Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Tak Lagi Bergantung PKB dan BBNKB, Gubernur Koster Ingin Pengelolaan Aset Pemprov Bali jadi Sumber PAD Baru

BALIILU Tayang

:

de
Gubernur Bali Wayan Koster pada acara Rakor Perbaikan Tata Kelola Aset dan Penyerahan Sertifikat Aset PT PLN (Persero) dan Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Bali bertempat di Prime Plaza Hotel, Sanur, Kamis (22/10-2020).

Denpasar, baliilu.com – Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemprov Bali yang didominasi oleh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dipandang kurang begitu efektif. Karena hal itu, secara tidak langsung memaksa masyarakat Bali untuk terus berlaku konsumtif dengan membeli kendaraan, dan tidak sejalan dengan arah pembangunan Bali yang ramah lingkungan.

Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan hal itu dalam sambutannya pada acara Rakor Perbaikan Tata Kelola Aset dan Penyerahan Sertifikat Aset PT PLN (Persero) dan Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Bali bertempat di Prime Plaza Hotel, Sanur, Kamis (22/10-2020).

“Bertambahnya kendaraan bermotor di Bali bisa menimbulkan masalah baru, seperti kemacetan dan polusi udara. Tentu saja hal tersebut tidak sesuai dengan visi pembangunan Bali Nangun Sat Kerthi Loka Bali, menjaga alam dan budaya Bali,” kata mantan anggota DPR RI tiga periode ini.

Menurutnya, Bali sebagai destinasi pariwisata dunia harus didesain dengan baik, sehingga berkualitas dan berkelas. Ia mengatakan wisatawan harus bisa menikmati alam Bali yang indah, masyarakat Bali yang ramah serta kebudayaan Bali yang adiluhung. “Ketiga hal tersebut akan menjadi kunci menarik wisatawan, yang ujungnya untuk kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.

Untuk itu, ia memandang pengelolaan aset sangat penting dalam tata kelola pemerintahan untuk menjadi salah satu cara menggali sumber-sumber PAD baru. Ia mencontohkan berbagai upaya Pemprov Bali dalam menggali PAD baru dengan pengelolaan aset yang baik adalah penataan kawasan Besakih serta pembangunan Pusat Kebudayaan Bali yang kelak berlokasi di Kabupaten Klungkung. “Jika ini sudah berjalan dengan baik, bisa mendatangkan wisatawan berkelas serta menjadi sumber PAD baru bagi Pemprov,” sebutnya. Sehingga ia memandang pengelolaan aset menjadi poin penting saat ini.

Baca Juga  Walikota Denpasar Jaya Negara Hadiri Karya Mamukur Gria Gede Delod Pasar Intaran

“Saya mengakui bahwa masih banyak aset Pemprov Bali yang belum terkelola dengan baik. Masih banyak yang masih dalam sengketa dan belum mempunyai kepastian hukum. Namun, selama dua tahun kepemimpinan saya menjadi Gubernur, serta dukungan yang sangat baik oleh BPN Provinsi Bali, sedikit demi sedikit hal tersebut sudah dibenahi,” ujar Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini.

Gubernur Koster juga mengapresiasi langkah Korsupgah KPK dalam memfasilitasi kegiatan ini. Ia juga berharap kegiatan ini bisa mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta penyelamatan keuangan dan aset daerah.

Sementara itu, Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali Rudi Rubijaya mengatakan, kegiatan sertifikasi aset pemerintah daerah dan PLN di Bali ini merupakan program strategis Kementerian ATR/BPN RI untuk memetakan semua aset di Bali. Sehingga semua aset menjadi hak milik secara hukum dan bisa digunakan sebaik-baiknya.

Ia mengatakan, Kanwil BPN Bali cukup gerak cepat dalam sertifikasi aset pada tahun 2019. “Jumlah total sertifikat yang akan diserahkan pada kali ini sekitar 4.634  bidang, dan masih ada potensi dalam proses sekitar 158 bidang dengan total nilai  Rp 12,7 triliun,” jelasnya.

Sementara untuk aset pemerintah kabupaten/kota di Bali pada tahun 2019 sebanyak 2.280 bidang dan tahun 2020 sebanyak 1.489 bidang. “Untuk Pemprov sendiri tahun 2019 akan diserahkan sertifikat sebanyak 15 bidang di tahun 2019, dan tahun 2020 sebanyak 44 bidang dengan total 59 bidang. Dan barangkali jika masih ada lagi akan kita percepat,” janjinya.

Sementara itu Wakil Ketua KPK, Lili Pantauli Siregar mengapresiasi langkah BPN Bali yang berkolaborasi dengan Pemprov Bali dan PLN dalam menyelenggarakan kegiatan ini yang merupakan upaya mendorong peningkatan dan penertiban serta penyelamatan aset, sehingga bisa mencapai efektivitas dalam pelayanan publik. Hal ini juga berupaya untuk menutup celah-celah korupsi dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih. “Lingkup penertiban aset bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti sertifikat aset, penyelesaian aset yang bermasalah serta penertiban PSU,” terangnya.

Baca Juga  Tingkatkan Daya Saing UMKM Melalui Kemitraan dengan Usaha-usaha Besar

Ia menambahkan, pencapaian skor Monitoring Control for Prevention (MCP) sebagai tindak untuk mencegah upaya korupsi di Provinsi Bali pada tahun 2019 adalah 76%, sedangkan pada tahun 2020 mulai Januari-Oktober sudah mencapai 69%. Di mana skor rata-rata nasional saat ini baru mencapai 41%. Tentu capaian Bali ini merupakan sebuah prestasi, dan ia berharap melalui sertifikasi aset pemerintah bisa meningkatkan upaya pencegahan korupsi di lingkup Pemerintah Provinsi Bali. (gs)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Walikota Jaya Negara Hadiri Sertijab Danlanal Denpasar

Perkuat Sinergi Menjaga Stabilitas Wujudkan Denpasar Maju

Loading

Published

on

By

walikota jaya negara
SERTIJAB: Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara saat menghadiri acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) sekaligus Pisah Sambut Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Denpasar dari Kolonel Laut (P) Cokorda G.P. Pemayun, M.Sc., M.Tr.Hanla kepada Kolonel Laut (P) Ary Mahayasa, S.T., M.M.S., yang berlangsung di Markas Komando Lanal Denpasar, Selasa (7/7). (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menghadiri acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) sekaligus Pisah Sambut Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Denpasar dari Kolonel Laut (P) Cokorda G.P. Pemayun, M.Sc., M.Tr.Hanla kepada Kolonel Laut (P) Ary Mahayasa, S.T., M.M.S., yang berlangsung di Markas Komando Lanal Denpasar, Selasa (7/7).

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Wakapolda Bali Brigjen Pol. I Made Astawa, jajaran Forkopimda Provinsi Bali, Ketua Komisi I DPRD Kota Denpasar AA Putu Gede Wibawa, para Bupati se-Bali, pimpinan instansi vertikal, unsur TNI-Polri, serta undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Kolonel Laut (P) Cokorda G.P. Pemayun menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, Forkopimda, serta seluruh pemangku kepentingan atas sinergi dan dukungan yang telah terjalin selama dirinya mengemban amanah sebagai Danlanal Denpasar.

“Terima kasih atas kerja sama, dukungan, dan kebersamaan yang telah terbangun dengan sangat baik selama saya bertugas di Lanal Denpasar. Sinergi yang kuat antara TNI AL, pemerintah daerah, Polri, serta seluruh elemen masyarakat menjadi modal penting dalam menjaga keamanan wilayah perairan, mendukung penegakan hukum di laut, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Saya berharap hubungan baik ini terus berlanjut dan semakin diperkuat ke depannya,” ujarnya.

Sementara itu, Danlanal Denpasar yang baru, Kolonel Laut (P) Ary Mahayasa, menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan berbagai program dan kolaborasi yang telah dibangun sebelumnya.

Menurutnya, TNI Angkatan Laut memiliki tugas menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah perairan, menegakkan hukum di laut sesuai kewenangan, serta mendukung berbagai program pemerintah dalam menciptakan stabilitas keamanan yang kondusif.

“Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk mengemban amanah sebagai Danlanal Denpasar. Sinergi yang telah terjalin dengan sangat baik akan kami lanjutkan dan tingkatkan. Kami siap memperkuat koordinasi bersama seluruh instansi terkait dalam menjalankan tugas pokok TNI Angkatan Laut, sekaligus mendukung terciptanya keamanan, ketertiban, serta pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ungkapnya.

Baca Juga  Dipilih Jadi Walikota, Paslon AMERTA segera Atasi Persoalan Sampah di TPA Suwung

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menyampaikan apresiasi atas dedikasi Kolonel Laut (P) Cokorda G.P. Pemayun selama bertugas di Denpasar serta mengucapkan selamat datang kepada Kolonel Laut (P) Ary Mahayasa sebagai Danlanal Denpasar yang baru.

Menurut Jaya Negara, keberadaan Lanal Denpasar memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah pesisir dan perairan yang menjadi bagian penting dari Kota Denpasar sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan kawasan laut.

“Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kolonel Laut (P) Cokorda G.P. Pemayun atas dedikasi dan pengabdiannya selama bertugas di Denpasar. Berbagai sinergi yang telah dibangun bersama Pemerintah Kota Denpasar telah memberikan kontribusi positif dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta mendukung berbagai program pembangunan daerah,” ujar Jaya Negara.

Lebih lanjut Jaya Negara mengucapkan selamat bertugas kepada Kolonel Laut (P) Ary Mahayasa. Ia berharap kepemimpinan baru mampu semakin memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menjaga keamanan wilayah, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai tantangan, termasuk pengamanan wilayah pesisir, penanggulangan bencana, serta mendukung pembangunan Kota Denpasar.

“Kami percaya sinergi antara Pemerintah Kota Denpasar dengan Lanal Denpasar akan terus terjalin semakin erat. Melalui kolaborasi yang solid bersama seluruh unsur Forkopimda, kita optimistis mampu mewujudkan situasi yang aman, kondusif, serta mendukung percepatan pembangunan menuju Denpasar Maju yang berlandaskan semangat Vasudhaiva Kutumbakam, yakni bergotong royong dan bersinergi demi kesejahteraan masyarakat,” kata Jaya Negara. (eka/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Rapat Kerja Pansus IV dengan DPRD Kota Denpasar

Sekda Eddy Mulya Tegaskan Pemkot Denpasar Terus Perkuat Fondasi Tata Kelola Pelayanan Publik

Loading

Published

on

By

dprd denpasarv
SAMPAIKAN TANGGAPAN: Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya saat menyampaikan tanggapannya pada Rapat Kerja Pansus IV Tentang Pertanggungjawaban APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Gedung DPRD Kota Denpasar, Selasa (7/7). (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat fondasi tata kelola pelayanan publik, pemerintahan, serta pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya saat menyampaikan tanggapannya pada Rapat Kerja Pansus IV Tentang Pertanggungjawaban APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Gedung DPRD Kota Denpasar, Selasa (7/7).

Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, Ida Bagus Yoga Adiputra, Anggota DPRD Provinsi Bali, Kota Denpasar, Ketut Suteja Kumara dan para pimpinan OPD Pemkot Denpasar.

Sekda Eddy Mulya dalam pidatonya menyampaikan ucapan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Pansus VII DPRD Kota Denpasar atas capaian opini WTP selama 14 kali berturut-turut dari BPK. Pemerintah Kota Denpasar berkomitmen untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah agar capaian tersebut bisa dipertahankan dimasa yang akan datang.

“Saya atas nama Pemkot Denpasar mengucapkan terimakasih atas apresiasi yang diberikan oleh Pansus VII DPRD Kota Denpasar, capaian opini WTP yang Pemkot Denpasar peroleh dari BPK selama 14 kali berturut-turut merupakan hasil sinergi seluruh perangkat daerah dalam menerapkan prinsip tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel,” ujar Eddy Mulya.

Lebih lanjut diungkapkan Eddy Mulya, bahwasanya para perangkat daerah yang ada di Kota Denpasar agar terus melakukan inovasi dan terobosan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah.

Pemerintah Kota Denpasar melalui Inspektorat Daerah akan mengkoordinasikan penyusunan rencana aksi (action plan) tindak lanjut atas seluruh temuan BPK dengan target waktu penyelesaian yang jelas untuk setiap perangkat daerah.

“Nilai SILPA yang ditemukan masih tinggi sebesar Rp. 644,73 miliar lebih diharapkan bisa menjadi evaluasi lebih lanjut untuk mengidentifikasi penyebab utamanya, baik yang bersumber dari efisiensi belanja, keterlambatan pelaksanaan kegiatan, maupun sisa dana kegiatan yang tidak terserap. Selain itu, evaluasi menyeluruh juga perlu dilakukan terhadap program dan kegiatan yang capaian kinerjanya belum memenuhi target,” kata Eddy Mulya. (eka/bi)

Baca Juga  Gempa dengan Kekuatan 6,7 SR, Tak Berpotensi Tsunami

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Walikota Jaya Negara Teken PKS Proyek PSEL, Perkuat Langkah Menuju Pengelolaan Sampah Berkelanjutan

Published

on

By

PSEL Denpasar
TANDA TANGAN BAST: Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara teken PKS Proyek PSEL bersama Danantara, serta penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) lahan proyek kepada PT Weiming Nusantara Bali New Energy sebagai Badan Usaha Pelaksana Proyek (BUPP), Selasa (7/7), di Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar. (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang modern dan berkelanjutan. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) oleh Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, bersama Danantara, serta penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) lahan proyek kepada PT Weiming Nusantara Bali New Energy sebagai Badan Usaha Pelaksana Proyek (BUPP), Selasa (7/7), di Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Sampah dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) serta Perjanjian Penggunaan Lahan Proyek yang telah disepakati oleh Pemerintah Kota Denpasar, Pemerintah Kabupaten Badung, Pemerintah Provinsi Bali, dan BUPP PSEL. Penandatanganan ini menjadi tahapan penting dalam percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan di kawasan Denpasar Raya.

Prosesi penandatanganan disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup, Danantara, Gubernur Bali Wayan Koster, Ketua DPRD Provinsi Bali Dewa Made Mahayadnya, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kota Denpasar. Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kota Denpasar juga menyerahkan fisik lahan proyek dalam kondisi ready to build atau siap dibangun sehingga proses konstruksi dapat segera dilaksanakan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan Bali bersiap mencatat sejarah baru dalam pengelolaan lingkungan melalui peluncuran pembangunan proyek PSEL yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu (8/7). Menurutnya, proyek ini menjadi implementasi pertama di Indonesia sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden dalam percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik. Kehadiran PSEL diharapkan mampu menjadi solusi atas persoalan sampah yang selama ini menjadi tantangan di berbagai daerah. Secara nasional, sistem PSEL diproyeksikan mampu menangani sekitar 22 persen persoalan sampah di Indonesia. Namun, ia menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tetap harus diawali dari perubahan perilaku masyarakat melalui pemilahan sampah sejak dari rumah, yang didukung dengan pemanfaatan alat pengolah kompos skala rumah tangga.

Baca Juga  Dipilih Jadi Walikota, Paslon AMERTA segera Atasi Persoalan Sampah di TPA Suwung

Di sela-sela kegiatan, Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, mengatakan bahwa pengelolaan sampah merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah yang membutuhkan sinergi seluruh pihak. Kehadiran fasilitas PSEL diharapkan tidak hanya mampu mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir, tetapi juga menghasilkan energi listrik melalui pemanfaatan teknologi modern yang ramah lingkungan. Penandatanganan PKS dan penyerahan lahan proyek ini menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam mempercepat terwujudnya sistem pengelolaan sampah yang efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Jaya Negara berharap seluruh tahapan pembangunan dapat berjalan sesuai rencana sehingga fasilitas PSEL segera beroperasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Denpasar maupun Bali secara umum. “Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam menghadirkan solusi pengelolaan sampah yang berkelanjutan, sekaligus mendukung terwujudnya Bali yang bersih, hijau, dan mampu mengubah persoalan sampah menjadi sumber energi yang bernilai,” ujar Jaya Negara. (eka/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca