Connect with us

BUDAYA

SKB PHDI dan MDA Bali Terbit, Batasi Pengembanan Ajaran ‘Sampradaya’ Non-‘Dresta’ Bali di Bali

BALIILU Tayang

:

de
Ketua PHDI Bali I Gusti Ngurah Sudiana yang didampingi Bandesa Agung MDA Provinsi Bali Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet, saat konferensi pers sosialisasi SKB PHDI dan MDA Bali, Rabu (16/12) di Kantor MDA Bali Denpasar.

Denpasar, baliilu.com – Adanya sebagian sampradaya  non-dresta Bali di Bali dalam pengembanan ajarannya selama ini telah  menimbulkan keresahan dan protes dari masyarakat sehingga sangat mengganggu kerukunan, kedamaian, dan ketertiban kehidupan beragama Hindu di Bali yang telah terbangun selama berabad-abad berdasarkan adat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal dresta Bali, maka Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali menerbitkan Surat Keputusan Bersama  Nomor: 106/PHDI-Bali/XII/2020 dan Nomor: 07/SK/MDA-Prov Bali/XII/2020.

Hal itu dikatakan Ketua PHDI Bali I Gusti Ngurah Sudiana yang didampingi Bandesa Agung MDA Provinsi Bali Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet, saat konferensi pers sosialisasi SKB PHDI dan MDA Bali, Rabu (16/12) di Kantor MDA Bali Denpasar.

‘’Dalam menjaga kerukunan, kedamaian, dan ketertiban kehidupan beragama Hindu serta pelaksanaan kegiatan pengembanan ajaran sampradaya non-dresta Bali di Bali perlu diatur pembatasan kegiatan pengembanan ajaran sampradaya non-dresta Bali di Bali melalui Surat Keputusan Bersama PHDI dan MDA Provinsi Bali,’’ ujar Ngurah Sudiana.

Keputusan Bersama PHDI dan MDA Bali tentang Pembatasan Kegiatan Pengembanan Ajaran Sampradaya Non-Dresta Bali di Bali yang mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Rabu, 16 Desember 2020 ini, ungkap Ngurah Sudiana, menetapkan pertama: Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali secara bersama-sama melindungi setiap usaha penduduk menghayati dan mengamalkan ajaran agama dan kepercayaannya, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan serta tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.

Kedua: sampradaya non-dresta Bali merupakan organisasi dan/atau perkumpulan yang mengemban paham, ajaran, dan praktek ritual yang tata pelaksanaannya tidak sesuai dengan adat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal dresta Bali.

Baca Juga  Rapid Test Antigen di Buleleng, Tiga Warga Terindikasi Reaktif

Ketiga: untuk menjaga kerukunan, kedamaian, dan ketertiban kehidupan beragama Hindu serta pelaksanaan kegiatan pengembanan ajaran sampradaya non-dresta Bali, maka menugaskan kepada

Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan se-Bali untuk secara bersama-sama: melarang sampradaya non-dresta Bali di Bali menggunakan pura dan wewidangan-nya, tempat-tempat umum/fasilitas publik, seperti jalan, pantai, dan lapangan untuk melaksanakan kegiatannya; melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap keberadaan sampradaya non-dresta Bali di Bali dalam pengembanan ajarannya; melakukan koordinasi dengan Majelis Desa Adat sesuai tingkatan dan Prajuru Desa Adat dalam mengawasi, memantau, dan mengevaluasi keberadaan sampradaya non-dresta Bali di Bali; dan melaporkan hasil kegiatan pelarangan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap keberadaan sampradaya non-dresta Bali di Bali kepada Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali, dengan tembusan kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali.

Majelis Desa Adat Kabupaten/Kota dan Kecamatan beserta Prajuru Desa Adat se-Bali untuk secara bersama-sama melaksanakan: penjagaan kesakralan dan kesucian pura yang ada di wewidangan Desa Adat, meliputi Pura Kahyangan Banjar, Pura Kahyangan Desa, Pura Sad Kahyangan, Pura Dhang Kahyangan, serta Pura Kahyangan Jagat lainnya, pelarangan kegiatan ritual sampradaya non-dresta Bali di wewidangan Desa Adat yang bertentangan dengan Sukerta Tata Parahyangan, Awig-awig, Pararem, dan/atau Dresta Desa Adat masing-masing; pelarangan sampradaya non-dresta Bali di Bali melaksanakan kegiatan di Pura/Kahyangan yang ada di wewidangan Desa Adat dan/atau Kahyangan Tiga masing-masing Desa Adat; koordinasi dengan pangempon masing-masing Pura untuk melarang kegiatan sampradaya non-dresta Bali yang tidak sejalan dengan ajaran Hindu di Bali, apabila mereka berkeinginan dan/atau melaksanakan kegiatan di Pura/Parahyangan (Dhang Kahyangan atau Kahyangan Jagat) atau tempat suci lain yang ada di wewidangan Desa Adat yang menjadi tanggung jawab pangempon masing-masing sesuai dresta setempat; pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap sampradaya non-dresta Bali di Bali dalam pengembanan ajarannya; koordinasi dengan Parisada Hindu Dharma Indonesia sesuai tingkatan dalam mengawasi, memantau, dan mengevaluasi keberadaan sampradaya non-dresta Bali di Bali; dan melaporkan hasil kegiatan pelarangan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap sampradaya non-dresta Bali di Bali kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali dengan tembusan kepada Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali

Baca Juga  Kapolda Bali Jalani Vaksinasi Covid-19

Keempat: para penganut, anggota, pengurus dan/atau simpatisan sampradaya non-dresta Bali di Bali di dalam mengemban atau melaksanakan cita-cita dan kewajiban ajarannya, dilarang: melakukan penafsiran terhadap ajaran dan tatanan pelaksanaan ajaran agama Hindu di Bali; mengajak dan/atau mempengaruhi orang lain untuk mengikuti ajaran sampradaya non-dresta Bali; menyebarluaskan pernyataan-pernyataan yang mendiskreditkan pelaksanaan kegiatan keagamaan Hindu di Bali serta tidak sesuai dengan Adat, Tradisi, Seni, Budaya, dan kearifan lokal; memasukkan ajaran keyakinan sampradaya non-dresta Bali ke dalam buku agama Hindu dan buku pelajaran agama Hindu di Bali; mengajarkan dan melakukan aktivitas dalam bentuk apa pun pada lembaga-lembaga pendidikan di Bali; dan/atau melakukan kegiatan ritual yang menyerupai kegiatan keagamaan Hindu dresta Bali di Bali.

Kelima: kepada penganut, anggota, pengurus dan/atau  simpatisan  Hare Krishna/International Society Krishna Consciousness (ISKCON) beserta organisasinya di Bali sebagai bagian dari sampradaya non-dresta Bali agar sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab menaati Keputusan Bersama ini dan melaksanakan pernyataan kesanggupan yang telah dibuat dalam mewujudkan kedamaian dan ketertiban kehidupan beragama Hindu di Bali.

Keenam: penganut, anggota, pengurus, dan/atau simpatisan sampradaya non-dresta Bali beserta organisasinya di Bali yang tidak menaati Keputusan Bersama ini dan/atau menimbulkan gangguan kerukunan, kedamaian, dan ketertiban kehidupan beragama Hindu di Bali, dapat diberikan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Hukum Adat di masing-masing Desa Adat.

Ketujuh: masyarakat berkewajiban berperan aktif membantu pelaksanaan Keputusan Bersama ini dalam rangka menjaga kerukunan, kedamaian, dan ketertiban kehidupan beragama Hindu di Bali. Dan SKB ini, tegas Ngurah Sudiana,  mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Rabu (Buda Umanis Prangbakat) 16 Desember 2020. (gs)

Baca Juga  Update Covid-19 (15/11) di Denpasar, Pasien Sembuh Bertambah 8 Orang

Advertisements
idul fitri pemprov bali

BUDAYA

Bupati Giri Prasta Ajak Krama Tetap Taat Prokes saat Hadiri Nyekah Massal Krama Carangsari

Published

on

By

de
NYEKAH MASSAL: Bupati Giri Prasta bersama Ketua DPRD Badung Putu Parwata saat menghadiri Nyekah Massal Krama Br. Mekarsari dan Br. Beng lan Sangut, Carangsari Petang, Kamis (24/6).

Badung, baliilu.com – Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta bersama Ketua DPRD Badung Putu Parwata, pada Kamis (24/6) menghadiri karya nyekah massal di dua tempat. Pertama, menghadiri nyekah massal krama Br. Mekarsari yang dilaksanakan di Wantilan Desa Adat Carangsari dan nyekah massal krama Br. Beng lan Br. Sangut, Desa Carangsari, Kecamatan Petang.

Turut hadir Anggota DPRD Provinsi Bali I Nyoman Laka, Anggota DPRD Badung Dapil Petang Gusti Ayu Agung Inda Trimafo Yuda, I Wayan Suka, Camat Petang I Wayan Darma beserta Tripika Kecamatan Petang, Perbekel dan Bendesa Adat Carangsari serta tokoh masyarakat. Pelaksanaan karya telah mematuhi protokol kesehatan Covid-19 secara ketat.

Mengawali sambutannya Bupati Giri Prasta menyampaikan apresiasi kepada krama Br. Mekarsari dan Br. Beng lan Sangut sudah mematuhi protokol kesehatan di tengah mewabahnya pandemi Covid-19. “Kami mengajak krama tetap taat dan patuh terhadap protokol kesehatan, dalam upaya menekan penyebaran Covid-19. Kami juga bersyukur di Kecamatan Petang sudah zona hijau dengan kasus terkonfirmasi Covid nol persen,” jelasnya.

Bupati juga merasa bangga, karena di tengah pandemi, masyarakat mampu melaksanakan karya atma wedana dan manusa yadnya sebagai sebagai wujud bhakti dan dharmaning leluhur. Dijelaskan, bahwa karya atiwa-tiwa, atma wedana lan sarwa prakerti ini merupakan upacara menyucikan atma menjadi dewa hyang.Nyekah ini awalnya dari ngaben, dimana saat ngaben atma masih ada di setra, sehingga atma diupacarai melalui karya nyekah dan menjadi dewa hyang atau bhatara hyang guru dan melinggih di merajan rong tiga,” tambahnya.

Ditambahkan, dalam karya atiwa-tiwa, peserta akan mengikuti beberapa rangkaian upacara. Mulai dari ngangget don bingin untuk membuat puspa dan pemilik sawa wajib ikut membuat puspa tersebut. Selanjutnya murwa daksina, ngiring puspa mengelilingi bale peyadnyan diantar lembu sebagai linggih Bhatara Siwa yang akan mengantarkan atma menuju surga.

Baca Juga  Presiden: Anggaran Besar Harus Berdampak dan Beri Daya Ungkit bagi Perekonomian

Saat meajar-ajar, dalam sastra menyebutkan catur loka pala, meajar-ajar ke arah utara ke Beratan, arah Barat ke Batu Kau, arah Selatan ke Uluwatu dan Timur ke Goa Lawah. Yang paling penting dan utama saat ngelinggihang di rong tiga yang disebut dewa pretista, dengan konsep padu muka.

Kelian adat Br. Mekarsari I Wayan Juwita selaku prawartaka karya nyekah massal, atas nama panitia dan krama Mekarsari menyampaikan terima kasih atas kehadiran bupati dan DPRD menyaksikan sekaligus mendoakan yadnya nyekah massal krama Br. Mekarsari. Karya nyekah massal ini sudah menjadi perarem banjar yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali.

Untuk kali ini diikuti 24 sawa, metatah 47 orang dan mepetik lan metelubulanan 34 orang, dari jumlah krama banjar sebanyak 169 KK dan keseluruhan 586 jiwa. Biaya upacara dikeluarkan oleh masing-masing pemilik puspa dengan urunan 5 juta per sawa, serta masing-masing KK juga medana punia 10 ribu. “Dana terkumpul 121 juta lebih, sedangkan biaya yang akan dihabiskan kurang lebih 250 juta,” jelasnya. Mengenai dudonan karya, pada Kamis 24 Juni dilaksanakan upacara ngangget don bingin dan ngajum sekah. Dilanjutkan, Jumat 25 Juni puncak karya nyekah, dimulai dengan upacara murwa daksina, metatah, mendak toya ening, ngaskara sekah, mepetik metelubulanan, dan mejaya-jaya. Sementara Sabtu 26 Juni nganyut puspa ke segara, meajar-ajar ke Goa Lawah, nilapati (ngunggahang dewa hyang ring merajan soang-soang).

Sementara Ketua Panitia Nyekah Br. Beng lan Sangut, I Wayan Ruda melaporkan, puncak karya atma wedana, lan manusa yadnya dilaksanakan pada Jumat (25/6). Krama yang mengikuti nyekah sebanyak 21 sawa, metatah 52 orang dan mepetik 17 orang. Biaya upacara diambil dari pemilik sawa masing-masing 5 juta. (gs)

Baca Juga  Rapid Test Antigen di Buleleng, Tiga Warga Terindikasi Reaktif

Advertisements
idul fitri pemprov bali
Lanjutkan Membaca

BUDAYA

Pujawali di Pura Lingga Bhuwana Puspem Badung

Published

on

By

de
PUJAWALI: Bupati Giri Prasta bersama Wabup Suiasa dan Sekda Adi Arnawa saat melaksanakan persembahyangan bersama serangkaian Pujawali di Pura Linggga Buana dan Pura Beji Puspem Badung, Kamis (24/6).

Badung, baliilu.com – Sebagai wujud bakti kehadapan Ida Sang Hyang Widhi dalam segala manifestasinya, bertepatan dengan Purnamaning Kasa, Bupati Badung Nyoman Giri Prasta bersama Wabup Ketut Suiasa, Sekda Wayan Adi Arnawa beserta jajaran DPRD dan Kepala OPD di lingkungan Pemkab Badung melaksanakan persembahyangan bersama serangkaian Pujawali Mejaba Jero Nyatur Rebah Peduduan Alit Medasar Caru Panca Sanak di Pura Linggga Buana dan Pura Beji Puspem Badung, Kamis (24/6).

Dalam pujawali yang dipuput oleh Darma Upapati PHDI Kabupaten Badung, Ida Pedanda Ketut Putra Timbul Grya Timbul Mengwi dan Ida Pedanda Gede Isana Grya Lebah Manuaba Abiansemal tersebut turut dihadiri oleh Ny. Seniasih Giri Prasta, Ny. Kristiani Suiasa dan Ny. Rasniati Adi Arnawa. Pelaksanaan pujawali di Pura Lingga Buana dan Pura Beji tahun ini tidak seperti biasanya karena di tengah situasi pandemi Covid-19 sehingga protokol kesehatan tetap diterapkan.

Seusai mengikuti persembahyangan bersama, Bupati Giri Prasta mengatakan pelaksanaan pujawali di Pura Lingga Bhuwana tetap berjalan khusuk dan khidmat dengan tetap menerapkan protokol  kesehatan. Dikatakan Pujawali kali ini memang sedikit berbeda, namun tidak mengurangi makna dan tujuan pujawali tersebut. “Di tengah pandemi Covid-19 ini ada sedikit yang berbeda namun tidak mengurangi makna dan wujud bhakti kita kepada Ida Hyang Widhi Wasa yang berstana di Pura Lingga Bhuwana,” ungkap Giri Prasta.

Melalui pujawali mejaba jero nyatur rebah pedudusan alit medasar caru panca sanak di Pura Lingga Buana dan Pura Beji Puspem Badung, Bupati Giri Prasta mengajak jajaran pegawai Pemkab Badung pada khususnya dan masyarakat Badung pada umumnya, untuk memanjatkan doa kehadapan sang pencipta, agar pandemi ini cepat berlalu sehingga kehidupan masyarakat kembali normal seperti sebelumnya.“Melalui doa-doa yang kita panjatkan bersama dengan tulus dan iklas dalam persembahyangan  pujawali ini, tiada lain untuk memohon agar kita selalu diberikan kesehatan keberkahan dan keselarasan hidup dengan sesama manusia, alam dan Hyang Widhi,” harapnya.

Baca Juga  Tindaklanjuti Rakor Gernas BBI di Bali, Sekda Dewa Indra Tinjau UMKM BALIBEL

Sementara itu Kepala Dinas Kebudayaan I Gede Eka Sudarwita mengatakan terkait dengan upakara pada pujawali kali ini memang berbeda dari pujawali tahun sebelumnya, karena di tengah situasi pandemi Covid-19. Dikatakan kalau sebelumnya Ida Bhatara nyejer selama 3 hari, namun kali ini Ida Bhatara hanya nyejer satu hari saja. (gs)

Advertisements
idul fitri pemprov bali
Lanjutkan Membaca

BUDAYA

Wabup Suiasa Hadiri Nyekah Massal di Banjar Tanggayuda Bongkasa, Jadikan Yadnya sebagai Pengikat Tali Persaudaraan

Published

on

By

de
NYEKAH MASSAL: Wabup Suiasa saat menghadiri karya Pitra Yadnya, Nyekah massal di Br. Tanggayuda Desa Adat Bongkasa Kecamatan Abiansemal, Badung, Rabu (23/6).

Badung, baliilu.com – Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa menghadiri karya Pitra Yadnya, Nyekah massal di Br. Tanggayuda Desa Adat Bongkasa Kecamatan Abiansemal, Badung, Rabu (23/6). Turut hadir Sekwan Badung I Gusti Agung Made Wardika, Camat Abiansemal IB Putu Mas Arimbawa, Bendesa Adat Bongkasa I Gusti Ketut Agung Suarsana, Kelihan Banjar Dinas dan Adat se-Desa Adat Bongkasa, tripika kecamatan para pemangku dan tokoh masyarakat setempat serta krama Br. Tanggayuda Bongkasa. 

Wabup Suiasa dalam sambutannya mengatakan, pihaknya atas nama Pemerintah Kabupaten Badung mengapresiasi krama dan para prajuru Banjar Tanggayuda yang mampu melaksanakan Nyekah massal dengan biaya swadaya di tengah pandemi Covid-19. Upacara Pitra Yadnya jelasnya, merupakan upacara suci dan tulus ikhlas yang harus dilaksanakan untuk sang pitara guna memberikan tempat yang layak bagi beliau. “Jadikan yadnya ini sebagai benang yang tulus dan ikhlas untuk mengikat tali persaudaraan dan saling memiliki oleh krama di Banjar Tanggayuda,” ucapnya.

Ditambahkan Wabup Suiasa bahwa di masa pandemi ini pemerintahan tidak bisa bergerak secara maksimal. Apalagi Badung yang mengandalkan pariwisata sangat merasakan dampak dari pandemi. “Kami berharap rasa ini bisa terus terpatri dan terjaga kebersamaannya dimana kegiatan upacara ini juga untuk ikut melestarikan seni adat dan budaya untuk keajegan Bali. Semoga upacara Pitra Yadnya, Nyekah Massal Mesangih, Ngeraja Singa dan Ngeraja Swala yang dilaksanakan ini dapat berjalan lancar,” harapnya.

Usai memberikan sambutan Wabup Suiasa juga menyerahkan punia sebesar Rp 5 juta yang diterima langsung ketua panitia.

Sementara itu Ketua Panitia I Gusti Ketut Agung Suarsana melaporkan, upacara Nyekah diikuti oleh 20 sawa yang dirangkaikan dengan metatah diikuti oleh 37 orang dan Ngeraja Singa, Ngeraja Swala 19 orang. Terkait dengan biaya yang digunakan pada upacara tersebut katanya, murni swadaya dari krama. “Kami atas nama krama Banjar Tanggayuda mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Badung dalam kesempatan ini dihadiri oleh Bapak Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa beserta jajaran,” ujarnya.

Baca Juga  Warga Merespons Positif Sosialisasi Program TP PKK Bali Melalui Radio

Agung Suarsana menegaskan, meski upacara tersebut dilaksanakan secara massal, tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai anjuran pemerintah. “Semoga dengan kehadiran pemerintah di tengah krama kami di Banjar Tanggayuda dalam pelaksanaan upacara ini dapat memberikan motivasi untuk kami didalam lakukan kegiatan yadnya ini secara bersama-sama di tengah pandemi Covid-19 ini,” katanya. (gs)

Advertisements
idul fitri pemprov bali
Lanjutkan Membaca