Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Sinergi Kendalikan Inflasi, Bupati Tabanan Teken MoU dengan Perbekel Se-Tabanan

BALIILU Tayang

:

tpid tabanan
HLM: Pelaksanaan High Level Meeting TPID Tabanan yang dirangkaikan dengan Penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) antara Bupati Tabanan dengan Perbekel se-Kabupaten Tabanan, berlangsung di Gedung Kesenian I Ketut Marya, Rabu (29/10). (Foto: Hms Tbn)

Tabanan, baliilu.com – Pemerintah Kabupaten Tabanan terus menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan di daerah. Hal ini ditunjukkan melalui pelaksanaan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Tabanan yang dirangkaikan dengan Penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) antara Bupati Tabanan dengan Perbekel se-Kabupaten Tabanan. Kegiatan berlangsung di Gedung Kesenian I Ketut Marya, Rabu (29/10).

Acara dihadiri langsung oleh Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya, didampingi Wakil Bupati Tabanan, I Made Dirga. Turut hadir Ida Cokorda Anglurah Tabanan, Danrindam IX/Udayana atau yang mewakili, jajaran Forkopimda Tabanan, Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Deputi Direktur BI Provinsi, Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, para Asisten Setda dan Kepala Perangkat Daerah, pimpinan instansi vertikal, BUMD, Perbekel se-Kabupaten Tabanan, BPD, BKAD, perwakilan UMKM, dan Pekaseh Subak penerima bantuan dari Bank Indonesia.

Rangkaian acara diawali dengan penghormatan kebangsaan dan penayangan video profil kerja sama antara BUMD dan Kejaksaan Negeri Tabanan dalam program Jamu Pangan (Jaksa Mendampingi UMKM dan Ketahanan Pangan). Penandatanganan MoU antara Pemerintah Kabupaten Tabanan dan Perbekel se-Kabupaten Tabanan dilakukan secara simbolis oleh perwakilan dari 10 Perbekel di 10 kecamatan. Dilanjutkan penandatanganan kerja sama antara Perumda Sanjayaning Singasana dan PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali.

Selain itu, Bank Indonesia juga menyerahkan bantuan sarana dan prasarana pertanian kepada lima kelompok subak binaan, yakni Subak Timan Agung, Subak Aseman IV, Subak Lanyah Delod Jalan, Subak Gadon III, dan Subak Empas Mal Kangin.

Bupati Sanjaya menyampaikan apresiasi tinggi kepada Bank Indonesia, jajaran Forkopimda, serta seluruh Perbekel dan BUMD atas dukungan dalam pengendalian inflasi dan penguatan ekonomi desa di Tabanan. Ia menegaskan, kegiatan ini adalah langkah nyata menuju kedaulatan pangan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Baca Juga  Bupati Sanjaya Hadiri "Pasupati Ida Bhatara Tapakan" Pura Dalem Desa Adat Tajen

“Hari ini kita tidak hanya berkumpul dalam pertemuan formal, tetapi memulai langkah besar menuju kedaulatan pangan sesungguhnya di Kabupaten Tabanan. Dukungan Bank Indonesia dan seluruh stakeholder menjadi bukti, bahwa ketika pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat bersatu, maka perubahan besar akan tercipta,” ujarnya.

Sanjaya juga menyampaikan Tabanan memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan Bali, namun masih menghadapi tantangan dalam sistem ekonomi yang belum sepenuhnya berpihak kepada petani.

“Kita sering mendengar kisah tragis ketika harga hasil panen lebih rendah dari ongkos memetik. Itu akibat sistem ekonomi kapitalistik yang dikuasai pemodal besar. Karena itu, saatnya kita menguatkan konsep Ekonomi Terpimpin, di mana pemerintah hadir memimpin hilirisasi dan memperkuat desa sebagai basis utama ekonomi rakyat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bupati Sanjaya memaparkan lima strategi utama Pemkab Tabanan dalam menjaga stabilitas harga dan memperkuat kemandirian ekonomi desa, yaitu : Penguatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui kolaborasi BI, Pemda, Perbekel, dan BUMDes, Peningkatan kinerja Satgas Pangan dengan dukungan Kejaksaan Negeri melalui program Jamu Pangan, Kemitraan strategis antara Perumda Sanjayaning Singasana dan Bank BPD Bali untuk memperkuat hilirisasi hasil pertanian, Percepatan program ketahanan pangan melalui integrasi komunitas lokal dan BUMDes, serta Peningkatan transparansi tata kelola desa presisi untuk pembangunan ekonomi yang akurat dan berkeadilan.

“Kita akan terapkan konsep Ekonomi Terpimpin atau Pola Pembangunan Semesta Berencana. Pemerintah harus hadir di hilirisasi untuk memastikan petani tidak dirugikan. Perumda Sanjayaning Singasana akan menjadi motor yang membantu pemasaran hasil pertanian kita, hingga ke tingkat nasional,” tegas Sanjaya.

Sementara itu, Deputi Direktur Bank Indonesia Provinsi Bali, Butet Linda Helena Pandjaitan, menyampaikan apresiasi tinggi atas kinerja TPID Tabanan dalam menjaga stabilitas harga di tengah tantangan global.

Baca Juga  Bupati Sanjaya Apresiasi Yadnya Krama Antosari Selbar

8“Capaian inflasi Tabanan adalah bukti kerja keras lintas sektor di bawah kepemimpinan Bapak Bupati. Program seperti Ngantor di Desa, Jamu Pangan, dan kemitraan dengan BUMDes dan Perumda merupakan contoh konkret kolaborasi menjaga ketahanan pangan,” ungkapnya.

Ia juga mengapresiasi sinergi semua pihak di Kabupaten Tabanan dalam pengendalian inflasi. Hal ini dikatakannya harus terus diperkuat melalui strategi 4K TPID, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.

“Bank Indonesia berkomitmen penuh untuk bersinergi dengan Pemkab Tabanan dalam menjaga daya beli masyarakat, terutama melalui peningkatan produksi, hilirisasi komoditas pangan, dan digitalisasi rantai pasok,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu BI juga menyalurkan bantuan sarana dan prasarana pertanian kepada lima subak binaan sebagai wujud dukungan terhadap ketahanan pangan dan penguatan ekonomi lokal yang diterima langsung oleh ​Nyoman Warta – Pekaseh Subak Timan Agung, ​I Wayan Suka Artawa – Pekaseh Subak Aseman IV, ​I Wayan Purwadana – Pekaseh Subak Lanyah Delod Jalan, I Made Sudarta – Pekaseh Subak Gadon III dan ​I Gede Japa – Pekaseh Subak Empas Mal Kangin.

Sanjaya berharap, MoU yang ditandatangani bersama mampu menjadi dasar kerja sama konkret antara Perumda Sanjayaning Singasana dan BUMDes di 133 desa, sesuai dengan potensi unggulan masing-masing wilayah yang tentunya membawa dampak positif dan kesejahteraan bagi masyarakat.

“Sekarang MoU dulu, nanti baru PKS (Perjanjian Kerja Sama). Misalnya di Jatiluwih tentang beras, di Pupuan tentang kopi, dan di Baturiti tentang sayur-mayur dan tomat. Jadi setiap desa punya pasar yang jelas saat panen,” terangnya.

Sanjaya juga berharap melalui MoU ini, pemerintah hadir memotong rantai distribusi, mengawal dan menghindari praktik ekonomi liberal yang kerap merugikan petani. Di samping itu, Pemkab Tabanan juga menegaskan komitmen untuk terus memperkuat sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat desa dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah serta mendorong pengendalian inflasi dan ketahanan pangan berbasis desa, sejalan dengan visi pembangunan Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani (AUM). (gs/bi)

Baca Juga  Berkantor di Desa Tua, Bupati Sanjaya Sajikan Pelayanan Cepat untuk Masyarakat

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

DPRD Badung Gelar Rapat Paripurna Penyampaian PU Fraksi-Fraksi

Soroti Krisis Air Bersih, Dorong Teknologi SWRO hingga Pelebaran Jalan

Loading

Published

on

By

Ketua DPRD Badung Serahkan Dokumen PU Fraksi kepada Bupati
SERAHKAN DOKUMEN: Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti menyerahkan dokumen PU Fraksi-Fraksi DPRD Badung kepada Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa pada Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor DPRD Badung, Kamis (5/11/2026). (Foto: bi)

Badung, baliilu.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung pada Kamis, 5 November 2026, menggelar Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis.

Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor DPRD Badung ini dipimpin oleh Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, didampingi para wakil ketua dan segenap anggota dewan.

Hadir pula dalam rapat tersebut Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah (Sekda) Badung I.B. Surya Suamba, pimpinan instansi vertikal, serta sejumlah pejabat daerah.

Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti menjelaskan bahwa agenda utama rapat paripurna ini adalah mendengarkan pandangan umum dari tiga fraksi yang ada di DPRD Badung—yakni Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, dan Fraksi PDI Perjuangan—terhadap empat Raperda, yang meliputi: Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Mangutama; Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Bali Mandara; Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Dalam keterangannya usai rapat, Anom Gumanti menyoroti sejumlah catatan penting dari dewan, salah satunya terkait penuntasan krisis air bersih di wilayah Badung Selatan. Dewan mendorong Perumda Air Minum Tirta Mangutama tidak hanya bergantung pada sumber air konvensional, tetapi juga mulai mengkaji penerapan teknologi pengolahan air laut menjadi air bersih (Sea Water Reverse Osmosis / SWRO).

“Ketika melaksanakan penyelesaian kebutuhan air di Badung ini, dewan mendorong agar direksi melaksanakan atau mungkin melakukan teknologi SWRO, artinya bagaimana mengolah air laut untuk bisa menjadi air bersih,” ujar Anom Gumanti.

Baca Juga  Pemkab Tabanan Gelar Musrenbang RPJMD SB 2025-2029

Ia menambahkan, sebelumnya pasokan air di Kuta Selatan hanya mengandalkan Dam Estuari. Dengan adanya tambahan penyertaan modal yang baru, pihak perumda kini berencana mengambil air di wilayah Tukad Mati guna menambah suplai ke wilayah selatan, di samping harapan agar teknologi SWRO dapat segera direalisasikan.

Selain masalah air bersih, rapat paripurna juga menyoroti persoalan infrastruktur dan kemacetan lalu lintas, khususnya di kawasan Kuta Selatan seperti Desa Pecatu. Dewan menerima usulan dari sejumlah fraksi agar jalan-jalan utama yang ada diperlebar atau dijadikan jalur operatif alternatif agar mobilitas pariwisata tidak terganggu.

Di sektor ketenagakerjaan dan keuangan, dewan mencatat adanya usulan untuk mengevaluasi dan meningkatkan nilai Upah Minimum Kabupaten (UMK). Terkait tren peningkatan pendapatan daerah, Anom Gumanti menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik serta perencanaan anggaran yang realistis.

“Intinya bahwa anggaran ini agar bisa tepat guna, tepat sasaran, dan kemudian lagi bisa dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.

Menutup keterangannya, Anom Gumanti memastikan pihak legislatif akan melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan dana penyertaan modal yang telah disetujui. Evaluasi akan terus dilakukan untuk memastikan kinerja pengelolaan sumber daya manusia dan program kerja benar-benar berada di jalur yang tepat (on the track) serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di wilayah selatan. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung Terima Empat Raperda Strategis, Krisis Air di Bukit Jadi Sorotan Utama

Published

on

By

Fraksi PDI Perjuangan Serahkan Pandangan Umum di DPRD Badung
SERAHKAN DOKUMEN PU FRAKSI: Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung, I Made Rai Wirata, S.H., M.I.Kom menyerahkan Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan kepada Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti saat Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 yang digelar di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor DPRD Badung. (Foto: bi)

Badung, baliilu.com – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menyatakan dapat menerima empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah. Kendati demikian, persetujuan tersebut disertai berbagai catatan, koreksi, serta rekomendasi rinci yang akan dibahas lebih mendalam melalui rapat alat kelengkapan dewan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Sikap politik tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Badung terhadap empat Raperda strategis. Rapat yang digelar di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor DPRD Badung ini dipimpin oleh Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, didampingi para wakil ketua serta segenap anggota dewan.

Hadir pula dalam kesempatan tersebut Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah (Sekda) Badung I.B. Surya Suamba, pimpinan instansi vertikal, serta sejumlah pejabat daerah lainnya.

Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung, I Made Rai Wirata, S.H., M.I.Kom., memaparkan tanggapan fraksinya terhadap keempat Raperda yang meliputi: Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Mangutama; Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Bali Mandara; Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Terkait penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Mangutama sebesar Rp 150 miliar hingga tahun anggaran 2029—dengan alokasi Rp 37 miliar pada APBD 2027—Fraksi PDI Perjuangan menegaskan pentingnya landasan hukum yang kuat guna meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Fraksi PDI Perjuangan berharap penambahan modal ini dapat menyelesaikan masalah menahun di wilayah Bali Selatan.

Baca Juga  Kurangi Sampah Plastik, Bupati Sanjaya Pimpin Aksi Bersih Sungai Yeh Sungi

“Dengan adanya penambahan penyertaan modal ini, kami berharap Direksi Perumda Air Minum Tirta Mangutama mampu mengatasi krisis air di daerah Bukit, seperti Desa Ungasan, Desa Pecatu, dan sekitarnya di Kecamatan Kuta Selatan. Sehingga, tidak ada alasan lagi bagi direksi untuk mengeluhkan kekurangan modal guna menuntaskan krisis air tersebut,” tegas Rai Wirata.

Sementara itu, untuk Raperda penyertaan modal kepada PT Jamkrida Bali Mandara, fraksi menyetujui pemenuhan kewajiban Pemkab Badung pada Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp 10 miliar dari total rencana penyertaan modal Rp 150 miliar hingga 2030.

Terkait Raperda Pencabutan Perda No. 10 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan, fraksi menilai substansi aturan tersebut sudah tidak relevan dan berpotensi tumpang tindih. Pengaturan teknis kependudukan skala kabupaten dinilai cukup diatur melalui peraturan kepala daerah.

Rincian APBD Kabupaten Badung Tahun 2027

Dalam pandangannya terhadap Raperda APBD 2027, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti pentingnya menjaga stabilitas perekonomian dan keuangan daerah dalam menunjang pelayanan publik. Komposisi keuangan daerah dirancang dengan rincian sebagai berikut: Pendapatan Daerah: dirancang sebesar Rp 11.634.722.053.183,00, yang terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp 10.904.723.845.178,00, Pendapatan Transfer: Rp 729.998.208.005,00.

Belanja Daerah: Dirancang Rp 13.379.086.523.923,00, yang terdiri atas: Belanja Operasi: Rp 7.009.193.884.288,00, Belanja Modal: Rp 4.310.626.626.071,00, Belanja Tidak Terduga: Rp 145.421.455.883,00, dan Belanja Transfer: Rp 1.913.844.557.681,00.

Penerimaan Pembiayaan Daerah: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp 534.528.799.452,00 dan penerimaan pembiayaan utang daerah Rp 2.614.248.087.124,00 (termasuk pinjaman daerah Rp 2.079.719.287.672,00).

Pengeluaran Pembiayaan: Mencakup penyertaan modal pada Perumda Tirta Mangutama (Rp 37 miliar) dan PT Jamkrida Bali Mandara (Rp 10 miliar), serta pembayaran pembiayaan utang daerah sebesar Rp 822.883.616.384,00.

Baca Juga  Bupati Sanjaya Hadiri "Pasupati Ida Bhatara Tapakan" Pura Dalem Desa Adat Tajen

Usulan Infrastruktur, Penataan Kawasan, dan Evaluasi Kebencanaan

Selain memberikan persetujuan, Fraksi PDI Perjuangan juga menyampaikan sejumlah usulan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik, di antaranya:

Penuntasan pavingisasi gang, pelebaran serta pengaspalan Jalan Cemongkak menuju Buana Sari, pembuatan akses menurun ke Pantai Labuan Sait, dan pengaspalan Jalan Merpati di Desa Pecatu, Kuta Selatan.

Penataan Pantai Cemagi secara tuntas untuk kepentingan keagamaan, serta kelanjutan program trotoarisasi dari Mengening ke Munggu dan pembangunan jalan alternatif dari Banjar Seseh ke SD 2 Cemagi guna mengurai kemacetan.

Pembebasan lahan di sebelah utara Pusat Pemerintahan Mangupraja Mandala untuk dijadikan ruang terbuka hijau, sarana olahraga, rekreasi keluarga, serta wadah promosi bagi pelaku UMKM lokal.

Di sektor penanggulangan bencana, Fraksi menyampaikan duka mendalam atas tragedi tanah longsor di kawasan glamping eco park Desa Pelaga, Kecamatan Petang. Pemerintah Kabupaten Badung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) didorong untuk segera melakukan penanganan darurat serta mengevaluasi potensi kerawanan bencana alam guna mengantisipasi kejadian serupa di masa mendatang.

Menutup pandangannya, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan apresiasi kepada Bupati Badung beserta jajaran eksekutif atas kerja keras dalam mengatasi kemacetan melalui pembukaan akses jalan baru di Kuta Selatan serta koordinasi intensif yang membuat pembahasan penyertaan modal dapat berjalan lebih cepat dari target. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Bupati Sanjaya Hadiri Koordinasi Pencegahan Korupsi, Perkuat Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Published

on

By

Bupati Sanjaya Hadiri Rakor Pencegahan Korupsi
HADIRI RAKOR: Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya, menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah se-Wilayah Bali Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Kamis (5/11). (Foto: ist)

Tabanan, baliilu.com – Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya, menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah se-Wilayah Bali Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Kamis (5/11). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan daerah sekaligus mendorong penyelamatan aset dan keuangan daerah melalui langkah-langkah pencegahan korupsi.

Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Bali yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, Kasatgas V2 KPK RI Nurul Ichsan Al Huda, Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali yang diwakili Kabid Pendapatan Hak dan Pendaftaran David Cristhian, Tim KPK RI, serta para Bupati dan Sekretaris Daerah se-Kabupaten/Kota di Bali.

Dalam sambutan Gubernur Bali yang disampaikan Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, ditegaskan bahwa perbaikan tata kelola merupakan kunci utama dalam upaya pencegahan korupsi. Ia mengapresiasi pendampingan dan arahan KPK yang selama ini mendorong peningkatan tata kelola pemerintahan, salah satunya melalui capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) di wilayah Bali yang menunjukkan hasil tinggi.

“Tata kelola itu sifatnya dinamis. Maka, kita terus melakukan langkah-langkah dan penyempurnaan sesuai dengan perubahan regulasi, perkembangan keadaan, serta dinamika pemerintahan,” ujarnya.

Sementara itu, Kasatgas V2 KPK RI Nurul Ichsan Al Huda menekankan pentingnya penyelamatan keuangan daerah melalui pengelolaan aset yang tertib dan akuntabel. Menurutnya, aset daerah memiliki nilai ekonomi yang harus dijaga agar tidak menimbulkan potensi kerugian keuangan daerah.

“Kalau aset-aset kita tidak ditangani dengan baik, apalagi bermasalah, upaya efisiensi dan penghematan yang dilakukan pemerintah tentu tidak akan memberikan hasil optimal. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa manfaat dan perbaikan bagi penyelamatan keuangan daerah di seluruh wilayah Bali,” ungkapnya.

Baca Juga  Berkantor di Desa Tua, Bupati Sanjaya Sajikan Pelayanan Cepat untuk Masyarakat

Dalam koordinasi tersebut, pembahasan difokuskan pada progres sertifikasi aset milik pemerintah daerah, khususnya berupa tanah dan bangunan, serta penyelesaian tindak lanjut hasil review dan pendampingan KPK. Masing-masing pemerintah daerah juga diberikan kesempatan untuk memaparkan perkembangan penertiban dan sertifikasi aset sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan, tertib, dan bertanggung jawab.

Bupati Sanjaya menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan koordinasi tersebut. Menurutnya, sinergi dan komitmen seluruh pemerintah daerah menjadi langkah penting dalam menjaga aset serta keuangan daerah demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

“Kami menyambut baik dan mendukung upaya pencegahan korupsi melalui penguatan tata kelola pemerintahan. Melalui koordinasi dan pendampingan ini, kami berharap pengelolaan aset dan keuangan daerah semakin tertib, transparan, serta akuntabel,” tegas Bupati Sanjaya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca