Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Kota Denpasar mendorong sektor pariwisata destinasi dan Hotel, Restoran, Cafe/Katering (Horeka) untuk menerapkan ekonomi sirkular yang menggabungkan sektor bisnis pariwisata dengan pengolahan sampah/limbah berkelanjutan.

Hal tersebut diungkapkan Sekda Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya mewakili Walikota Denpasar saat membuka Gathering Destinasi Pariwisata Kota Denpasar di Grand Mercure Sanur, Selasa (28/4). Kegiatan tersebut merupakan momentum penyamaan persepsi dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan sesuai konsep Waste to Worth dengan sistem ekonomi sirkular yang mengedepankan 5R (Rethink, Reduce, Reuse, Recycle, dan Recovery).

Kadis Pariwisata Kota Denpasar, Ni Luh Putu Ryastiti dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa pelaksanaan Gathering Destinasi Pariwisata Kota Denpasar Tahun 2026 ini diikuti oleh 80 peserta yang terdiri atas 40 Daerah Tujuan Wisata (DTW) dan 40 perwakilan pemilik usaha Horeka.

Dikatakannya, berbagai narasumber turut dihadirkan. Yakni Inspektur Daerah Kota Denpasar, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar, Perwakilan Eling Ring Pertiwi, Anak Agung Ngurah Srijaya Widiada, Perwakilan Blockchain, I Komang. T. Ananda. D. Priantara, dan Management PT. Bali Ocean Magic -Waterboom Bali, Syifa Muntaha.

“Mari kita samakan persepsi mewujudkan pariwisata berkelanjutan di Kota Denpasar dengan konsep Waste to Worth,” ujarnya.

Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, menegaskan bahwa sebagai kota pariwisata berbasis budaya, Denpasar tidak hanya dituntut menghadirkan pengalaman wisata yang berkualitas, tetapi juga memastikan pengelolaan destinasi dilakukan secara berkelanjutan.

“Kami tidak bisa lagi memandang sampah sebagai persoalan biasa. Ini adalah isu strategis yang berpengaruh langsung terhadap keberlanjutan pariwisata dan kualitas hidup masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, pendekatan ekonomi sirkular sejalan dengan waste to worth. Dimana, konsep ini menjadi langkah strategis dalam mengubah paradigma pengelolaan sampah. Konsep ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah Kota Denpasar yang mendorong pengelolaan sampah berbasis sumber, mulai dari pemilahan, pengurangan, hingga pengolahan yang dilakukan sejak dari hotel, restoran, kafe, hingga destinasi wisata.

“Kami mendorong pelaku pariwisata baik destinasi dan Horeka agar mulai menerapkan sistem ekonomi sirkular. Dimana, pendekatan ini mendorong kita untuk melihat sampah sebagai potensi dengan konsep 5R, dimana sampah bukan sekadar residu yang harus dibuang,” tambahnya.

Eddy Mulya menekankan bahwa sektor Horeka memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam mendukung upaya tersebut. Langkah sederhana seperti pemilahan sampah organik dan anorganik, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, pengolahan sisa makanan menjadi kompos, serta pemanfaatan kembali material yang masih bernilai dinilai mampu memberikan dampak besar jika dilakukan secara konsisten dan kolaboratif.

“Jika setiap pelaku usaha, termasuk usaha pariwisata konsisten melakukan langkah kecil ini, dampaknya akan sangat besar bagi kebersihan kota kita,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sekda Eddy Mulya mendorong terbentuknya ekosistem kolaboratif antara pelaku pariwisata, pelaku usaha Horeka, komunitas, pengelola sampah, serta pemerintah. Melalui kolaborasi ini, diharapkan rantai pengelolaan sampah berbasis sumber dapat berjalan secara terintegrasi, sehingga sampah tidak lagi berakhir di tempat pembuangan akhir, melainkan diolah menjadi produk bernilai seperti kompos, material daur ulang, hingga produk kreatif yang memiliki nilai ekonomi.

“Kolaborasi adalah kunci. Tanpa sinergi, upaya ini tidak akan berjalan optimal,” tegasnya.

Pihaknya juga menyampaikan bahwa kegiatan gathering yang dilaksanakan menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama, berbagi praktik baik, serta membangun sinergi dalam mewujudkan pariwisata Denpasar yang bersih, hijau, dan berkelanjutan. Ia berharap forum ini mampu melahirkan langkah nyata yang dapat diimplementasikan di masing-masing destinasi dan usaha Horeka, sekaligus mendorong pengelolaan sampah berbasis sumber menjadi budaya baru dalam pengelolaan pariwisata di Kota Denpasar.

“Kami berharap ini tidak berhenti pada diskusi, tetapi benar-benar diwujudkan dalam aksi nyata di lapangan,” pungkasnya. (eka/bi)

Karangasem, baliilu.com – Ketua Forum PUSPA (Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak) Provinsi Bali, Ny. Seniasih Giri Prasta, didampingi Kepala Dinas Sosial dan P3A Provinsi Bali, A.A. Sagung Mas Dwipayani, Ketua Forum PUSPA Kabupaten Karangasem, Ny. Anggreni Pandu Prapanca Lagosa, beserta jajaran, menyerahkan bantuan berupa paket sembako, beras, susu, popok, dan kasur kepada Komang Dwi Arkana Putra (1,6 tahun).

Anak kelima dari I Ketut Sudarta dan Ni Nengah Leonawati ini masuk dalam kategori berisiko stunting, dengan berat badan 8 kg. Ia tinggal di Br. Dinas Yeh Poh, Desa Manggis, Selasa (28/4).

Hidup dengan mata pencaharian sebagai juru ngadas (memelihara sapi milik orang lain) serta membuat sarana upakara, pasangan suami istri ini hidup dalam keterbatasan.

Pada kesempatan tersebut, Ny. Seniasih Giri Prasta selaku Ketua PUSPA Bali melihat secara langsung kondisi tempat tinggal pasangan Sudarta dan Leonawati yang berdampingan dengan mertua dan ipar.

Pada salah satu bangunan, terdapat kamar berukuran 4 x 4 meter dengan dapur yang cukup sempit.

Melihat kondisi ini, Ny. Seniasih secara lugas menyarankan agar mereka membersihkan dapur yang dipenuhi arang.

“Tolong ya, Ibu dan Bapak, dapurnya dibersihkan. Tidak baik untuk anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan, apalagi Arkana (bayi) diduga memiliki risiko stunting. Jangan sampai kondisi dapur yang kotor menyebabkan anak kehilangan nafsu makan sehingga berujung stunting,” ucapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial dan P3A Provinsi Bali, A.A. Sagung Mas Dwipayani, bahwa dapur yang kotor serta kamar yang sempit dengan kondisi pengap dapat mengganggu masa pertumbuhan anak. Untuk itu, keluarga ini juga direncanakan akan menerima bantuan bedah rumah yang dianggarkan pada tahun 2027 mendatang.

Selanjutnya, pada kesempatan yang sama, bantuan paket susu, popok, dan beras juga diserahkan kepada Nengah Derada dan Ni Kadek Sintia Deviyani, orang tua dari Nengah Arya Wiguna (1 tahun).

Bayi Arya Wiguna juga masuk dalam kategori balita berisiko stunting, dengan berat badan 8,5 kg di usia 1 tahun. Balita yang lahir prematur (usia kandungan 7 bulan) ini tidak mengonsumsi ASI sejak lahir dan diketahui memiliki gangguan sensorik pada penglihatan (agak lambat).

Untuk itu, Ketua PUSPA Provinsi Bali dan Kepala Dinas Sosial dan P3A Provinsi Bali menitipkan pesan agar kedua orang tua Arkana secara rutin mengawal pertumbuhan dan perkembangan kesehatannya melalui posyandu.

“Jangan sampai terlambat, apalagi lupa untuk datang ke posyandu. Di sana bisa dilihat pertumbuhan dan perkembangan bayi, mulai dari tinggi, berat, hingga gizinya. Pemberian vitamin juga akan dipantau, jadi jangan sampai terlewat,” ungkap Kadis Sosial dr. Sagung Mas Dwipayani.

Dengan pemantauan langsung ke lapangan yang disesuaikan dengan laporan petugas terkait, penyerahan bantuan di Br. Dinas Yeh Poh, Desa Manggis, diharapkan menjadi bagian penting dalam memastikan masyarakat Bali, khususnya yang membutuhkan, dapat merasakan perhatian dan pendampingan secara nyata. (gs/bi)

Karangasem, baliilu.com – Ny. Seniasih Giri Prasta selaku Ketua Forum PUSPA (Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak) Provinsi Bali turun ke Kabupaten Karangasem dalam kegiatan sosialisasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Dalam kegiatan yang berlangsung di Wantilan Sabha Kerti, Kantor Bupati Karangasem, Selasa (28/4), Seniasih Giri Prasta menekankan pentingnya upaya pencegahan pernikahan usia dini yang dinilai menjadi salah satu faktor pemicu munculnya tindak kekerasan terhadap anak.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pernikahan pasangan yang belum cukup umur rentan menimbulkan tindak kekerasan dalam keluarga karena kondisi mental pasangan suami istri masih labil. “Mereka masih labil karena masa remaja tiba-tiba harus berakhir. Sementara teman-teman seangkatan masih kuliah atau lajang, mereka sudah harus mengurus anak dan keluarga. Belum lagi jika kepala keluarga tidak memiliki penghasilan tetap,” ujarnya.

Dalam situasi demikian, menurutnya, sangat mungkin terjadi tindak kekerasan terhadap anak. “Kita tidak bisa menutup mata terhadap hal ini. Saya sudah turun ke sejumlah kabupaten dan faktanya memang demikian. Oleh sebab itu, gugus tugas KLA di wilayah Karangasem saya minta lebih mengintensifkan sosialisasi untuk mencegah pernikahan usia dini,” pintanya.

Dalam kesempatan tersebut, istri Wakil Gubernur Bali ini juga menyinggung posisi Karangasem yang mengantongi nilai terendah dalam evaluasi mandiri KLA Provinsi Bali. Seniasih Giri Prasta meminta jajaran terkait di Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk tidak berkecil hati dengan hasil tersebut.

“Jangan minder dan hanya mengejar peringkat. Saya mengetahui bahwa Pemerintah Kabupaten Karangasem telah menunjukkan keseriusan dengan mengalokasikan anggaran yang cukup dalam upaya meningkatkan penilaian KLA,” imbuhnya.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa upaya tersebut membutuhkan dukungan dari berbagai komponen. “Tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah semata, tetapi juga melibatkan keluarga dan unsur lainnya. Kewajiban gugus tugas KLA adalah melakukan koordinasi dan gotong-royong,” ungkapnya.

Menutup arahannya, perempuan yang juga menjabat sebagai Ketua BKOW Provinsi Bali ini memuji kiprah Forum PUSPA Karangasem karena telah banyak membantu masyarakat dengan menggandeng dunia usaha.

Ketua Forum PUSPA Karangasem, Ny. Anggreni Pandu Lagosa, menyampaikan terima kasih atas kehadiran Ny. Seniasih Giri Prasta dalam sosialisasi KLA di wilayahnya.

“Ini merupakan kehormatan dan kebanggaan, sekaligus menjadi suntikan semangat bagi kami, khususnya Forum PUSPA di Karangasem,” ucapnya.

Anggreni berpendapat bahwa penilaian KLA bukan sekadar pemenuhan target administrasi. Menurutnya, yang lebih penting adalah tanggung jawab dalam pemenuhan hak anak serta perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Senada dengan Seniasih Giri Prasta, ia menegaskan bahwa pemerintah sangat membutuhkan dukungan dari berbagai komponen dalam upaya mewujudkan KLA. “Di sinilah PUSPA mengambil peran, yaitu mensinergikan seluruh komponen agar berpartisipasi aktif,” ujarnya.

Menurut Anggreni, sejauh ini Forum PUSPA Karangasem telah bergerak memberikan bantuan bagi warga yang membutuhkan.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Provinsi Bali, A.A. Sagung Mas Dwipayani, dalam paparannya mengingatkan bahwa penilaian KLA bukan semata bertujuan mengejar peringkat.

“Yang paling penting adalah bagaimana konsep KLA ini diterapkan dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh anak-anak di Karangasem,” ucapnya.

Kegiatan ini juga diisi dengan penyampaian materi oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem, Ni Made Laba Dwikarini. Dalam paparannya, ia mengungkapkan berbagai program inovasi pengembangan KLA di Karangasem.

Sosialisasi ditutup dengan penandatanganan deklarasi “Karangasem Menuju Kabupaten Layak Anak”. (gs/bi)