Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Sidang KKEP EHS Putuskan PTDH, Polri Tegaskan Komitmen Bersih ke Dalam

BALIILU Tayang

:

Karo Penmas Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko Sampaikan Putusan Sidang KKEP di Mabes Polri
DOORSTOP: Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K., M.I.Kom. dalam doorstop di Lobby Gedung Divisi Propam Mabes Polri, Selasa malam. (Foto: Hms Polri)

Jakarta, baliilu.com – Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) terhadap EHS yang digelar Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri, Selasa (17/11/2026), berujung pada putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri. Atas putusan tersebut, EHS menyatakan mengajukan banding.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K., M.I.Kom. menyampaikan, putusan tersebut merupakan wujud komitmen Polri dalam menegakkan disiplin dan kode etik profesi secara konsisten terhadap setiap personel yang melakukan pelanggaran.

Menurutnya, langkah tersebut juga sejalan dengan program Kapolri melalui konsep Bersih ke Dalam, yakni membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri yang harus dimulai dari integritas setiap personel dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

“Polri akan terus melakukan pengawasan serta penindakan secara internal terhadap setiap personel yang diduga melakukan pelanggaran. Polri senantiasa berkomitmen menjalankan setiap proses penegakan kode etik secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan mengedepankan asas equality before the law,” ujar Trunoyudo dalam doorstop di Lobby Gedung Divisi Propam Mabes Polri, Selasa malam.

Sidang KKEP terhadap EHS berlangsung sejak pukul 09.00 hingga 18.00 WIB di Ruang Sidang Biro Pertanggungjawaban Profesi (Wabprof) Divpropam Polri, Gedung Presisi 3, Lantai 2, Mabes Polri. Persidangan dipimpin Komjen Pol. Dr. Hendro Pandowo, M.Si., dengan menghadirkan sembilan orang saksi, termasuk satu saksi yang meringankan berinisial DR atas permintaan terduga pelanggar.

Berdasarkan fakta persidangan, EHS dinyatakan melakukan pemufakatan terkait kegiatan akses ilegal (illegal access), berupa penyadapan dengan menggunakan akses atau alat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak prosedural.

Atas perbuatannya, komisi sidang menjatuhkan dua jenis sanksi. Pertama, sanksi etika berupa pernyataan bahwa perilaku pelanggar merupakan perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.

Baca Juga  Kodam IX/Udayana Kerahkan Prajurit Bantu Evakuasi Warga Pascagempa M7,7 di NTT

Putusan tersebut didasarkan pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 serta sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2026.

Trunoyudo menegaskan, prinsip equality before the law menjadi landasan penting dalam penegakan aturan internal Polri. Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan.

“Polri memastikan tidak ada imunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri dimulai dari integritas setiap personel,” tegasnya.

Terkait langkah banding yang diajukan EHS, Trunoyudo menjelaskan bahwa proses selanjutnya akan mengikuti mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022. Nantinya, akan dibentuk Komisi Banding untuk memeriksa dan memutus permohonan tersebut.

Setelah dijatuhkannya sanksi administratif PTDH, EHS selanjutnya akan kembali ke Bareskrim Polri untuk menjalani proses pidana yang ditangani penyidik Bareskrim.

Dalam kesempatan yang sama, Trunoyudo juga menyampaikan bahwa sidang kode etik terhadap LSP direncanakan berlangsung pada pekan depan. Jadwal pelaksanaannya akan disampaikan lebih lanjut setelah kesiapan pemeriksa, khususnya Bidang Kode Etik Propam Polri, dipastikan.

Sementara itu, Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam, S.H., yang turut menyaksikan langsung jalannya persidangan, menilai proses sidang KKEP telah berlangsung sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

Ia menjelaskan, seluruh pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan keterangan, menguraikan alur kewenangan, serta mengungkap fakta dan peristiwa yang berkaitan dengan perkara tersebut. Bahkan, terduga pelanggar juga diberikan kesempatan menghadirkan saksi yang meringankan dan menyampaikan pembelaan.

“Kami melihat mekanisme yang berlangsung tadi sudah berjalan sesuai dengan aturan. Kompolnas menilai kredibilitas mekanisme persidangan yang diselenggarakan hari ini tetap terjaga,” kata Choirul Anam.

Baca Juga  Polri: Tren Kasus Kejahatan Turun di Akhir Pekan Kemarin

Ia juga mengungkapkan bahwa dalam persidangan terdapat pernyataan penyesalan dan permintaan maaf dari terduga pelanggar, meskipun yang bersangkutan menyatakan mengajukan banding atas putusan yang dijatuhkan.

Kompolnas, lanjutnya, melihat secara langsung proses persidangan sejak pagi hingga sore hari, termasuk pemeriksaan saksi, penyampaian pembelaan, hingga penuntutan yang berlangsung cukup mendalam.

Menutup keterangannya, Trunoyudo menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan insan pers yang terus memberikan perhatian, kritik, masukan, serta menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap upaya pembenahan institusi Polri.

“Pembenahan Polri membutuhkan partisipasi teman-teman media dan masyarakat luas. Kami mengapresiasi setiap masukan, informasi, serta kontrol sosial yang diberikan. Polri berkomitmen menjadi lebih baik sesuai dengan harapan masyarakat,” tutupnya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Habiburokhman: Instrumen Baru Pemulihan Kerugian Negara dan Korban

Published

on

By

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan pembahasan RUU Perampasan Aset di Rapat Paripurna
SAMPAIKAN LAPORAN: Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tentang Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/11/2026). (Foto: dpr.go.id)

Jakarta, baliilu.com – DPR RI mengambil keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026). Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset sekaligus Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan yang menegaskan bahwa regulasi tersebut diarahkan untuk memperkuat pemulihan kerugian negara dan masyarakat akibat tindak pidana.

Dalam paparannya, Habiburokhman menjelaskan bahwa pembentukan RUU Perampasan Aset dilatarbelakangi belum optimalnya penegakan hukum dalam memulihkan aset hasil kejahatan, khususnya yang menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat. Karena itu, diperlukan instrumen hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan aset yang berasal dari tindak pidana dapat dipulihkan.

“RUU ini merupakan upaya menghadirkan pengaturan perampasan aset yang efektif, proporsional, adil, sesuai asas prosedural dan legalitas, serta tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan,” demikian substansi yang disampaikan Habiburokhman dalam laporan Komisi III DPR RI.

Ia memaparkan, pembahasan RUU tersebut juga telah melalui proses panjang dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Komisi III DPR RI mencatat telah melaksanakan 87 lebih kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama pakar, akademisi, serta organisasi masyarakat. Selain itu, kunjungan kerja juga dilakukan di 15 provinsi dan menjangkau 46 daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

Habiburokhman menegaskan, proses penyusunan dan pembahasan RUU dilakukan secara terbuka. Seluruh tahapan, mulai dari RDPU, rapat kerja, rapat Panja hingga rapat tim perumus dan tim sinkronisasi, memberikan ruang bagi partisipasi publik. Masyarakat dan media juga dapat mengikuti proses pembahasan melalui siaran langsung TVR Parlemen, kanal YouTube DPR RI, dan laman dpr.go.id.

Baca Juga  Polri: Tren Kasus Kejahatan Turun di Akhir Pekan Kemarin

Dari sisi substansi, pembahasan RUU telah melalui penyelesaian 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Hasil pembahasan tersebut mengembangkan rancangan yang semula terdiri atas 67 pasal menjadi 74 pasal. Penyempurnaan juga dilakukan terhadap judul RUU dengan penambahan frasa “Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya” guna mempertegas ruang lingkup pengaturan.

Lebih lanjut, Habiburokhman menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset dibangun di atas empat pilar utama. Pertama, asas dan ruang lingkup yang menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia, proporsionalitas, serta perluasan penanganan kejahatan finansial dan teknologi informasi. Kedua, prosedur presisi melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku, dengan pembagian kewenangan yang jelas dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan.

Ketiga, tata kelola dan transparansi melalui pengelolaan siklus aset secara menyeluruh oleh badan profesional yang independen serta didukung sistem informasi pengelolaan aset. Keempat, restorasi berkeadilan yang menjamin pengembalian aset kepada negara, korban, maupun pihak ketiga yang beritikad baik.

Dalam RUU tersebut, ruang lingkup perampasan aset juga diperluas untuk menjangkau tindak pidana yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Di antaranya tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Adapun mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana dilakukan melalui tahapan penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan, hingga pelaksanaan. Mekanisme tersebut dirancang agar proses pemulihan aset dapat berjalan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan hak para pihak.

Habiburokhman juga menekankan pentingnya jaminan agar mekanisme perampasan aset tidak berubah menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan. Untuk itu, RUU mengatur pengawasan independen, penerapan beban pembuktian berimbang yang diuji secara terbuka di ruang persidangan, serta transparansi digital melalui sistem informasi pengelolaan aset yang memungkinkan jejak audit secara permanen.

Baca Juga  Polri Koordinasi dengan PPATK Soal Aliran Dana Mencurigakan ke Parpol

“Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Ia menambahkan, melalui regulasi ini, aset hasil tindak pidana diharapkan dapat dikembalikan untuk kepentingan pemulihan keuangan negara dan masyarakat. Aset yang dirampas juga diprioritaskan untuk dikembalikan kepada korban guna membantu memulihkan kerugian yang dialami, dengan tetap memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang beritikad baik.

Di akhir laporannya, Habiburokhman menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI, jajaran kementerian, Pimpinan DPR RI, Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI, Badan Keahlian DPR RI, para pakar, akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat, serta media massa yang telah berkontribusi dalam proses pembahasan RUU tersebut. Secara khusus, ia menyampaikan penghargaan kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai konsisten mengawal pembahasan sejak awal hingga tahap pengambilan keputusan.

Dengan pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna tersebut, DPR RI menegaskan komitmennya menghadirkan instrumen hukum yang memperkuat pemberantasan tindak pidana sekaligus memastikan hasil kejahatan dapat dipulihkan untuk kepentingan negara dan masyarakat. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Kemeriahan Siswa SD/MI Ramaikan Diponegoro 5K Run di Mendoyo

Published

on

By

Bupati Jembrana Kembang Hartawan melepas peserta Diponegoro 5K Run di Lapangan Desa Yehembang, Mendoyo
LEPAS: Bupati Jembrana, Kembang Hartawan melepas Diponegoro 5K Run yang diinisiasi oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Gugus IV Diponegoro Kecamatan Mendoyo di Lapangan Desa Yehembang, Kamis (19/11). (Foto: Hms Jembrana)

Jembrana, baliilu.com – Kemeriahan ratusan siswa Sekolah Dasar (SD) sederajat mewarnai ajang lari Diponegoro 5K Run yang diinisiasi oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Gugus IV Diponegoro Kecamatan Mendoyo di Lapangan Desa Yehembang, Kamis (19/11).

Sejak pagi hari, ratusan anak-anak yang berasal dari seluruh SD/Mi se-Jembrana tampak antusias bersiap di garis start untuk mengikuti lomba lari yang digelar ditahun keduanya. Kemeriahan semakin terasa saat Bupati Jembrana, Kembang Hartawan hadir langsung di tengah-tengah peserta untuk membuka sekaligus melepas para pelari cilik. Tepuk tangan dan semangat para siswa pun pecah begitu Bupati menyapa mereka sebelum perlombaan dimulai.

Bupati Kembang Hartawa mengaku senang melihat tingginya semangat anak-anak SD dalam mengikuti kegiatan olahraga. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada KKKS Gugus IV Diponegoro yang telah menggagas acara positif tersebut.

“Melihat anak-anak begitu ceria dan bersemangat berlari pagi ini tentu sangat membanggakan. Lewat kegiatan seperti ini, kita biasakan anak-anak hidup sehat, berani berkompetisi secara sportif, dan tetap kompak,” ujar Bupati di sela acara.

Ia berharap ajang olahraga yang melibatkan pelajar sejak bangku sekolah dasar ini bisa terus digelar secara rutin, karena sangat baik untuk melatih kebugaran sekaligus mental anak-anak.

Sementara itu, perwakilan pantia dari KKKS Gugus V Diponegoro Kecamatan Mendoyo berterima kasih atas kehadiran dan dukungan Bupati Jembrana. Kehadiran pimpinan daerah dinilai memberi suntikan semangat tersendiri bagi para siswa dan guru pendamping. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Baca Juga  Presiden Jokowi: Lomba Mural Kapolri Hasilnya Positif
Lanjutkan Membaca

NEWS

Bupati Tabanan Pimpin Upacara Serah Terima Pataka dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai

Published

on

By

Bupati Tabanan Sanjaya memimpin upacara serah terima Pataka dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai
SERAH TERIMA PATAKA: Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya bertindak sebagai Inspektur Upacara pada Upacara Serah Terima Pataka/Panji-Panji dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai, yang berlangsung di halaman depan Kantor Bupati Tabanan, Kamis (19/11). (Foto: Hms Tbn)

Tabanan, baliilu.com – Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya bertindak sebagai Inspektur Upacara pada Upacara Serah Terima Pataka/Panji-Panji dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai, yang berlangsung di halaman depan Kantor Bupati Tabanan, Kamis (19/11). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian napak tilas perjuangan pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai dalam mengenang semangat perjuangan dan pengorbanan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Turut hadir Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan I Gede Susila, Danrindam IX/Udayana, Dandim 1619/Tabanan, Kapolres Tabanan, perwakilan Bupati Badung melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Ketua LVRI Kabupaten Tabanan, Ketua PEPABRI Kabupaten Tabanan, jajaran OPD beserta staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan perangkat daerah, unsur TNI-Polri, serta para peserta upacara.

Rangkaian upacara diawali dengan laporan perwira upacara kepada Inspektur Upacara, dilanjutkan dengan penghormatan pasukan dan lantunan Mars Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai. Suasana khidmat semakin terasa saat Pataka/Panji-Panji dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai memasuki lapangan upacara, disusul penghormatan pasukan dan mengheningkan cipta yang dipimpin langsung oleh Bupati Tabanan.

Selanjutnya, dilaksanakan pembacaan Surat Kapten J.B.T. Konig dan Surat Pemimpin Dewan Perjuangan Bali I Gusti Ngurah Rai sebagai bagian dari pengingat sejarah perjuangan rakyat Bali dalam mempertahankan kemerdekaan. Momentum tersebut menjadi pengingat akan keberanian, keteguhan, serta semangat pantang menyerah yang diwariskan oleh para pejuang.

Prosesi kemudian dilanjutkan dengan persiapan dan pelaksanaan serah terima Pataka/Panji-Panji dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai, yang ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima. Seluruh rangkaian berlangsung tertib dan penuh penghormatan sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai sejarah dan perjuangan para pahlawan.

Baca Juga  Kodam IX/Udayana Kerahkan Prajurit Bantu Evakuasi Warga Pascagempa M7,7 di NTT

Setelah pembacaan doa dan rangkaian penghormatan, Pataka/Panji-Panji dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai meninggalkan lapangan upacara. Kegiatan dilanjutkan dengan lagu Hymne Taman Pujaan Bangsa Margarana, sebelum Bupati Tabanan selaku Inspektur Upacara meninggalkan mimbar dan upacara dinyatakan selesai.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, Bupati Tabanan secara resmi melepas Pataka/Panji-Panji dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai yang ditandai dengan pelepasan bendera. Prosesi pelepasan ini menjadi simbol keberlanjutan perjalanan napak tilas dalam membawa pesan perjuangan, patriotisme, dan semangat kepahlawanan kepada masyarakat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan nilai-nilai perjuangan I Gusti Ngurah Rai senantiasa menjadi inspirasi bagi generasi penerus untuk menjaga persatuan, menumbuhkan rasa cinta tanah air, serta mengisi kemerdekaan melalui pengabdian dan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara, termasuk dalam mewujudkan Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani (AUM). (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca