langkah AS itu. ”Sangat disayangkan veto AS atas draf resolusi tersebut. Veto ini menunjukkan sikap standar ganda dan anti-perdamaian. Semakin penting adanya reformasi institusi tatanan dunia. Jadi pasti ada konsekuensi dari tindakan AS itu,” ujar Fadli mengingatkan dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (20/4) yang dikutip dari laman dpr.go.id.

Konsekuensi pertama, kata Fadli, terkait tuntutan lebih keras urgensi dan kedaruratan melakukan reformasi DK PBB supaya lebih demokratis, adil, representatif, dan efektif dalam menunaikan fungsinya menjaga keamanan dan kedamaian internasional seperti tertuang di dalam Piagam PBB Pasal 24.

”Mekanisme veto terbukti seringkali menghambat penegakan keamanan dan perdamaian internasional di berbagai konflik di dunia, terutama ketika konflik tersebut beririsan langsung dengan kepentingan negara-negara pemegang hak veto. Mekanisme veto secara faktual telah benar-benar menyandera penegakan keamanan dan perdamaian dunia. Bukti paling sahih atas fakta tersebut adalah berlarut-larutnya konflik Palestina-Israel yang sudah hampir 80 tahun berjalan sejak 1947, termasuk kegagalan menghentikan genosida Israel yang menewaskan lebih dari 34 ribu rakyat Palestina di Jalur Gaza dengan lebih 70 persen adalah anak-anak dan perempuan,” papar mantan Wakil Ketua DPR itu.

Konsekuensi lain, imbuh Fadli, veto kian menegaskan dukungan membabi AS kepada Israel termasuk saat Israel melakukan genosida terhadap rakyat Palestina. ”Sekadar contoh, sebuah data intelijen yang diberikan kepada Kongres AS menyebutkan bahwa Israel telah menjatuhkan lebih dari 22.000 bom yang dipasok AS di Gaza dalam satu setengah bulan pertama perang sejak 7 Oktober 2023,” ungkapnya.

Politisi Partai Gerindra tersebut mengakui bahwa keberpihakan AS kepada Israel sudah menjadi rahasia sangat umum lantaran lobi Zionis Yahudi yang sangat kental terhadap politik dalam negeri AS.

”AS tak layak menjadi penengah dalam menyelesaikan konflik Palestina-Israel karena bagaimanapun AS akan selalu memihak Israel. Namun saya mengingatkan keberpihakan mutlak AS kepada Israel dalam jangka panjang akan sangat merugikan rakyat AS secara keseluruhan. AS akan semakin terisolasi dan AS akan dinilai sebagai negara pendukung kejahatan perang dan pelanggar HAM. Selain itu, sikap AS tersebut akan semakin memperuncing konflik geopolitik yang melibatkan Rusia dan Cina,” tuturnya.

Terkait sikap berat sebelah AS itu, legislator Komisi I DPR itu menyerukan masyarakat global termasuk Indonesia agar terus menekan AS supaya bersikap netral dan lebih obyektif dalam menyikapi masalah konflik Palestina-Israel.

Pada sisi lain, politisi yang juga Wakil Presiden the League of Parliamentarians for Al Quds, organisasi global pro Palestina yang berbasis di Istanbul, itu memperingatkan bahwa veto AS akan semakin menyulut berbagai tindakan unilateral terutama yang dilakukan oleh pihak pejuang-pejuang perlawanan Palestina.

”Kita tak bisa mengabaikan bahwa aksi Hamas pada 7 Oktober lalu antara lain dipicu karena tidak hadirnya keadilan global dalam menyelesaikan konflik Palestina-Israel. Alih-alih membawa keamanan dan perdamaian global, mekanisme veto justru memicu kekacauan dan peperangan atau aksi kekerasan lebih mendalam,” lanjutnya.

Hal lainnya lagi, katanya, veto AS terakhir membuktikan bahwa mayoritas masyarakat global menghendaki pengakuan Palestina sebagai negara yang utuh dan diakui secara penuh oleh PBB.

”Pengakuan eksistensi Palestina sebagai sebuah negara hampir menjadi konsensus dunia. Bahkan beberapa negara Anggota Tetap DK PBB yang seringkali memihak Israel seperti Inggris dan Perancis sudah mulai melunak dan menyadari pentingnya pengakuan negara Palestina,” pungkasnya. (gs/bi)