Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Studi Tiru ke Dishub DKI Jakarta, Sistem Transportasi Terintegrasi dan Disinsentif Dorong Masyarakat Gunakan Angkutan Umum

BALIILU Tayang

:

dishub jakrta
Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Perhubungan DKI Jakarta Anton R Parura didampingi Kepala Bidang Angkutan Jalan Dishub DKI Jakarta Yayat Sudrajat saat menyampaikan materi sistem transportasi terintegrasi di DKI Jakarta di depan awak media DPRD Bali, Rabu, 9 November 2022 di ruang pertemuan Kantor Dishub DKI Jakarta. (Foto: gs)

Jakarta, baliilu.com – Forum Wartawan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Forward) Provinsi Bali bersama Sekretariat DPRD Bali, pada 8-11 November 2022 melaksanakan studi tiru ke Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta dan ke Sekretariat DPRD DKI Jakarta.

Kunjungan hari pertama ke Dishub Pemprov DKI Jakarta rombongan Forward dan Setwan DPRD Bali yang dipimpin Kepala Bidang Persidangan Anak Agung Wikrama didampingi Kasubag Protokol dan Kehumasan Setwan DPRD Bali Kadek Putra diterima Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Perhubungan DKI Jakarta Anton R Parura dan Kepala Bidang Angkutan Jalan Dishub DKI Jakarta Yayat Sudrajat di ruang pertemuan Kantor Dishub DKI Jakarta Jalan Taman Jatibaru No. 1 Jakarta Pusat, pada Rabu, 9 November 2022.

Agung Wikrama pada kesempatan itu menyampaikan terima kasih kepada Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang sudah menerima rombongan Setwan dan Forward Bali. Agung menyampaikan kunjungan ke Dishub DKI dalam rangka studi turi tentang sistem transportasi publik terintegrasi dan terkoneksi dalam satu tata kelola yang kiranya bisa diterapkan dan mengedukasi pemerintah Bali.

“Pilihan kami ke sini dilatarbelakangi saat Sustainable Transportation Forum 2022 yang digelar di Nusa Dua dimana DKI Jakarta sebagai ibukota negara dinilai sebagai daerah dengan sistem transportasi terintegrasi paling maju tahun 2022 di Indonesia. Tentu banyak hal yang bisa kami gali di sini bagaimana tantangan dan implementasinya terutama keterlibatan masyarakat dalam menyukseskan sistem ini,‘‘ ucap Agung Wikrama.

anton
Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Perhubungan DKI Jakarta Anton R Parura. (Foto: gs)

Pada kesempatan itu, Anton R Parura menjelaskan memang Jakarta saat ini sedang dalam proses mengintegrasikan semua angkutan umum baik itu dari sisi fisik maupun sistem pembayaran. Sebelumnya, ia menyebut konsep yang dianut oleh DKI Jakarta adalah car oriented development yangefeknya menimbulkan konsekuensi kemacetan.

Baca Juga  Studi Tiru, DWP Kabupaten Pulang Pisau Kalteng Kunjungi DWP Badung

“Karena kita hanya memfasilitasi pengguna kendaraan pribadi, terlalu sering membangun dan memperluas jalan, menyiapkan parkir dan lain-lain. Sehingga orang termotivasi untuk membeli kendaraan pribadi. Akibatnya pertumbuhan kendaraan pribadi sangat tinggi di daerah Jakarta. Dari data sebanyak 350 kendaraan pribadi lahir baru di Jakarta setiap hari,’’ ujar Anton.

Artinya, Anton menegaskan, kalau tidak dilakukan, volume lalu lintas akan meningkat pesat sementara kapasitas ruas jalan tetap sama sehingga mengakibatkan volume per kapasitas mendekati 1 dan pasti akan terjadi kemacetan.

Kemacetan juga ditimbulkan karena selama ini hanya membangun secara horizontal padahal kota besar seperti Jakarta seharusnya membangun secara vertikal. Tidak lagi membangun perumahan tetapi apartemen sehingga mobilitas warga tidak jauh. Jika membangun perumahan secara horizontal pasti akan ada di pinggiran kota dan fenomena yang terjadi adalah pada saat pagi hari orang di pinggir kota rame-rame masuk pusat kota karena pusat kota adalah pusat aktivitas begitu sebaliknya sore hari.

bali
Para awak media dengan serius mendengarkan pemaparan narasumber dari Dishub DKI Jakarta dan aktif berdiskusi. (Foto: gs)

‘’Inilah yang kami ubah konsepnya bagaimana dari car oriented development menjadi transit oriented development. Dimana kami mengubah dengan paradigma yaitu bagaimana memfasilitasi pejalan kaki dan pesepeda, membangun angkutan umum, kendaraan ramah lingkungan, dan kendaraan pribadi dengan disinsentif,’’ ujarnya.

Penanganan angkutan umum misalnya, DKI Jakarta memiliki mikrotrans dengan jumlah armada 2.166 unit, 75 trayek dengan penumpang 234 ribu per hari, BRT & non-BRT memiliki 2.202 unit, 116 trayek dengan penumpang 1.006.579 per hari, MRT dengan panjang  lintasan 16 km (13 stasiun) dengan jumlah armada 16 trainset  dengan penumpang 123.491 per hari, LRT panjang lintasan 5,8 km (6 stasiun) armada 8 trainset penumpang 4.462 per hari dan angkutan perairan dengan rute 11 titik pelabuhan sebanyak 30 kapal. Ada juga kendaraan ramah lingkungan, dimana target tahun ini ada 100 bus listrik.

Baca Juga  TP PKK Badung Terima Kunjungan Studi Tiru TP PKK Tana Toraja
jakarta
Beberapa ruas jalan di Jakarta tampak dari Gedung Dishub DKI Jakarta. (Foto: gs)

Anton menyebut, DKI Jakarta juga memfasilitasi pengguna kendaraan pribadi karena ada disinsentif. Bagi pengguna kendaraan pribadi ke depan akan kena charge yang lebih mahal, seperti parkir di kawasan zone parkir. Pengguna yang memasuki kawasan sibuk akan kena elektronik road pricing. ‘’Semakin macet maka elektronik road pricing itu bisa semakin mahal. Sehingga hal ini akan mendorong orang untuk menggunakan angkutan umum. Kita tidak melarang orang untuk membeli kendaraan pribadi tetapi membatasi orang menggunakan kendaraan pribadinya,‘‘ terang Anton seraya mengatakan saat ini pihaknya melakukan integrasi di antara angkutan umum baik kereta, angkot, BRT, MRT dan lain lain. Jadi perpindahan penumpang difasilitasi oleh integrasi fisik. Juga terintegrasi dari sisi data atau informasi.

Jadi, Anton meyakinkan, bahwa kita ada dimanapun di DKI Jakarta akan ada angkutan umum. ’’Mungkin cuma jalan kaki 300 meter pasti akan ketemu bus stop, dan bus stop itu akan menghubungkan untuk semua moda yang ada, baik mikrotrans, BRT, MRT dan LRT,‘‘ ujarnya.

Untuk memberikan kepastian layanan angkutan umum kepada masyarakat sehingga masyarakat terdorong untuk menggunakan angkutan umum, DKI Jakarta menerapkan sistem Jak Lingko dimana pemerintah yang bayar rupiah per kilometer. Berapa pun jumlah penumpang angkot (mikrotrans) akan tetap jalan. Jadi hanya dengan satu kata Jak Lingko, moda trasportasi terintegrasi secara fisik dan sekaligus juga terintegrasi secara sistem pembayaran digital. Sekarang dengan sistem paket tarif Jak Lingko, kalau berpindah dari mikrotrans ke 3 moda bayarnya cukup dengan maksimal Rp 10.000.

dishub jakarta
Kepala Bidang Persidangan Anak Agung Wikrama didampingi Kasubag Protokol dan Kehumasan DPRD Bali Kadek Putra menerima cinderamata dari Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Perhubungan DKI Jakarta Anton R Parura (kanan). (Foto: gs)

Dalam pengelolaan Jakarta, Pemprov mendorong kota kolaborasi. Diawali melalui fase City 1.0 dimana Pemprov sebagai administrator dan masyarakat sebagai warga, City 2.0 Pemprov sebagai pemberi pelayanan, masyarakat sebagai penerima pelayanan, City 3.0 Pemprov sebagai fasilitator masyarakat sebagai participant dan City 4.0 Pemprov sebagai kolaborator dan masyarakat sebagai mitra/rekan.

Baca Juga  Studi Tiru Setwan Bali Bersama Forward di DPRD Yogyakarta

Kolaborasi dan inovasi untuk pembenahan sektor transportasi terus menghasilkan dampak positif. ’’DKI Jakarta mendapat Sustainable Transport Award 2021 menjadi kota pertama di Asia Tenggara memenangkan penghargaan STA, kemudian Dewan Transportasi Kota Jakarta Award 2020 sebagai kota berkeadilan terhadap disabilitas, dan Ikatan Sport Sepeda Indonesia menjadikan program Jakarta sebagai kota ramah bersepeda, serta Komite Nasional Keselamatan Transportasi sebagai pelopor keselamatan dalam mengimplementasikan program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia,‘‘ pungkas Anton.

Usai pemaparan materi dari Dishub DKI Jakarta, dilanjutkan sesi diskusi dan ditutup dengan penyerahan cinderamata dan foto bersama. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Sarkofagus Berusia Ribuan Tahun Ditemukan di Desa Bengkel, Jadi Jejak Kehidupan Prasejarah

Published

on

By

Sarkofagus Peninggalan Megalitikum di Desa Bengkel
Sarkofagus yang ditemukan sekitar tahun 2006 di Banjar Salin, Desa Bengkel. (Foto: Hms Buleleng)

Buleleng, baliilu.com – Desa Bengkel, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, menyimpan peninggalan bersejarah dari era prasejarah berupa sarkofagus atau peti kubur batu. Benda purbakala berbentuk menyerupai telur tersebut menjadi salah satu bukti adanya kehidupan masyarakat pada masa megalitikum di kawasan itu.

Sarkofagus tersebut ditemukan sekitar tahun 2006 di Banjar Salin, Desa Bengkel. Penemuan bermula saat aktivitas pengerukan dan perataan tanah dilakukan di lahan milik warga untuk rencana pembangunan perumahan serta pembuatan batu bata merah.

Jro Made Widiasa menuturkan, awalnya pekerja menemukan batu cadas berukuran besar ketika menggali dan meratakan gundukan tanah. Setelah dilakukan penggalian lebih lanjut, barulah terlihat bentuk benda yang diketahui sebagai sarkofagus.

“Awalnya ada gundukan tanah yang diratakan untuk perumahan. Ketika digali, pekerja menemukan batu cadas berukuran besar. Setelah terus digali, barulah terlihat wujud sarkofagus tersebut,” ujar Jro Made Widiasa selaku Tetua dan Tokoh Adat setempat, saat ditemui, Sabtu 7 November 2026.

Sarkofagus tersebut memiliki panjang sekitar 1,5 meter dengan bentuk bulat polos tanpa ukiran maupun motif hiasan. Karakteristiknya disebut menyerupai sarkofagus yang sebelumnya ditemukan di kawasan Gilimanuk.

Dalam tradisi megalitikum, sarkofagus merupakan wadah pemakaman yang umumnya dikaitkan dengan tokoh-tokoh penting dalam kelompok masyarakat, seperti pemimpin komunitas maupun orang yang dihormati.

Keberadaan peninggalan tersebut pun menjadi petunjuk penting untuk menelusuri kehidupan masyarakat prasejarah di Desa Bengkel. Temuan ini membuka peluang penelitian lebih lanjut mengenai keberadaan komunitas serta perkembangan kehidupan sosial masyarakat pada masa lampau.

“Temuan ini menjadi dasar bagi kami untuk melakukan eksplorasi dan penelitian lebih lanjut. Hal ini membuktikan bahwa ada kehidupan dan komunitas masyarakat yang berkembang di Desa Bengkel sejak zaman prasejarah, perkiraannya berasal dari tradisi megalitikum,” tambahnya.

Baca Juga  TP PKK Badung Terima Kunjungan Studi Tiru TP PKK Tana Toraja

Namun, proses pengungkapan sejarah peninggalan tersebut tidak sepenuhnya berjalan mudah. Saat pertama kali ditemukan, sejumlah pecahan tembikar yang berada di sekitar lokasi sempat terbuang sebelum sempat diteliti lebih lanjut.

Selain itu, berkembangnya cerita mistis di tengah masyarakat, termasuk adanya warga yang mengalami kerauhan atau kesurupan, turut memengaruhi proses penelitian mendalam terhadap temuan tersebut.

Penelitian kemudian mulai direalisasikan dengan melibatkan tim ahli dan kalangan akademisi untuk menggali informasi mengenai nilai sejarah serta konteks keberadaan sarkofagus tersebut.

Hingga kini, peninggalan purbakala itu masih disimpan dan dilestarikan di lokasi asalnya di Banjar Salin, Desa Bengkel. Keberadaannya menjadi bagian dari kekayaan sejarah desa yang perlu dijaga sekaligus diteliti lebih lanjut. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Wagub Giri Prasta Serahkan Bantuan Rp 98 Juta kepada Tiga Korban Kebakaran di Jembrana

Pemprov Bali Juga Salurkan Bantuan Penguatan Ekonomi Rp 206 Juta kepada 27 Penerima

Loading

Published

on

By

Wagub Giri Prasta Serahkan Bantuan untuk Korban Kebakaran
SERAHKAN BANTUAN: Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menyerahkan bantuan sosial senilai total Rp 98 juta kepada tiga warga terdampak bencana kebakaran di Kabupaten Jembrana, Kamis (5/11/2026). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Jembrana, baliilu.com – Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menyerahkan bantuan sosial senilai total Rp 98 juta kepada tiga warga terdampak bencana kebakaran di Kabupaten Jembrana, Kamis (5/11/2026). Bantuan tersebut diperuntukkan bagi perbaikan rumah warga yang mengalami kerusakan akibat kebakaran.

Dalam kegiatan tersebut, Wagub Giri Prasta didampingi Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan; mantan Bupati Jembrana periode 2000–2010, I Gede Winasa; serta Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali, I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya.

Bantuan sosial diserahkan secara simbolis kepada tiga penerima dengan nilai yang disesuaikan berdasarkan kondisi kerusakan bangunan akibat kebakaran.

Ketiga penerima tersebut yakni I Ketut Sumerta, warga Banjar Ketiman, Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, yang menerima bantuan Rp 23 juta untuk perbaikan rumah dengan kategori rusak sedang.

Selanjutnya, I Kadek Dwi Loka Wijaya, warga Banjar Dauh Pangkung, Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan, menerima bantuan Rp 50 juta untuk perbaikan rumah dan balai sari yang mengalami kerusakan berat.

Sementara itu, Ahmad Kurniawan, warga Banjar Anyar, Desa Air Kuning, Kecamatan Jembrana, menerima bantuan Rp 25 juta untuk perbaikan rumah yang mengalami kerusakan sedang.

Dalam kesempatan tersebut, Wagub Giri Prasta menyampaikan keprihatinan mendalam atas musibah kebakaran yang menimpa warga. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali terus berupaya hadir membantu masyarakat yang menghadapi kesulitan akibat bencana.

“Ini adalah wujud implementasi program Bapak Gubernur Bali, salah satunya dalam penanganan bencana. Atas nama Pemerintah Provinsi Bali, kami memberikan bantuan sesuai dengan kerugian yang dialami masyarakat akibat bencana,” ujar Wagub Giri Prasta.

Ia berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus mendukung pemulihan tempat tinggal agar warga dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman dan nyaman.

Baca Juga  Laksanakan Studi Tiru, BKOW Bali Jalin Silaturahmi dengan BKOW DIY

“Bantuan ini sudah dipergunakan untuk membangun kembali rumah yang sebelumnya terkena bencana. Semoga rumah yang dibangun ini bisa dijadikan tempat beraktivitas yang aman dan nyaman,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Wagub Giri Prasta juga menyerahkan bantuan tambahan senilai Rp 2 juta kepada salah satu korban kebakaran, I Ketut Sumerta.

Selain bantuan perbaikan rumah bagi korban kebakaran, Pemerintah Provinsi Bali juga menyalurkan bantuan sosial berupa penguatan ekonomi kepada 27 penerima manfaat di Kabupaten Jembrana dengan total nilai mencapai Rp 206 juta.

Berdasarkan data BPBD Provinsi Bali, penyaluran kedua jenis bantuan tersebut mencapai Rp 304 juta, terdiri atas bantuan perbaikan rumah sebesar Rp 98 juta kepada tiga penerima dan bantuan penguatan ekonomi sebesar Rp 206 juta kepada 27 penerima.

Bantuan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Bali dalam mendukung pemulihan masyarakat yang terdampak bencana atau musibah, baik dari aspek tempat tinggal maupun kondisi ekonomi.

Berdasarkan data BPBD Provinsi Bali, penyerahan bantuan pada 5 November 2026 merupakan penyerahan bantuan yang kesepuluh di Kabupaten Jembrana sejak awal tahun 2026.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Bali telah melaksanakan sembilan kali penyerahan bantuan serupa dengan nilai keseluruhan mencapai Rp 507,5 juta.

Dengan tambahan bantuan sebesar Rp304 juta yang diserahkan pada 5 November 2026, total bantuan sosial yang telah disalurkan kepada masyarakat Kabupaten Jembrana hingga November 2026 mencapai Rp 811,5 juta.

Penyaluran bantuan secara berkelanjutan tersebut menjadi salah satu bentuk kehadiran Pemerintah Provinsi Bali dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana atau musibah serta mendukung percepatan pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi warga. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Wagub Giri Prasta Serahkan Bantuan kepada 27 Petani Terdampak Gagal Panen di Jembrana

Dorong Konservasi Sumber Air dan Perlindungan Harga Hasil Pertanian untuk Menjaga Kesejahteraan Petani

Loading

Published

on

By

Wagub Giri Prasta Serahkan Bantuan untuk Petani Jembrana
SERAHKAN BANTUAN: Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menyerahkan bantuan sosial penguatan ekonomi kepada 27 petani terdampak kekeringan dan gagal panen di Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Kamis (5/11/2026). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Jembrana, baliilu.com – Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menyerahkan bantuan sosial penguatan ekonomi kepada 27 petani terdampak kekeringan dan gagal panen di Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Kamis (5/11/2026). Bantuan diserahkan di Balai Subak Pangkung Buluh, didampingi Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan.

Sebanyak 27 petani penerima bantuan berasal dari tiga subak, yakni Subak Peh, Subak Pangkung Buluh, dan Subak Tegal Jati. Mereka mengalami kerugian akibat keterbatasan pasokan air irigasi selama musim kemarau yang berdampak terhadap produktivitas pertanian.

Dalam kegiatan tersebut, Wagub Giri Prasta menyerahkan bantuan secara simbolis kepada empat perwakilan petani, yakni I Ketut Kaler sebesar Rp 20 juta, I Ketut Waca sebesar Rp 15,6 juta, I Ketua Malya sebesar Rp 8,9 juta, dan I Made Winata sebesar Rp 8,4 juta.

“Ini program dari Pemerintah Provinsi Bali. Semoga bantuan ini dapat mengurangi beban masyarakat petani yang terdampak gagal panen,” ujar Giri Prasta.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali memberikan perhatian terhadap kondisi petani yang mengalami kerugian akibat kekeringan. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung pemulihan usaha pertanian, memperkuat ekonomi keluarga, serta menjaga keberlanjutan aktivitas pertanian.

Wagub Giri Prasta mengapresiasi kerja keras para petani yang terus berupaya mempertahankan produktivitas pertanian di tengah keterbatasan ketersediaan air. Menurutnya, petani memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan.

Ia menyampaikan bahwa Gubernur Bali memberikan perhatian terhadap kondisi petani yang mengalami gagal panen agar mereka tidak harus menanggung kerugian tanpa adanya dukungan pemerintah.

“Pemerintah hadir untuk membantu meringankan kerugian yang dialami petani. Kita tidak ingin para petani yang sudah bekerja keras justru menghadapi kesulitan tanpa mendapatkan perhatian,” ungkapnya.

Baca Juga  Walikota Jaya Negara Terima Kunjungan Bupati Bangka

Dalam dialog bersama Wagub Giri Prasta, sejumlah petani menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi, mulai dari menurunnya debit air irigasi, kerusakan saluran pengairan, hingga harga jual hasil pertanian yang dinilai belum menguntungkan petani.

I Ketut Kaler mengeluhkan semakin berkurangnya debit air irigasi yang berdampak terhadap produktivitas dan pendapatan krama subak. Ia juga berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap stabilitas harga hasil pertanian.

Sementara itu, I Ketut Waca menyampaikan persoalan kebocoran saluran irigasi yang menyebabkan distribusi air ke lahan pertanian tidak optimal. Ia juga mengusulkan perbaikan sumur bor serta penggantian pompa berbahan bakar solar menjadi pompa bertenaga listrik.

“Kami berharap sumur bor yang ada dapat diperbaiki dan menggunakan tenaga listrik. Selama ini penggunaan bahan bakar solar menjadi kendala karena sulit diperoleh,” ujar I Ketut Waca.

Menanggapi persoalan menurunnya debit air irigasi, Wagub Giri Prasta menekankan pentingnya langkah konservasi sumber daya air secara berkelanjutan. Ia mengajak pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan krama subak bersinergi menjaga kawasan hulu bendungan melalui penghijauan dan penanaman pohon.

Secara khusus, Giri Prasta menyoroti pentingnya pelestarian kawasan hulu Bendungan Benel dan Bendungan Palasari sebagai bagian dari upaya menjaga ketersediaan air bagi sektor pertanian.

“Di sini ada Bendungan Benel dan Bendungan Palasari. Kita harus mulai melakukan penanaman pohon yang mendukung kelestarian sumber air di kawasan hulu bendungan. Ini untuk kepentingan jangka panjang, bagi anak cucu dan generasi mendatang,” tegasnya.

Menurutnya, konservasi kawasan hulu menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan pasokan air irigasi sekaligus mengurangi ketergantungan petani terhadap penggunaan sumur bor.

Ia juga mengaitkan upaya pelestarian lingkungan tersebut dengan nilai kearifan lokal Bali melalui perayaan Tumpek Uduh yang mengajarkan penghormatan dan pemuliaan tumbuh-tumbuhan sebagai sumber kehidupan.

Baca Juga  TP PKK Badung Terima Kunjungan Studi Tiru TP PKK Tana Toraja

Selain persoalan ketersediaan air, Wagub Giri Prasta turut menyoroti pentingnya perlindungan harga hasil pertanian agar para petani memperoleh pendapatan yang layak, terutama saat memasuki musim panen.

Ia menyampaikan bahwa persoalan harga hasil pertanian telah dikoordinasikan dengan tim pengendalian inflasi daerah sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga pasar dan melindungi kepentingan petani.

Menurutnya, upaya menjaga harga hasil pertanian merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan sebagaimana menjadi prioritas pemerintah pusat.

“Ini tanggung jawab pemerintah untuk menjaga kedaulatan pangan, sesuai arahan Bapak Presiden Republik Indonesia. Kami akan berupaya menjaga agar harga hasil pertanian tidak jatuh saat musim panen,” tegas Giri Prasta.

Melalui penyerahan bantuan sosial penguatan ekonomi tersebut, Pemerintah Provinsi Bali berharap para petani terdampak gagal panen dapat kembali menjalankan aktivitas pertanian sekaligus mempertahankan perekonomian keluarga.

Selain bantuan langsung, perhatian terhadap keberlanjutan sektor pertanian juga diarahkan pada upaya pelestarian sumber air, perbaikan sistem irigasi, serta stabilisasi harga hasil pertanian agar kesejahteraan petani dapat terus ditingkatkan.

Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali, I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca