Seminar Nasional, "Peran Bank Indonesia tentang Ciri-ciri Keaslian Uang Rupiah dan Pemahaman Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang", yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Bali bekerja sama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali. (Foto: gs)
Denpasar, baliilu.com – Mencorat-coret uang kertas selama ini dianggap hal “remeh-temeh”. Ternyata perilaku ini dapat berimplikasi hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang disebutkan, “Setiap orang yang dengan sengaja merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Begitu juga jika uang tersebut “dikacip”, dan dihias seperti origami saat upacara seserahan misalnya dikatakan juga tidak diperbolehkan karena merusak tampilan uang dan merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara.
Demikian terungkap dalam Seminar Nasional, “Peran Bank Indonesia tentang Ciri-ciri Keaslian Uang Rupiah dan Pemahaman Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang”, yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Bali bekerja sama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali menggelar di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali pada Senin (19/7/2022).
Hadir dalam acara yang berlangsung secara offline dan online via zoom tersebut Wakil Gubernur Bali Prof Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) dengan tiga narasumber yakni Anggota Komisi XI DPR RI I Gusti Agung Rai Wirajaya (ARW), Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Bali Trisno Nugroho dan akademisi pakar hukum Dr. Dewi Bunga, S.H.,M.H.
Anggota Komisi XI DPR RI I Gusti Agung Rai Wirajaya (ARW) dalam seminar nasional juga menggaungkan pesan dan ajakan “Cinta Rupiah, Bangga Rupiah dan Paham Rupiah.”
“Sesuai dengan kewajiban penggunaan rupiah di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat 1 UU Mata Uang. Bapak Presiden juga menggaungkan agar kita cinta rupiah. Semua transaksi di Indonesia wajib menggunakan uang rupiah. Kita harus berani cinta rupiah. Masak kita tidak bisa, masak masih menggunakan mata uang asing dari negara lain,” ungkap Rai Wirajaya dihadapan peserta yang juga terdiri dari mahasiswa dan kalangan wartawan ini.
Rai Wirajaya dalam seminar ini banyak berbagi tentang proses legislasi lahirnya UU Mata Uang. Ia mengungkapkan UU Mata Uang melalui perdebatan yang panjang sebelum akhirnya bisa disahkan pada tahun 2011. Ada perdebatan hebat dalam perencanaan dan pemusnahan.
“Pada tahap perencanaan ada perdebatan bagaimana memasukkan tokoh-tokoh dalam uang rupiah. Bagaimana melakukan penilaian dan lain-lain, itu perdebatannya panjang. Saat pemusnahan juga banyak perdebatan, siapa yang ikut serta dalam pemusnahan ini,” singgungnya lagi
Anggota Fraksi PDI Perjuangan di Senayan ini mengapresiasi digitalisasi terkait dengan sistem pembayaran. “Uang bukan zamannya ada di dompet sekarang ada di HP,” imbuh Rai Wirajaya.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Bali Trisno Nugroho mengawali dengan pertanyaan apakah yang menyimpan uang dolar artinya tidak cinta rupiah? Trisno Nugroho menegaskan tidak demikian.
Biasanya mereka yang menyimpan dolar adalah untuk kepentingan spesifik mengantisipasi kenaikan nilai mata uang seperti mereka yang anaknya kuliah di luar negeri, yang mau berobat di luar negeri, pengusaha impor. “Tujuannya antisipasi, jarang yang spekulasi, ada tapi tidak banyak,” ujar Trisno Nugroho.
Ia memaparkan tahap peredaran uang rupiah yakni perencanaan, pencetakan, pengeluaran dan pengedaran dimana hanya BI yang boleh mengedarkan uang rupiah serta ada siklus pencabutan dan penarikan serta pemusnahan terhadap uang rupiah yang sudah tidak dipakai lagi.
“Kami memastikan uang yang beredar di masyarakat uang layak edar, tidak bulukan,” sebut Trisno Nugroho.
Wagub Bali Cok Ace menyerahkan piagam penghargaan kepada tiga narasumber yakni Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho, Anggota DPR RI Agung Wirajaya, dan Dewi Bunga. (Foto: gs)
Trisno Nugroho mengungkapkan mata uang rupiah sebagai pemersatu bangsa, rupiah didesain untuk mewakili seluruh wilayah Indonesia dan generasi bangsa. Desain tampilan uang rupiah mencirikan kebhinekaan dan persatuan, ada ketokohan, pahlawan, kekayaan seni budaya, flora dan fauna dari berbagai wilayah di Indonesia.
Terkait hal itu Bali selalu dipertimbangkan di mata uang rupiah yang dicetak dengan adanya gambar tokoh pahlawan maupun kesenian dan tempat di Bali pada mata uang rupiah. Seperti pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai, I Gusti Ketut Puja, Tari Pendet, Tari Legong, Batik Gringsing, Pura Ulun Danu dan lainnya.
Di tengah derasnya digitalitasi, BI juga melakukan digitalisasi pengelolaan rupiah di semua tahapan supaya lebih efisien, cepat, akurat dan lebih baik, sehingga BI bisa tahu berapa jumlah uang yang beredar.
Trisno Nugroho lantas memaparkan ciri khusus uang rupiah dengan tanda pengaman untuk memastikan keasliannya. Untuk mengenali uang rupiah asli dapat dilakukan dengan dilihat, diraba dan diterawang.
BI juga menerapkan pemanfaatan teknologi terbaru pada desain uang rupiah pada sisi muka dan sisi belakang uang rupiah. Pada sisi muka berkaitan dengan bahan dan desain serta merawat rupiah. Bahan dan desain menggunakan durable papper, menghadirkan program pembangunan Indonesia. Lalu teknik pewarnaan mengadopsi tinta varnish sehingga memiliki usia edar yang lebih tahan lama.
Pada bagian belakang uang rupiah terkait dengan menjaga rupiah, menggunakan beban pengaman Micro Lenses, menggunakan tinta optically variable magnetic ink.
Narasumber berikutnya Dr. Dewi Bunga menambahkan ketentuan pidana dalam Undang-undang mata uang itu tidak semata-mata hanya mencakup kejahatan terorganisir terkait produksi dan peredaran uang palsu, namun ternyata ada kebiasaan-kebiasaan kita yang tanpa kita sadari merupakan tindak pidana mulai dari melipat uang, coret di yang kertas, membasahi, menjepret uang.
“Belum lagi jika terbukti memproduksi uang palsu dan mengimpornya untuk kejahatan terorganisir ancaman hukumannya hingga seumur hidup dan denda tertinggi hingga 100 miliar rupiah,” tandasnya.
Berbicara mengenai Cinta Rupiah berkaitan dengan keaslian dan merawat rupiah. Cinta rupiah merupakan perwujudan dari kemampuan masyarakat untuk mengenali karakteristik dan desain uang rupiah, memperlakukan rupiah secara tepat, menjaga rupiah dari kejahatan uang palsu.
Bangga Rupiah merupakan perwujudan kemampuan masyarakat memahami rupiah sebagai alat pembayaran yang sah, simbol kedaulatan NKRI dan alat pemersatu bangsa.
Dan terakhir, Paham Rupiah merupakan perwujudan kemampuan masyarakat memahami peran rupiah dalam peredaran uang, stabilitas ekonomi, dan fungsinya sebagai alat penyimpanan nilai kemampuan. (gs/bi)
BEDAH BUKU: Gubernur Bali Wayan Koster saat menghadiri Bedah Buku karya Rocky Gerung berjudul “Marhaenisme: Dalil Baru untuk Gen Z“ yang digelar di Auditorium Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, Selasa (21/7). (Foto: Hms Pemprov Bali)
Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster mengajak generasi muda, khususnya mahasiswa, untuk merawat semangat Marhaenisme sebagai landasan berpikir kritis, berkeadilan, dan berpihak kepada rakyat di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri Bedah Buku karya Rocky Gerung berjudul “Marhaenisme: Dalil Baru untuk Gen Z“ yang digelar di Auditorium Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, Selasa (21/7).
Kegiatan yang dihadiri ratusan mahasiswa tersebut menghadirkan Rocky Gerung selaku akademisi sekaligus penulis buku “Marhaenisme: Dalil Baru untuk Gen Z“ dan Dr. Airlangga Pribadi Kusman sebagai akademisi dan penulis buku sebagai narasumber. Diskusi berlangsung hangat dengan mengangkat relevansi nilai-nilai Marhaenisme dalam menjawab tantangan yang dihadapi Generasi Z di era digital.
Dalam sambutannya, Gubernur Koster mengatakan, bedah buku tersebut bukan sekadar agenda akademik, melainkan ruang pencarian makna untuk menjawab pertanyaan besar mengenai relevansi nilai-nilai perjuangan para pendiri bangsa bagi Generasi Z yang tumbuh di era algoritma, media sosial, dan kecerdasan buatan.
“Ini adalah forum pencarian makna. Sebuah upaya kolektif untuk menemukan benang merah antara masa lalu yang kaya dengan pengalaman perjuangan dan masa depan yang penuh dengan berbagai kemungkinan baru,” ujar Gubernur Koster.
Menurut Gubernur, Marhaenisme lahir dari kegelisahan Bung Karno terhadap ketimpangan sosial dan menjadi ideologi kerakyatan yang tumbuh dari realitas masyarakat Indonesia. Kini, melalui buku karya Rocky Gerung tersebut, semangat Marhaenisme diajak untuk dimaknai kembali agar tetap relevan bagi generasi yang menghadapi tantangan zaman yang berbeda.
Gubernur Koster juga menepis anggapan bahwa Generasi Z merupakan generasi yang apatis dan individualistis. Menurutnya, justru di tengah tantangan pandemi, krisis ekonomi, perubahan iklim, hingga derasnya arus informasi, banyak anak muda tetap menunjukkan kepedulian terhadap isu keadilan, kesetaraan, dan masa depan bangsa.
“Kehadiran mahasiswa dalam forum bedah buku seperti ini merupakan bukti bahwa generasi muda masih memiliki semangat untuk berpikir, membaca, berdiskusi, dan mencari jawaban atas berbagai persoalan kebangsaan,” katanya.
Ia menegaskan, forum akademik seperti bedah buku harus menjadi ruang latihan demokrasi yang sehat, di mana setiap gagasan diuji melalui argumentasi, bukan kemarahan, dan perbedaan pendapat dipandang sebagai kesempatan untuk saling belajar.
Lebih lanjut, Gubernur Koster mengingatkan bahwa pembangunan Bali tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan nilai, budaya, moralitas, dan harmoni. Prinsip tersebut menjadi landasan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru, yang bertujuan menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta seluruh isinya demi mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera dan bahagia, baik secara sekala maupun niskala.
Menurutnya, semangat bedah buku tersebut memiliki keterkaitan erat dengan implementasi nilai-nilai Sad Kerthi. Melalui budaya membaca dan berpikir kritis, mahasiswa turut membangun Atma Kerthi melalui penyucian pikiran dan jiwa. Melalui kepedulian terhadap sesama, nilai Jana Kerthi diwujudkan sebagai penghormatan terhadap kemanusiaan. Sementara komitmen membangun dunia yang lebih baik bagi seluruh makhluk hidup merupakan implementasi Jagat Kerthi, yakni menjaga keseimbangan dan keharmonisan alam semesta.
Gubernur Koster menekankan bahwa Bali membutuhkan generasi muda bukan sebagai penonton pembangunan, melainkan sebagai subjek yang aktif merancang, membangun, dan merawat masa depan Bali. Namun, keterlibatan tersebut harus tetap berpijak pada kearifan lokal yang menjadi identitas Pulau Dewata.
“Kearifan lokal Bali bukan berarti menolak modernitas. Justru Bali harus mampu menyerap hal-hal baik dari luar tanpa kehilangan jati dirinya. Nilai-nilai seperti Tri Hita Karana, Tat Twam Asi, dan Menyama Braya harus tetap menjadi fondasi dalam membangun masa depan Bali,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Ketua TP PKK Provinsi Bali Ny. Putri Suastini Koster turut memberikan sentuhan budaya dengan membacakan puisi berjudul “Agustus” karya Yudhistira Massardi. Penampilan tersebut mendapat apresiasi dari para peserta dan semakin memperkaya suasana intelektual serta kebudayaan dalam rangkaian kegiatan bedah buku.
Gubernur Koster juga menyampaikan tiga pesan kepada mahasiswa. Pertama, menjadikan membaca sebagai kebiasaan yang tidak dapat ditawar di tengah derasnya arus informasi. Kedua, membangun budaya diskusi yang sehat dengan menghormati perbedaan pendapat. Ketiga, mengimplementasikan ilmu pengetahuan dalam kehidupan nyata sehingga nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan keberpihakan kepada masyarakat menjadi pedoman dalam berkarya maupun memimpin di masa depan.
Di akhir sambutannya, Gubernur Koster menyampaikan apresiasi kepada Rocky Gerung atas kontribusi pemikirannya melalui buku “Marhaenisme: Dalil Baru untuk Gen Z“, yang dinilai mampu menghidupkan kembali diskursus kebangsaan di kalangan generasi muda. Apresiasi juga diberikan kepada Universitas Mahasaraswati Denpasar yang terus menghadirkan ruang akademik sebagai tempat lahirnya pemikiran kritis, dialog yang sehat, serta pembentukan karakter mahasiswa.
Gubernur berharap bedah buku tersebut dapat menjadi inspirasi bagi mahasiswa untuk terus mengembangkan budaya literasi, memperkuat tradisi intelektual, serta berkontribusi nyata dalam mewujudkan Bali yang maju, berdaya saing, dan tetap berakar kuat pada nilai-nilai budaya serta kearifan lokal. (gs/bi)
TERIMA KUNKER: Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa menerima secara resmi kunjungan kerja Atase Perdagangan dan Industri Konsulat Jenderal Timor Leste di Denpasar, Apolo Justino Franca da Silva, di kantor Walikota Denpasar, Selasa (21/7). (Foto: Hms Dps)
Denpasar, baliilu.com – Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa menerima secara resmi kunjungan kerja Atase Perdagangan dan Industri Konsulat Jenderal Timor Leste di Denpasar, Apolo Justino Franca da Silva, di kantor Walikota Denpasar, Selasa (21/7).
Pertemuan ini juga turut dihadiri oleh Asisten Atase Perdagangan dan Industri, Ricardo de Araujo, dan staf lokal mereka, Theresia Nur Hayati. Pada kesempatan itu, kedua pihak membahas tentang peluang kerja sama antara Pemerintah Kota Denpasar dengan Pemerintah Timor Leste, yang berkaitan dengan perdagangan, sektor industri, pariwisata, budaya, serta sektor potensial lainnya.
Pada kesempatan tersebut, Wawali Arya Wibawa menyampaikan harapan perihal potensi kerja sama kedua belah pihak. Untuk itu, penjajakan lanjutan antara keduanya sangat diperlukan. Diharapkan, potensi kerja sama di bidang ekonomi kreatif, bisnis, budaya, serta pendidikan dapat terjalin antara Pemkot Denpasar dan Pemerintah Timor Leste.
“Saat ini Pemkot Denpasar memang tengah fokus pada penjajakan kerja sama dengan banyak pihak kota kota di dunia sebagai langkah pengembangan Kota Denpasar,” kata Wawali Arya Wibawa.
Sementara itu, Atase Perdagangan dan Industri di Denpasar, Apolo Justino Franca da Silva, mengapresiasi langkah Pemkot Denpasar yang telah berkenan menerima kunjungan dan berdiskusi untuk kemungkinan Kerjasama kedua pihak.
“Terima kasih atas sambutan Bapak Wakil Walikota Denpasar yang luar biasa. Kami mengapresiasi langkah Pemkot Denpasar dalam rencana kerja sama dengan Negara kami,” tutur Apolo Justino.
Melalui pembentukan jalinan kerjasama itu, tak menutup kemungkinan kata Apolo Justino akan semakin membuka peluang kerjasama di bidang lainnya.
“Kami optimis pertemuan ini akan membuahkan kesepakatan yang akan memberikan manfaat yang baik bagi kedua belah pihak. Untuk itu kami menunggu,” katanya. (eka/bi)
SAMBUTAN: Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Bali, yang juga menjabat sebagai Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menyampaikan sambutan pada Rakerprov KONI Bali 2026, di Gedung Wiswa Sabha Utama, Selasa (21/7). (Foto: Hms Pemprov Bali)
Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan dukungannya terhadap para atlet yang sedang bersiap tanding pada Porprov 2027, yang sesuai rencana akan dilaksanakan di Kabupaten Buleleng.
“Saya minta pembinaan atlet lebih serius dilakukan, baik kesiapan fisik, strategi dan terutama kesehatan. Apabila semua itu sudah dimiliki, maka saya yakin semua atlet akan bertanding dengan fokus, dan berupaya memberikan yang terbaik untuk tanah kelahirannya,” ungkap Gubernur Koster saat membuka Rakerprov KONI Bali 2026, di Gedung Wiswa Sabha Utama, Selasa (21/7).
Rakerprov bertujuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja serta memantapkan program kerja Tahun 2026 maupun hal-hal lain yang dianggap perlu guna perkembangan prestasi olahraga di Bali.
Diharapkan dengan adanya Rakerprov dapat menghasilkan gagasan atau ide-ide yang lebih baik untuk program kerja KONI dan cabang olahraga di Tahun 2026 dan Tahun 2027 demi pengembangan dan peningkatan prestasi olahraga di Bali.
Pada kesempatan ini, pihaknya juga menitipkan pesan agar seluruh atlet Bali yang berkompetisi dan berlaga, baik Porprov 2027 (di Kabupaten Buleleng) dan PON XXII pada tahun 2028 di NTB-NTT nanti untuk tetap bersemangat dan memberikan yang terbaik untuk Bali, jika sebelumnya menduduki peringkat ke-7, harapannya ke depan akan semakin meningkat.
“Khususnya PON mendatang, Bali dapat menduduki posisi ke-5, atau setidaknya tetap bertahan di posisi ke-7,” tegas Gubernur Koster.
Melalui Rakerprov hari ini, Gubernur Koster harap mampu melakukan perubahan mulai dari sistem pembinaan, sarana dan prasarana serta pendukung lainnya ke tingkat yang lebih baik.
“Perlu digarisbawahi bahwa sebuah organisasi tanpa perencanaan yang matang, tanpa komitmen bersama yang baik, tanpa kesadaran yang baik akan mustahil organisasi itu dapat berjalan maksimal dan optimal. Namun saya yakin, KONI yang sekarang memiliki komitmen, kerangka berpikir dan cara kerja yang berbeda, sehingga KONI saat ini lebih siap pada tahun ini dan pada tahun-tahun mendatang,” imbuh Gubernur Koster.
Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Bali, yang juga menjabat sebagai Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menyampaikan bahwa KONI berprinsip untuk bersiap melangkah bersama, membangun olahraga khususnya di pulau Bali.
Melalui Rakerprov ini, pihaknya sedang melakukan tatanan agar tidak ada lagi persoalan ketika melaksanakan Porprov.
Dalam Rakerprov juga akan dibahas kesiapan untuk melaksanakan Porprov pada tahun 2027 mendatang, agar lebih semakin matang dan siap sehingga saat maju ke PON XXII nanti, Bali memiliki daya saing yang lebih kuat, dan mampu menjadi personal yang tangguh bagi lawannya.
Porprov kali ini diharapkan akan semakin berkualitas dengan salah satunya upaya melibatkan tim kecil atau KONI Kabupaten/ Kota. Dimana para atlet yang sudah masuk pada tatanan internasional bisa ikut di PON nantinya, dan Porprov ini adalah salah satu ajang untuk meningkatkan prestasi para atlet.
Oleh sebab itu, pihaknya akan mengadakan pelatihan daerah dan pelatihan nasional menjelang PON, sehingga pada pra PON nanti bisa memberikan hasil yang maksimal.
“Tatanan ini juga menutup kepentingan politik yang masuk, dan ini real untuk olahraga, dan berkomitmen untuk Bali yang berprestasi,” ungkap Giri Prasta.
Untuk itu, pihaknya memegang teguh prinsip untuk menghindari masalah dan tidak melanggar aturan, dan tata pendanaan, siap bertanggungjawab sepenuhnya,
“Seribu rupiah pun akan dipertanggungjawabkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan,” tegas Giri Prasta. (gs/bi)