Tuesday, 16 July 2024
Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

PARIWISATA

Selesaikan Konflik Horizontal antara Pengemudi Pangkalan dan Daring, Gubernur Bali Terbitkan Pergub No. 2 Tahun 2020

BALIILU Tayang

:

de
SOSIALISASI PERGUB 2/2020: Gubernur Koster bersama sopir angkutan pangkalan.

Denpasar, baliilu.com –  Terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang angkutan sewa khusus (angkutan yang berbasis aplikasi) menyebabkan timbulnya layanan angkutan berbasis aplikasi memasuki wilayah dan mengangkut penumpang dari wilayah yang diklaim sebagai pangkalan sehingga menyebabkan terjadinya konflik horizontal antar-pengemudi yang dapat mengganggu bisnis pariwisata dan citra Pulau Bali secara umum. Konflik ini telah terjadi terus-menerus dan menjurus pada persekusi sehingga menjadi permasalahan hukum yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkonflik termasuk penumpang.

Untuk menyelesaikan masalah konflik yang berkepanjangan antar-pengemudi itulah Gubernur Bali I Wayan Koster menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 yang diharapkan dapat mengatur layanan sistem angkutan yang lebih berbudaya, sesuai dengan tatanan masyarakat Bali.

Selain itu, Pergub ini diterbitkan dalam rangka mempercepat terwujudnya visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, dan mengembangkan penyelenggaraan angkutan umum secara efektif, efisien dan berkeselamatan. Pemerintah Provinsi Bali perlu mengatur keberadaan dan operasional pangkalan angkutan yang saat ini sudah beroperasi pada beberapa kawasan tertentu seperti Bandara Ngurah Rai, ITDC Nusa Dua, dan kawasan pariwisata. Keberadaan pangkalan ini merupakan salah satu faktor yang mendukung harmonisnya kegiatan pada kawasan tersebut dengan masyarakat dan desa adat sekaligus memastikan adanya penanggung jawab ketertiban dan tatanan hubungan sosial yang jelas pada kawasan tersebut.

‘’Peraturan Gubernur ini dibuat agar dapat mengurangi bahkan meniadakan konflik antara angkutan umum yang beroperasi di pangkalan (berbasis pangkalan) dengan angkutan non trayek lainnya termasuk angkutan sewa khusus berbasis daring. Peraturan Gubernur ini juga diharapkan menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi Bali untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, serta mengikutsertakan masyarakat dalam tata kelola layanan angkutan pada kawasan-kawasan tertentu dan kawasan wisata,’’ ujar Gubernur saat menyosialisasikan Pergub 2/2020 di depan sopir angkutan berbasis pangkalan, di halaman Kantor Pemerintah Provinsi Bali, Jumat (14/2-2020).

Baca Juga  Tingkatkan Keamanan Aplikasi, Dewa Indra Buka Kick Off Meeting IT Security Assessment

Dikatakan Gubernur Koster Pergub ini mengatur beberapa hal antara lain, jenis dan persyaratan pangkalan yakni pangkalan yang dikelola oleh otoria, seperti bandar udara dan pelabuhan, pangkalan yang dikelola oleh badan pengelola kawasan pariwisata, dan pangkalan yang dikelola oleh badan usaha, termasuk perseroan terbatas (PT), koperasi, badan usaha milik desa (bumdes), dan baga utsaha padruwen desa adat (BUPDA).

Sedangkan kendaraan angkutan yang digunakan pada pangkalan di kawasan tertentu, wajib melengkapi perizinan angkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengemudi angkutan yang berpangkalan di kawasan pariwisata wajib memiliki sertifikat pengemudi angkutan wisata Bali, sehat fisik, jasmani, dan rohani, memiliki kemampuan Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Bali yang baik dan benar, memiliki kemampuan pemahaman daerah tujuan wisata, dan menggunakan pakaian busana adat Bali dalam operasional sehari-hari dan sesuai ketentuan keselamatan berkendara.

Lebih lanjut setiap pangkalan di kawasan tertentu harus membangun sinergi melalui kerjasama dalam operasional angkutan pada pangkalan di kawasan tertentu. Angkutan umum yang bekerjasama dengan pangkalan memiliki prioritas untuk menaikkan penumpang pada pangkalan di kawasan tertentu. Bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada pangkalan adalah penerapan geofencing dengan deliniasi yang sudah ditentukan berdasarkan pengajuan deliniasi. Angkutan umum tidak dalam trayek yang tidak terdaftar pada pangkalan dilarang untuk menaikkan penumpang di pangkalan.

Pergub ini juga mengatur peran masyarakat dalam membantu peningkatan pelayanan angkutan pada pangkalan dengan memberikan umpan balik kepada pemerintah provinsi sebagai pembina, pengawas, dan pengendali angkutan pada pangkalan di kawasan tertentu. Dalam hal pengelola pangkalan yang melanggar ketentuan, pengelola pangkalan dapat dikenakan sanksi administratif meliputi: teguran tertulis, pencabutan sementara izin pengelolaan pangkalan,pencabutan izin pengelolaan pangkalan dan denda administratif. (*/balu1)

Baca Juga  Biro Kemahasiswaan Unud Tutup Kegiatan Wira Usaha Merdeka

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

PARIWISATA

Penuhi Faktor Keselamatan dan Keamanan Destinasi Wisata, Pemkot Denpasar Berikan Pelatihan kepada Puluhan Pelaku Wisata

Published

on

By

pelatihan dtw
PELATIHAN: Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pariwisata saat mengadakan Pelatihan Keamanan dan Keselamatan Daya Tarik Wisata, di Four Hotel, Jalan Raya Puputan Renon, Kamis (27/6).  (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – Situasi aman serta tingkat keselamatan tinggi adalah kondisi ideal yang harus dimiliki setiap tempat wisata atau daerah yang berpotensi memiliki Daya Tarik Wisata (DTW). Dalam rangka memenuhi semua faktor itu, Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pariwisata, mengadakan Pelatihan Keamanan dan Keselamatan Daya Tarik Wisata, di Four Hotel, Jalan Raya Puputan Renon, Kamis (27/6).

Dihadiri oleh Asisten l Sekretariat Daerah Kota Denpasar, I Made Toya dan Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar, Putu Riyastiti, pelatihan ini melibatkan sejumlah pengusaha, pengelola, dan juga perwakilan desa/kelurahan yang memiliki potensi DTW di daerah masing-masing.

Saat membacakan sambutan Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, Asisten I Sekretariat Daerah Kota Denpasar, Made Toya menyampaikan meski Kota Denpasar berada dalam zona yang aman untuk dikunjungi, namun penting bagi semua kalangan untuk tetap menjaga stabilitas dan standarisasi keamanan, kenyamanan serta keselamatan di setiap tempat destinasi wisata.

“Untuk merealisasikannya, dibutuhkan penguatan pemahaman serta kompetensi dari pengusaha, pelaku, dan juga pengelola tempat wisata. Selain itu, partisipasi masyarakat dan stakeholder juga adalah faktor pendukung terwujudnya keamanan dan keselamatan di tempat destinasi,” katanya.

Selanjutnya, Made Toya juga mengemukakan, keamanan dan keselamatan juga adalah faktor krusial yang akan mempengaruhi citra sebuah destinasi wisata. Oleh karenanya, menjadi penting untuk dapat meyakinkan calon wisatawan dan juga memberikan bukti nyata soal keamanan dan kenyamanan destinasi wisata.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar, Putu Riyastiti dalam laporannya mengungkapkan, tujuan utama diadakannya pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pengelola dan pekerja daya tarik wisata sehingga mampu menciptakan keamanan dan keselamatan pada daerah DTW masing-masing.

Baca Juga  Sambangi Pemkot Denpasar, Danlanal TNI AL Denpasar Mantapkan Sinergitas Dukung Penanganan Covid-19

“Kami melibatkan 47 orang peserta yang akan mengikuti pelatihan selama 3 hari di dalam kelas. Setelah usai, peserta nantinya akan kita ajak untuk mempraktekkan di lapangan,” jelasnya.

Putu Riyastiti selebihnya menuturkan, pada kegiatan pelatihan ini terdapat beberapa narasumber yang dilibatkan untuk memberikan materi kepada para peserta. Antara lain yang berasal dari dunia pariwisata, unsur kepolisian dan juga beberapa narasumber dari bidang terkait lainnya. (eka/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

PARIWISATA

Tingkatkan Pengetahuan dan Kompetensi, Dispar Denpasar Kembali Gelar Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata

Published

on

By

Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata
PELATIHAN: Pelaksanaan Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata yang digelar Dinas Pariwisata Kota Denpasar di B Hotel, Denpasar, Selasa (11/6). (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pariwisata kembali menggelar Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata untuk keenam kalinya. Kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi pengelola desa wisata ini dibuka Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Denpasar, AA Gde Risnawan di B Hotel, Denpasar, Selasa (11/6). Kegiatan yang digelar selama tiga hari ini turut menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi dan praktisi.

Kadis Pariwisata Kota Denpasar, Ni Luh Putu Ryastiti mengatakan, kegiatan ini merupakan pelatihan ke-6, yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kota Denpasar dalam upaya untuk mempersiapkan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang kompeten dan unggul. Sebelumnya, Dinas Pariwisata Kota Denpasar mengadakan pelatihan berkaitan dengan Kepemanduan Wisata, Pelatihan Ekonomi Kreatif, Pelatihan Pemandu Wisata Outbound (Fasilitator Experential Learning), Pelatihan Tata Kelola Destinasi, Bisnis dan Pemasaran Pariwisata, Pelatihan Pengelolaan Destinasi bagi para pengelola destinasi, dan saat ini Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata.

Lebih lanjut dijelaskan, pelatihan ini dilaksanakan selama 3 hari dengan rincian 3 hari di B Hotel Denpasar dan praktek lapangan pada tanggal 13 Juni 2024 di Desa Wisata Kutuh Kabupaten Badung. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, motivasi, dan kompetensi pengelola desa wisata agar lebih professional dan berkualitas dalam melakukan pengelolaan desa wisata dan memberikan pelayanan kepada wisatawan.

“Kami berharap rekan-rekan di desa/kelurahan mengetahui potensi pariwisata dan ekonomi kreatif yang ada di daerahnya, sehingga dapat bersama-sama memepersiapkan sarana/prasarana, kelembagaan dan SDM yang dapat menunjang pengembangan dan pengelolaan yang berkelanjutan.

Sementara Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Denpasar, AA Gde Risnawan mengatakan bahwa perkembangan pariwisata yang melibatkan peran serta masyarakat menjadi prioritas pembangunan kepariwisataan berkelanjutan di Kota Denpasar. Dimana, pengelolaan desa wisata bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan dan kualitas pelayanan yang berdaya saing melalui penerapan standar dan ketentuan yang berlaku secara nasional di desa wisata.

Baca Juga  Masuki Musim Penghujan, DLHK Denpasar Intensifkan Perompesan

Dikatakannya, Kota Denpasar yang merupakan daerah perkotaan, namun tetap berupaya untuk mengembangkan desa wisata yang berkelanjutan. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri di tengah perkembangan pariwisata global yang semakin pesat.

Pihaknya berharap, melalui pelatihan pengelolaan desa wisata saya berharap para pengelola desa wisata di kota denpasar mendapatkan tambahan ilmu, menggali potensi yang dimiliki di daerahnya masing-masing. Sehingga terjalin sinergitas dan kolaborasi yang baik bagi sesama pengelola desa wisata, pemerintah, akademisi, industri dan media.

“Semoga pelatihan ini dapat meningkatkan pemahaman dan meluaskan wawasan tentang kepariwisataan yang berkelanjutan. Ikuti pelatihan 3 hari ini dengan sungguh-sungguh, sehingga ilmu yang diberikan dapat diserap dengan semaksimal mungkin,” ujarnya. (eka/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

PARIWISATA

Pemkot Denpasar Jajaki Kerja Sama Bidang Pariwisata dan Sosial dengan HKETO

Published

on

By

kerja sama pariwisata hketo
TERIMA KUNJUNGAN: Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa menerima kunjungan Director General of Hong Kong Economic and Trade Office (HKETO), Miss Libera Cheng di Kantor Walikota Denpasar, Senin (3/6). (Foto: Hms Dps)

Denpasar, balilu.com – Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa menerima kunjungan Director General of Hong Kong Economic and Trade Office (HKETO), Miss Libera Cheng di Kantor Walikota Denpasar, Senin (3/6).

Kunjungan ini merupakan penajajakan awal guna membahas berbagai peluang kerja sama multisektor antara Kota Denpasar dengan HKETO. Sehingga dapat terjalin kerja sama yang saling menguntungkan dan mempererat hubungan antarkota.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh semangat tersebut, Wawali Arya Wibawa mengemukakan harapan perihal potensi kerja sama kedua pihak dapat diwujudkan. Untuk itu, penjajakan kerja sama kedua pihak sangat diperlukan. Diharapkan, melalui pertemuan ini potensi kerja sama di bidang pariwisata, budaya, smart city serta masalah sosial dapat terjalin antara Pemkot Denpasar dan HKETO.

“Saat ini Pemkot Denpasar memang tengah fokus pada penjajakan kerja sama dengan banyak kota di dunia sebagai langkah pengembangan Kota Denpasar,” ujarnya.

Arya Wibawa menambahkan, Denpasar memiliki kalender event untuk berbagai macam festival yang akan diselenggarakan. Denpasar memiliki Kasanga Festival, D’Youth Festival, Sanur Village Festival, Rare Angon Festival hingga Denpasar Festival sebagai ajang pelestarian dan ruang kreativitas insan muda dan atraksi pariwisata di Kota Denpasar

Sementara, Director General of HKETO, Miss Libera Cheng pada kesempatan yang sama mengapresiasi langkah Pemkot Denpasar yang telah berkenan menerima kunjungan dan berdiskusi untuk kemungkinan kerja sama kedua pihak. Dimana, pihaknya ingin menawarkan kerja sama terkait bidang pariwisata dan budaya serta sosial yang nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

“Terima kasih atas sambutan yang luar biasa. Kami mengapresiasi langkah Pemkot Denpasar dalam rencana kerja sama dengan HKETO,” ujar Libera Cheng.

Baca Juga  Gencarkan Sosialisasi Pilwali 2020, KPU Denpasar Bersinergi dengan Kominfos dan Humas

Kunjungan delegasi HKETO ini menjadi penanda langkah awal dalam membangun hubungan yang lebih erat dengan Denpasar. Pariwisata Denpasar merupakan suatu yang unik karena menjadikan budaya sebagai core.

“Kami optimis pertemuan ini akan membuahkan kesepakatan yang akan memberikan manfaat yang baik bagi kedua belah pihak. Untuk itu kami menunggu kalender event dari Pemkot Denpasar,” imbuhnya. (eka/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca