Denpasar, baliilu.com – Mengulang kesuksesan QRIS di Bali, Bank Indonesia kembali memilih Bali untuk menyosialisasikan sistem layanan perbankan khususnya digitalisasi pembayaran, dengan meluncurkan BI-Fast yang merupakan sistem pembayaran ritel yang cepat, mudah, murah, aman dan handal (Cemumuah).
‘’BI-Fast merupakan satu terobosan infrastruktur sistem pembayaran transaksi ritel nasional yang Cemumuah dalam mengakomodir transfer dana secara real time 24 jam 7 hari melalui berbagai kanal dan instrumen untuk mendukung pengembangan ekonomi keuangan digital,’’ terang Asisten Gubernur/Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Fillianingsih Hendarta saat sebagai keynote speaker kick off sosialisasi BI-Fast ke masyarakat, dan Bali menjadi lokasi pertama. Sosialisasi dengan moto “Akselerasi Ekosistem Ekonomi Keuangan Digital Indonesia melalui BI-Fast” tersebut digelar di Gedung Darma Negara Alaya (DNA) Lumintang Denpasar, Selasa (9/8/2022).
Asisten Gubernur/Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Fillianingsih Hendarta. (Foto: gs)
Pada sosialisasi BI-Fast pertama di Indonesia ini hadir Kepala KPw BI Provinsi Bali Trisno Nugroho, Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Fitria Irmi Triswati, Deputi Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Butet Linda HP, Direktur Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Dwi Sulasmanto dan dua dari industri perbankan yakni Dirut BPD Bali Nyoman Sudharma dan Direktur Teknologi Informasi dan Operasional BPD NTT Hilarius Minggu.
Lebih lanjut Fillianingsih menjelaskan, BI-Fast dengan layanan yang Cemumuah yakni cepat dimana transaksi real time di nasabah dan perbankan, mudah dengan pengguna proxy address sebagai pengganti nomor rekening, murah dengan biaya yang relatif murah dan terjangkau dimana jika dengan aplikasi sebelumnya, biaya transfer Rp 6.500, dengan BI-Fast biayanya hanya Rp 2.500. Aman dilengkapi fitur sistem fraud detection dan AML/CFT dan handal dimana layanan tersedia setiap saat di berbagai instrumen dan kanal pembayaran.
Dikatakan, sejak BI-Fast diluncurkan transaksi kredit transfer BI-Fast terus meningkat dari awal implementasi baik secara volume maupun nominal. Dari 1 Januari sampai 31 Juli 2022 total volume dan nominal transaksi kredit transfer masing-masing mencapai 180,9 juta transaksi dengan nilai Rp 622,1 triliun.
Sosialisasi BI-Fast dengan beberapa narasumber. (Foto: gs)
‘’Transfer digital via BI-Fast diperkirakan akan terus meningkat seiring tren pertumbuhan BI-Fast yang terus meningkat dan perluasan kanal pembayaran masing-masing peserta dan on boarding batch-batch selanjutnya,’’ ujar Fillianingsih seraya mengatakan BI-Fast saat ini dengan jumlah peserta 51 bank dan 1 LSB.
Fillianingsih mengatakan BI-Fast akan memberikan manfaat baik bagi industri perbankan dan industri lainnya termasuk UMKM serta bagi masyarakat melalaui penyediaan berbagai fitur dan transaksi pembayaran real time yang terjangkau. Yang pada akhirnya dapat memperluas ekosistem digital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan.
BI-Fast melayani transaksi transfer kredit (baik individual, bulk credit, request for payment) dan transfer debit (direct debit). Ditujukan untuk menyediakan layanan yang lebih lengkap dan real time 24 jam 7 hari melalui berbagai kanal dan instrumen maupun teller dengan batas nominal transaksi hingga Rp 250 juta dengan biaya transaksi maksimal ke nasabah Rp 2.500.
Jika pada fase I melakukan pengembangan dan implementasi direct debit, bulk credit dan RFP sedangkan pada fase II tahun 2023 BI-Fast melalukan perluasan layanan antara lain UE dan Cross Border antar-negara.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho. (Foto: gs)
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho menyatakan, BI-Fast diluncurkan untuk kebangkitan ekonomi Indonesia khususnya ekonomi Bali. “BI Fast beroperasi 24 jam 7 hari seminggu. BI-Fast tak ada tidurnya,” ucapnya.
Dengan biaya yang sangat rendah ini, Trisno menilai ini menjadi angin segar bagi pelaku UMKM di Bali yang selama ini melakukan transfer antarbank.
Dia memaparkan, kuartal I 2022, ekonomi Bali telah tumbuh 3,04 persen meningkat dari sebelumnya hanya 1,46. Walau begitu, Bali masih tetap berada di papan bawah yakni menempati peringkat 31 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia.
Pertumbuhan ini, menurutnya, sudah cukup baik dari sebelumnya sempat mengalami kontraksi. Walau begitu, ke depan, Trisno Nugroho optimis pertumbuhan ekonomi Bali akan makin menggeliat. Hal ini terlihat dari pertumbuhan sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung ekonomi Bali. Setiap hari jumlah wisman yang datang ke Bali sudah mencapai 9.000 orang bahkan sempat mencapai angka 10.000. Selain itu, wisnus juga menggeliat di angka 10.000 lebih,” katanya.
Para narasumber melakukan sesi foto bersama. (Foto: Ist)
Pejabat yang suka berpantun ini mengimbuhkan, QRIS di Bali sudah mencapai 485 ribu merchant sedangkan user di Bali 250 ribu atau sudah mencapai 75 persen. ‘’Dengan pertumbuhan ekonomi Bali 3,04 persen pada kloter kedua akan tumbuh lebih cepat lagi, dengan QRIS dan BI-Fast maka Bali akan pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat seperti tema HUT ke-77 RI,’’ ujar Trisno Nugroho. (gs/bi)
Infografis penjualan eceran di Provinsi Bali. (Foto: Hms BI)
Denpasar, baliilu.com – Optimisme penjualan eceran di Provinsi Bali pada bulan Maret 2026 masih terus bertumbuh secara tahunan. Hal ini tercermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) Bali sebesar 123,8 atau secara tahunan tumbuh 5,1% (yoy), dan masih berada di level optimis (>100). IPR Bali secara bulanan turut meningkat sebesar 0,5% (mtm) seiring dengan adanya Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Nyepi dan Idulfitri. Rangkaian HBKN mendorong masyarakat untuk meningkatkan konsumsi barang-barang ritel seperti bahan bakar kendaraan bermotor (BBM), pakaian, serta makanan dan minuman.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja melalui keterangan tertulis mengatakan bahwa Survei Penjualan Eceran (SPE) Bali merupakan survei bulanan terhadap 100 penjual eceran/pengecer di Kota Denpasar dan sekitarnya yang bertujuan untuk memperoleh informasi dini mengenai arah pergerakan pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi.
Berdasarkan komponen pembentuknya, 6 (enam) sub-sektor pembentuk IPR dengan pertumbuhan bulanan tertinggi ada pada kategori Barang Lainnya (farmasi, kosmetik, elpiji rumah tangga, dan barang kimia untuk rumah tangga) dengan peningkatan sebesar 2,4% (mtm); Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dengan peningkatan sebesar 1,5% (mtm); Peralatan Informasi dan Komunikasi dengan peningkatan sebesar 1,5% (mtm); Sandang dengan peningkatan sebesar 1,2% (mtm); Barang Budaya dan Rekreasi (mainan anakanak, kertas, karton, alat tulis, alat olahraga, dan alat musik) dengan peningkatan sebesar 1,2% (mtm); serta Makanan, Minuman dan Tembakau dengan peningkatan sebesar 0,8% (mtm).
Tingkat konsumsi yang tumbuh terkendali tercermin dari inflasi tahunan pada bulan Maret 2026 sebesar 2,81% (yoy). Tingkat inflasi tersebut masih berada dalam rentang sasaran inflasi Indonesia sebesar 2,5±1%, dengan target kisaran inflasi berada di antara 1,5% hingga 3,5%.
Data Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) berkaitan dengan perkembangan kredit tahunan pada Lapangan Usaha (LU) Perdagangan pada hingga Februari 2026 turut menunjukkan peningkatan sebesar 1,46% (yoy). Berlanjutnya prospek positif penjualan ritel di Bali terlihat dari Indeks Ekspektasi Penjualan (IEP). IEP menggambarkan keyakinan pelaku usaha terhadap kinerja penjualan dalam jangka pendek hingga menengah.
Para responden memperkirakan penjualan dalam 3 bulan yang tercermin dari IEP Mei 2026 sebesar 174, lebih tinggi dari IEP April 2026 sebesar 170. Di sisi lain, prakiraan penjualan dalam 6 bulan ke depan, tepatnya pada Agustus 2026 sebesar 194, lebih tinggi dibandingkan IEP Juli 2026 sebesar 184. Kedua IEP berada di zona optimis (IEP > 100).
Demi menjaga stabilitas ekonomi domestik, Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga kebijakan di bulan Maret 2026. Lebih lanjut, Pemerintah melanjutkan kebijakan subsidi BBM untuk mendukung pertumbuhan perekonomian. Sedangkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Bali terus mengimplementasikan operasi pasar murah bagi komoditas strategis. “Bank Indonesia Provinsi Bali bersama TPID baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota terus berupaya untuk menjaga kestabilan harga, melindungi daya beli masyarakat, dan memastikan agar perekonomian Bali tetap tumbuh berkelanjutan,“ ujar Erwin. (gs/bi)
Infografis optimisme konsumen di Bali. (Foto: Hms BI Bali)
Denpasar, baliilu.com – Optimisme konsumen terhadap perekonomian di Bali masih terus berlanjut yang tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Maret 2026 sebesar 127,3 (nilai indeks > 100), meskipun mengalami perlambatan atau turun sebesar 2,6% (mtm). Penurunan tersebut melandai dibandingkan dengan IKK Februari 2026 yang turun sebesar 3,6% (mtm).
Lebih lanjut, IKK Provinsi Bali masih lebih tinggi dari IKK Nasional dengan IKK sebesar 122,9. Keyakinan konsumen mayoritas didorong oleh kelompok pendapatan Rp 3-4 juta (138,6), Rp 5-6 juta (136,8), dan kelompok pendapatan Rp 2-3 juta (130,5). Optimisme IKK turut tercermin dari responden kategori pekerja di sektor formal (127,2) dan informal (127,3).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja melalui siaran pers menyatakan bahwa Survei Konsumen adalah survei yang dilaksanakan setiap bulan oleh Bank Indonesia untuk mengukur tingkat kepercayaan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini serta harapan konsumen mengenai perkembangan perekonomian di masa mendatang. Perlambatan komponen IKK tertahan oleh Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) dari sebelumnya 140,2 menjadi 124,7. Faktor penahan pertumbuhan IEK berasal dari penurunan seluruh komponen pembentuk IKE, antara lain indeks prakiraan penghasilan 6 bulan mendatang dibandingkan saat ini yang menurun sebesar 15,5% (mtm) atau sebesar 123,0, indeks prakiraan ketersediaan lapangan kerja 6 bulan mendatang yang menurun sebesar 9,6% (mtm) atau sebesar 122,0, serta indeks prakiraan kegiatan usaha 6 bulan mendatang dibandingkan saat ini sebesar 7,9% (mtm) atau sebesar 129,0.
Responden menyatakan adanya kecenderungan penurunan perjalanan wisatawan ke Bali seiring dengan konflik perang di Timur Tengah yang meningkatkan risiko kenaikan harga avtur dan keterbatasan maskapai. Adanya sejumlah pembatalan perjalanan wisatawan ke Bali ini memberikan efek domino bagi keberlangsungan kondisi usaha di Bali sebagai wilayah yang bergantung dari sektor pariwisata.
Meskipun demikian, Erwin Soeriadimadja menegaskan momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri turut mendorong IKK Maret 2026 tumbuh lebih baik jika dibandingkan IKK Februari 2026. Optimisme tersebut sejalan dengan data Angkasapura pada bulan Maret 2026 yang menunjukkan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan sebesar 9,6% (mtm) atau total jumlah kunjungan sebanyak 892 ribu orang. Adapun peningkatan wisatawan didorong oleh peningkatan kunjungan wisatawan nusantara sebesar 26,3% (mtm), lebih tinggi dibandingkan peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 0,8% (mtm). Peningkatan kunjungan wisatawan yang selaras dengan peningkatan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) mampu menahan penurunan IKK lebih lanjut, dari IKE 121,0 menjadi 129,8 (naik 7,3%; mtm).
Erwin lanjut mengungkapkan bahwa faktor pendorong pertumbuhan IKE berasal dari peningkatan tiga komponen yaitu indeks konsumsi barang-barang kebutuhan tahan lama saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu sebesar 15,0% (mtm), indeks penghasilan saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu sebesar 5,5% (mtm), serta indeks ketersediaan lapangan kerja saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu sebesar 3,0% (mtm).
Bank Indonesia Provinsi Bali bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali terus berupaya untuk menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi. TPID terus memastikan ketersediaan pasokan pangan melalui penyelenggaraan operasi pasar murah, pengawasan harga pada komoditas pangan utama, serta koordinasi rutin untuk memastikan jalur distribusi pangan tetap terjaga.
Demi mendukung pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia pada 16-17 Maret 2026 masih mempertahankan BI-Rate sebesar 4,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 3,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 5,50%. Lebih lanjut, untuk menjaga konsumsi masyarakat di tengah instabilitas geopolitik, pada tanggal 1 April 2026 Pemerintah tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Stimulus tersebut diharapkan mampu mendukung terwujudnya stabilitas harga (pro stability) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (pro growth). (gs/bi)
Denpasar, baliilu.com – Perkembangan inflasi Provinsi Bali berdasarkan rilis BPS Provinsi Bali tanggal 1 April 2026 mencatatkan bahwa secara bulanan Provinsi Bali pada Maret 2026 mengalami inflasi sebesar 0,50% (mtm), lebih rendah dibandingkan bulan Februari sebesar 0,70% (mtm).
Beberapa catatan peristiwa seperti perayaan HBKN Nyepi dan Idulfitri, kenaikan harga cabai, serta kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi mendorong dinamika pergerakan inflasi secara bulanan. Sementara itu, inflasi Provinsi Bali secara tahunan menurun dari 3,89% (yoy) pada Februari 2026 menjadi 2,81% (yoy). Secara spasial, seluruh Kabupaten/Kota IHK di Bali mengalami inflasi bulanan pada Maret 2026.
Singaraja mengalami inflasi bulanan tertinggi sebesar 0,90% (mtm) atau inflasi tahunan sebesar 3,40 % (yoy), diikuti Kabupaten Tabanan dengan inflasi bulanan sebesar 0,63% (yoy) atau inflasi tahunan sebesar 2,67% (yoy), selanjutnya Kabupaten Badung mengalami inflasi bulanan sebesar 0,50% (mtm) atau inflasi tahunan sebesar 2,09% (yoy). Lebih lanjut Kota Denpasar mengalami inflasi bulanan sebesar 0,42% (mtm) atau inflasi tahunan sebesar 3,02% (yoy).
Berdasarkan komoditas, secara bulanan inflasi pada Maret 2026 bersumber dari kenaikan harga cabai rawit, bensin, tarif air minum PAM, canang sari, dan cabai merah. Sementara itu, inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga tarif angkutan udara, emas, bawang putih, beras dan kangkung.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja mengapresiasi berbagai langkah strategis TPID se-Bali, salah satunya melalui penguatan koordinasi bersama dalam High Level Meeting (HLM) menjelang HBKN Idulfitri dan Nyepi sehingga capaian inflasi Provinsi Bali dapat terjaga pada rentang sasaran.
“Ke depan, beberapa risiko yang perlu diperhatikan antara lain ketidakpastian cuaca pada peralihan musim hujan ke kemarau yang disertai potensi El Nino, potensi kenaikan harga minyak dan komoditas dunia di tengah ketidakpastian global, serta peningkatan permintaan HBKN Galungan Kuningan,” ujarnya.
Untuk memperkuat pengendalian inflasi ke depan, Bank Indonesia Provinsi Bali terus bersinergi dan berinovasi bersama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali, yang difokuskan pada tiga pilar utama, yaitu menjaga stabilitas pasokan, meningkatkan efisiensi distribusi, serta memperkuat aspek regulasi. Strategi tersebut diimplementasikan utamanya melalui intensifikasi operasi pasar dengan kaidah 3T (tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat sasaran), penguatan kerja sama antar daerah baik intra-Bali maupun luar Bali, dan perluasan ekosistem ketahanan pangan hulu-hilir yang inklusif dengan melibatkan BUMDes, Perumda pangan, dan koperasi, yang diperkuat melalui regulasi pemanfaatan produk pangan lokal oleh pelaku usaha di daerah. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, inflasi tahun 2026 diprakirakan terjaga dalam sasaran 2,5%±1%. (gs/bi)