Connect with us

BUDAYA

SKB PHDI dan MDA Bali Terbit, Batasi Pengembanan Ajaran ‘Sampradaya’ Non-‘Dresta’ Bali di Bali

BALIILU Tayang

:

de
Ketua PHDI Bali I Gusti Ngurah Sudiana yang didampingi Bandesa Agung MDA Provinsi Bali Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet, saat konferensi pers sosialisasi SKB PHDI dan MDA Bali, Rabu (16/12) di Kantor MDA Bali Denpasar.

Denpasar, baliilu.com – Adanya sebagian sampradaya  non-dresta Bali di Bali dalam pengembanan ajarannya selama ini telah  menimbulkan keresahan dan protes dari masyarakat sehingga sangat mengganggu kerukunan, kedamaian, dan ketertiban kehidupan beragama Hindu di Bali yang telah terbangun selama berabad-abad berdasarkan adat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal dresta Bali, maka Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali menerbitkan Surat Keputusan Bersama  Nomor: 106/PHDI-Bali/XII/2020 dan Nomor: 07/SK/MDA-Prov Bali/XII/2020.

Hal itu dikatakan Ketua PHDI Bali I Gusti Ngurah Sudiana yang didampingi Bandesa Agung MDA Provinsi Bali Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet, saat konferensi pers sosialisasi SKB PHDI dan MDA Bali, Rabu (16/12) di Kantor MDA Bali Denpasar.

‘’Dalam menjaga kerukunan, kedamaian, dan ketertiban kehidupan beragama Hindu serta pelaksanaan kegiatan pengembanan ajaran sampradaya non-dresta Bali di Bali perlu diatur pembatasan kegiatan pengembanan ajaran sampradaya non-dresta Bali di Bali melalui Surat Keputusan Bersama PHDI dan MDA Provinsi Bali,’’ ujar Ngurah Sudiana.

Keputusan Bersama PHDI dan MDA Bali tentang Pembatasan Kegiatan Pengembanan Ajaran Sampradaya Non-Dresta Bali di Bali yang mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Rabu, 16 Desember 2020 ini, ungkap Ngurah Sudiana, menetapkan pertama: Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali secara bersama-sama melindungi setiap usaha penduduk menghayati dan mengamalkan ajaran agama dan kepercayaannya, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan serta tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.

Kedua: sampradaya non-dresta Bali merupakan organisasi dan/atau perkumpulan yang mengemban paham, ajaran, dan praktek ritual yang tata pelaksanaannya tidak sesuai dengan adat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal dresta Bali.

Baca Juga  Wawali IGN Jaya Negara Hadiri Upacara Pedudusan dan Mepahayu Pura Thirta Harum Serangan

Ketiga: untuk menjaga kerukunan, kedamaian, dan ketertiban kehidupan beragama Hindu serta pelaksanaan kegiatan pengembanan ajaran sampradaya non-dresta Bali, maka menugaskan kepada

Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan se-Bali untuk secara bersama-sama: melarang sampradaya non-dresta Bali di Bali menggunakan pura dan wewidangan-nya, tempat-tempat umum/fasilitas publik, seperti jalan, pantai, dan lapangan untuk melaksanakan kegiatannya; melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap keberadaan sampradaya non-dresta Bali di Bali dalam pengembanan ajarannya; melakukan koordinasi dengan Majelis Desa Adat sesuai tingkatan dan Prajuru Desa Adat dalam mengawasi, memantau, dan mengevaluasi keberadaan sampradaya non-dresta Bali di Bali; dan melaporkan hasil kegiatan pelarangan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap keberadaan sampradaya non-dresta Bali di Bali kepada Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali, dengan tembusan kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali.

Majelis Desa Adat Kabupaten/Kota dan Kecamatan beserta Prajuru Desa Adat se-Bali untuk secara bersama-sama melaksanakan: penjagaan kesakralan dan kesucian pura yang ada di wewidangan Desa Adat, meliputi Pura Kahyangan Banjar, Pura Kahyangan Desa, Pura Sad Kahyangan, Pura Dhang Kahyangan, serta Pura Kahyangan Jagat lainnya, pelarangan kegiatan ritual sampradaya non-dresta Bali di wewidangan Desa Adat yang bertentangan dengan Sukerta Tata Parahyangan, Awig-awig, Pararem, dan/atau Dresta Desa Adat masing-masing; pelarangan sampradaya non-dresta Bali di Bali melaksanakan kegiatan di Pura/Kahyangan yang ada di wewidangan Desa Adat dan/atau Kahyangan Tiga masing-masing Desa Adat; koordinasi dengan pangempon masing-masing Pura untuk melarang kegiatan sampradaya non-dresta Bali yang tidak sejalan dengan ajaran Hindu di Bali, apabila mereka berkeinginan dan/atau melaksanakan kegiatan di Pura/Parahyangan (Dhang Kahyangan atau Kahyangan Jagat) atau tempat suci lain yang ada di wewidangan Desa Adat yang menjadi tanggung jawab pangempon masing-masing sesuai dresta setempat; pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap sampradaya non-dresta Bali di Bali dalam pengembanan ajarannya; koordinasi dengan Parisada Hindu Dharma Indonesia sesuai tingkatan dalam mengawasi, memantau, dan mengevaluasi keberadaan sampradaya non-dresta Bali di Bali; dan melaporkan hasil kegiatan pelarangan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap sampradaya non-dresta Bali di Bali kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali dengan tembusan kepada Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali

Baca Juga  Di Masa Pandemi, Selly Mantra Harapkan UKM terus Survive

Keempat: para penganut, anggota, pengurus dan/atau simpatisan sampradaya non-dresta Bali di Bali di dalam mengemban atau melaksanakan cita-cita dan kewajiban ajarannya, dilarang: melakukan penafsiran terhadap ajaran dan tatanan pelaksanaan ajaran agama Hindu di Bali; mengajak dan/atau mempengaruhi orang lain untuk mengikuti ajaran sampradaya non-dresta Bali; menyebarluaskan pernyataan-pernyataan yang mendiskreditkan pelaksanaan kegiatan keagamaan Hindu di Bali serta tidak sesuai dengan Adat, Tradisi, Seni, Budaya, dan kearifan lokal; memasukkan ajaran keyakinan sampradaya non-dresta Bali ke dalam buku agama Hindu dan buku pelajaran agama Hindu di Bali; mengajarkan dan melakukan aktivitas dalam bentuk apa pun pada lembaga-lembaga pendidikan di Bali; dan/atau melakukan kegiatan ritual yang menyerupai kegiatan keagamaan Hindu dresta Bali di Bali.

Kelima: kepada penganut, anggota, pengurus dan/atau  simpatisan  Hare Krishna/International Society Krishna Consciousness (ISKCON) beserta organisasinya di Bali sebagai bagian dari sampradaya non-dresta Bali agar sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab menaati Keputusan Bersama ini dan melaksanakan pernyataan kesanggupan yang telah dibuat dalam mewujudkan kedamaian dan ketertiban kehidupan beragama Hindu di Bali.

Keenam: penganut, anggota, pengurus, dan/atau simpatisan sampradaya non-dresta Bali beserta organisasinya di Bali yang tidak menaati Keputusan Bersama ini dan/atau menimbulkan gangguan kerukunan, kedamaian, dan ketertiban kehidupan beragama Hindu di Bali, dapat diberikan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Hukum Adat di masing-masing Desa Adat.

Ketujuh: masyarakat berkewajiban berperan aktif membantu pelaksanaan Keputusan Bersama ini dalam rangka menjaga kerukunan, kedamaian, dan ketertiban kehidupan beragama Hindu di Bali. Dan SKB ini, tegas Ngurah Sudiana,  mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Rabu (Buda Umanis Prangbakat) 16 Desember 2020. (gs)

Baca Juga  Bali Democracy Forum Ke-13, Menlu Retno: Demokrasi merupakan Tools Paling Tepat untuk Melawan Pandemi

BUDAYA

Tawur Kesanga akan Dipusatkan di Catus Pata Kerobokan

Published

on

By

de
Sekda Adi Arnawa saat memimpin Rapat Terkait Persiapan Pelaksanaan Upacara Tawur Kesanga serangkaian Hari Raya Nyepi Caka 1943 di Puspem Badung, Kamis (4/3).

Badung, baliilu.com – Sekretaris Daerah Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa memimpin Rapat Terkait Persiapan Pelaksanaan Upacara Tawur Kesanga serangkaian Hari Raya Nyepi Tahun Baru Caka 1943, bertempat di Ruang Rapat Nayaka Gosana III, Puspem Badung, Kamis (4/3).

Rapat juga dihadiri Kadis Kebudayaan I Gde Eka Sudarwitha, Ketua PHDI Badung Gede Rudia Adiputra, Widya Sabha Kabupaten Badung, Perwakilan Polres Badung, Perwakilan Satpol PP, Dinas Kesehatan, DLHK, Perwakilan dari Kecamatan Kuta Utara, Polsek Kuta Utara dan Bendesa Adat Kerobokan AA Putu Sutarja.

Dalam rapat tersebut terungkap bahwa pelaksanaan Tawur Kesanga di Kabupaten Badung tahun ini akan dipusatkan di Kecamatan Kuta Utara tepatnya di Catus Pata Desa Adat Kerobokan.

Sekda Adi Arnawa mengimbau agar semua OPD bersinergi dalam melaksanakan Tawur Kesanga di Kabupaten Badung. Ditekankan juga agar pelaksanaan kegiatan Tawur Kesanga dan Perayaan Nyepi secara keseluruhan agar selalu mematuhi protokol kesehatan mengingat saat ini masih berada pada masa pandemi Covid-19.

 Kadis Kebudayaan I Gde Eka Sudarwitha mengatakan rangkaian Tawur Agung Kesanga bermakna untuk menyucikan lingkungan, alam jagad raya beserta segala isinya guna menyambut Catur Brata Penyepian Caka Warsa 1943. Dalam tawur kesanga tahun ini juga dirangkaikan dengan perlengkapan upakara Prayascita Gumi dan Dirgayusa Gumi sebagai salah satu ritual dan doa untuk memohon kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa agar wilayah Kabupaten Badung dan seluruh alam ini dihindarkan dan dijauhkan dari segala macam wabah penyakit seperti Covid-19 dan wabah lainnya termasuk mara bahaya dan bencana alam.

 Ditambahkan Tawur Agung Kesanga dilaksanakan untuk pembersihan Bhuwana Agung dan Bhuwana Alit yang dilaksanakan oleh Tri Manggalaning Yadnya yaitu : Yajamana dari Pemerintah Kabupaten Badung yang bekerjasama dengan Desa Adat Kerobokan dalam mempersiapkan sarana upakara, upacara dan wewangunan.

“Tingkatan upakara adalah menyesuaikan dengan tahun sebelumnya yang mengacu kepada edaran dan ketentuan dari PHDI Kabupaten Badung dan utamanya arahan Paruman Sulinggih Kabupaten Badung yaitu Upacara Tawur Agung Kesanga,” katanya.

Baca Juga  Sekda Dewa Indra Apresiasi Pemberian Penghargaan dalam Penyaluran Stimulus Ekonomi

Terkait dengan serangkaian acara paruman Ida Betara, Melasti, hingga Tawur Kesanga di Kabupaten Badung mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa, banjar, dan masing-masing rumah menurut Eka Sudarwitha sepenuhnya akan mengikuti instruksi dari PHDI dan MDA Kabupaten Badung yang tertuang dalam Surat Edaran PHDI Kabupaten Badung Nomor: 30/PHDI-Badung/I/2O2l dan MDA Kabupaten Badung Nomor: 16/MDA- Kab. Badung I I/2O21 tentang Tuntunan Pelaksanaan Rangkaian Upacara/Upakara Tilem Sasih Kesanga Tahun Saka 1942 dan Rahina Nyepi Tahun Saka 1943 di Kabupaten Badung.

Mantan Camat Petang ini juga mengatakan untuk di Hari Raya Nyepi umat lain akan menyesuiakan ibadahnya sesuai dengan pertemuan PHDI Kabupaten Badung dengan FKUB Kabupaten Badung.

Sehubungan dengan penataan/pembuatan tetangunan Sarana Tawur Agung Kesanga dan pemanfaatan lokasi Catus Pata Kerobokan sebagai lokasi Tawur Agung Kesanga, maka akan dilaksanakan penutupan jalan di lokasi upacara. Hal ini dijelaskan oleh Kadis Perhubungan Kabupaten Badung AA Ngr Rai Yuda Dharma bahwa akan dilaksanakan mekanisme rekayasa lalu-lintas (MRLL).

Dikatakan jalan di sekitar Catus Pata akan ditutup dari 4 arah. Penutupan akan dilaksanakan mulai tanggal 12 Maret pukul 10.00 Wita hingga tanggal 13 Maret paling lambat pukul 15.00 Wita. “Untuk kegiatan MRLL ini lebih lanjut akan dilakukan sosialisasi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Badung,” pungkas mantan Kabag Kesra ini. (bt)

Lanjutkan Membaca

BUDAYA

Wabup Suiasa Serahkan Gong kepada Krama Seminyak Kaja, juga SK Pemanfaatan Lahan Pura

Published

on

By

de
Wabup Suiasa saat menyerahkan bantuan seperangkat gong semarandana kepada krama Banjar Adat Seminyak Kaja dan SK Bupati kepada krama Pengempon Pura Pancung Segara di Balai Banjar Seminyak Kecamatan Kuta, Selasa (2/3).

Badung, baliilu.com – Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa didampingi Ketua DPRD Badung I Putu Parwata menyerahkan bantuan seperangkat Gong Semarandana kepada Krama Banjar Adat Seminyak Kaja dan SK Bupati Badung tentang Pemanfaatan Lahan untuk Pembangunan Pura Pancung Segara kepada Krama Pengempon Pura Pancung Segara bertempat di Balai Banjar Seminyak Kelurahan Seminyak Desa Adat Seminyak Kecamatan Kuta, Selasa (2/3).

Bantuan gong diterima Kelian Banjar Adat Seminyak Kaja I Made Puspita, sedangkan SK pemanfaatan lahan pura diterima salah satu pengempon Pura Pancung Segara Gede Muliawan. Acara tersebut juga dihadiri oleh anggota DPRD Provinsi Bali I Bagus Alit Sucipta, Anggota DPRD Badung I Gst. Agung Anom Gumanti, Kadis Kebudayaan Gede Eka Sudarwitha, Kabag Tapem Dewa Sudirawan, Camat Kuta Nyoman Rudiarta, Lurah Seminyak Oka Parmadi dan Bendesa Adat Seminyak I Wayan Windu Segara.

Wabup Suiasa pada kesempatan tersebut menyampaikan mewakili Pemkab Badung dan Bupati Badung, dirinya menyerahkan bantuan seperangkat gong semarandana kepada krama Br. Seminyak Kaja sekaligus menyerahkan SK Bupati Badung No. 396/01/HK/2021 tentang Persetujuan Pemanfaatan dan Pengelolaan Tanah Negara Kawasan Pantai kepada Pengempon Pura Dalem Pancung Segara dan sarana penunjang lainnya.

Diharapkan bantuan gong semarandana ini dapat dimanfaatkan dan dipelihara dengan baik dalam mendukung kegiatan keagamaan serta mampu meningkatkan seni dan budaya di Desa Adat Seminyak. “Dengan adanya gong semarandana dapat menambah rasa bhakti krama kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa,” jelasnya seraya menambahkan dengan penyerahan SK Bupati Badung ini berharap apa yang menjadi harapan krama pengempon Pura Pancung Segara dapat terlaksana dengan baik.

Di masa pandemi Covid-19 saat ini, Wabup Suiasa juga meminta masyarakat untuk selalu menaati protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan sehingga pandemi ini segera berlalu dan kehidupan masyarakat kembali normal. “Semoga pandemi ini cepat berlalu dan pariwisata kembali normal sehingga pemerintah dapat melaksanakan program dan kebijakan untuk masyarakat dengan maksimal,” imbuhnya.

Baca Juga  Update Covid-19 (15/11) di Denpasar, Pasien Sembuh Bertambah 8 Orang

Sementara itu Bendesa Adat Seminyak Wayan Windu Segara atas nama krama Banjar Adat Seminyak Kaja dan Desa Adat Seminyak menyampaikan terima kasih atas bantuan gong semarandana yang diberikan Bupati dan Wakil Bupati Badung. Dikatakan gong semarandana ini sangat berguna untuk kegiatan yadnya dan keagamaan khususnya di Desa Adat Seminyak. Untuk itu pihaknya akan selalu mendukung program-program dari Bupati Badung dan diharapkan program yang sudah berjalan dapat terus dilanjutkan di tahun-tahun mendatang.

Sedangkan Pengempon Pura Pancung Segara Gede Muliawan atas nama pengempon pura juga menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Badung khususnya bupati dan wakil bupati yang sudah dapat memenuhi keinginan krama pengempon dengan diserahkan SK pemanfaatan tanah untuk pembangunan Pura Pancung Segara. Tanah ini akan dimanfaatkan untuk membangun Pura Dalem Pancung Segara serta bangunan pendukung lainnya. “Kami tidak akan henti-hentinya untuk memohon dukungan serta bantuan dari Pemkab Badung sehingga rencana pembangunan Pura Pancung Segara ini dapat berjalan lancar sesuai harapan krama pengempon,” harapnya. (bt)

Lanjutkan Membaca

BUDAYA

Komit Lestarikan Budaya, Wabup Suiasa Serahkan Seperangkat Gong Kebyar kepada Banjar Sengguan dan Banjar Pasekan Sading

Published

on

By

de
Wabup Suiasa saat menyerahkan seperangkat Gong Kebyar kepada Banjar Adat Sengguan dan Banjar Adat Pasekan Desa Adat Sading serta Sekaa Teruna Dwi Eka Bhakti di Balai Banjar Sengguan-Pasekan Sading, Kelurahan Sading, Senin (1/3).

Badung, baliilu.com – Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa menyerahkan seperangkat gong kebyar bantuan dari Bupati Badung dan dana punia dari Ketua DPRD Badung sebesar Rp 5 juta kepada Banjar Adat Sengguan dan Banjar Adat Pasekan Desa Adat Sading dan Sekaa Teruna Dwi Eka Bhakti bertempat di Balai Banjar Sengguan – Pasekan Sading, Kelurahan Sading, Senin (1/3).

Bantuan diterima langsung oleh Ketua Sekaa Truna Dwi Eka Bhakti Made Julio Dananjaya dan disaksikan oleh Ketua DPRD Badung Putu Parwata, anggota DPRD Provinsi Bali Bagus Alit Sucipta, anggota DPRD Badung Ni Luh Putu Gede Rara Hita Sukma Dewi, Kadis Kebudayaan I Gde Eka Sudarwitha, Camat Mengwi I Nyoman Suhartana, Lurah Sading Ida Bagus Rai Pujawatra dan Bendesa Adat Sading I Ketut Sudiarsa.

Sebelum serah terima gong kebyar, Wabup beserta undangan lainnya melakukan persembahyangan bersama di Pura Balai Banjar setempat guna memohon kerahayuan dan keselamatan.

Dalam acara yang dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang ketat tersebut Wabup Suiasa mengajak warga setempat agar tetap melaksanakan protokol kesehatan dalam segala kegiatan agar terhindar dari penyakit atau wabah Covid-19, serta berharap pandemi ini segera berakhir dan semua bisa hidup normal serta perekonomian segera pulih.

Di samping itu, Wabub Suiasa juga menyampaikan bantuan gong kebyar ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab Badung dalam melestarikan seni, adat, agama dan budaya. Untuk itu pihaknya berharap agar gong kebyar ini  bermanfaat dan dimanfaatkan dengan baik dalam meningkatkan kreativitas generasi muda dalam bidang seni dan tari, serta ke depannya mendukung pelaksanaan yadnya di manapun.

Sementara itu Bendesa Adat Sading I Ketut Sudiarsa mewakili krama Banjar Adat Sengguan-Pasekan melaporkan, Banjar Sengguan dan Banjar Pasekan dengan jumlah penduduk per KK yakni Banjar Sengguan terdiri dari 90 KK dan Pasekan 73 KK dengan total jumlah pemilih tetap sebanyak 380 orang. Bendesa Adat Sading juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemkab Badung khususnya kepada Bupati dan Wakil Bupati Badung yang sudah membantu berupa seperangkat gong kebyar,  karena ini sangat bermanfaat dalam upaya meningkatkan kreativitas dalam seni dan budaya Bali khususnya di Desa Sading serta dalam pelaksanaan upacara yadnya. (bt)

Baca Juga  Sekda Dewa Indra Apresiasi Pemberian Penghargaan dalam Penyaluran Stimulus Ekonomi

Lanjutkan Membaca