Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

BUDAYA

SKB PHDI dan MDA Bali Terbit, Batasi Pengembanan Ajaran ‘Sampradaya’ Non-‘Dresta’ Bali di Bali

BALIILU Tayang

:

de
Ketua PHDI Bali I Gusti Ngurah Sudiana yang didampingi Bandesa Agung MDA Provinsi Bali Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet, saat konferensi pers sosialisasi SKB PHDI dan MDA Bali, Rabu (16/12) di Kantor MDA Bali Denpasar.

Denpasar, baliilu.com – Adanya sebagian sampradaya  non-dresta Bali di Bali dalam pengembanan ajarannya selama ini telah  menimbulkan keresahan dan protes dari masyarakat sehingga sangat mengganggu kerukunan, kedamaian, dan ketertiban kehidupan beragama Hindu di Bali yang telah terbangun selama berabad-abad berdasarkan adat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal dresta Bali, maka Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali menerbitkan Surat Keputusan Bersama  Nomor: 106/PHDI-Bali/XII/2020 dan Nomor: 07/SK/MDA-Prov Bali/XII/2020.

Hal itu dikatakan Ketua PHDI Bali I Gusti Ngurah Sudiana yang didampingi Bandesa Agung MDA Provinsi Bali Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet, saat konferensi pers sosialisasi SKB PHDI dan MDA Bali, Rabu (16/12) di Kantor MDA Bali Denpasar.

‘’Dalam menjaga kerukunan, kedamaian, dan ketertiban kehidupan beragama Hindu serta pelaksanaan kegiatan pengembanan ajaran sampradaya non-dresta Bali di Bali perlu diatur pembatasan kegiatan pengembanan ajaran sampradaya non-dresta Bali di Bali melalui Surat Keputusan Bersama PHDI dan MDA Provinsi Bali,’’ ujar Ngurah Sudiana.

Keputusan Bersama PHDI dan MDA Bali tentang Pembatasan Kegiatan Pengembanan Ajaran Sampradaya Non-Dresta Bali di Bali yang mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Rabu, 16 Desember 2020 ini, ungkap Ngurah Sudiana, menetapkan pertama: Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali secara bersama-sama melindungi setiap usaha penduduk menghayati dan mengamalkan ajaran agama dan kepercayaannya, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan serta tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.

Kedua: sampradaya non-dresta Bali merupakan organisasi dan/atau perkumpulan yang mengemban paham, ajaran, dan praktek ritual yang tata pelaksanaannya tidak sesuai dengan adat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal dresta Bali.

Baca Juga  GPLI: Hanya 100 Petak, Budidaya Lobster bisa Capai 24 Ton Setahun

Ketiga: untuk menjaga kerukunan, kedamaian, dan ketertiban kehidupan beragama Hindu serta pelaksanaan kegiatan pengembanan ajaran sampradaya non-dresta Bali, maka menugaskan kepada

Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan se-Bali untuk secara bersama-sama: melarang sampradaya non-dresta Bali di Bali menggunakan pura dan wewidangan-nya, tempat-tempat umum/fasilitas publik, seperti jalan, pantai, dan lapangan untuk melaksanakan kegiatannya; melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap keberadaan sampradaya non-dresta Bali di Bali dalam pengembanan ajarannya; melakukan koordinasi dengan Majelis Desa Adat sesuai tingkatan dan Prajuru Desa Adat dalam mengawasi, memantau, dan mengevaluasi keberadaan sampradaya non-dresta Bali di Bali; dan melaporkan hasil kegiatan pelarangan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap keberadaan sampradaya non-dresta Bali di Bali kepada Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali, dengan tembusan kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali.

Majelis Desa Adat Kabupaten/Kota dan Kecamatan beserta Prajuru Desa Adat se-Bali untuk secara bersama-sama melaksanakan: penjagaan kesakralan dan kesucian pura yang ada di wewidangan Desa Adat, meliputi Pura Kahyangan Banjar, Pura Kahyangan Desa, Pura Sad Kahyangan, Pura Dhang Kahyangan, serta Pura Kahyangan Jagat lainnya, pelarangan kegiatan ritual sampradaya non-dresta Bali di wewidangan Desa Adat yang bertentangan dengan Sukerta Tata Parahyangan, Awig-awig, Pararem, dan/atau Dresta Desa Adat masing-masing; pelarangan sampradaya non-dresta Bali di Bali melaksanakan kegiatan di Pura/Kahyangan yang ada di wewidangan Desa Adat dan/atau Kahyangan Tiga masing-masing Desa Adat; koordinasi dengan pangempon masing-masing Pura untuk melarang kegiatan sampradaya non-dresta Bali yang tidak sejalan dengan ajaran Hindu di Bali, apabila mereka berkeinginan dan/atau melaksanakan kegiatan di Pura/Parahyangan (Dhang Kahyangan atau Kahyangan Jagat) atau tempat suci lain yang ada di wewidangan Desa Adat yang menjadi tanggung jawab pangempon masing-masing sesuai dresta setempat; pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap sampradaya non-dresta Bali di Bali dalam pengembanan ajarannya; koordinasi dengan Parisada Hindu Dharma Indonesia sesuai tingkatan dalam mengawasi, memantau, dan mengevaluasi keberadaan sampradaya non-dresta Bali di Bali; dan melaporkan hasil kegiatan pelarangan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap sampradaya non-dresta Bali di Bali kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali dengan tembusan kepada Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali

Baca Juga  Ingatkan Terus Prokes Covid-19, Personil Gabungan Polres Klungkung Turun ke Jalan

Keempat: para penganut, anggota, pengurus dan/atau simpatisan sampradaya non-dresta Bali di Bali di dalam mengemban atau melaksanakan cita-cita dan kewajiban ajarannya, dilarang: melakukan penafsiran terhadap ajaran dan tatanan pelaksanaan ajaran agama Hindu di Bali; mengajak dan/atau mempengaruhi orang lain untuk mengikuti ajaran sampradaya non-dresta Bali; menyebarluaskan pernyataan-pernyataan yang mendiskreditkan pelaksanaan kegiatan keagamaan Hindu di Bali serta tidak sesuai dengan Adat, Tradisi, Seni, Budaya, dan kearifan lokal; memasukkan ajaran keyakinan sampradaya non-dresta Bali ke dalam buku agama Hindu dan buku pelajaran agama Hindu di Bali; mengajarkan dan melakukan aktivitas dalam bentuk apa pun pada lembaga-lembaga pendidikan di Bali; dan/atau melakukan kegiatan ritual yang menyerupai kegiatan keagamaan Hindu dresta Bali di Bali.

Kelima: kepada penganut, anggota, pengurus dan/atau  simpatisan  Hare Krishna/International Society Krishna Consciousness (ISKCON) beserta organisasinya di Bali sebagai bagian dari sampradaya non-dresta Bali agar sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab menaati Keputusan Bersama ini dan melaksanakan pernyataan kesanggupan yang telah dibuat dalam mewujudkan kedamaian dan ketertiban kehidupan beragama Hindu di Bali.

Keenam: penganut, anggota, pengurus, dan/atau simpatisan sampradaya non-dresta Bali beserta organisasinya di Bali yang tidak menaati Keputusan Bersama ini dan/atau menimbulkan gangguan kerukunan, kedamaian, dan ketertiban kehidupan beragama Hindu di Bali, dapat diberikan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Hukum Adat di masing-masing Desa Adat.

Ketujuh: masyarakat berkewajiban berperan aktif membantu pelaksanaan Keputusan Bersama ini dalam rangka menjaga kerukunan, kedamaian, dan ketertiban kehidupan beragama Hindu di Bali. Dan SKB ini, tegas Ngurah Sudiana,  mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Rabu (Buda Umanis Prangbakat) 16 Desember 2020. (gs)

Baca Juga  Pengurus Saka Bakti Husada Kabupaten Badung 2020 Dikukuhkan

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BUDAYA

Jajaran Pemkab Tabanan Laksanakan “Bhakti Penganyar” di Pura Giri Salaka Alas Purwo

Published

on

By

Jajaran Pemkab Tabanan Gelar Persembahyangan Bhakti Penganyar di Pura Giri Salaka
BHAKTI PENGANYAR: Jajaran Pemerintah Kabupaten Tabanan melaksanakan persembahyangan Bhakti Penganyar di Pura Giri Salaka, Alas Purwo, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu (4/11). (Foto: ist)

Tabanan, baliilu.com – Jajaran Pemerintah Kabupaten Tabanan melaksanakan persembahyangan Bhakti Penganyar di Pura Giri Salaka, Alas Purwo, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu (4/11). Kegiatan yang bertepatan dengan Hari Suci Pagerwesi ini diikuti oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan I Gede Susila beserta Ny. Santi Susila yang hadir mewakili Bupati Tabanan. Turut hadir Ketua DPRD Kabupaten Tabanan beserta istri dan anggota DPRD, para Asisten Sekda, para Camat, serta para Kepala Perangkat Daerah beserta staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Persembahyangan Bhakti Penganyar berlangsung dengan khidmat sebagai wujud sradha dan bhakti umat ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Rangkaian kegiatan dilaksanakan melalui persembahyangan bersama, yang dilanjutkan dengan penyerahan punia sebagai bentuk ketulusan dan dukungan terhadap keberlangsungan kegiatan keagamaan di Pura Giri Salaka.

Momentum Hari Suci Pagerwesi yang dimaknai sebagai hari untuk memperkuat keteguhan pikiran dan spiritualitas menjadi pengingat bagi umat Hindu agar senantiasa membentengi diri dengan ilmu pengetahuan, nilai-nilai dharma, serta kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan. Melalui momentum suci ini, diharapkan mampu meningkatkan sraddha dan bhakti serta menjaga keseimbangan dalam kehidupan.

Pelaksanaan Bhakti Penganyar juga dimeriahkan dengan persembahan seni dan budaya Bali, yakni Tari Rejang Tridatu, Tari Dadong Rerod, serta tabuhan Sekaa Gong Wanita Kabupaten Tabanan. Persembahan tersebut menambah semarak sekaligus kekhidmatan suasana, serta menjadi wujud nyata pelestarian seni, adat, dan budaya Bali yang senantiasa berjalan selaras dengan kehidupan spiritual masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Tabanan berharap nilai-nilai kebersamaan, persaudaraan, dan sradha bhakti umat semakin kuat. Selain menjadi bentuk penghormatan terhadap tradisi keagamaan, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mempererat rasa persatuan serta menjaga keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam lingkungan sesuai dengan ajaran Tri Hita Karana. (gs/bi)

Baca Juga  Gubernur Koster: Pergub 1/2020 Mampu Dorong Arak Bali Menuju Arah Industri

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

BUDAYA

Bupati Adi Arnawa Upasaksi “Karya Padudusan Agung” di Sigaran Mekar Bhuwana

Published

on

By

Bupati Adi Arnawa Munggah Kwangen di Bagia Pula Kerti Saat Padudusan Agung
MUNGGAH KWANGEN: Bupati Adi Arnawa “munggah kwangen” di Bagia Pula Kerti saat menghadiri sekaligus menjadi upasaksi pada Puncak Piodalan Pedudusan Agung di Pura Desa dan Pura Puseh Desa Adat Sigaran Mekar Bhuwana, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Senin (2/11). (Foto: Hms Badung)

Badung, baliilu.com – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menghadiri sekaligus menjadi upasaksi pada Puncak Piodalan Padudusan Agung serangkaian Karya Ngenteg Linggih, Mamungkah, Mupuk Pedagingan, Pedudusan Agung, Menawa Ratna, Ngusaba Desa dan Ngusaba Nini di Pura Desa dan Pura Puseh Desa Adat Sigaran Mekar Bhuwana, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Senin (2/11).

Karya yang dilaksanakan berdasarkan rangkaian upacara Tawur Balik Sumpah Utama tersebut dipuput oleh Ida Pedanda Gede Griya Cau Belayu, Ida Pedanda Gede Gria Dalem Sibanggede, dan Ida Pedanda Ulun Uma. Sebagai wujud nyata dukungan Pemerintah Kabupaten Badung terhadap pelestarian adat dan budaya Bali, Bupati Adi Arnawa menyerahkan bantuan dana sebesar Rp 3,5 miliar kepada Bendesa Adat Sigaran.

Bupati Adi Arnawa juga melaksanakan persembahyangan bersama krama pengempon serta melakukan prosesi munggah kwangen di Bagia Pula Kerti. Dalam sambramanya, Bupati mengapresiasi karya yadnya ini sebagai wujud nyata sradha dan bhakti masyarakat.

“Pemerintah Kabupaten Badung senantiasa berkomitmen untuk mendukung pelestarian adat, agama, seni, dan budaya Bali. Pelaksanaan karya yadnya seperti ini merupakan wujud nyata sradha dan bhakti masyarakat sekaligus bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga warisan leluhur agar tetap ajeg dan lestari,” ujarnya.

Ia menegaskan, tradisi lokal merupakan fondasi penting pariwisata karena sudah menjadi kewajiban bersama untuk menjaga, merawat, dan mewariskan adat serta budaya Bali kepada generasi penerus. “Jangan sampai perkembangan zaman membuat kita melupakan akar budaya dan tradisi yang menjadi jati diri masyarakat Bali,” tegasnya.

Sementara itu, Manggala Karya Wayan Suja menyampaikan bahwa rangkaian karya telah dimulai sejak 27 Agustus 2026 dan akan berlangsung hingga 16 Desember 2026 mendatang. Tahapan upacara yang dilaksanakan meliputi Atur Piuning, Dharma Wacana, Nyukat Genah, Melaspas, Nyengker Setra, Netegan Nyangling, Mendak Tirta, hingga Yasa Kerti. Disebutkan pula bahwa pengempon pura berjumlah 109 paon, yang mencakup 430 kepala keluarga (KK) atau 2.425 jiwa.

Baca Juga  Ingatkan Terus Prokes Covid-19, Personil Gabungan Polres Klungkung Turun ke Jalan

Turut hadir Anggota DPRD Badung Nyoman Wiradana, Plt. Camat Abiansemal Wayan Bagiarta Gunawan, unsur Tripika, Perbekel Desa Mekar Bhuwana, serta Bendesa Adat Mekar Bhuwana. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

BUDAYA

Pemkot Denpasar Gelar Persembahyangan Bersama Rahina Saraswati di Pura Agung Jagatnatha

Published

on

By

Persembahyangan Rahina Saraswati di Pura Agung Jagatnatha
PERSEMBAHYANGAN SARASWATI: Suasana persembahyangan yang diikuti oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, Pangdam IX Udayana, Mayjen TNI Putra Widiastawa, dan masyarakat Kota Denpasar serangkaian Rahina Saraswati, Saniscara Umanis Wuku Watugunung, di Pura Agung Jagatnatha, Sabtu (31/10). (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Kota Denpasar melaksanakan persembahyangan bersama serangkaian Hari Suci Saraswati di Pura Agung Jagatnatha Kota Denpasar, pada Saniscara Umanis Wuku Watugunung, Sabtu (31/10).

Persembahyangan tersebut merupakan wujud sradha bhakti kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa dalam manifestasinya sebagai Dewi Saraswati, Dewi Ilmu Pengetahuan.

Hadir langsung pada momentum tersebut, Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, bersama pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Tampak hadir pula Pangdam IX/Udayana, Mayjen TNI Putra Widiastawa, dan Anggota DPRD Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Gede Marhaendra Jaya.

Usai persembahyangan, Sekda Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya mengatakan, Hari Suci Saraswati dimaknai sebagai turunnya ilmu pengetahuan yang suci kepada umat manusia. Pada hari ini umat memuja Ida Sang Hyang Widhi Wasa dalam manifestasinya sebagai Dewi Saraswati yang diidentikkan sebagai dewi pengetahuan, kesadaran (widya), dan sastra. Dewi Saraswati diyakini sebagai sakti dari Dewa Brahma, Dewa Pencipta dalam mitologi Hindu.

“Hari Saraswati menjadi hari yang penting bagi siswa sekolah dan penggelut dunia pendidikan, karena ilmu pengetahuan merupakan bekal dalam kehidupan manusia yang dapat menuntun ke arah kemakmuran, kemajuan, perdamaian, dan peningkatan keberadaban,” ujarnya.

Pada Rahina Saraswati, umat Hindu melaksanakan persembahyangan dan persembahan kepada Dewi Saraswati di pura, sekolah, dan rumah masing-masing. Selain itu, umat juga menghaturkan banten Saraswati pada pustaka, lontar, kitab, dan buku-buku.

“Kami menghaturkan terima kasih kepada masyarakat Kota Denpasar termasuk siswa-siswi dan mahasiswa yang sudah hadir pada perayaan Hari Suci Saraswati di Kota Denpasar ini. Perayaan ini telah digelar secara rutin, mudah-mudahan melalui persembahyangan ini semua umat diberikan pengetahuan dan kecerdasan dalam menjalankan swadharma masing-masing,” ujar Sekda Eddy Mulya.

Baca Juga  Ingatkan Terus Prokes Covid-19, Personil Gabungan Polres Klungkung Turun ke Jalan

Sementara itu, Kabag Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Denpasar, Putu Agus Jayadi mengatakan, rangkaian persembahyangan Hari Suci Saraswati di Kota Denpasar dipusatkan di Pura Agung Jagatnatha. Adapun rangkaian persembahyangan dilaksanakan dari pagi hingga malam hari.

“Persembahyangan Rahina Saraswati hari ini akan dilaksanakan dari pagi sampai dengan malam hari. Untuk pemedek yang akan tangkil, dapat melaksanakan dengan tertib dan khusyuk,” katanya. (eka/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca