Tuesday, 18 February 2025
Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Studi Tiru ke Dishub DKI Jakarta, Sistem Transportasi Terintegrasi dan Disinsentif Dorong Masyarakat Gunakan Angkutan Umum

BALIILU Tayang

:

dishub jakrta
Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Perhubungan DKI Jakarta Anton R Parura didampingi Kepala Bidang Angkutan Jalan Dishub DKI Jakarta Yayat Sudrajat saat menyampaikan materi sistem transportasi terintegrasi di DKI Jakarta di depan awak media DPRD Bali, Rabu, 9 November 2022 di ruang pertemuan Kantor Dishub DKI Jakarta. (Foto: gs)

Jakarta, baliilu.com – Forum Wartawan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Forward) Provinsi Bali bersama Sekretariat DPRD Bali, pada 8-11 November 2022 melaksanakan studi tiru ke Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta dan ke Sekretariat DPRD DKI Jakarta.

Kunjungan hari pertama ke Dishub Pemprov DKI Jakarta rombongan Forward dan Setwan DPRD Bali yang dipimpin Kepala Bidang Persidangan Anak Agung Wikrama didampingi Kasubag Protokol dan Kehumasan Setwan DPRD Bali Kadek Putra diterima Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Perhubungan DKI Jakarta Anton R Parura dan Kepala Bidang Angkutan Jalan Dishub DKI Jakarta Yayat Sudrajat di ruang pertemuan Kantor Dishub DKI Jakarta Jalan Taman Jatibaru No. 1 Jakarta Pusat, pada Rabu, 9 November 2022.

Agung Wikrama pada kesempatan itu menyampaikan terima kasih kepada Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang sudah menerima rombongan Setwan dan Forward Bali. Agung menyampaikan kunjungan ke Dishub DKI dalam rangka studi turi tentang sistem transportasi publik terintegrasi dan terkoneksi dalam satu tata kelola yang kiranya bisa diterapkan dan mengedukasi pemerintah Bali.

“Pilihan kami ke sini dilatarbelakangi saat Sustainable Transportation Forum 2022 yang digelar di Nusa Dua dimana DKI Jakarta sebagai ibukota negara dinilai sebagai daerah dengan sistem transportasi terintegrasi paling maju tahun 2022 di Indonesia. Tentu banyak hal yang bisa kami gali di sini bagaimana tantangan dan implementasinya terutama keterlibatan masyarakat dalam menyukseskan sistem ini,‘‘ ucap Agung Wikrama.

anton
Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Perhubungan DKI Jakarta Anton R Parura. (Foto: gs)

Pada kesempatan itu, Anton R Parura menjelaskan memang Jakarta saat ini sedang dalam proses mengintegrasikan semua angkutan umum baik itu dari sisi fisik maupun sistem pembayaran. Sebelumnya, ia menyebut konsep yang dianut oleh DKI Jakarta adalah car oriented development yangefeknya menimbulkan konsekuensi kemacetan.

Baca Juga  TP PKK Kota Denpasar Laksanakan Studi Komparatif Ke TP PKK Kota Administrasi Jakarta Pusat

“Karena kita hanya memfasilitasi pengguna kendaraan pribadi, terlalu sering membangun dan memperluas jalan, menyiapkan parkir dan lain-lain. Sehingga orang termotivasi untuk membeli kendaraan pribadi. Akibatnya pertumbuhan kendaraan pribadi sangat tinggi di daerah Jakarta. Dari data sebanyak 350 kendaraan pribadi lahir baru di Jakarta setiap hari,’’ ujar Anton.

Artinya, Anton menegaskan, kalau tidak dilakukan, volume lalu lintas akan meningkat pesat sementara kapasitas ruas jalan tetap sama sehingga mengakibatkan volume per kapasitas mendekati 1 dan pasti akan terjadi kemacetan.

Kemacetan juga ditimbulkan karena selama ini hanya membangun secara horizontal padahal kota besar seperti Jakarta seharusnya membangun secara vertikal. Tidak lagi membangun perumahan tetapi apartemen sehingga mobilitas warga tidak jauh. Jika membangun perumahan secara horizontal pasti akan ada di pinggiran kota dan fenomena yang terjadi adalah pada saat pagi hari orang di pinggir kota rame-rame masuk pusat kota karena pusat kota adalah pusat aktivitas begitu sebaliknya sore hari.

bali
Para awak media dengan serius mendengarkan pemaparan narasumber dari Dishub DKI Jakarta dan aktif berdiskusi. (Foto: gs)

‘’Inilah yang kami ubah konsepnya bagaimana dari car oriented development menjadi transit oriented development. Dimana kami mengubah dengan paradigma yaitu bagaimana memfasilitasi pejalan kaki dan pesepeda, membangun angkutan umum, kendaraan ramah lingkungan, dan kendaraan pribadi dengan disinsentif,’’ ujarnya.

Penanganan angkutan umum misalnya, DKI Jakarta memiliki mikrotrans dengan jumlah armada 2.166 unit, 75 trayek dengan penumpang 234 ribu per hari, BRT & non-BRT memiliki 2.202 unit, 116 trayek dengan penumpang 1.006.579 per hari, MRT dengan panjang  lintasan 16 km (13 stasiun) dengan jumlah armada 16 trainset  dengan penumpang 123.491 per hari, LRT panjang lintasan 5,8 km (6 stasiun) armada 8 trainset penumpang 4.462 per hari dan angkutan perairan dengan rute 11 titik pelabuhan sebanyak 30 kapal. Ada juga kendaraan ramah lingkungan, dimana target tahun ini ada 100 bus listrik.

Baca Juga  Laksanakan Studi Tiru, Wabup Suiasa Terima Kunjungan Wabup Ingkong Ala
jakarta
Beberapa ruas jalan di Jakarta tampak dari Gedung Dishub DKI Jakarta. (Foto: gs)

Anton menyebut, DKI Jakarta juga memfasilitasi pengguna kendaraan pribadi karena ada disinsentif. Bagi pengguna kendaraan pribadi ke depan akan kena charge yang lebih mahal, seperti parkir di kawasan zone parkir. Pengguna yang memasuki kawasan sibuk akan kena elektronik road pricing. ‘’Semakin macet maka elektronik road pricing itu bisa semakin mahal. Sehingga hal ini akan mendorong orang untuk menggunakan angkutan umum. Kita tidak melarang orang untuk membeli kendaraan pribadi tetapi membatasi orang menggunakan kendaraan pribadinya,‘‘ terang Anton seraya mengatakan saat ini pihaknya melakukan integrasi di antara angkutan umum baik kereta, angkot, BRT, MRT dan lain lain. Jadi perpindahan penumpang difasilitasi oleh integrasi fisik. Juga terintegrasi dari sisi data atau informasi.

Jadi, Anton meyakinkan, bahwa kita ada dimanapun di DKI Jakarta akan ada angkutan umum. ’’Mungkin cuma jalan kaki 300 meter pasti akan ketemu bus stop, dan bus stop itu akan menghubungkan untuk semua moda yang ada, baik mikrotrans, BRT, MRT dan LRT,‘‘ ujarnya.

Untuk memberikan kepastian layanan angkutan umum kepada masyarakat sehingga masyarakat terdorong untuk menggunakan angkutan umum, DKI Jakarta menerapkan sistem Jak Lingko dimana pemerintah yang bayar rupiah per kilometer. Berapa pun jumlah penumpang angkot (mikrotrans) akan tetap jalan. Jadi hanya dengan satu kata Jak Lingko, moda trasportasi terintegrasi secara fisik dan sekaligus juga terintegrasi secara sistem pembayaran digital. Sekarang dengan sistem paket tarif Jak Lingko, kalau berpindah dari mikrotrans ke 3 moda bayarnya cukup dengan maksimal Rp 10.000.

dishub jakarta
Kepala Bidang Persidangan Anak Agung Wikrama didampingi Kasubag Protokol dan Kehumasan DPRD Bali Kadek Putra menerima cinderamata dari Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Perhubungan DKI Jakarta Anton R Parura (kanan). (Foto: gs)

Dalam pengelolaan Jakarta, Pemprov mendorong kota kolaborasi. Diawali melalui fase City 1.0 dimana Pemprov sebagai administrator dan masyarakat sebagai warga, City 2.0 Pemprov sebagai pemberi pelayanan, masyarakat sebagai penerima pelayanan, City 3.0 Pemprov sebagai fasilitator masyarakat sebagai participant dan City 4.0 Pemprov sebagai kolaborator dan masyarakat sebagai mitra/rekan.

Baca Juga  Studi Tiru, DWP Kabupaten Pulang Pisau Kalteng Kunjungi DWP Badung

Kolaborasi dan inovasi untuk pembenahan sektor transportasi terus menghasilkan dampak positif. ’’DKI Jakarta mendapat Sustainable Transport Award 2021 menjadi kota pertama di Asia Tenggara memenangkan penghargaan STA, kemudian Dewan Transportasi Kota Jakarta Award 2020 sebagai kota berkeadilan terhadap disabilitas, dan Ikatan Sport Sepeda Indonesia menjadikan program Jakarta sebagai kota ramah bersepeda, serta Komite Nasional Keselamatan Transportasi sebagai pelopor keselamatan dalam mengimplementasikan program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia,‘‘ pungkas Anton.

Usai pemaparan materi dari Dishub DKI Jakarta, dilanjutkan sesi diskusi dan ditutup dengan penyerahan cinderamata dan foto bersama. (gs/bi)

Advertisements
ucapan nataru
Advertisements
nataru
Advertisements
stikom
Advertisements
ucapan Imlek DPRD Badung
Advertisements
iklan fisioterapi
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

DPRD Bali Umumkan Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPI Bali 2024-2027

Published

on

By

Komisi penyiaran bali
Pengumuman Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPI Bali 2024-2027. (Foto: Hms DPRD Bali)

Denpasar, baliilu.com – Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia, dan memperhatikan Berita Acara DPRD Provinsi Bali Nomor 000.1.5/4212/PSD/DPRD tentang Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Bali Masa Jabatan 2024-2027, maka dengan ini diumunkan hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali Masa Jabatan 2024-2027 yang terpilih sebagai berikut: 1. I Gede Agus Astapa; 2. I Wayan Suyadnya; 3. I Gusti Putu Putra Mahardika; 4. I Gusti Agung Gede Agung Widiana Kepakisan; 5. Nyoman Adi Sukerno; 6. Ida Bagus Gde Yogi Jenana Putra; 7. Endi Kusmadheni.

Pengumuman DPRD Bali ini dikeluarkan tanggal 17 Februari 2025 ditandatangani Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya, SH. (gs/bi)

Advertisements
ucapan nataru
Advertisements
nataru
Advertisements
stikom
Advertisements
ucapan Imlek DPRD Badung
Advertisements
iklan fisioterapi
Advertisements
iklan
Baca Juga  Studi Tiru, DWP Kabupaten Pulang Pisau Kalteng Kunjungi DWP Badung
Lanjutkan Membaca

NEWS

Kapolsek Kuta Gelar Pertemuan dengan Tokoh Masyarakat Desa Adat Tuban Bahas Kamtibmas Menjelang Nyepi dan Idul Fitri

Published

on

By

kapolsek kuta
FOTO BERSAMA: Jajaran Polsek Kuta bersama tokoh-tokoh masyarakat Desa Adat Tuban di Mako Polsek Kuta Badung. (Foto: Hms Polsek Kuta)

Denpasar, baliilu.com – Dalam rangka memperkuat koordinasi dan sinergi antara pihak Kepolisian dan masyarakat, Kapolsek Kuta, AKP Agus Riwayanto Diputra, S.I.K., M.H., menggelar pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat Desa Adat Tuban. Kegiatan yang berlangsung pada hari Selasa, 18 Februari 2025, pukul 10.15 Wita di ruang pertemuan Mako Polsek Kuta Badung ini bertujuan untuk membahas persiapan keamanan menjelang Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri yang harinya hampir bersamaan.

Pertemuan yang dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, seperti Kelian Adat Tuban, Pecalang, serta perwakilan dari NU dan Takmir Masjid As-Susattaqwa, juga melibatkan aparat Polsek Kuta, di antaranya Kanit Binmas, Kanit Lantas, dan Kanit Propos. Dalam kesempatan tersebut, berbagai masukan terkait pengamanan dan situasi kamtibmas di wilayah Desa Adat Tuban dibahas dengan serius.

Kanit Binmas Polsek Kuta mengawali sambutan dengan menyampaikan terima kasih atas kehadiran para peserta pertemuan. Ia mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga kondusivitas daerah menjelang dua perayaan besar ini. Sementara itu, pengurus Masjid As-Susattaqwa, Bapak Sidiq, berharap agar pengamanan dari Polsek Kuta untuk Solat Tarawih dan perayaan Idul Fitri dapat disiapkan, terutama mengingat kedekatan tanggal dengan Hari Raya Nyepi.

Kapolsek Kuta sendiri memberikan tanggapan mengenai pentingnya kesadaran masyarakat untuk menjaga ketertiban, terutama terkait parkir kendaraan yang bisa mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Beliau juga mengingatkan pentingnya antisipasi terhadap tindak kejahatan seperti jambret, serta perlunya pemasangan CCTV di rumah-rumah dan tempat usaha guna memperkuat pengawasan di sekitar lingkungan.

Pecalang Desa Adat Kelan juga menyampaikan beberapa permintaan terkait pengamanan, termasuk pengawasan terhadap peredaran miras dan larangan kumpul-kumpul menjelang malam pengerupukan Nyepi. Kapolsek Kuta mengimbau masyarakat untuk lebih proaktif dalam menyampaikan laporan terkait masalah keamanan ke pihak kepolisian atau Bhabinkamtibmas.

Baca Juga  DPMD Badung dan TP PKK Badung Lakukan Studi Tiru ke Kota Batam

Selain itu, Ketua NU Kelurahan Tuban mengungkapkan bahwa mereka telah membentuk Majelis Ta’lim untuk mencegah radikalisasi di kalangan warga dan sudah berkoordinasi dengan pihak kelurahan serta desa adat untuk memastikan pelaksanaan ibadah berjalan dengan aman dan lancar.

Kegiatan pertemuan ini berakhir pada pukul 11.15 WITA dengan suasana yang aman dan lancar, ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol kebersamaan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kuta, khususnya menjelang perayaan Nyepi dan Idul Fitri. (gs/bi)

Advertisements
ucapan nataru
Advertisements
nataru
Advertisements
stikom
Advertisements
ucapan Imlek DPRD Badung
Advertisements
iklan fisioterapi
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Pamit! Lihadnyana Bawa Buleleng Jadi yang Pertama Penerbitan Pertek NIP CPPPK

Published

on

By

lihadnyana
PERPISAHAN: Pj. Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana saat momen perpisahan Penjabat (Pj.) Bupati Buleleng pada Senin (17/2). (Foto: Hms Buleleng)

Buleleng, baliilu.com – Gedung Kesenian Gde Manik Singaraja menjadi saksi momen perpisahan penuh makna bagi Penjabat (Pj.) Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana. Birokrat asal Desa Kekeran, Busungbiu, ini secara resmi mengakhiri masa tugasnya setelah kurang lebih 2,5 tahun mengemban amanah sebagai pemimpin di Buleleng.

Sebagai kado perpisahan, ia berhasil memastikan ribuan tenaga non-ASN di lingkungan Pemkab Buleleng memperoleh kepastian status kepegawaian mereka.

Acara ini dihadiri oleh Kepala BKN Regional X Denpasar, jajaran pejabat Pemkab Buleleng, perwakilan BUMD/BUMN dan instansi vertikal serta organisasi.

Pada kesempatan tersebut, Pj. Bupati Lihadnyana menerima Persetujuan Teknis (Pertek) NIP Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) dari Kepala BKN Regional X Denpasar, Senin (17/2).

Pertek ini menjadi yang pertama diterbitkan di Bali di luar lingkup Pemerintah Provinsi Bali.

Dalam sambutannya, Lihadnyana mengenang perjalanan panjangnya sejak dilantik sebagai Pj. Bupati Buleleng pada 27 Agustus 2022. Ia menegaskan bahwa selama masa kepemimpinannya, berbagai tugas pemerintahan, pembangunan, serta fasilitasi Pemilu dan Pilkada telah dijalankan dengan baik berkat dukungan penuh dari DPRD, birokrasi, tokoh masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan.

“Saya menyadari bahwa tanpa dukungan DPRD, jajaran birokrasi, serta seluruh masyarakat Buleleng, saya tidak akan bisa menjalankan tugas ini dengan baik. Buleleng sudah menjadi rumah kedua bagi saya,” ungkapnya dengan penuh emosi.

Lihadnyana juga menegaskan komitmennya terhadap tenaga non-ASN. Ia mengungkapkan bahwa dirinya secara langsung mengawal proses penerbitan NIP PPPK ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Denpasar. Hasilnya, Buleleng menjadi kabupaten pertama di Bali yang berhasil menerbitkan NIP bagi calon PPPK.

“Saya mendengar keluhan dan harapan Bapak-Ibu semua. Oleh karena itu, saya pastikan proses ini berjalan. Saya bahkan datang langsung ke BKN untuk memastikan bahwa hari ini NIP calon PPPK bisa diterbitkan,” tegasnya.

Baca Juga  Studi Tiru, DWP Kabupaten Pulang Pisau Kalteng Kunjungi DWP Badung

Lebih lanjut, ia menyatakan akan terus memantau perkembangan penerimaan PPPK periode kedua setelah kembali bertugas di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali.

Menurutnya, pengelolaan sumber daya manusia tidak cukup hanya berpegang pada regulasi, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan.

Menutup sambutannya, Lihadnyana menyampaikan rasa terima kasih dan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Buleleng. Ia berharap pemimpin hasil Pemilu Kada 2024 dapat membawa Buleleng ke arah yang lebih maju dengan dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat.

Sementara itu, Kepala BKN Regional X Denpasar, Dr. Yudhantoro Bayu Wiratmoko, S.Kom., MMSI, menyampaikan bahwa proses pemberkasan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berlangsung dari 1 hingga 28 Februari 2025. Setelah tahap pemberkasan selesai, sistem akan secara otomatis menerbitkan pertimbangan teknis bagi para peserta.

“Saat ini, seluruh proses di Bali telah berjalan sesuai jadwal. Namun, hingga saat ini yang baru mengajukan pemberkasan adalah dari tingkat Provinsi Bali dan Kabupaten Buleleng. Kedua wilayah ini menjadi yang terdepan dalam proses pemberkasan karena persiapannya lebih matang dibandingkan daerah lain,” ujarnya.

Per tanggal 28 Februari 2025, seluruh pertimbangan teknis akan dicetak, sehingga penerbitan Surat Keputusan (SK) bagi PPPK akan ditetapkan dengan TMT 1 Maret 2025 sesuai aturan kepegawaian yang berlaku. Setelah itu, BKPSDM akan mencetak SK serta surat perjanjian kontrak bagi PPPK yang bersangkutan.

Terkait efisiensi anggaran, ia menegaskan bahwa hal ini tidak berdampak pada rekrutmen PPPK. Sebaliknya, efisiensi lebih diarahkan pada pola kerja ASN yang lebih fleksibel dan efektif.

“Dengan efisiensi ini, diharapkan ASN, termasuk PPPK, dapat bekerja secara optimal di mana saja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya,” jelasnya.

Baca Juga  TP PKK Kota Denpasar Laksanakan Studi Komparatif Ke TP PKK Kota Administrasi Jakarta Pusat

Namun, ia juga mengakui bahwa masih terdapat tantangan terkait keterbatasan anggaran yang menunggu kebijakan lebih lanjut. Analisis jabatan dan kebutuhan pegawai akan menjadi faktor utama dalam menentukan formasi ASN, termasuk memperhitungkan jumlah pegawai yang akan memasuki masa pensiun.

Terkait kecepatan proses di Kabupaten Buleleng, hal ini dikarenakan koordinasi yang baik antara pihak terkait. BKD dan BKPSDM telah diinformasikan untuk segera memproses dokumen yang masuk. Prinsip ‘first in, first processed’ diterapkan, sehingga yang lebih cepat mengajukan berkas akan lebih dahulu diproses.

Diharapkan seluruh kabupaten dapat segera menyusul sebelum batas akhir pemberkasan pada 28 Februari 2025. Proses penerbitan SK PPPK saat ini masih berlangsung dan akan segera ditindaklanjuti oleh BKPSDM setelah pertimbangan teknis dicetak. Namun, pencairan hak-hak terkait masih harus menunggu penyelesaian administrasi SK secara penuh. (gs/bi)

Advertisements
ucapan nataru
Advertisements
nataru
Advertisements
stikom
Advertisements
ucapan Imlek DPRD Badung
Advertisements
iklan fisioterapi
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca