Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster menerima aspirasi perwakilan peserta Aksi Kamisan yang terdiri atas unsur serikat pekerja, buruh, dan mahasiswa terkait usulan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali tahun 2027. Pertemuan berlangsung di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Rabu (21/10/2026). Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Koster mendengarkan langsung berbagai masukan mengenai perlunya penyesuaian upah minimum dengan kebutuhan hidup layak masyarakat Bali.

Koordinator Aksi, Excel, bersama Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Mandiri Regional Bali, Ida I Dewa Made Rai Budi Darsana, menyampaikan harapan agar Pemerintah Provinsi Bali dapat menetapkan UMP tahun 2027 dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL) masyarakat. Mereka mengusulkan agar UMP Bali dinaikkan menjadi Rp 5,2 juta dari besaran saat ini yang disebut berada pada kisaran Rp 3,2 juta. Usulan tersebut didasarkan pada penilaian bahwa terdapat kesenjangan sekitar Rp 2 juta antara upah minimum dan kebutuhan hidup layak masyarakat Bali.

Perwakilan peserta aksi berharap penetapan UMP Bali tahun 2027 dapat mempertimbangkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, serta perkembangan regulasi ketenagakerjaan yang baru. Mereka juga meminta Gubernur Bali mempertimbangkan penggunaan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja.

Sejumlah pertimbangan yang disampaikan peserta aksi untuk mendukung usulan kenaikan UMP antara lain pertumbuhan ekonomi Bali yang disebut mendekati 6 persen atau berada di atas rata-rata nasional, realisasi investasi yang dinilai cukup tinggi, serta tingginya biaya hidup di Bali sebagai daerah tujuan pariwisata internasional. Perwakilan pekerja juga menyampaikan bahwa kontribusi tenaga kerja di Bali tidak hanya berkaitan dengan aktivitas ekonomi, tetapi juga dengan peran masyarakat dalam menjaga adat istiadat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal yang menjadi daya tarik utama pariwisata Bali.

Menanggapi aspirasi tersebut, Gubernur Wayan Koster menyatakan sependapat dengan harapan para pekerja untuk memperoleh penghasilan yang lebih layak. Namun, Gubernur menegaskan bahwa setiap keputusan mengenai penetapan upah minimum harus tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Gubernur meminta para pekerja bersabar karena pemerintah masih melakukan kajian dan pembahasan untuk memperoleh formulasi terbaik.

Gubernur Koster menjelaskan bahwa sejak isu kenaikan UMP mengemuka, dirinya telah mempelajari berbagai aspek yang berkaitan dengan kebijakan pengupahan, termasuk perkembangan regulasi ketenagakerjaan. Sebagai langkah konkret, Gubernur telah menugaskan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Bali untuk melakukan kajian mengenai besaran UMP Bali tahun 2027.

Selain melibatkan BRIDA, pembahasan penetapan UMP juga dilakukan melalui Dewan Pengupahan Provinsi Bali dengan mempertimbangkan aspirasi serikat pekerja dan kondisi dunia usaha. Gubernur menekankan pentingnya menemukan titik keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan usaha agar kebijakan yang ditetapkan nantinya dapat memberikan manfaat bagi semua pihak tanpa menimbulkan risiko yang memberatkan perusahaan.

Usai menerima perwakilan peserta aksi di ruang tamu Kantor Gubernur Bali, Gubernur Wayan Koster menemui langsung para peserta Aksi Kamisan yang berkumpul di depan Kantor Gubernur Bali, kawasan Lapangan Puputan Margarana, Denpasar. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur kembali mendengarkan aspirasi peserta aksi sekaligus memberikan penjelasan mengenai proses pengkajian UMP Bali tahun 2027 yang sedang dilakukan pemerintah.

Di hadapan peserta aksi, Gubernur Koster menjelaskan bahwa berdasarkan simulasi penghitungan menggunakan formula pengupahan yang berlaku, kenaikan UMP Bali tahun 2027 diperkirakan hanya sekitar Rp 200.000 sehingga besarannya berada pada kisaran Rp 3,4 juta. Gubernur menilai hasil simulasi tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut mengingat adanya kesenjangan antara besaran upah minimum dan kebutuhan hidup layak masyarakat Bali.

Gubernur menyampaikan bahwa BRIDA Provinsi Bali tengah melakukan kajian menggunakan formula penghitungan upah minimum dengan koefisien alfa sebesar 0,9. Kajian tersebut diharapkan dapat menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kemungkinan penyesuaian upah minimum dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila hasil penghitungan masih menunjukkan kesenjangan yang cukup besar dengan kebutuhan hidup layak, Gubernur akan mengkaji kemungkinan besaran upah yang lebih mendekati kebutuhan hidup layak sepanjang dimungkinkan oleh regulasi.

Dalam dialog tersebut, turut mengemuka contoh besaran upah Rp 4,5 juta sebagai angka yang berada di antara hasil simulasi sekitar Rp 3,4 juta dan usulan kebutuhan hidup layak sebesar Rp 5,2 juta. Gubernur Koster menyampaikan bahwa berbagai usulan angka tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses kajian. Namun, penetapan besaran UMP Bali tahun 2027 masih harus melalui mekanisme dan ketentuan yang berlaku sehingga belum ada keputusan final mengenai nominal kenaikannya.

Gubernur Koster menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya mengkaji besaran UMP Bali, tetapi juga memperhatikan penetapan upah minimum kabupaten/kota serta upah minimum sektoral, termasuk sektor pariwisata. Seluruh aspek tersebut akan dibahas secara menyeluruh dengan mempertimbangkan kebutuhan pekerja, perkembangan perekonomian Bali, serta kemampuan dunia usaha.

Mengakhiri pertemuan, Gubernur Wayan Koster memastikan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan peserta aksi akan dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pengupahan tahun 2027. Gubernur menegaskan komitmennya untuk mengupayakan kebijakan yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan perekonomian Bali, dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. (gs/bi)

Bangli, baliilu.com – Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali melaksanakan monitoring Pemilihan Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (Pemilos) Serentak di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Tabanan pada Rabu (21/10/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen KPU Bali dalam memperkuat pendidikan demokrasi dan meningkatkan literasi kepemiluan bagi pemilih pemula melalui praktik langsung di lingkungan sekolah.

Di Kabupaten Bangli, monitoring dilakukan oleh Anggota KPU Provinsi Bali, Anak Agung Raka Nakula, dengan meninjau pelaksanaan Pemilos di SMK 4 Bangli. Sementara itu, Anggota KPU Provinsi Bali, Luh Putu Sri Widyastini, memantau pelaksanaan kegiatan serupa di SMA 1 Tembuku dan SMA 2 Bangli. Pemilos Serentak di Kabupaten Bangli dilaksanakan di tingkat SMA dan SMK sebagai sarana pembelajaran demokrasi bagi para pelajar.

Pada hari yang sama, monitoring di Kabupaten Tabanan dipimpin oleh Anggota KPU Provinsi Bali, I Gede John Darmawan, dengan mengunjungi SMPN 1 Tabanan, SMPN 2 Marga, dan SMAN 1 Kediri. Pelaksanaan Pemilos Serentak di Kabupaten Tabanan berlangsung secara masif dengan melibatkan 47 SMP/MTs dan 26 SMA/SMK. Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mengenal dan mempraktikkan proses pemilihan secara langsung.

Dalam pelaksanaannya, Pemilos menerapkan tahapan yang mengadaptasi proses penyelenggaraan Pemilu, mulai dari pemutakhiran data pemilih, kampanye dan debat pasangan calon, penyampaian visi dan misi, hingga persiapan logistik oleh panitia Pemilos. Proses pemungutan dan penghitungan suara juga dilaksanakan secara terbuka dengan pengawasan dari pengawas Pemilos serta saksi-saksi pasangan calon yang berasal dari kalangan siswa. Dengan demikian, para pelajar tidak hanya belajar mengenai tata cara memilih, tetapi juga memahami pentingnya transparansi, pengawasan, dan integritas dalam setiap tahapan pemilihan.

Dalam kegiatan monitoring tersebut, para komisioner KPU Bali juga berinteraksi langsung dengan sejumlah siswa untuk menanyakan kendala yang dihadapi serta kesan mereka saat mengikuti Pemilos. Para siswa menjawab dengan antusias dan mengungkapkan bahwa mereka memahami pentingnya hak suara serta merasakan keseruan mengikuti proses pemilihan yang menyerupai Pemilu sesungguhnya. Pengalaman tersebut menjadi pembelajaran nyata bagi siswa tentang arti partisipasi dan hak setiap individu dalam menentukan pemimpin melalui proses demokratis.

Anggota KPU Provinsi Bali, I Gede John Darmawan, menyampaikan bahwa praktik langsung melalui Pemilos memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada para siswa mengenai tata cara dan prinsip dasar penyelenggaraan Pemilu. Keterlibatan aktif siswa sebagai pemilih, panitia, pengawas, maupun saksi pasangan calon turut menanamkan nilai-nilai demokrasi, seperti kejujuran, transparansi, partisipasi, sportivitas, dan tanggung jawab. Pemilos pun menjadi ruang pembelajaran yang memungkinkan para pelajar memahami demokrasi tidak hanya secara teori, tetapi juga melalui pengalaman langsung.

Melalui monitoring Pemilos Serentak di Bangli dan Tabanan, KPU Provinsi Bali mendorong satuan pendidikan untuk terus menjadikan Pemilos sebagai laboratorium demokrasi yang edukatif bagi generasi muda. Pengalaman mengikuti seluruh tahapan pemilihan diharapkan dapat membentuk pelajar yang kritis, cerdas, berintegritas, dan bertanggung jawab, sekaligus menumbuhkan kesadaran untuk menggunakan hak pilih secara bijak serta berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan pada masa mendatang. (gs/bi)

Badung, baliilu.com – Pemerintah Kabupaten Badung memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya percepatan penurunan stunting melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penanganan Stunting Kabupaten Badung Tahun 2026. Kegiatan yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Badung ini berlangsung di Ruang Rapat Satya Gosana I, Inspektorat Kabupaten Badung, Rabu (21/10/2026), dipimpin Wakil Bupati Badung selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Badung, Bagus Alit Sucipta.

Kepala Bappeda Kabupaten Badung, I Made Wira Dharmajaya, menjelaskan bahwa berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung Tahun 2025–2029, target prevalensi stunting ditetapkan sebesar 7,20 persen pada 2025, 7 persen pada 2026, 6,80 persen pada 2027, 6,60 persen pada 2028, dan 6,40 persen pada 2029. Sementara itu, berdasarkan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPBGM), prevalensi stunting di Kabupaten Badung pada 2025 tercatat sebesar 2,5 persen.

Menurutnya, optimalisasi penurunan stunting dilakukan melalui Rencana Aksi Daerah Kabupaten Badung Tahun 2025–2029 dan Rencana Aksi Tahunan 2026. Strategi tersebut mencakup penetapan pencegahan stunting sebagai program prioritas pemerintah daerah hingga desa dan kelurahan, peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan koordinasi lintas pemerintahan, peningkatan akses terhadap pangan bergizi, serta optimalisasi peran Posyandu dan kader dalam pendampingan keluarga berisiko stunting.

Selain itu, pemantauan dan evaluasi terus diperkuat untuk memastikan kualitas pelayanan serta meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program. Pendataan keluarga berisiko stunting dan balita stunting juga melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A), serta pemerintah desa dan kelurahan.

Berbagai program strategis turut dioptimalkan untuk mendukung upaya tersebut. Di antaranya Program Tri Pasti yang memastikan calon pengantin terdata dan berkonsultasi, ibu hamil menjalani pemeriksaan rutin di Puskesmas, serta balita mendapatkan layanan Posyandu. Pemerintah Kabupaten Badung juga menjalankan Badung Bergaya untuk pendampingan keluarga berisiko stunting, Dapur Dahsyat untuk mendukung ketersediaan makanan tambahan, serta Garbasari (Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan).

Dukungan lainnya diwujudkan melalui Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan), program Krama Badung Sehat atau Mantap Nak Badung, pemberian makanan tambahan bagi anak PAUD Holistik Integratif (PAUD HI), dukungan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), serta pemanfaatan pekarangan melalui penyediaan bibit sayuran dan ayam petelur bagi keluarga berisiko stunting.

Sementara itu, Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta menyampaikan bahwa berdasarkan pendataan 2025, prevalensi stunting Badung tercatat sebesar 2,5 persen dan menjadi salah satu yang terendah di Provinsi Bali. Pada pendataan 2026, angka tersebut mengalami peningkatan seiring dengan perluasan cakupan pendataan yang tidak hanya mencakup balita yang datang ke Posyandu, tetapi juga balita yang terdata melalui fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Badung.

“Berdasarkan arahan Bapak Bupati Badung, kita harus mencari cara agar angka stunting di Kabupaten Badung ke depannya bisa ditekan. Karena itu, dalam rapat ini kita memperkuat dua pendekatan penanganan, yaitu intervensi dari hulu dan penanganan terhadap kasus stunting yang sudah terjadi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, intervensi dari hulu dilakukan melalui pendampingan calon pengantin dan keluarga berisiko stunting dengan melibatkan kader Posyandu serta kader pendamping keluarga. Pendampingan tersebut meliputi edukasi, pemeriksaan kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan vitamin sesuai kebutuhan, sehingga upaya pencegahan dapat dilakukan sejak sebelum kehamilan hingga anak dilahirkan.

Di sisi lain, penanganan terhadap kasus stunting yang telah ditemukan dilakukan melalui keterlibatan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Badung, termasuk dukungan Forum TJSL. Penguatan peran kader juga menjadi perhatian, terutama dalam meningkatkan kemampuan menemukan kasus secara aktif di masyarakat, tidak hanya menunggu balita datang ke Posyandu atau fasilitas kesehatan.

“Kita ingin kader turun langsung ke masyarakat untuk menemukan kasus. Ketika ditemukan anak yang berisiko atau mengalami stunting, kasus tersebut segera dilaporkan agar dapat ditindaklanjuti. Dengan begitu, kita bisa mengetahui kondisi di lapangan secara lebih baik dan menentukan intervensi yang tepat,” tegasnya.

Adapun prioritas intervensi diarahkan pada penguatan pemantauan gizi ibu hamil, pemberian ASI eksklusif, penyediaan makanan pendamping ASI yang berkualitas dan kaya protein hewani, serta skrining dan penanganan balita yang mengalami masalah gizi. Upaya tersebut juga didukung perbaikan akses air bersih dan sanitasi, peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap, edukasi pola makan seimbang, validasi data, serta peningkatan kapasitas kader.

Melalui koordinasi lintas sektor dan pelaksanaan program yang terintegrasi, Pemerintah Kabupaten Badung berharap upaya pencegahan dan penanganan stunting dapat berjalan lebih terarah, sehingga kualitas kesehatan dan tumbuh kembang anak serta kesejahteraan masyarakat Badung terus meningkat. (gs/bi)