Buleleng, baliilu.com – Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) terus memperkuat komitmen dalam menghadirkan sistem penerimaan peserta didik yang adil dan transparan. Hal tersebut ditegaskan dalam kegiatan Sosialisasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 yang dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen bersama lintas sektor, bertempat di Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Buleleng, Rabu (16/4).

Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan pelaksanaan SPMB tidak hanya berjalan secara administratif, namun juga mampu menjawab harapan masyarakat akan sistem yang objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi.

Dalam sambutannya, Kepala Disdikpora Kabupaten Buleleng, Ida Bagus Gde Surya Bharata, menegaskan bahwa SPMB merupakan pintu masuk dalam menjamin akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh anak. Oleh karena itu, pelaksanaannya wajib berlandaskan prinsip objektivitas, akuntabilitas, serta tanpa diskriminasi.

“Pemerintah Kabupaten Buleleng telah menyiapkan petunjuk teknis sebagai acuan utama yang harus dipedomani seluruh satuan pendidikan dan pemangku kepentingan, guna menghindari perbedaan tafsir di lapangan serta memastikan keseragaman pelaksanaan,” tegasnya.

Surya Bharata menekankan komitmen integritas menjadi sorotan utama dalam kegiatan ini. Seluruh pihak diingatkan untuk tidak melakukan intervensi di luar ketentuan, serta menjaga proses penerimaan tetap bersih dan berpihak pada kepentingan terbaik peserta didik.

Tak hanya itu, keberhasilan SPMB juga sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor. Dukungan dari Disdukcapil dalam validasi data kependudukan, peran pemerintah kecamatan dan desa dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, hingga pengawasan dari Inspektorat menjadi kunci agar proses berjalan tertib dan akuntabel.

“Melalui sosialisasi ini, diharapkan terbangun pemahaman yang sama sekaligus komitmen kuat dari seluruh pihak untuk mengawal pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 agar berjalan jujur, transparan, dan berkeadilan,” harapnya.

Sementara itu, perwakilan BPMP Bali, Dwi Prasetya, menekankan pentingnya proses verifikasi dan validasi (verval) dalam mendukung keberhasilan SPMB. Menurutnya, verval menjadi instrumen utama untuk memastikan seluruh calon siswa mendapatkan sekolah, sekaligus mencegah meningkatnya angka Anak Tidak Sekolah (ATS).

“Kita ingin memastikan tidak ada lagi kesenjangan, seperti sekolah yang kelebihan siswa sementara di sekitarnya justru kekurangan. Melalui verval, pemerataan ini kita kawal,” jelasnya.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan terbangun pemahaman yang sama sekaligus komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari DPRD, instansi vertikal, perangkat daerah, hingga jajaran pendidikan, untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027. (gs/bi)

Buleleng, baliilu.com – Festival Seni, Adat, dan Budaya (Festasada) resmi dibuka di Taman Bung Karno Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali, Jumat (17/4). Bertajuk “Abhyudaya”, festival tiga hari ini bertujuan memperkuat pelestarian dan pengenalan seni, adat, serta budaya lokal Buleleng.

Festival ini menampilkan beragam pertunjukan seni budaya, mulai dari pawai, baleganjur, tari tradisional, bondres, dan lain sebagainya. Berlangsung hingga 19 April 2026. Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra resmi membuka bersama jajaran petinggi Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui tradisi ngoncang secara simbolis.

Dalam sambutannya, Sutjidra menekankan pentingnya memahami dan membesarkan warisan budaya yang dimiliki setiap wilayah kecamatan.

“Kita harus memahami dan membesarkan budaya yang ada di wilayah kita sendiri. Ini adalah salah satu cara untuk memahami kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam melestarikan budaya,” ujar Sutjidra.

Sutjidra menambahkan bahwa potensi seni, tradisi, dan budaya di setiap kecamatan sering kali tidak terlihat secara langsung, padahal kekayaan tersebut sangat besar. Menurutnya, festival seperti Festasada menjadi wadah untuk menampilkan ciri khas dan tradisi masing-masing desa di Kecamatan Sukasada.

“Kita tidak boleh hanya melihat potensi yang ada di permukaan. Setiap desa punya seni, tradisi, dan budaya yang khas. Festival ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk mendalami dan mempromosikan kekayaan budaya Kecamatan Sukasada,” tutupnya. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Komitmen penanganan sampah berbasis sumber terus mendapat dukungan dari berbagai stakeholder. Kali ini datang dari Desa Adat Denpasar yang berkomitmen untuk mendukung pengolahan sampah organik di sumber.

Demikian diungkapkan Bendesa Adat Denpasar, I Gusti Ngurah Alit Wirakesuma dihadapan Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara saat sosialisasi pengolahan sampah berbasis sumber di Wantilan Setra Agung Badung, Desa Adat Denpasar, Minggu (19/4).

Bendesa Adat Denpasar, I Gusti Ngurah Alit Wirakesuma dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa permasalahan sampah merupakan tantangan bersama. Karenanya, penanganannya pun memerlukan komitmen dari seluruh pihak, termasuk dari pemerintah, lembaga hingga masyarakat itu sendiri.

Lebih lanjut dijelaskan, sinergi antara dinas dan adat memang tidak dapat dipisahkan. Karenanya, Desa Adat juga memiliki peran sentral dalam kebijakan penanganan persampagan. Mewilayahi 106 banjar, Desa Adat Denpasar memiliki wilayah luas. Karenanya, diperlukan kesepakatan serta kesepahaman dalam penanganan sampah.

“Tentunya kami berkomitmen untuk penanganan sampah, utamanya sampah organik dari sumber, dan ini juga sudah disepakati oleh para Prajuru Banjar Adat yang hadir, harapan kami bisa optimal dalam penanganan sampah organik di sumber,” ujarnya.

Alit Wirakesuma menjelaskan bahwa saat ini Desa Adat Denpasar terus berupaya menangani sampag organik secara mandiri, terutama sampah upakara. Namun demikian, penanganannya hanya akan optimal jika masyarakat mendukung dengan memilah dan mencacah sampah organik.

“Jadi perlu kerja sama dan sinergitas, pemerintah menangani yang anorganik dan residu, kita di masyarakat termasuk Desa Adat Denpasar menangani yang organik, dan yang paling penting, jika nanti ada Tong Komposter, Teba Modern dan Bag Komposter yang siap panen namun tidak tertampung di wilayah Desa Adat Denpasar, kita di Desa Adat Denpasar sudah menyiapkan lahan untuk penampungan yang nantinya akan kita jadikan taman atau ruang terbuka hijau,” ujarnya.

Sementara, Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara mengaku bersyukur atas sinergi dan komitmen dari Desa Adat Denpasar dalam penanganan sampah organik. Hal ini tentu menjadi wujud nyata bahwa penanganan persampahan wajib dilaksanakan secara bersama-sama.

“Kami berharap, budaya baik dalam memilah sampah agar terus ditularkan, sehingga nanti kita di Kota Denpasar bisa optimal dalam penanganan sampah sampai PSEL beroperasi, dan kita sangat berterima kasih atas komitmen dari Desa Adat Denpasar,” ujarnya.

Jaya Negara menjelaskan, walaupun dalam praktiknya, PSEL mampu mengolah sampah campuran namun kualitas dan dampak pengolahan sangat dipengaruhi oleh kondisi sampah yang masuk ke dalam sistem. Sehingga sampah yang dihasilkan oleh masyarakat harus tetap dipilah untuk memastikan input sampah yang digunakan benar-benar berkualitas.

“Untuk diketahui bersama, bahwa Waste to Energy memerlukan sampah berkualitas, sehingga sampah yang terpilah akan mendukung optimalisasi dari PSEL tersebut,” jelasnya.

Sampah yang sudah dipilah dari sumber (seperti pemisahan sampah organik, anorganik dan residu) memiliki nilai kalori yang lebih stabil dan kandungan air yang lebih rendah. Kondisi ini membuat proses pembakaran di PSEL menjadi lebih efisien, menghasilkan energi listrik yang lebih optimal serta dapat menekan potensi emisi berbahaya.

“Terima kasih kepada Bendesa Adat Denpasar serta seluruh prajuru banjar adat yang hadir, semoga sinergi ini dapat optimal mendukung penanganan sampah di Kota Denpasar,” ujar Jaya Negara.

Dalam sosialisasi tersebut turut hadir Kadis DLHK Kota Denpasar, Ida Bagus Putra Wirabawa, Camat Denpasar Barat, I Wayan Yusswara, Perbekel/Lurah di wilayah Desa Adat Denpasar, Klian Adat/Prajuru Adat di wilayah Desa Adat Denpasar serta Pecalang Desa Adat Denpasar. (eka/bi)