Denpasar, baliilu.com – Gemerlap Utsawa (Parade) Busana Adat Khas Kabupaten/Kota se-Bali dalam rangkaian Pesta Kesenian Bali (PKB) XLVIII Tahun 2026 di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Art Center Bali, Minggu (21/6), menjadi panggung bagi Kabupaten Badung untuk menegaskan kekayaan identitas budaya yang diwariskan leluhur.

Tampil pada urutan ketujuh, Duta Kabupaten Badung sukses memukau penonton dengan menghadirkan empat ragam busana adat yang tidak hanya menonjolkan keindahan visual, tetapi juga menyimpan nilai teologis, historis, dan filosofis yang sejalan dengan tema besar PKB tahun ini, Atma Kerthi.

Tim Parade Busana Duta Kabupaten Badung, I Gusti Ngurah Agung Sasmitra Wiguna, didampingi Ni Nyoman Budawati dan I Wayan Awi Marwida, menjelaskan bahwa keempat busana yang ditampilkan yakni Busana Pecalang, Payas Kekembangan, Busana Maligia Lajur, dan Payas Kawya atau Payas Agung Mengwi.

“Untuk PKB tahun 2026, Kabupaten Badung tetap berpedoman pada tema besar Atma Kerthi. Keempat busana yang ditampilkan merupakan representasi perjalanan kehidupan masyarakat Badung, mulai dari fungsi pengayoman adat, persembahan suci, ritual leluhur, hingga busana tingkat utama dalam upacara sakral,” ujarnya.

Parade dibuka dengan Busana Pecalang, yang merepresentasikan sosok penjaga keamanan dan kesucian pelaksanaan adat serta agama. Identitasnya ditampilkan melalui konsep warna Tri Datu merah, putih, dan hitam yang dipadukan dengan saput poleng, destar, serta keris sebagai simbol keseimbangan.

Keunikan berikutnya hadir melalui Payas Kekembangan, busana yang hanya ditemukan di Desa Adat Pangsan, Kecamatan Petang. Busana ini berkaitan erat dengan tradisi Ngelampad, yakni ritual persembahan hasil bumi kepada Dewa Sangkara yang dilakukan oleh daha truna setempat setiap Purnama.

“Busana Kekembangan hanya ada di Desa Adat Pangsan. Tradisi ini menjadi warisan yang terus dijaga oleh para daha truna melalui pelaksanaan Ngelampad setiap Purnama,” jelas Agung Sasmitra.

Warna hijau, merah muda, dan biru mendominasi busana ini sebagai simbol kesegaran, kemakmuran, dan kesetiaan. Kaum truna mengenakan wastra petak mekancut dengan saput biru dan udeng jejateran, sementara para daha tampil anggun dengan kebaya dadu, selendang hijau, kain bermotif liris, serta tatanan rambut pusung gonjer.

Kisah sejarah kemudian dihadirkan melalui Busana Maligia Lajur, sebuah rekonstruksi busana ritual Pitra Yadnya yang pernah digunakan dalam upacara Maligia Lajur Raja Dewata X di Puri Agung Sibang Kaja tahun 1957. Rekonstruksi dilakukan berdasarkan dokumentasi foto lama dengan tetap mempertahankan pakem aslinya.

“Kami merekonstruksi kembali busana tersebut berdasarkan foto yang diperoleh, namun tetap mengedepankan pakem, meskipun bahan yang digunakan menyesuaikan perkembangan zaman,” ungkapnya.

Sebagai penutup, kemegahan Payas Kawya atau Payas Agung Mengwi menjadi klimaks penampilan Duta Badung. Busana tingkat utama yang digunakan dalam upacara mepandes dan pawiwahan ini menampilkan kemewahan kain prada, songket, serta hiasan kepala khas gaya Mengwi.

Pada perempuan, pusung tanduk yang dipadukan dengan srinata dan semi tidak hanya memperkuat estetika, tetapi juga melambangkan kesiapan seorang perempuan dalam mengemban tanggung jawab kehidupan.

Melalui empat ragam busana tersebut, Duta Kabupaten Badung menunjukkan bahwa pelestarian budaya tidak berhenti pada menjaga bentuk fisik semata, melainkan juga merawat makna dan nilai yang terkandung di dalamnya. Inovasi yang dilakukan tetap berpijak pada pakem serta filosofi Tri Angga, sehingga busana adat Bali mampu terus hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Semester I Tahun 2026 pada Jumat (19/6/2026) di Ruang Rapat Lantai II Kantor KPU Provinsi Bali.

Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota KPU RI Divisi Teknis Penyelenggaraan, Idham Holik, Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan, Anggota KPU Provinsi Bali Luh Putu Sri Widyastini, Sekretaris KPU Provinsi Bali I Made Oka Purnama, serta Ketua dan Anggota Divisi Teknis KPU Kabupaten/Kota se-Bali. Hadir pula perwakilan Bawaslu Provinsi Bali, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bali, perwakilan partai politik, serta jajaran sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Bali.

Rapat koordinasi dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi atas kehadiran Anggota KPU RI yang berkenan memberikan arahan dan penguatan kepada jajaran penyelenggara pemilu di Bali. Lidartawan menegaskan bahwa pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan merupakan salah satu langkah strategis dalam mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2029, yang tahapan awalnya diproyeksikan mulai berlangsung pada tahun 2027.

Dalam arahannya, Anggota KPU RI Divisi Teknis Penyelenggaraan, Idham Holik, pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan memiliki peran yang sangat penting karena masih terdapat beberapa periode pemutakhiran yang dapat dimanfaatkan sebelum tahapan resmi pemilu dimulai. Ia menekankan bahwa data partai politik yang mutakhir, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya mendukung kebutuhan administrasi kepemiluan, tetapi juga menjadi bagian dari pemenuhan hak publik untuk memperoleh informasi mengenai kondisi dan kesiapan partai politik sebagai peserta demokrasi.

Pada sesi diskusi, Bawaslu Provinsi Bali menyampaikan sejumlah catatan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan pemutakhiran data partai politik melalui SIPOL. Beberapa partai politik masih ditemukan belum memenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam struktur keanggotaannya. Selain itu, terdapat pula partai politik yang belum melakukan pembaruan informasi legalitas kantor kepengurusan setelah masa sewa kantor berakhir. Oleh karena itu, Bawaslu mengimbau seluruh partai politik untuk segera melakukan pembaruan data secara berkala agar informasi yang tersaji dalam SIPOL tetap valid, akurat, dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.

Menutup kegiatan, Ketua KPU Provinsi Bali menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi yang berkelanjutan antara KPU, Bawaslu, serta partai politik dalam menjaga kualitas data dan meminimalisir potensi pelanggaran maupun kesalahan administratif. Ia juga mendorong penguatan integrasi antara SIPOL dan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) guna mendukung proses validasi data keanggotaan partai politik secara lebih efektif.

KPU Provinsi Bali berkomitmen untuk terus memberikan asistensi dan pendampingan kepada partai politik maupun KPU Kabupaten/Kota yang menghadapi kendala dalam pengoperasian SIPOL, sehingga pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan di Provinsi Bali dapat berjalan optimal, transparan, dan berintegritas sebagai bagian dari persiapan menuju Pemilu Tahun 2029. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Musa Rajekshah, menilai edukasi sadar wisata sejak dini melalui kurikulum sekolah menjadi salah satu kunci penting untuk memperkuat fondasi pariwisata berkualitas (quality tourism) di Bali. Pasalnya, ia meyakini kesadaran masyarakat terhadap pariwisata yang dimiliki Bali perlu terus dipupuk sejak dini agar generasi muda memiliki kepedulian terhadap kebersihan, keamanan, dan kelestarian lingkungan sebagai pilar utama pariwisata berkelanjutan.

“Dari tingkat terendah, tingkat SD, SMP, SMA, memang harus dibikin kurikulum belajar tentang pariwisata dan juga peningkatan bagaimana supaya anak-anak ini dari kecil sudah sadar wisata dan semakin tahu ke depan menjaga kebersihan, menjaga keamanan,” ujar Musa dalam agenda Kunjungan Kerja BKSAP DPR RI di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Bali, Jumat (19/6/2026).

Dalam pertemuan yang dihadiri langsung oleh Gubernur Bali I Wayan Koster tersebut, politisi Fraksi Partai Golkar itu menjelaskan, kesadaran masyarakat menjadi fondasi utama keberhasilan sektor pariwisata. Ia menilai Bali memiliki keunggulan dibandingkan banyak daerah lain di Indonesia karena masyarakatnya sudah memiliki tingkat kesadaran wisata yang tinggi.

Hal tersebut, menurutnya, perlu terus dijaga dan diperkuat agar tidak tergerus oleh dinamika perkembangan zaman. “Kalau habit masyarakat atau kebiasaan masyarakat tidak sadar wisata, ini sulit. Kalau Bali sudah sadar wisatanya luar biasa,” ungkapnya.

Musa mencontohkan negara-negara yang telah berhasil menanamkan kesadaran lingkungan dan mitigasi sejak usia dini sebagai praktik baik yang dapat diadaptasi. Ia menyebut Jepang sebagai contoh konkret, di mana anak-anak telah dibekali pengetahuan tanggap bencana sejak jenjang sekolah dasar. Pendekatan serupa, menurutnya, dapat diterapkan untuk membangun budaya pariwisata berkelanjutan di Indonesia.

“Sama seperti di Jepang, mereka anak-anak kecil itu sudah tahu betul bagaimana tanggap bencana. Karena di sana memang daerah rawan gempa, tapi dari tingkat sekolah dasarnya sekalipun sudah diajarkan,” jelasnya.

Tidak henti, Musa menggarisbawahi bahwa edukasi sadar wisata sejak dini akan menghasilkan dampak jangka panjang yang signifikan terhadap keberlanjutan pariwisata daerah. Baginya, generasi yang terbentuk dari kurikulum sadar wisata akan tumbuh menjadi masyarakat yang secara aktif menjaga lingkungan, kebersihan, sumber daya air, hingga kelestarian alam, sehingga setiap kebijakan pariwisata pemerintah dapat berjalan beriringan dengan kesadaran publik.

“Supaya nanti ke depan apa pun yang dilakukan pemerintah, masyarakat ini sudah sadar dan menjaga lingkungan, menjaga keamanan, menjaga kebersihan, menjaga juga sampah, sumber-sumber air, supaya pohon-pohon juga dijaga,” paparnya.

Melalui agenda ini, BKSAP DPR menyatakan dukungan penuh atas upaya Pemerintah Provinsi Bali mengembangkan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, mengingat posisi strategis Bali sebagai salah satu daerah yang dibanggakan Indonesia di mata dunia. Terlebih, penguatan fondasi melalui edukasi sadar wisata diharapkan menjadi langkah strategis yang dapat direplikasi ke destinasi pariwisata unggulan lainnya di Indonesia. (gs/bi)