Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Sembagi Arutala, KORPRI Denpasar Lindungi 12.315 Pekerja Rentan

Biaya Pengobatan Pedagang Ditanggung BPJS Ketenagakerjaan

Loading

BALIILU Tayang

:

Pedagang I Luh Suwantini Terima Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan
PERLINDUNGAN: Manfaat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan telah diberikan kepada I Luh Suwantini, seorang pedagang yang tinggal di Banjar Kaja, Sesetan, Denpasar. (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – Semangat gotong-royong Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kota Denpasar melalui program Sembagi Arutala (Semangat Korpri Berbagi agar Pekerja Bahagia dan Mulia) memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hingga saat ini, sebanyak 12.315 pekerja rentan di Kota Denpasar telah mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan berkat kepedulian dan partisipasi seluruh anggota KORPRI.

Saat dihubungi, Rabu (18/11), Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar, drh. I Gusti Ayu Ngurah Raini menjelaskan, salah satu manfaat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan telah diberikan kepada I Luh Suwantini, seorang pedagang yang tinggal di Banjar Kaja, Sesetan, Denpasar. Suwantini mengalami kecelakaan saat bekerja hingga mengakibatkan patah tulang dan harus menjalani tindakan operasi di Rumah Sakit Surya Husadha Denpasar. Melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan, kata Raini, biaya pengobatan dan tindakan operasi yang telah dijalani Suwantini mencapai lebih dari Rp 40 juta dan seluruhnya ditanggung BPJS Ketenagakerjaan.

“Perlindungan tersebut masih berlanjut karena peserta membutuhkan perawatan rawat jalan dan fisioterapi yang juga akan dijamin sesuai kebutuhan medis dan ketentuan program hingga dinyatakan sembuh,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia juga mengatakan, kunjungan tersebut menjadi wujud perhatian pemerintah sekaligus dukungan moril kepada peserta agar tetap semangat menjalani proses pemulihan. Raini kemudian menambahkan, program Sembagi Arutala lahir dari komitmen KORPRI Kota Denpasar untuk memperluas cakupan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Menurutnya, perlindungan pekerja rentan tidak dapat sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah daerah, tetapi membutuhkan kepedulian dan partisipasi bersama.

Gagasan tersebut semakin menguat setelah peristiwa banjir di Denpasar yang menyebabkan seorang pedagang ikan meninggal dunia. Pedagang tersebut merupakan tulang punggung keluarga dan diketahui baru satu kali membayar iuran jaminan sosial ketenagakerjaan. Peristiwa itu menjadi pengingat bahwa tanpa perlindungan, keluarga yang ditinggalkan berisiko kehilangan sumber penghidupan dan menghadapi kesulitan ekonomi.

Baca Juga  Sekda Alit Wiradana Buka Pagelaran Budaya Renon Festival

Melalui Sembagi Arutala, seluruh anggota KORPRI di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar bergotong-royong dengan menyisihkan sebagian penghasilan setiap bulan untuk membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan. Masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) berperan sebagai bapak atau ibu angkat bagi pekerja di desa dan kelurahan binaannya, sekaligus melakukan pendampingan dan pemantauan terhadap peserta.

“Program ini bukan hanya tentang membayarkan iuran, tetapi juga membangun kepedulian dan kedekatan ASN dengan masyarakat yang membutuhkan perlindungan. Kami ingin memastikan pekerja rentan tidak berjalan sendiri ketika menghadapi risiko pekerjaan,” kata Raini.

Ia menambahkan, ke depan sosialisasi akan terus diperluas melalui desa dan kelurahan, termasuk melibatkan kelompok PKK, agar semakin banyak pekerja informal memahami pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Selain melalui gotong-royong KORPRI, perlindungan pekerja rentan di Denpasar juga didukung melalui alokasi anggaran APBD.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali Denpasar, Adventus Edison Souhuwat, menyampaikan apresiasi atas komitmen dan dukungan Pemerintah Kota Denpasar serta seluruh anggota KORPRI melalui Sembagi Arutala. Menurutnya, program tersebut merupakan bentuk kolaborasi yang mampu menghadirkan manfaat perlindungan secara langsung bagi pekerja informal.

“Biaya pengobatan dan tindakan operasi Ibu Suwantini sampai saat ini sudah lebih dari Rp 40 juta dan seluruhnya ditanggung BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan, perlindungan masih berlanjut untuk perawatan rawat jalan dan fisioterapi hingga peserta dinyatakan sembuh sesuai ketentuan program JKK. Inilah pentingnya jaminan sosial, pekerja tidak harus menanggung sendiri beban biaya ketika mengalami kecelakaan kerja,” jelas Adventus.

Ia menambahkan, manfaat JKK tidak hanya mencakup biaya pengobatan dan perawatan, tetapi juga Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) selama peserta belum mampu bekerja berdasarkan keterangan medis. Pada 12 bulan pertama, STMB diberikan sebesar 100 persen dari upah yang menjadi dasar perhitungan manfaat sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca Juga  PPK di Pemkot Denpasar Wajib Bersertifikasi Keahlian PBJ

Program Sembagi Arutala memberikan perlindungan melalui dua program, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Peserta juga berkesempatan memperoleh manfaat beasiswa bagi anak sesuai persyaratan yang berlaku. Momentum Bulan KORPRI pada November menjadi pengingat bahwa pengabdian ASN tidak hanya diwujudkan melalui pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik, tetapi juga melalui kepedulian sosial kepada masyarakat.

“Melalui Sembagi Arutala, KORPRI Kota Denpasar menunjukkan bahwa semangat berbagi dapat menjadi perlindungan nyata. Sebanyak 12.315 pekerja rentan yang telah terlindungi menjadi bukti bahwa gotong-royong ASN bukan sekadar gerakan kepedulian, melainkan investasi sosial untuk menjaga pekerja dan keluarganya dari risiko yang dapat menimbulkan kemiskinan baru,” katanya. (eka/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Habiburokhman: Instrumen Baru Pemulihan Kerugian Negara dan Korban

Published

on

By

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan pembahasan RUU Perampasan Aset di Rapat Paripurna
SAMPAIKAN LAPORAN: Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tentang Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/11/2026). (Foto: dpr.go.id)

Jakarta, baliilu.com – DPR RI mengambil keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026). Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset sekaligus Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan yang menegaskan bahwa regulasi tersebut diarahkan untuk memperkuat pemulihan kerugian negara dan masyarakat akibat tindak pidana.

Dalam paparannya, Habiburokhman menjelaskan bahwa pembentukan RUU Perampasan Aset dilatarbelakangi belum optimalnya penegakan hukum dalam memulihkan aset hasil kejahatan, khususnya yang menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat. Karena itu, diperlukan instrumen hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan aset yang berasal dari tindak pidana dapat dipulihkan.

“RUU ini merupakan upaya menghadirkan pengaturan perampasan aset yang efektif, proporsional, adil, sesuai asas prosedural dan legalitas, serta tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan,” demikian substansi yang disampaikan Habiburokhman dalam laporan Komisi III DPR RI.

Ia memaparkan, pembahasan RUU tersebut juga telah melalui proses panjang dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Komisi III DPR RI mencatat telah melaksanakan 87 lebih kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama pakar, akademisi, serta organisasi masyarakat. Selain itu, kunjungan kerja juga dilakukan di 15 provinsi dan menjangkau 46 daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

Habiburokhman menegaskan, proses penyusunan dan pembahasan RUU dilakukan secara terbuka. Seluruh tahapan, mulai dari RDPU, rapat kerja, rapat Panja hingga rapat tim perumus dan tim sinkronisasi, memberikan ruang bagi partisipasi publik. Masyarakat dan media juga dapat mengikuti proses pembahasan melalui siaran langsung TVR Parlemen, kanal YouTube DPR RI, dan laman dpr.go.id.

Baca Juga  Parade Gong Kebyar, Walikota Jaya Negara: Momentum Pembinaan Ciptakan Bibit Seni Terbaik

Dari sisi substansi, pembahasan RUU telah melalui penyelesaian 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Hasil pembahasan tersebut mengembangkan rancangan yang semula terdiri atas 67 pasal menjadi 74 pasal. Penyempurnaan juga dilakukan terhadap judul RUU dengan penambahan frasa “Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya” guna mempertegas ruang lingkup pengaturan.

Lebih lanjut, Habiburokhman menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset dibangun di atas empat pilar utama. Pertama, asas dan ruang lingkup yang menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia, proporsionalitas, serta perluasan penanganan kejahatan finansial dan teknologi informasi. Kedua, prosedur presisi melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku, dengan pembagian kewenangan yang jelas dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan.

Ketiga, tata kelola dan transparansi melalui pengelolaan siklus aset secara menyeluruh oleh badan profesional yang independen serta didukung sistem informasi pengelolaan aset. Keempat, restorasi berkeadilan yang menjamin pengembalian aset kepada negara, korban, maupun pihak ketiga yang beritikad baik.

Dalam RUU tersebut, ruang lingkup perampasan aset juga diperluas untuk menjangkau tindak pidana yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Di antaranya tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Adapun mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana dilakukan melalui tahapan penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan, hingga pelaksanaan. Mekanisme tersebut dirancang agar proses pemulihan aset dapat berjalan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan hak para pihak.

Habiburokhman juga menekankan pentingnya jaminan agar mekanisme perampasan aset tidak berubah menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan. Untuk itu, RUU mengatur pengawasan independen, penerapan beban pembuktian berimbang yang diuji secara terbuka di ruang persidangan, serta transparansi digital melalui sistem informasi pengelolaan aset yang memungkinkan jejak audit secara permanen.

Baca Juga  Pemkot Denpasar Gencarkan Roadshow Menyapa Gen Dental Simple Aja

“Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Ia menambahkan, melalui regulasi ini, aset hasil tindak pidana diharapkan dapat dikembalikan untuk kepentingan pemulihan keuangan negara dan masyarakat. Aset yang dirampas juga diprioritaskan untuk dikembalikan kepada korban guna membantu memulihkan kerugian yang dialami, dengan tetap memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang beritikad baik.

Di akhir laporannya, Habiburokhman menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI, jajaran kementerian, Pimpinan DPR RI, Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI, Badan Keahlian DPR RI, para pakar, akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat, serta media massa yang telah berkontribusi dalam proses pembahasan RUU tersebut. Secara khusus, ia menyampaikan penghargaan kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai konsisten mengawal pembahasan sejak awal hingga tahap pengambilan keputusan.

Dengan pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna tersebut, DPR RI menegaskan komitmennya menghadirkan instrumen hukum yang memperkuat pemberantasan tindak pidana sekaligus memastikan hasil kejahatan dapat dipulihkan untuk kepentingan negara dan masyarakat. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Kemeriahan Siswa SD/MI Ramaikan Diponegoro 5K Run di Mendoyo

Published

on

By

Bupati Jembrana Kembang Hartawan melepas peserta Diponegoro 5K Run di Lapangan Desa Yehembang, Mendoyo
LEPAS: Bupati Jembrana, Kembang Hartawan melepas Diponegoro 5K Run yang diinisiasi oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Gugus IV Diponegoro Kecamatan Mendoyo di Lapangan Desa Yehembang, Kamis (19/11). (Foto: Hms Jembrana)

Jembrana, baliilu.com – Kemeriahan ratusan siswa Sekolah Dasar (SD) sederajat mewarnai ajang lari Diponegoro 5K Run yang diinisiasi oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Gugus IV Diponegoro Kecamatan Mendoyo di Lapangan Desa Yehembang, Kamis (19/11).

Sejak pagi hari, ratusan anak-anak yang berasal dari seluruh SD/Mi se-Jembrana tampak antusias bersiap di garis start untuk mengikuti lomba lari yang digelar ditahun keduanya. Kemeriahan semakin terasa saat Bupati Jembrana, Kembang Hartawan hadir langsung di tengah-tengah peserta untuk membuka sekaligus melepas para pelari cilik. Tepuk tangan dan semangat para siswa pun pecah begitu Bupati menyapa mereka sebelum perlombaan dimulai.

Bupati Kembang Hartawa mengaku senang melihat tingginya semangat anak-anak SD dalam mengikuti kegiatan olahraga. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada KKKS Gugus IV Diponegoro yang telah menggagas acara positif tersebut.

“Melihat anak-anak begitu ceria dan bersemangat berlari pagi ini tentu sangat membanggakan. Lewat kegiatan seperti ini, kita biasakan anak-anak hidup sehat, berani berkompetisi secara sportif, dan tetap kompak,” ujar Bupati di sela acara.

Ia berharap ajang olahraga yang melibatkan pelajar sejak bangku sekolah dasar ini bisa terus digelar secara rutin, karena sangat baik untuk melatih kebugaran sekaligus mental anak-anak.

Sementara itu, perwakilan pantia dari KKKS Gugus V Diponegoro Kecamatan Mendoyo berterima kasih atas kehadiran dan dukungan Bupati Jembrana. Kehadiran pimpinan daerah dinilai memberi suntikan semangat tersendiri bagi para siswa dan guru pendamping. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Baca Juga  Pengukuhan Bendesa Adat Panjer, Wawali Arya Wibawa: Sinergi Adat dan Dinas Dukung Kemajuan Kota Denpasar
Lanjutkan Membaca

NEWS

Bupati Tabanan Pimpin Upacara Serah Terima Pataka dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai

Published

on

By

Bupati Tabanan Sanjaya memimpin upacara serah terima Pataka dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai
SERAH TERIMA PATAKA: Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya bertindak sebagai Inspektur Upacara pada Upacara Serah Terima Pataka/Panji-Panji dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai, yang berlangsung di halaman depan Kantor Bupati Tabanan, Kamis (19/11). (Foto: Hms Tbn)

Tabanan, baliilu.com – Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya bertindak sebagai Inspektur Upacara pada Upacara Serah Terima Pataka/Panji-Panji dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai, yang berlangsung di halaman depan Kantor Bupati Tabanan, Kamis (19/11). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian napak tilas perjuangan pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai dalam mengenang semangat perjuangan dan pengorbanan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Turut hadir Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan I Gede Susila, Danrindam IX/Udayana, Dandim 1619/Tabanan, Kapolres Tabanan, perwakilan Bupati Badung melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Ketua LVRI Kabupaten Tabanan, Ketua PEPABRI Kabupaten Tabanan, jajaran OPD beserta staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan perangkat daerah, unsur TNI-Polri, serta para peserta upacara.

Rangkaian upacara diawali dengan laporan perwira upacara kepada Inspektur Upacara, dilanjutkan dengan penghormatan pasukan dan lantunan Mars Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai. Suasana khidmat semakin terasa saat Pataka/Panji-Panji dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai memasuki lapangan upacara, disusul penghormatan pasukan dan mengheningkan cipta yang dipimpin langsung oleh Bupati Tabanan.

Selanjutnya, dilaksanakan pembacaan Surat Kapten J.B.T. Konig dan Surat Pemimpin Dewan Perjuangan Bali I Gusti Ngurah Rai sebagai bagian dari pengingat sejarah perjuangan rakyat Bali dalam mempertahankan kemerdekaan. Momentum tersebut menjadi pengingat akan keberanian, keteguhan, serta semangat pantang menyerah yang diwariskan oleh para pejuang.

Prosesi kemudian dilanjutkan dengan persiapan dan pelaksanaan serah terima Pataka/Panji-Panji dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai, yang ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima. Seluruh rangkaian berlangsung tertib dan penuh penghormatan sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai sejarah dan perjuangan para pahlawan.

Baca Juga  Pemkot Denpasar Gencarkan Roadshow Menyapa Gen Dental Simple Aja

Setelah pembacaan doa dan rangkaian penghormatan, Pataka/Panji-Panji dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai meninggalkan lapangan upacara. Kegiatan dilanjutkan dengan lagu Hymne Taman Pujaan Bangsa Margarana, sebelum Bupati Tabanan selaku Inspektur Upacara meninggalkan mimbar dan upacara dinyatakan selesai.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, Bupati Tabanan secara resmi melepas Pataka/Panji-Panji dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai yang ditandai dengan pelepasan bendera. Prosesi pelepasan ini menjadi simbol keberlanjutan perjalanan napak tilas dalam membawa pesan perjuangan, patriotisme, dan semangat kepahlawanan kepada masyarakat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan nilai-nilai perjuangan I Gusti Ngurah Rai senantiasa menjadi inspirasi bagi generasi penerus untuk menjaga persatuan, menumbuhkan rasa cinta tanah air, serta mengisi kemerdekaan melalui pengabdian dan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara, termasuk dalam mewujudkan Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani (AUM). (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca