Jakarta, baliilu.com – Polri terus memperkuat reformasi internal melalui penguatan sistem meritokrasi dan manajemen talenta sebagai tindak lanjut rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP). Salah satu langkah yang dilakukan adalah melibatkan Founder ESQ Corp., Ary Ginanjar, dalam pelaksanaan Assessment Center Perwira Tinggi Polri pada Kepangkatan Brigadir Jenderal Polisi Tahun Anggaran 2026 yang dibuka Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Selasa (9/6).

Keterlibatan pihak eksternal tersebut menjadi bagian dari komitmen Polri untuk membangun tata kelola sumber daya manusia yang semakin transparan, objektif, dan berbasis kompetensi. Langkah ini sekaligus menjawab salah satu rekomendasi KPRP terkait penguatan sistem merit dalam kaderisasi dan pengisian jabatan strategis di lingkungan Polri.

Dalam arahannya, Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo menegaskan bahwa tantangan Polri ke depan semakin kompleks, mulai dari dinamika geopolitik global, ancaman siber, kejahatan transnasional, hingga meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Karena itu, Polri membutuhkan pemimpin yang adaptif, berintegritas, humanis, dan mampu menghadirkan solusi bagi masyarakat melalui sistem kaderisasi yang objektif, transparan, dan berbasis meritokrasi.

Sementara itu, As SDM Kapolri Irjen Pol. Dr. Anwar menjelaskan bahwa Assessment Center Polri merupakan instrumen strategis dalam membangun sistem manajemen talenta yang modern dan berkelanjutan.

Menurutnya, perkembangan assessment center di berbagai institusi dunia saat ini tidak lagi sekadar digunakan untuk menilai kompetensi individu, tetapi telah berkembang menjadi instrumen untuk memetakan potensi kepemimpinan, kemampuan adaptasi, kapasitas kolaborasi, pengambilan keputusan, hingga kesiapan menghadapi perubahan yang dipicu perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan.

Assessment Center Polri dibangun untuk memastikan bahwa pembinaan karier personel berjalan secara objektif dan berbasis data. Tujuannya bukan sekadar menilai seseorang layak atau tidak menduduki jabatan tertentu, tetapi menemukan potensi terbaik yang dimiliki setiap personel agar dapat dikembangkan secara optimal, ujar Anwar.

Ia mengatakan keberadaan Assessment Center menjadi salah satu fondasi penting dalam penerapan sistem merit dan manajemen talenta di lingkungan Polri.

Melalui assessment, kita dapat memetakan kompetensi, potensi, kesiapan, serta karakter kepemimpinan personel secara lebih komprehensif. Hasilnya menjadi dasar dalam pengembangan karier, pendidikan, promosi jabatan, maupun penyiapan kader-kader pimpinan Polri di masa depan, katanya.

Menurut Anwar, penguatan Assessment Center juga menjadi bagian dari upaya transformasi SDM Polri yang sejalan dengan Grand Strategy Polri 2025–2045 serta berbagai rekomendasi reformasi kelembagaan yang mendorong tata kelola SDM yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.

Kami ingin memastikan bahwa setiap personel memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang berdasarkan kompetensi, integritas, dan potensi yang dimiliki. Inilah esensi meritokrasi yang terus diperkuat di lingkungan Polri, tegasnya.

Sementara itu, Ary Ginanjar mengatakan dunia saat ini tengah memasuki era Talentism, yaitu periode ketika keunggulan organisasi semakin ditentukan oleh kemampuannya mengelola dan mengembangkan talenta manusia.

Mengacu pada berbagai kajian global, termasuk World Economic Forum (WEF), Ary menjelaskan bahwa perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) dan robotika akan mengubah banyak pola kerja konvensional. Karena itu, kemampuan yang tidak dapat digantikan teknologi seperti kepemimpinan, kreativitas, kemampuan beradaptasi, pengaruh sosial, integritas, dan pengambilan keputusan akan menjadi faktor pembeda utama.

Di masa depan, organisasi tidak lagi bersaing berdasarkan siapa yang memiliki sumber daya terbesar, tetapi siapa yang paling mampu menemukan, mengembangkan, dan menempatkan talenta terbaiknya secara tepat, kata Ary.

Menurutnya, organisasi modern di berbagai negara kini mulai beralih dari pendekatan penilaian berbasis jabatan menuju pendekatan berbasis talenta dan potensi. Assessment tidak lagi dipandang sebagai alat evaluasi semata, tetapi menjadi instrumen strategis untuk memetakan kekuatan individu dan menyiapkan kepemimpinan masa depan.

Ary mengapresiasi langkah Polri yang mulai membangun Big Data talenta untuk memetakan potensi personel secara lebih akurat sebagai dasar pengembangan karier dan penempatan jabatan.

“Saya melihat Polri menjadi salah satu institusi pionir yang mulai membangun Big Data talenta untuk mengidentifikasi profil keunggulan setiap personel secara lebih presisi. Ini merupakan fondasi penting bagi sistem meritokrasi yang objektif dan terukur,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa asesmen modern tidak lagi berfokus pada pencarian kelemahan individu, melainkan mengungkap potensi autentik yang selama ini belum terpetakan.

“Assessment bukan tentang mencari siapa yang paling hebat, tetapi menemukan di mana seseorang dapat memberikan kontribusi terbaiknya. Ketika talenta ditempatkan secara tepat, organisasi akan bergerak lebih efektif dan manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Ary.

Menurut Ary, penempatan berbasis talenta akan menghasilkan personel yang lebih memahami makna tugasnya, lebih mandiri dalam bekerja, lebih cepat berkembang kompetensinya, dan mampu memberikan dampak yang lebih besar bagi organisasi maupun masyarakat.

“Tujuan akhirnya bukan sekadar menghasilkan pemimpin yang sukses secara individu, tetapi membangun organisasi yang mampu berkembang secara berkelanjutan melalui sistem yang berjalan berdasarkan kompetensi, talenta, dan integritas,” tutupnya.

Assessment Center Perwira Tinggi Polri Tahun Anggaran 2026 diikuti 100 peserta dan menjadi bagian dari langkah konkret Polri menindaklanjuti rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) dalam memperkuat sistem meritokrasi, manajemen talenta, dan tata kelola SDM yang profesional. Melalui proses yang objektif serta keterlibatan perspektif eksternal, Polri berupaya memastikan kaderisasi kepemimpinan berjalan berdasarkan kompetensi, integritas, dan potensi terbaik setiap personel. Pada akhirnya, penguatan kualitas pemimpin Polri diharapkan mampu menghadirkan pelayanan publik yang semakin profesional, humanis, transparan, dan semakin dipercaya masyarakat. (gs/bi)

Bandar Lampung, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kemakmuran rakyat Indonesia akan terwujud apabila pengelolaan kekayaan alam dilakukan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33. Menurut Presiden, Indonesia merupakan negara yang dikaruniai sumber daya alam yang melimpah, sehingga tantangan utama bangsa saat ini adalah mengelolanya secara optimal demi kesejahteraan rakyat.

“Dari dulu, Nusantara kita didatangi karena kekayaannya. Bangsa-bangsa asing itu datang ke sini waktu itu, berbulan-bulan ke sini. Bukan wisata, dia ke sini mencari kekayaan, sampai sekarang. Jadi saudara-saudara, segala kekayaan kita, tantangannya adalah harus dikelola oleh kita dengan sebaik-baiknya. Dengan secerdas-cerdasnya,” ucap Presiden Prabowo Subianto saat memberikan sambutan pada pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Rabu, 10 Juni 2026.

Dalam sambutannya, Presiden menekankan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menyangkut hajat hidup orang banyak harus berada dalam penguasaan negara sebagaimana diamanatkan konstitusi. “Saudara-saudara, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Ini bahasa Indonesia, tidak perlu ditafsirkan, tidak perlu diterjemahkan, harus dilaksanakan,” ungkap Presiden Prabowo.

Kepala Negara juga menyoroti pentingnya pengelolaan kekayaan alam nasional agar manfaat ekonominya dapat dirasakan secara maksimal oleh rakyat Indonesia. Kepala Negara mengatakan bahwa hasil pengelolaan sumber daya alam seharusnya menjadi modal pembangunan nasional dan memperkuat kesejahteraan masyarakat.

“Kita perang kemerdekaan dengan Undang-Undang Dasar ini dan logikanya, ini kekayaan kita. Masa kekayaan kita diolah, diambil, dijual ke luar negeri, hasil jualannya tidak ditaruh di Indonesia,” kata Presiden.

Lebih lanjut, Kepala Negara menyampaikan optimismenya terhadap masa depan Indonesia. Presiden meyakini bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi negara yang makmur apabila mampu mengelola kekayaan dan potensi nasional secara tepat.

Presiden Prabowo pun menegaskan pentingnya persatuan, kerja sama, dan semangat gotong royong dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera. “Rakyat paling ngerti. Rakyat ngerti bahwa untuk dapat hidup yang baik harus ada kerukunan. Harus ada apa? Harus ada paguyuban. Harus ada kerja sama. Harus ada saling mengisi. Bukan saling menghantam. Tapi elit semakin pintar,” pungkas Kepala Negara. (gs/bi)

Bandar Lampung, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto secara resmi membuka Musyawarah Nasional (Munas) XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) yang digelar di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, pada Rabu, 10 Juni 2026. Kehadiran Kepala Negara dalam forum tertinggi organisasi pengusaha muda tersebut menegaskan dukungan pemerintah terhadap peran strategis HIPMI dalam memperkuat perekonomian nasional dan mencetak generasi wirausahawan yang berdaya saing.

Setibanya di lokasi acara, Presiden Prabowo disambut antusias oleh ribuan peserta Munas yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Rangkaian acara pembukaan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Hymne dan Mars HIPMI yang menggema di ruang pertemuan. Suasana khidmat kemudian dilanjutkan dengan doa bersama.

Ketua Umum BPP HIPMI Akbar Himawan Buchar dalam laporannya menegaskan bahwa Munas XVIII menjadi momentum penting bagi organisasi untuk memperkuat kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi nasional. Menurutnya, semangat kemandirian ekonomi yang diwariskan para pendiri bangsa harus terus menjadi pedoman bagi generasi pengusaha muda Indonesia.

“Kita sangat meresapi pesan dari Bapak Prof. Sumitro Djojohadikusumo yang pernah mengingatkan bahwa kemerdekaan Indonesia tanpa kemandirian ekonomi hanyalah sebuah seremoni. Kita tidak ingin kemerdekaan kita hanya sekadar seremoni. Oleh karena itu, Munas ini menjadi ajang bagi HIPMI untuk merumuskan kontribusi nyata, memastikan Indonesia tidak hanya merdeka secara politik, tapi juga berdaulat secara ekonomi,” ujar Akbar.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa keberadaan HIPMI sebagai wadah pengusaha muda memiliki arti penting bagi masa depan Indonesia. Kepala Negara menilai semangat nasionalisme yang menjadi landasan lahirnya HIPMI merupakan faktor utama yang menentukan kemajuan suatu bangsa.

“HIPMI sebagai wadah pengusaha muda adalah wadah yang sangat penting dan lahirnya HIPMI dengan wawasan nasionalisme sebagaimana diutarakan adalah sangat penting. Sebenarnya tidak ada kemajuan suatu bangsa tanpa nasionalisme, sudah tidak ada. Bahkan, Mbah-mbahnya kapitalisme, guru-guru kapitalisme sekalipun mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya bisa datang dengan nasionalisme,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo pun secara resmi membuka Munas XVIII HIPMI yang mengusung tema ‘Sinergi Pengusaha Muda Membangun Kekuatan Ekonomi Nasional’. Peresmian pembukaan ditandai dengan pemukulan alat musik tradisional Lampung, oleh Presiden Prabowo didampingi oleh para tokoh HIPMI dan para calon ketua umum BPP HIPMI.

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, Rabu, 10 Juni 2026, saya Prabowo Subianto, dengan ini secara resmi saya buka Musyawarah Nasional ke-XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia,” ucap Presiden. (gs/bi)