Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Seluruh Fraksi Setujui Perubahan KUA dan PPAS Kota Denpasar TA 2026

Wawali Arya Wibawa: Wujud Sinergitas Percepatan Pembangunan Menuju Denpasar Maju

Loading

BALIILU Tayang

:

Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa mengikuti Sidang Paripurna ke-13 DPRD Kota Denpasar terkait persetujuan Perubahan KUA-PPAS 2026.
SIDANG PARIPURNA:  : Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa saat mengikuti Sidang Paripurna ke-13 Masa Persidangan II DPRD Kota Denpasar dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum dan Pendapat Akhir Fraksi yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, Ida Bagus Yoga Adi Putra di Gedung DPRD Kota Denpasar, Rabu (12/8). (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – Seluruh Fraksi DPRD Kota Denpasar menyetujui penetapan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026. Penetapan tersebut dilaksanakan pada Sidang Paripurna ke-13 Masa Persidangan II DPRD Kota Denpasar dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum dan Pendapat Akhir Fraksi yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, Ida Bagus Yoga Adi Putra di Gedung DPRD Kota Denpasar, Rabu (12/8).

Adapun, dalam Rancangan Kebijakan Umum (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 dimana Pendapatan dirancang Rp 3,08 triliun rupiah lebih, meningkat menjadi Rp 3,24 triliun rupiah lebih, bertambah Rp 162,28 miliar rupiah. Selanjutnya, untuk Belanja Daerah sebelumnya dirancang Rp 3,64 triliun rupiah lebih, setelah perubahan dirancang Rp 3,88 triliun rupiah lebih, bertambah Rp 244,85 miliar rupiah lebih. Sedangkan Pembiayaan Netto Daerah sebelumnya dirancang Rp. 562,16 miliar rupiah lebih, setelah perubahan dirancang Rp. 644,73 miliar rupiah lebih.

Hadir langsung dalam Sidang Paripurna tersebut, Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, I Wayan Mariyana Wandhira dan Made Oka Cahyadi Wiguna, Sekda Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, Forkopimda Kota Denpasar, Anggota DPRD Kota Denpasar serta Pimpinan OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Tak hanya itu, Sidang Dewan juga memberikan apresiasi atas peningkatan proyeksi PAD Kota Denpasar di Tahun 2026 ini.

Sebagai pembicara pertama, pemandangan umum Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Denpasar yang dibacakan I Gede Tommy Sumerta mengatakan, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Denpasar mengapresiasi optimisme Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam merancang Perubahan KUA dan PPAS Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026, khususnya dengan meningkatnya pendapatan daerah dari sekitar Rp 3,08 triliun menjadi Rp 3,24 triliun dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sekitar Rp 2,05 triliun menjadi Rp 2,22 triliun.

Baca Juga  Jaya Negara dan Arya Wibawa Jalani Tes Kesehatan Jelang Pelantikan

“Dengan pengelolaan yang semakin efektif, transparan, dan inovatif, peningkatan pendapatan daerah diharapkan dapat memberikan ruang fiskal yang lebih kuat untuk mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar,” ujar Tommy Sumerta.

Sebagai pembicara kedua datang dari Fraksi Partai PSI-Nasdem DPRD Kota Denpasar dalam pemandangan umum yang dibacakan, AA Putu Gede Anugraha Merta menekankan bahwa Fraksi Partai PSI-NasDem DPRD Kota Denpasar mendorong agar arah perubahan KUA-PPAS yang telah disusun dapat menjadi landasan yang kuat dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

“Kami berharap arah perubahan KUA-PPAS ini benar-benar menjadi landasan dalam penyusunan Perubahan APBD 2026, sehingga mampu mengakselerasi pencapaian target program pembangunan dan memastikan anggaran yang telah dirancang dapat terealisasi secara optimal,” ujarnya.

Selanjutnya, Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Denpasar dalam pemandangan umum yang dibacakan AA Gede Mahendra mengatakan, Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Denpasar mengapresiasi peningkatan alokasi Belanja Daerah dalam Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 yang naik Rp 244,8 miliar atau 6,7 persen, dari Rp 3,644 triliun menjadi hampir Rp 3,889 triliun.

“Kami mengapresiasi peningkatan Belanja Modal sebesar 6,5 persen atau Rp 48,9 miliar, dari sebelumnya Rp 753,7 miliar menjadi Rp 802,7 miliar lebih. Peningkatan ini diharapkan semakin memperkuat dukungan anggaran terhadap pembangunan dan pelayanan publik di Kota Denpasar,” ujarnya.

Sebagai pembicara terakhir, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Denpasar dalam pemandangan umum yang dibacakan, I Ketut Budha mengapresiasi kinerja OPD penghasil, seperti Bapenda, BLUD, dan Perumda, atas berbagai kerja keras dan inovasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang berdampak pada kesejahteraan serta peningkatan pendapatan daerah. Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong optimalisasi digitalisasi perpajakan dan retribusi serta pengelolaan berbagai potensi pendapatan daerah secara berkelanjutan.

Baca Juga  Wawali Arya Wibawa Tutup Kejuaraan Pentaque Walikota Cup XIV

“Kami mendorong agar sistem digitalisasi perpajakan dan retribusi serta potensi yang ada terus dioptimalkan untuk pemerataan, sehingga dapat memberikan rasa keadilan bagi wajib pajak,” ujarnya.

Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa, menyampaikan apresiasi atas sinergi dan kerja sama antara Pemerintah Kota Denpasar bersama DPRD Kota Denpasar dalam pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026. Pembahasan yang berlangsung secara konstruktif tersebut telah menghasilkan kesepakatan bersama sebagai bagian dari upaya menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah.

“Kesepakatan ini merupakan wujud nyata sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menyelaraskan visi, tujuan, serta prioritas pembangunan Kota Denpasar. Berbagai pandangan, usulan, dan masukan yang disampaikan fraksi-fraksi merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Arya Wibawa.

Menurutnya, semangat kolaborasi antara eksekutif dan legislatif harus terus dipelihara dan diperkuat, mengingat tantangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ke depan semakin kompleks. Dinamika serta meningkatnya harapan masyarakat di berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, perekonomian, sosial budaya, hingga ketenteraman dan ketertiban umum, membutuhkan komunikasi yang harmonis dan sinergi yang berkelanjutan.

“Setiap masukan yang disampaikan akan menjadi perhatian dan bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Denpasar untuk dikaji secara cermat serta ditindaklanjuti sesuai tingkat urgensi, prioritas, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan kami meyakini seluruh masukan tersebut menjadi kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan publik,” pungkasnya. (eka/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Gubernur Koster Resmi Tutup Bali Digifest V 2026, Dorong Kreativitas Digital Bali Tembus Pasar Dunia

Published

on

By

Gubernur Koster Luncurkan Tap QRIS Shuttle Bus Listrik Sanur
LUNCURKAN TAP QRIS: Gubernur Bali Wayan Koster secara resmi meluncurkan fasilitas Tap QRIS untuk layanan shuttle bus listrik di kawasan Sanur sebelum menutup secara resmi Bali Digital Festival (Bali Digifest) V Tahun 2026 di Ballroom Hotel Prime Plaza Sanur, Denpasar, Sabtu (14/11/2026). (Foto: bi)

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster mendorong pelaku ekonomi kreatif dan generasi muda Bali untuk terus mengembangkan inovasi, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta membawa produk kreatif lokal menembus pasar internasional. Pemerintah Provinsi Bali juga berkomitmen memperkuat dukungan terhadap pengembangan ekosistem ekonomi kreatif digital, termasuk melalui fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI).

Hal tersebut disampaikan Gubernur Koster saat menutup secara resmi Bali Digital Festival (Bali Digifest) V Tahun 2026 di Ballroom Hotel Prime Plaza Sanur, Denpasar, Sabtu (14/11/2026). Penutupan yang bertepatan dengan Rahina Tumpek Landep tersebut menjadi momentum untuk menegaskan pentingnya kreativitas, inovasi, dan ketajaman pikiran dalam menghadapi perkembangan zaman.

Gubernur Koster menyampaikan bahwa penyelenggaraan Bali Digifest merupakan salah satu bentuk aktualisasi nilai-nilai Tumpek Landep dalam kehidupan modern. Secara filosofis, Tumpek Landep dimaknai sebagai momentum mengasah ketajaman pikiran. Nilai tersebut diwujudkan melalui pengembangan karya dan inovasi digital.

Ia mengaku gembira melihat perkembangan Bali Digifest tahun ini yang dinilai semakin maju. Keterlibatan generasi muda dan komunitas kreatif juga semakin kuat, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan.

Gubernur menegaskan bahwa Bali Digifest merupakan wahana yang disediakan Pemerintah Provinsi Bali untuk membangun iklim ekonomi digital, mendorong inovasi, memperkenalkan karya kreatif, sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi pelaku usaha dan daerah.

Menurutnya, keterlibatan komunitas, asosiasi, dan generasi muda menjadi kekuatan penting dalam membangun ekosistem ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Melalui pertemuan lintas sektor dan subsektor, para pelaku kreatif dapat mengenali potensi masing-masing serta membangun kolaborasi yang saling menguntungkan.

Gubernur Koster mencontohkan sejumlah karya yang ditampilkan dalam Bali Digifest V, termasuk perpaduan produk kriya dan musik. Ia menilai karya-karya tersebut menunjukkan bahwa kreativitas dapat berkembang melalui kolaborasi berbagai disiplin ilmu dan bidang usaha.

Baca Juga  16 Warga Denpasar Terima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

Ia juga mendorong kolaborasi antara seni dan teknologi, seperti menghadirkan unsur gamelan Bali dalam permainan digital, memadukan tari dan wayang dengan tata visual modern, serta mempertemukan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan kreator konten dan fotografer.

“Orang Bali memiliki keunggulan dalam industri kreatif. Kreativitas sudah ada dalam diri kita dan harus terus ditumbuhkembangkan menjadi kekuatan ekonomi,” ujarnya.

Gubernur Koster menyebutkan bahwa sekitar 665 ribu tenaga kerja di Bali telah bekerja di sektor ekonomi kreatif. Potensi tersebut perlu terus dikembangkan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, perluasan akses pasar, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan pelaku industri.

Ia berharap produk kreatif Bali tidak hanya dipasarkan di dalam negeri, tetapi juga mampu menembus pasar internasional.

Harapan tersebut sejalan dengan gagasan menjadikan Bali sebagai superhub bertaraf internasional, sebagaimana disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas. Pengembangan sektor kreatif dan digital juga sejalan dengan konsep Ekonomi Kerthi Bali yang menempatkan kedua sektor tersebut sebagai salah satu kekuatan ekonomi daerah.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan ekosistem ekonomi kreatif, Gubernur Koster mengajak para pelaku kreatif untuk memanfaatkan Bali Creative Box yang disiapkan di sekitar Pura Candi Narmada.

Fasilitas tersebut diharapkan menjadi ruang bagi para pelaku kreatif untuk berkumpul, bertukar gagasan, membangun jejaring, serta mengembangkan peluang pemasaran dan kolaborasi.

Selain pengembangan ekosistem, Pemprov Bali juga terus memperkuat perlindungan kekayaan intelektual bagi para kreator. Melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), pemerintah daerah memfasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual agar karya kreatif memperoleh perlindungan hukum sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi penciptanya.

Koster menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendukung para pelaku kreatif di Bali dalam menghadapi perkembangan teknologi dan perubahan zaman. Ia juga berharap Bali Digifest semakin berkembang sebagai wadah untuk berkarya, membangun jejaring, serta menghasilkan manfaat ekonomi tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya lokal.

Baca Juga  Porsenijar Denpasar 2025 Ditutup, SMPN 2 Denpasar Kembali Sukses Kawinkan Juara Cabang Olahraga dan Seni

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Koster turut menyampaikan rencana pengembangan penyelenggaraan Bali Digifest. Ia berharap dalam dua tahun mendatang kegiatan tersebut dapat dilaksanakan di kawasan Pesta Kesenian Bali (PKB) di Klungkung dan semakin dikenal hingga tingkat internasional.

Sementara itu, penyelenggaraan Bali Digifest V Tahun 2026 yang berlangsung selama tiga hari menjadi ruang pertemuan bagi kreator, pelaku usaha, komunitas, asosiasi, serta generasi muda untuk menampilkan inovasi dan memperluas kolaborasi di bidang ekonomi kreatif digital.

Salah satu agenda penutupan Bali Digifest V Tahun 2026 adalah penyerahan penghargaan kepada para pemenang kompetisi yang diselenggarakan melalui kolaborasi dengan sejumlah pihak, termasuk Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali melalui program Bali Digital Innovation (Baligivation).

Sebanyak 85 pemenang dari 11 kategori lomba mendapat apresiasi atas karya dan inovasi yang dihasilkan.

Berbagai kompetisi tersebut mencakup kampanye digitalisasi sistem pembayaran QRIS, lomba mewarnai, AI Web Innovation Challenge, esports, inovasi, ide bisnis dan presentasi bisnis, literasi digital, konten video kreatif, film pendek, film animasi, hingga pengembangan karakter kekayaan intelektual (IP).

Kompetisi tersebut melibatkan peserta dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, SMA/SMK, hingga perguruan tinggi, serta masyarakat umum. Keterlibatan lintas generasi ini menunjukkan tumbuhnya potensi kreativitas digital di Bali.

Rangkaian penutupan Bali Digifest V Tahun 2026 juga dimeriahkan penampilan Kita Poleng melalui pertunjukan yang mengangkat pesan tentang semangat inovasi dan masa depan digital. Cahaya yang dihadirkan dalam pertunjukan tersebut menjadi simbol harapan dan estafet kreativitas kepada generasi muda.

Malam penutupan turut menghadirkan penyanyi Nyoman Paul serta Dek Ulik bersama Widi Widiana sebagai hiburan bagi masyarakat.

Dalam rangkaian acara yang sama, Gubernur Koster juga secara resmi meluncurkan fasilitas Tap QRIS untuk layanan shuttle bus listrik di kawasan Sanur bersama Achris Sarwani dan Direktur Utama Bank BPD Bali Nyoman Sudharma. (gs/bi)

Baca Juga  Wawali Arya Wibawa Buka Denpasar Education Festival 2026

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Rencana Tak Layani Pasien BPJS 2027, Komisi IV DPRD Badung Siap Panggil RS Siloam Denpasar

Published

on

By

Ketua Komisi IV DPRD Badung Graha Wicaksana Beri Keterangan
BERI KETERANGAN: Ketua Komisi IV DPRD Badung, I Nyoman Graha Wicaksana memberikan keterangan di sela-sela kegiatan Aksi Kerja Bakti Massal dan Pilah Sampah PDI Perjuangan di depan Tsunami Shelter Pantai Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Sabtu (14/11/2026). (Foto: bi)

Badung, baliilu.com – Komisi IV DPRD Kabupaten Badung berencana memanggil manajemen RS Siloam Denpasar (Siloam Hospitals Bali), menyusul informasi mengenai rencana rumah sakit tersebut tidak lagi melayani pasien BPJS Kesehatan mulai 2027 mendatang.

Ketua Komisi IV DPRD Badung, I Nyoman Graha Wicaksana menegaskan pihaknya akan meminta klarifikasi langsung kepada manajemen rumah sakit, jika benar adanya rencana tersebut.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Badung, I Nyoman Graha Wicaksana, di sela-sela kegiatan Aksi Kerja Bakti Massal dan Pilah Sampah PDI Perjuangan di depan Tsunami Shelter Pantai Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Sabtu (14/11/2026).

Menurutnya, rumah sakit swasta tetap memiliki kewajiban memberikan penanganan pertama terhadap pasien dalam kondisi gawat darurat, termasuk pasien BPJS Kesehatan yang membutuhkan pertolongan untuk menyelamatkan jiwa.

“Kalau mereka tidak menerima pasien BPJS kan berarti mereka melanggar aturan,” kata Graha Wicaksana.

Untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, Graha Wicaksana meminta Dinas Kesehatan Kabupaten Badung melakukan monitoring dan pengawasan terhadap kebijakan yang akan diterapkan RS Siloam.

“Sejauh ini kami belum mendapat informasi baik dari pihak rumah sakit maupun dari Dinas Kesehatan. Tentunya bila itu benar, kami melalui Komisi IV DPRD Badung akan memanggil untuk dapat mendengar alasan pihak rumah sakit, namun sejauh ini kami belum mendapat informasi,” kata Graha Wicaksana.

Graha Wicaksana menyayangkan, apabila RS Siloam benar-benar tidak memperpanjang kerja sama pelayanan BPJS Kesehatan.

Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi mengurangi akses masyarakat menengah ke bawah terhadap layanan kesehatan, khususnya warga Badung yang selama ini bergantung pada BPJS.

“Kalau mereka tidak memperpanjang BPJS Kesehatan, ya berarti kan hanya bisa menangani pasien yang menengah ke atas, and the have (yang punya), seperti itu kalau penafsiran saya. Seyogyanya mereka pasien BPJS, bagaimanapun juga masyarakat menengah ke bawah sangat menggantungkan layanan kesehatan kepada BPJS itu,” kata Graha Wicaksana.

Baca Juga  Jaya Negara dan Arya Wibawa Jalani Tes Kesehatan Jelang Pelantikan

Graha Wicaksana menegaskan, keberadaan fasilitas kesehatan di wilayah Badung semestinya turut memberikan manfaat bagi masyarakat luas, termasuk kelompok ekonomi menengah ke bawah yang membutuhkan akses layanan kesehatan terjangkau.

Sebelumnya, Komisi IV DPRD Badung juga pernah memanggil RS Kasih Ibu dan RSUD Mangusada untuk meminta penjelasan terkait keluhan masyarakat atas pelayanan rumah sakit. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Anom Gumanti Minta Warga Siaga Ingatkan Sampah Kiriman Serbu Pantai Kuta saat Klimaks Bisa Berton-ton

Published

on

By

Ketua DPRD Badung Anom Gumanti Pungut Sampah di Pantai Kuta
PUNGUT SAMPAH: Ketua DPRD Kabupaten Badung, I Gusti Anom Gumanti memungut sampah saat mengikuti kegiatan "Aksi Kerja Bakti Massal dan Pilah Sampah PDI Perjuangan" di depan Tsunami Shelter Pantai Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Sabtu (14/11/2026). (Foto: bi)

Badung, baliilu.com – Ketua DPRD Kabupaten Badung, I Gusti Anom Gumanti mengingatkan potensi lonjakan sampah kiriman di Pantai Kuta mulai November 2026.

Untuk itu, Anom Gumanti meminta seluruh elemen masyarakat, khususnya stakeholder pariwisata dan Desa Adat Kuta memperkuat gotong-royong, guna mengantisipasi puncak musim sampah kiriman yang berpotensi datang berton-ton.

Meski sampah kiriman mulai berdatangan, kondisi Pantai Kuta masih terpantau sangat bersih, Sabtu (14/11/2026). Namun, Anom Gumanti mengingatkan kondisi tersebut tidak boleh membuat masyarakat lengah terhadap ancaman sampah kiriman yang bisa mencapai puncaknya dalam waktu mendatang.

“Jadi, sudah sangat jelas, bahwa satu yang harus kita jaga adalah pesan peduli sampah dan selalu merawat pertiwi ini dengan baik,” kata Ketua DPRD Kabupaten Badung, I Gusti Anom Gumanti, sekaligus Koordinator Kegiatan, saat diwawancarai insan media dalam kegiatan “Aksi Kerja Bakti Massal dan Pilah Sampah PDI Perjuangan” di depan Tsunami Shelter Pantai Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Sabtu (14/11/2026).

Menurutnya, Pantai Kuta merupakan salah satu ikon pariwisata yang menjadi pusat perhatian nasional maupun internasional. Jika kawasan tersebut sampai tercemar sampah bakal berdampak tidak hanya masyarakat lokal, tetapi juga berpotensi mempengaruhi citra pariwisata Bali di mata internasional.

Oleh karena itu, Anom Gumanti mengajak masyarakat tetap konsisten menjaga kebersihan Pantai Kuta, meskipun harus bekerja keras dan menghadapi kelelahan.

Anom Gumanti juga menyampaikan apresiasi kepada pedagang pantai, elemen masyarakat serta pelaku usaha yang selama ini rutin melakukan pembersihan kawasan pesisir pantai Kuta.

“Itu selalu rutin mereka laksanakan. Walaupun hal itu yang bisa dilakukan, tapi minimal kepedulian atas kebersihan Pantai Kuta ini sudah sangat luar biasa,” kata Anom Gumanti.

Baca Juga  16 Warga Denpasar Terima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

Anom Gumanti berharap kepedulian tersebut dapat digetoktularkan kepada masyarakat luas, terutama warga di wilayah Kuta.

Menurutnya, kegiatan kerja bakti tidak sekadar membersihkan pantai, tetapi juga membangun kesadaran kolektif untuk menjaga lingkungan secara berkelanjutan.

“Jadi, gini, ini khan sudah dilaksanakan rutin ya melalui petugasnya. Saya kira kalau merawat pertiwi itu enggak ada istilah mubazir, itu menurut saya,” tegasnya.

Anom Gumanti juga menyoroti pentingnya pembersihan sampah hingga ke bagian bawah pasir pantai. Sebab, meskipun permukaan terlihat bersih, masih terdapat potensi sampah tersembunyi seperti puntung rokok, plastik, dan berbagai jenis sampah lainnya.

Pada kesempatan tersebut, Anom Gumanti juga menegaskan PDI Perjuangan menggelar Pekan Peduli Sampah Nasional 2026 secara serentak di seluruh Indonesia dengan subtema “Merawat Pertiwi”. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pemecahan rekor MURI.

Sementara itu, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Badung melaksanakan “Aksi Kerja Bakti Bersama dan Pemilahan Sampah” secara serentak di enam (6) Kecamatan di Kabupaten Badung.

“Untuk gerakan Pekan Peduli Sampah Nasional dari Partai PDI Perjuangan digelar secara serentak di seluruh Indonesia, bukan hanya di Kuta, sudah pasti, seluruh Bali,” kata Anom Gumanti.

Lebih lanjut, Anom Gumanti menegaskan gerakan tersebut merupakan implementasi pesan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri agar seluruh elemen masyarakat tidak melupakan pentingnya merawat pertiwi.

“Kita harus jaga pantai ini, kita harus bersihkan pantai ini untuk selalu menjadi the top destination di wilayah Badung yang kita cintai,” kata Anom Gumanti.

Anom Gumanti mengakui aksi memungut sampah mungkin terlihat sederhana dan belum langsung memberikan dampak besar atas kebersihan Pantai Kuta. Namun, menurutnya, gerakan kecil dengan niat tulus dapat menjadi pemantik perubahan perilaku masyarakat.

Baca Juga  Porsenijar Denpasar 2025 Ditutup, SMPN 2 Denpasar Kembali Sukses Kawinkan Juara Cabang Olahraga dan Seni

“Karena inilah satu-satunya aset kita yang memang perlu kita jaga demi kelangsungan pariwisata di Kuta,” pungkasnya.

Turut hadir, Jero Bandesa Adat Kuta bersama Krama Desa Adat Kuta, karyawan hotel, pengemudi dokar serta berbagai elemen masyarakat lainnya.

Hadir pula, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Badung, Nyoman Graha Wicaksana, yang juga Ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) PDI Perjuangan Kecamatan Kuta dan sejumlah kader PDI Perjuangan tingkat kecamatan, kelurahan hingga banjar. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca