Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Studi Tiru ke Dishub DKI Jakarta, Sistem Transportasi Terintegrasi dan Disinsentif Dorong Masyarakat Gunakan Angkutan Umum

BALIILU Tayang

:

dishub jakrta
Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Perhubungan DKI Jakarta Anton R Parura didampingi Kepala Bidang Angkutan Jalan Dishub DKI Jakarta Yayat Sudrajat saat menyampaikan materi sistem transportasi terintegrasi di DKI Jakarta di depan awak media DPRD Bali, Rabu, 9 November 2022 di ruang pertemuan Kantor Dishub DKI Jakarta. (Foto: gs)

Jakarta, baliilu.com – Forum Wartawan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Forward) Provinsi Bali bersama Sekretariat DPRD Bali, pada 8-11 November 2022 melaksanakan studi tiru ke Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta dan ke Sekretariat DPRD DKI Jakarta.

Kunjungan hari pertama ke Dishub Pemprov DKI Jakarta rombongan Forward dan Setwan DPRD Bali yang dipimpin Kepala Bidang Persidangan Anak Agung Wikrama didampingi Kasubag Protokol dan Kehumasan Setwan DPRD Bali Kadek Putra diterima Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Perhubungan DKI Jakarta Anton R Parura dan Kepala Bidang Angkutan Jalan Dishub DKI Jakarta Yayat Sudrajat di ruang pertemuan Kantor Dishub DKI Jakarta Jalan Taman Jatibaru No. 1 Jakarta Pusat, pada Rabu, 9 November 2022.

Agung Wikrama pada kesempatan itu menyampaikan terima kasih kepada Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang sudah menerima rombongan Setwan dan Forward Bali. Agung menyampaikan kunjungan ke Dishub DKI dalam rangka studi turi tentang sistem transportasi publik terintegrasi dan terkoneksi dalam satu tata kelola yang kiranya bisa diterapkan dan mengedukasi pemerintah Bali.

“Pilihan kami ke sini dilatarbelakangi saat Sustainable Transportation Forum 2022 yang digelar di Nusa Dua dimana DKI Jakarta sebagai ibukota negara dinilai sebagai daerah dengan sistem transportasi terintegrasi paling maju tahun 2022 di Indonesia. Tentu banyak hal yang bisa kami gali di sini bagaimana tantangan dan implementasinya terutama keterlibatan masyarakat dalam menyukseskan sistem ini,‘‘ ucap Agung Wikrama.

anton
Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Perhubungan DKI Jakarta Anton R Parura. (Foto: gs)

Pada kesempatan itu, Anton R Parura menjelaskan memang Jakarta saat ini sedang dalam proses mengintegrasikan semua angkutan umum baik itu dari sisi fisik maupun sistem pembayaran. Sebelumnya, ia menyebut konsep yang dianut oleh DKI Jakarta adalah car oriented development yangefeknya menimbulkan konsekuensi kemacetan.

Baca Juga  DPMD Badung dan TP PKK Badung Lakukan Studi Tiru ke Kota Batam

“Karena kita hanya memfasilitasi pengguna kendaraan pribadi, terlalu sering membangun dan memperluas jalan, menyiapkan parkir dan lain-lain. Sehingga orang termotivasi untuk membeli kendaraan pribadi. Akibatnya pertumbuhan kendaraan pribadi sangat tinggi di daerah Jakarta. Dari data sebanyak 350 kendaraan pribadi lahir baru di Jakarta setiap hari,’’ ujar Anton.

Artinya, Anton menegaskan, kalau tidak dilakukan, volume lalu lintas akan meningkat pesat sementara kapasitas ruas jalan tetap sama sehingga mengakibatkan volume per kapasitas mendekati 1 dan pasti akan terjadi kemacetan.

Kemacetan juga ditimbulkan karena selama ini hanya membangun secara horizontal padahal kota besar seperti Jakarta seharusnya membangun secara vertikal. Tidak lagi membangun perumahan tetapi apartemen sehingga mobilitas warga tidak jauh. Jika membangun perumahan secara horizontal pasti akan ada di pinggiran kota dan fenomena yang terjadi adalah pada saat pagi hari orang di pinggir kota rame-rame masuk pusat kota karena pusat kota adalah pusat aktivitas begitu sebaliknya sore hari.

bali
Para awak media dengan serius mendengarkan pemaparan narasumber dari Dishub DKI Jakarta dan aktif berdiskusi. (Foto: gs)

‘’Inilah yang kami ubah konsepnya bagaimana dari car oriented development menjadi transit oriented development. Dimana kami mengubah dengan paradigma yaitu bagaimana memfasilitasi pejalan kaki dan pesepeda, membangun angkutan umum, kendaraan ramah lingkungan, dan kendaraan pribadi dengan disinsentif,’’ ujarnya.

Penanganan angkutan umum misalnya, DKI Jakarta memiliki mikrotrans dengan jumlah armada 2.166 unit, 75 trayek dengan penumpang 234 ribu per hari, BRT & non-BRT memiliki 2.202 unit, 116 trayek dengan penumpang 1.006.579 per hari, MRT dengan panjang  lintasan 16 km (13 stasiun) dengan jumlah armada 16 trainset  dengan penumpang 123.491 per hari, LRT panjang lintasan 5,8 km (6 stasiun) armada 8 trainset penumpang 4.462 per hari dan angkutan perairan dengan rute 11 titik pelabuhan sebanyak 30 kapal. Ada juga kendaraan ramah lingkungan, dimana target tahun ini ada 100 bus listrik.

Baca Juga  Laksanakan Studi Tiru, BKOW Bali Jalin Silaturahmi dengan BKOW DIY
jakarta
Beberapa ruas jalan di Jakarta tampak dari Gedung Dishub DKI Jakarta. (Foto: gs)

Anton menyebut, DKI Jakarta juga memfasilitasi pengguna kendaraan pribadi karena ada disinsentif. Bagi pengguna kendaraan pribadi ke depan akan kena charge yang lebih mahal, seperti parkir di kawasan zone parkir. Pengguna yang memasuki kawasan sibuk akan kena elektronik road pricing. ‘’Semakin macet maka elektronik road pricing itu bisa semakin mahal. Sehingga hal ini akan mendorong orang untuk menggunakan angkutan umum. Kita tidak melarang orang untuk membeli kendaraan pribadi tetapi membatasi orang menggunakan kendaraan pribadinya,‘‘ terang Anton seraya mengatakan saat ini pihaknya melakukan integrasi di antara angkutan umum baik kereta, angkot, BRT, MRT dan lain lain. Jadi perpindahan penumpang difasilitasi oleh integrasi fisik. Juga terintegrasi dari sisi data atau informasi.

Jadi, Anton meyakinkan, bahwa kita ada dimanapun di DKI Jakarta akan ada angkutan umum. ’’Mungkin cuma jalan kaki 300 meter pasti akan ketemu bus stop, dan bus stop itu akan menghubungkan untuk semua moda yang ada, baik mikrotrans, BRT, MRT dan LRT,‘‘ ujarnya.

Untuk memberikan kepastian layanan angkutan umum kepada masyarakat sehingga masyarakat terdorong untuk menggunakan angkutan umum, DKI Jakarta menerapkan sistem Jak Lingko dimana pemerintah yang bayar rupiah per kilometer. Berapa pun jumlah penumpang angkot (mikrotrans) akan tetap jalan. Jadi hanya dengan satu kata Jak Lingko, moda trasportasi terintegrasi secara fisik dan sekaligus juga terintegrasi secara sistem pembayaran digital. Sekarang dengan sistem paket tarif Jak Lingko, kalau berpindah dari mikrotrans ke 3 moda bayarnya cukup dengan maksimal Rp 10.000.

dishub jakarta
Kepala Bidang Persidangan Anak Agung Wikrama didampingi Kasubag Protokol dan Kehumasan DPRD Bali Kadek Putra menerima cinderamata dari Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Perhubungan DKI Jakarta Anton R Parura (kanan). (Foto: gs)

Dalam pengelolaan Jakarta, Pemprov mendorong kota kolaborasi. Diawali melalui fase City 1.0 dimana Pemprov sebagai administrator dan masyarakat sebagai warga, City 2.0 Pemprov sebagai pemberi pelayanan, masyarakat sebagai penerima pelayanan, City 3.0 Pemprov sebagai fasilitator masyarakat sebagai participant dan City 4.0 Pemprov sebagai kolaborator dan masyarakat sebagai mitra/rekan.

Baca Juga  Dua Tahun Peringkat I, Pemkab Tanah Laut Kalsel Studi Tiru di Inspektorat Daerah Provinsi Bali

Kolaborasi dan inovasi untuk pembenahan sektor transportasi terus menghasilkan dampak positif. ’’DKI Jakarta mendapat Sustainable Transport Award 2021 menjadi kota pertama di Asia Tenggara memenangkan penghargaan STA, kemudian Dewan Transportasi Kota Jakarta Award 2020 sebagai kota berkeadilan terhadap disabilitas, dan Ikatan Sport Sepeda Indonesia menjadikan program Jakarta sebagai kota ramah bersepeda, serta Komite Nasional Keselamatan Transportasi sebagai pelopor keselamatan dalam mengimplementasikan program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia,‘‘ pungkas Anton.

Usai pemaparan materi dari Dishub DKI Jakarta, dilanjutkan sesi diskusi dan ditutup dengan penyerahan cinderamata dan foto bersama. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Ibu Putri Koster Kawal “Wastra Hitakara”, Dorong Lahirnya Desainer Berbakat dari Kabupaten/Kota

Published

on

By

Putri Koster Buka Fashion Road Show Wastra Hitakara di Bangli
WASTRA HITAKARA: Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Ibu Putri Koster saat memberikan sambutan pada Dekranasda Bali Fashion Road Show “Wastra Hitakara” yang digelar di Alun-Alun Kota Bangli, Kamis (10/9/2026). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Bangli, baliilu.com – Dekranasda Bali Fashion Road Show “Wastra Hitakara” kembali digelar dengan menampilkan karya tujuh desainer muda Bali yang dibawakan oleh 30 model di Alun-Alun Kota Bangli, Kamis (10/9/2026). Kegiatan yang dikawal Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali, Ibu Putri Koster, ini diarahkan untuk memperkuat ekosistem fesyen berbasis wastra sekaligus mendorong lahirnya desainer-desainer berbakat dari kabupaten/kota di Bali.

Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Ibu Putri Koster, menegaskan komitmennya untuk terus mendorong perajin IKM Bali berkarya dan berinovasi menghasilkan produk busana berkualitas dengan memanfaatkan kain tenun tradisional endek Bali. Menurutnya, pengembangan fesyen berbasis endek menjadi salah satu upaya menjaga keberlanjutan perajin sekaligus memperluas penggunaan wastra Bali di tengah masyarakat.

Ibu Putri Koster menyoroti semakin berkurangnya jumlah perajin endek yang salah satunya dipengaruhi minimnya penggunaan endek sebagai bahan sandang sehari-hari. Karena itu, promosi endek tidak cukup hanya dengan memperkenalkan kain, tetapi perlu menghadirkannya dalam bentuk busana yang menarik, relevan, dan dapat digunakan masyarakat.

“Perajin kain endek kita semakin sedikit dan tergerus karena minimnya masyarakat Bali yang memilih endek sebagai bahan sandang. Oleh karena itu, upaya memperkenalkan kain endek dalam bentuk busana terus saya lakukan. Bahkan, pada periode kedua ini saya menggandeng desainer, model, koreografer, dan komposer untuk berkeliling Bali,” ungkapnya.

Menurut Ibu Putri Koster, Dekranasda Bali Fashion Road Show dirancang untuk membangun sinergi berbagai unsur dalam ekosistem fesyen Bali. Ekosistem tersebut melibatkan perajin kain tenun tradisional, desainer, penjahit, model, koreografer, hingga komposer musik. Kolaborasi antarpelaku tersebut diharapkan mampu menghidupkan rantai ekonomi kreatif dari hulu hingga hilir.

Baca Juga  Studi Tiru PKK Kota Denpasar, Pelajari Program Unggulan Kota Semarang

Pelaksanaan “Wastra Hitakara” secara bergiliran di kabupaten/kota juga diarahkan untuk menemukan dan memberikan ruang kepada desainer lokal berbakat. Kehadiran desainer muda Bali dalam setiap road show diharapkan dapat mengetoktularkan kreativitas sekaligus mendorong desainer lokal untuk berani tampil dan memperkenalkan karya mereka.

“Saya berharap kegiatan ini dapat memunculkan desainer lokal dari setiap kabupaten yang kami kunjungi dan pilih sebagai lokasi penyelenggaraan Dekranasda Bali Fashion Road Show ‘Wastra Hitakara’ secara bergantian setiap bulan,” ujarnya.

Selain mendorong regenerasi desainer, road show tersebut menjadi ruang untuk memperkenalkan kekayaan wastra Bali yang memiliki karakter berbeda di setiap wilayah. Ibu Putri Koster menekankan bahwa kain tradisional Bali tidak hanya memiliki keindahan secara visual, tetapi juga menyimpan motif, filosofi, dan taksu yang mencerminkan identitas masyarakat serta daerah asalnya.

PAYAS AGUNG: Salah satu payas agung yang ditampilkan pada Dekranasda Bali Fashion Road Show “Wastra Hitakara” yang digelar di Alun-Alun Kota Bangli, Kamis (10/9/2026). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Salah satu contoh yang disampaikan adalah filosofi kain geringsing. Menurut Ibu Putri Koster, kata “gering” berarti sakit dan “sing” berarti tidak. Makna tersebut merepresentasikan harapan akan kesehatan dan keselamatan yang diwariskan melalui tradisi menenun. Nilai-nilai seperti inilah yang menurutnya menjadi kekuatan wastra Bali untuk diperkenalkan lebih luas.

Upaya mengembangkan fesyen berbasis wastra Bali diperkuat melalui tiga program utama Dekranasda Provinsi Bali, yakni Dekranasda Bali Fashion Day yang melibatkan perangkat daerah dan dilaksanakan setiap bulan, Dekranasda Bali Fashion Week yang digelar setiap akhir tahun, serta Dekranasda Bali Fashion Road Show “Wastra Hitakara” yang dilaksanakan secara bergiliran di kabupaten/kota.

Melalui rangkaian tersebut, karya desainer Bali diharapkan tidak berhenti di panggung peragaan busana, tetapi juga dapat masuk ke ruang kreatif dan digital yang lebih luas. Wastra Bali didorong menjadi bagian dari perkembangan industri fesyen dengan tetap mempertahankan spirit, estetika, filosofi, dan identitas budaya yang melandasinya.

Baca Juga  TP PKK Kota Denpasar Laksanakan Studi Komparatif Ke TP PKK Kota Administrasi Jakarta Pusat

Ibu Putri Koster juga mengingatkan potensi endek Bali untuk tampil di tingkat global. Pada periode sebelumnya, enam motif kain endek Bali dipilih oleh rumah mode Dior untuk digunakan dalam koleksinya. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa kekayaan wastra Bali memiliki daya tarik dan potensi untuk mendapatkan tempat dalam industri fesyen dunia.

“Hal ini tentu menjadi kebanggaan bagi kita semua. Oleh karena itu, saya mengajak para perajin kain endek untuk terus menenun dan melakukan regenerasi. Sementara itu, para desainer muda Bali agar terus berkreasi dan berinovasi menghasilkan busana untuk ditampilkan di atas panggung, sekaligus menjadi rekomendasi pakaian yang dapat digunakan pada hari kerja,” ungkapnya.

Pada penyelenggaraan di Bangli, sebanyak 30 model membawakan karya tujuh desainer muda Bali, yakni A Tiga by Turah Mayun, Taksu Design by Adhi Taksu, Agung Bali Collection by Agung Indira, Limas Boutique by Yenni Limas, Deluxe Design by Dayu Dian, Ipong Design by Ipong, serta Body & Mind Bali by Dayu Karang. A Tiga by Turah Mayun antara lain menampilkan payas agung Kabupaten Karangasem, payas ningrat Kabupaten Buleleng, dan payas agung Kota Denpasar.

Ketua Dekranasda Kabupaten Bangli, Ny. Sariasih Sedana Arta, menyambut positif pelaksanaan “Wastra Hitakara” di Bangli. Ia menyampaikan bahwa Bangli memiliki beragam produk wastra dan kerajinan dengan keunikan serta karakter tersendiri. Kreativitas dan inovasi pelaku usaha perlu terus dikembangkan agar mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas daerah.

Melalui kegiatan tersebut, Dekranasda berharap semakin banyak perajin dan pelaku UMKM/IKM yang terdorong untuk berkarya serta memperluas jaringan pemasaran. Pengembangan fesyen berbasis wastra juga diharapkan mampu membuka peluang ekonomi, meningkatkan kesejahteraan perajin, serta menumbuhkan kebanggaan masyarakat menggunakan produk lokal Bali.

Baca Juga  DPMD Badung dan TP PKK Badung Lakukan Studi Tiru ke Kota Batam

Ibu Putri Koster menegaskan bahwa Bali tidak hanya tumbuh sebagai destinasi pariwisata, tetapi juga sebagai sumber inspirasi. Denyut perekonomian Bali turut digerakkan oleh tangan-tangan terampil para perajin, desainer, seniman, dan pelaku industri kreatif yang terus menghasilkan karya berbasis kekayaan budaya Bali.

Di penghujung acara, karya para desainer ditampilkan kembali di area catwalk Dekranasda Bali Fashion Road Show “Wastra Hitakara” to Bangli. Busana yang diperagakan juga dapat dipilih dan dibeli oleh undangan yang hadir sebagai bagian dari upaya mempertemukan karya desainer dengan pasar secara langsung. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

ENSIA 2026, Gubernur Koster: Pembangunan Bali Harus Harmonis dengan Alam

Published

on

By

Gubernur Koster Hadiri Puncak Penganugerahan ENSIA 2026
PUNCAK PENGANUGERAHAN: Gubernur Bali Wayan Koster menghadiri puncak penganugerahan Environmental and Social Innovation Award (ENSIA) Tahun 2026 di The Westin Resort Nusa Dua, Kabupaten Badung, Kamis (10/9/2026). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Badung, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster menghadiri puncak penganugerahan Environmental and Social Innovation Award (ENSIA) Tahun 2026 di The Westin Resort Nusa Dua, Kabupaten Badung, Kamis (10/9/2026). Acara turut dihadiri Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Mohammad Jumhur Hidayat, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq, serta Direktur Utama PT SUCOFINDO Sandry Pasambuna.

Dalam sambutannya, Gubernur Koster mengapresiasi penyelenggaraan ENSIA 2026 oleh SUCOFINDO sebagai bentuk penghargaan terhadap berbagai inovasi di bidang lingkungan dan sosial. Menurutnya, semangat ENSIA sejalan dengan arah pembangunan Bali yang menempatkan kelestarian lingkungan sebagai salah satu fondasi utama pembangunan.

Gubernur Koster menjelaskan, komitmen tersebut diwujudkan melalui visi pembangunan Bali berbasis kearifan lokal, Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Inti dari visi tersebut adalah menciptakan lingkungan yang bersih dan kehidupan yang sehat, tidak hanya bagi manusia, tetapi juga bagi seluruh makhluk hidup.

Prinsip pembangunan ramah lingkungan tersebut diperkuat dalam Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun yang mengamanatkan seluruh aspek pembangunan di Bali harus berjalan secara berkelanjutan serta menjaga keharmonisan antara manusia dan alam.

“Tidak boleh hidup sendiri, lalu mematikan yang lain. Hidup yang menghidupi, urip yang menguripi. Hidup harus harmonis dengan alam. Itulah ajaran leluhur kami dan menjadi konsep teknokratis pembangunan agar Bali terjaga dengan baik untuk masa depan generasi penerus,” ujar Gubernur Koster.

Komitmen tersebut antara lain diwujudkan melalui kebijakan penggunaan energi bersih dari hulu hingga hilir yang diatur dalam peraturan daerah dan peraturan gubernur. Salah satu program prioritas yang dikembangkan adalah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), yang telah didorong sejak 2019 sebagai bagian dari transformasi menuju penggunaan energi bersih di Bali.

Baca Juga  TP PKK Kota Denpasar Laksanakan Studi Komparatif Ke TP PKK Kota Administrasi Jakarta Pusat

Gubernur Koster menyampaikan bahwa pengembangan PLTS di Bali mendapat dukungan Pemerintah Pusat. Bali diharapkan memperoleh pasokan listrik sebesar 1.000 MW dari pengembangan PLTS sebagai bagian dari program nasional berkapasitas 100 gigawatt-peak (GWp). Pengembangan energi bersih tersebut diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat sekaligus memperkuat ekosistem pendukung pariwisata Bali yang berkualitas dan berkelas.

Selain pengembangan energi bersih, Gubernur Koster menegaskan komitmen Pemprov Bali dalam memperkuat penanganan sampah. Menurutnya, berbagai upaya yang dilakukan bersama Kementerian Lingkungan Hidup telah menunjukkan perkembangan positif.

“Khusus untuk kawasan Denpasar dan Badung, tingkat pemilahan sampah telah mencapai 80 hingga 90 persen. Hal ini berdampak pada beban TPA Suwung yang makin menurun,” tambahnya.

Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Mohammad Jumhur Hidayat turut mengapresiasi penyelenggaraan ENSIA 2026. Pemerintah, menurutnya, terus mendorong peningkatan kualitas lingkungan, termasuk memperkuat tanggung jawab pelaku usaha terhadap sampah yang dihasilkan. Salah satu perhatian diarahkan pada produk makanan berkemasan plastik yang berkontribusi cukup besar terhadap timbulan sampah.

Direktur Utama PT SUCOFINDO Sandry Pasambuna menjelaskan, ENSIA merupakan ajang penghargaan yang diselenggarakan PT SUCOFINDO bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk mengapresiasi pelaku usaha dan local hero atas inovasi nyata di bidang lingkungan dan sosial. ENSIA bertujuan mendorong inovasi berkelanjutan yang selaras dengan aspek sosial, ekonomi, dan ekologi.

Antusiasme pelaku usaha terhadap ENSIA tahun ini mengalami peningkatan. Panitia menerima sebanyak 954 makalah inovasi dari 253 perusahaan serta menyeleksi 48 calon local hero inspiratif.

Pada ENSIA 2026, penghargaan Best of the Best Participant diraih PT Smelting. Empat peserta terbaik lainnya yakni PT PLN Nusantara Power UP Rembang, PT TIMAH Tbk Divisi Pengolahan dan Peleburan Kundur, PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Rewulu, serta PT ANTAM Tbk Unit Bisnis Pertambangan Emas Pongkor. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Mohammad Jumhur Hidayat. (gs/bi)

Baca Juga  Setwan DPRD Bali Sambangi DLHK NTB, Gali Inovasi Pengelolaan Sampah

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Forum Balinomics 2026: Sinergi Menjaga Stabilitas dan Akselerasi Transformasi Ekonomi Kerthi Bali

Published

on

By

Bank Indonesia Gelar Forum Balinomics 2026 di Legian
BALINOMICS: Bank Indonesia menggelar forum dialog strategis Balinomics di Padma Resort Legian Bali, dengan mengusung tema "Menjaga Stabilitas dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Bali untuk Akselerasi Ekonomi Kerthi Bali", pada Rabu, 9 September 2026. Tampak para narasumber melakukan sesi foto bersama. (Foto: Hms BI)

Badung, baliilu.com – Pada tanggal 9 September 2026, Bank Indonesia menggelar forum dialog strategis Balinomics di Padma Resort Legian Bali, mengusung tema “Menjaga Stabilitas dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Bali untuk Akselerasi Ekonomi Kerthi Bali”. Forum ini mempertemukan unsur pemerintah daerah, otoritas moneter, akademisi, perbankan, asosiasi industri, pelaku UMKM, hingga Majelis Desa Adat untuk merumuskan langkah konkret dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Bali yang berdaya tahan, inklusif dan berkelanjutan.

Forum Balinomics ini turut dirangkaikan dengan penyerahan Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Bali Triwulan II-2026 dari Bank Indonesia kepada Pemerintah Provinsi Bali, serta penyaluran bantuan sarana dan prasarana pertanian serta perikanan bagi kelompok subak dan nelayan lokal. Penyampaian LPP Triwulan II-2026 serta sarana dan prasarana tersebut merupakan salah satu bentuk advisory Bank Indonesia kepada pemerintah daerah serta dukungan Bank Indonesia terhadap sektor pertanian dan perikanan Bali.

Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Achris Sarwani, memaparkan bahwa perekonomian Bali pada Triwulan II-2026 mencatatkan kinerja positif dengan tumbuh sebesar 5,78% (yoy), melampaui rata-rata nasional. Inflasi Bali pada bulan Agustus 2026 yang sebesar 3,45% (yoy) masih terjaga dalam kisaran target, berperan penting dalam menjaga daya beli masyarakat guna mendukung pertumbuhan ekonomi Bali. Ke depan, Bank Indonesia memperkirakan perekonomian Bali tetap tumbuh kuat pada kisaran 5,4%–5,9% dengan dua tantangan fundamental yang memerlukan perhatian bersama, yaitu: Ketergantungan Sektoral yang masih terkonsentrasi pada sektor tersier/pariwisata, sehingga rentan terhadap gejolak eksternal, dan Konsentrasi investasi dan aktivitas ekonomi yang masih didominasi wilayah Bali Selatan (Sarbagia).

Mewakili Gubernur Bali, Koordinator Kelompok Ahli Bidang Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali, Prof. Dr. drh. I Made Damriyasa, M.S., menegaskan kembali arah Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun (Perda No. 4 Tahun 2023) dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Ia menekankan bahwa transformasi ekonomi pascapandemi COVID-19 menuntut keterhubungan 6 (enam) sektor unggulan: pertanian dalam arti luas, kelautan/perikanan, industri manufaktur, IKM/UMKM/koperasi, ekonomi kreatif & digital, serta pariwisata. “Yang dibangun bukan sekedar diversifikasi sektor, tetapi keterhubungan antar sektor,” tegas Prof. Damriyasa.

Baca Juga  Studi Tiru, DWP Kabupaten Pulang Pisau Kalteng Kunjungi DWP Badung

Sebagai narasumber, kegiatan ini menghadirkan Josua Pardede (Chief Economist Permata Bank), Aradhita Priyanti (Direktur PT Sarana Multi Infrastruktur / PT SMI) dan Prof. Dr. Ir. Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, M.Si. (Ketua BPD PHRI Bali / Wakil Gubernur Bali 2018–2023).

Josua menyoroti dinamika global seperti ketegangan geopolitik Timur Tengah yang menekan harga minyak/avtur dan melemahkan mobilitas penerbangan internasional. Ia memaparkan bahwa pertumbuhan Bali pada triwulan kedua banyak ditopang oleh konsumsi pemerintah dan proyek konstruksi, sementara sektor transportasi-pergudangan sempat terkontraksi. Untuk menjawab bottleneck belanja dan investasi, Josua merekomendasikan 8 Quick Wins, di antaranya: front-loading belanja modal APBD dan DAK fisik dan optimalisasi SILPA, perluasan paket mitigasi El Niño di sektor pertanian, operasi pasar dan penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD), diplomasi kapasitas rute penerbangan alternatif, perluasan penyaluran KUR sektor primer (minimal 30%), penyiapan pipeline 10 proyek investasi di luar Bali Selatan, peningkatan kepatuhan Pungutan Wisatawan Asing (PWA), dan penguatan peran LPD dan Desa Adat sebagai ujung tombak distribusi MBG, KDMP dan KUR. Ia juga mengingatkan pentingnya menekan economic leakage (kebocoran nilai tambah keluar daerah).

Sebagai Special Machine Vehicle Kementerian Keuangan, Aradhita memaparkan kesiapan PT SMI dalam mendukung pembiayaan daerah melalui skema pinjaman publik, pembiayaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta jasa konsultasi dan penyiapan proyek (project development). Ia menegaskan bahwa pembiayaan PT SMI menerapkan prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance) yang ketat serta asesmen kelayakan untuk memastikan pembiayaan merupakan proyek yang sustainable dan juga selaras dengan prinsip-prinsip lingkungan hidup.

Tokoh pariwisata Cok Ace mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk membangun paradigma: “Pariwisata untuk Bali, bukan Bali untuk pariwisata”. Ia menggarisbawahi perlunya menata daya dukung lingkungan (carrying capacity), mengatasi masalah sampah terpadu (seperti proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik / PSEL), serta mendorong rantai pasok lokal agar kebutuhan hotel dan restoran menyerap hasil pertanian dan produk UMKM Bali. Cok Ace menekankan transformasi harus berjalan serentak pada tiga pilar: pemerintah (kebijakan terkoordinasi dan tata ruang berakar budaya), pelaku usaha (fokus pada value bukan sekadar volume), dan masyarakat/desa adat (sebagai subjek aktif pembangunan).

Baca Juga  K3S Badung Studi Tiru ke UPTD Pelayanan Sosial Griya Bina Karya Dinsos Jabar

Melalui penyelenggaraan Forum Balinomics, Bank Indonesia bersama Pemerintah Daerah dan segenap pemangku kepentingan menegaskan kembali komitmen memperkuat sinergi lintas sektor. Harmonisasi kebijakan dan konsistensi implementasi di lapangan menjadi kunci utama untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus mewujudkan pertumbuhan ekonomi Bali yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca