Connect with us

NEWS

Tetapkan 8 Ranperda Jadi Perda, Satu Ranperda Soal Narkoba Inisiatif DPRD Badung

BALIILU Tayang

:

de
PARIPURNA : Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi dua wakilnya Wayan Suyasa dan Made Sunarta menerima ranperda dari Ketua Bapemperda pada rapat paripurna internal, di Ruang Gosana II Kantor DPRD Badung, Rabu (13/10).

Badung, baliilu.com – DPRD Kabupaten Badung, pada Rabu, 13 Oktober 2021 menetapkan 8 rancangan peraturan daerah (ranperda) menjadi perda. Penetapan tersebut diambil dalam rapat paripurna internal yang dipimpin Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi dua wakilnya Wayan Suyasa dan Made Sunarta. Hadir juga Sekwan Gusti Agung Made Wardika dan puluhan anggota DPRD Badung.

Adapun kedelapan ranperda yang ditetapkan menjadi perda tersebut adalah Raperda tentang APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022, Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 24 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, Raperda tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 20 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing, Raperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Badan Kesbangpol, Raperda tentang Pencabutan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang RDTR dan Peraturan Zonasi Kuta Selatan Tahun 2018-2038, dan Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Menurut Putu Parwata, ada satu ranperda inisiatif dan 4 usulan dari pemerintah, serta tiga ranperda dibahas Bapemperda. “Kami sudah melakukan pembahasan dan sudah melakukan finalisasi. Saya pikir semua sudah berjalan dengan baik dan lancar. Semua pansus sudah bekerja dan Bapemperda sudah memaksimalkan tugas dan tanggung jawabnya, tinggal kita masuk dalam masa persidangan ketiga,” tegas Parwata.

Sebetulnya, ujar Sekretaris DPC PDI Perjuangan Badung tersebut, ada dua opsi yang boleh dilakukan terkait penetapan ranperda ini. Pertama, boleh masuk dalam persidangan dan kedua, juga boleh dalam paripurna hari ini. “Tetapi karena kebetulan bersamaan pada sidang ketiga APBD 2022 sudah masuk dan rancangan peraturan daerah delapan ini sudah final, maka kita dorong, di sana kita tetapkan,” tegas Parwata.

Dalam persidangan, ujarnya, akan dibahas satu ranperda tentang APBD 2022 ditambah dengan dengan delapan ranperda yang sudah ditetapkan. “Satu merupakan ranperda inisiatif soal narkoba,” katanya.

Pada rapat paripurna tersebut, Parwata menyebut, ada beberapa yang disampaikan khususnya mengenai investasi. Investasi itu adalah sebuah keputusan yang cukup mengambil risiko. “Karena itu, ini harus dipertimbangkan secara matang secara bersama-sama,” ujar politisi asal Dalung, Kuta Utara tersebut.

Karena UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kata Parwata, investasi ini sebaiknya diusulkan dalam finalisasi oleh pemerintah bersama DPRD. “Dengan demikian, risikonya dapat kita minimalisasi. Itu maksudnya, tak ada maksud yang lain,” katanya.

Sebelum ditetapkan, investasi apa yang akan kita fokuskan supaya risiko tinggi tetapi mendapat asas manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Inilah pertimbangan prinsip sehingga dalam paripurna tadi diusulkan supaya pemerintah bersama DPRD menetapkan sebuah investasi yang cocok tepat untuk masyarakat Kabupaten Badung. (gs/bi)

Advertisements
de

de
Advertisements
de
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

PLN dan Kemendesa Kolaborasi Dongkrak Kesejahteraan Desa lewat Listrik

Published

on

By

eka
KOLABORASI: Kolaborasi PLN dan Kemendesa tak hanya menghadirkan listrik yang andal tetapi juga menghadirkan listrik untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa.

Denpasar, baliilu.com – Kehadiran listrik membawa banyak manfaat dalam kehidupan masyarakat, mulai dari menggerakkan roda perekonomian, meningkatkan kualitas pendidikan hingga kesejahteraan. Oleh karena itu PT PLN (Persero) menjalin kerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendesa RI) dalam pemanfaatan tenaga listrik untuk peningkatan produktivitas mendukung pengembangan ekonomi dan menarik investasi.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kemendesa dan PLN dilakukan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar dan Direktur utama PLN Zulkifli Zaini di Bali, Senin (25/10). Hadir menyaksikan penandatanganan Duta Besar Kanada untuk Indonesia H.E. Cameron MacKay, Gubernur Bali I Wayan Koster, serta Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyampaikan, dalam peningkatan ekonomi masyarakat serta produktivitas produk usaha kecil dan menengah (UKM) desa, maupun  Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma), perlu infrastruktur ketenagalistrikan yang memadai.

Pemerintah sudah mencanangkan untuk memajukan ekonomi desa melalui pengembangan produk unggulan desa, serta kelembagaan ekonomi desa. “Kami berharap, PLN berkomitmen meningkatkan dan mendukung ketersediaan listrik perdesaan terutama di daerah 3T, serta mampu bersinergi bersama dalam percepatan pelaksanaan penyediaan infrastruktur kelistrikan untuk BUMDes dan BUMDesma,” ujar Abdul pada acara Penandatanganan MoU Kemendesa dan PLN.

Abdul menegaskan, banyak potensi ada di desa, mulai dari produk pangan, kerajinan, budaya, sampai potensi wisata. Namun, selama ini terkendala masalah klasik yang hampir dimiliki seluruh desa di Indonesia. Mulai dari keterbatasan kemampuan dalam pengelolaan pasca panen, kualitas produk, packaging, serta kesulitan menjangkau pasar di luar yang berkelanjutan.

“Semoga pertemuan ini, menjadi media promosi inovasi, media bertemunya petani dan produsen dari desa dengan investor, jalan bagi produk desa menemukan pasar potensial, untuk kebangkitan ekonomi desa,” tegasnya.

Direktur utama PLN Zulkifli Zaini optimis perekonomian Indonesia akan bangkit dimulai dari desa pasca tatanan hidup baru bersama Covid-19 digalakkan. Adanya pendorong ekonomi di pedesaan, seperti adanya BUMDes dan BUMDesma, sangat berperan penting dalam mendorong peningkatan pendapatan desa, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

“Kami, PLN, menyadari bahwa ketersediaan infrastruktur listrik, menjadi salah satu faktor pendorong dalam mendukung hal ini. PLN sebagai perusahaan yang diberikan amanah di bidang kelistrikan di Indonesia, memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan listrik untuk seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang-Merauke dari Miangas-Pulau Rote,” tuturnya.

Sinergi program yang telah direncanakan oleh Kemendesa beserta PLN, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam mengembangkan dan mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat.

Zulkifli menegaskan, PLN siap mendukung program Kemendesa dengan meningkatkan ketersediaan infrastruktur kelistrikan dan melistriki BUMDes dan BUMDesma, sehingga dapat memberikan terang dan memberikan kehidupan yang lebih baik dengan meningkatkannya ekonomi masyarakat.

“PLN, berkomitmen penuh untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat dengan keandalan kelistrikan yang prima, serta harga yang sesuai dengan keekonomian di Indonesia,” imbuh Zulkifli.

Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril menilai, kehadiran PLN di desa bukan hanya sekedar untuk penerangan saja. PLN hadir untuk bisa menghadirkan listrik kepada masyarakat untuk mendongkrak perekonomian masyarakat.

“Kehadiran listrik lebih dari sekedar penerangan saja. Listrik hadir di tengah masyarakat untuk kehidupan lebih baik. Kita ingin mengoptimalkan listrik untuk pengembangan usaha masyarakat. Bahkan sampai ke Electrifying Agricultue, mendukung perikanan dan tambak masyarakat dan juga membantu UMKM naik kelas. Jadi, gak cuman penerangan saja. Itu yang kami harapkan,” ujar Bob.

Duta Besar Kanada untuk Republik Indonesia dan Timor Leste, Cameron MacKay mengapresiasi kolaborasi yang dilakukan Kemendesa dan PLN. Ia menilai, ketersediaan listrik yang cukup di desa- desa menjadi hal utama untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami senang melihat perusahaan listrik milik negara berpartisipasi dalam pertemuan hari ini. Peran PLN untuk memastikan ketersediaan listrik yang cukup untuk desa-desa dan daerah-daerah terpencil, memungkinkan daerah-daerah tersebut untuk lebih produktif dalam kegiatan sehari-hari mereka sangat penting,” ujar MacKay.

Sampai dengan September 2021, jumlah desa yang sudah teraliri listrik (Rasio Desa Berlistrik) telah mencapai 83.125 dari 83.441 total desa di seluruh Indonesia atau 99,62 persen. PLN terus berupaya hingga seluruh desa di Indonesia dapat menikmati terang dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik atas hadirnya energi listrik.

Sekilas Tentang PLN

PT PLN (Persero) adalah BUMN kelistrikan yang terus berkomitmen dan berinovasi menjalankan misi besar menerangi dan menggerakkan negeri. Memiliki visi menjadi perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara, PLN bergerak menjadi pilihan nomor 1 pelanggan untuk Solusi Energi. PLN mengusung agenda Transformasi dengan aspirasi Green, Lean, Innovative, dan Customer Focused demi menghadirkan listrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik. PLN dapat dihubungi melalui aplikasi PLN Mobile yang tersedia di PlayStore atau AppStore. (eka/hpln)

Advertisements
de

de
Advertisements
de
Lanjutkan Membaca

NEWS

Tingkatkan Higienitas Olahan Pangan Masyarakat, Diskes Denpasar Gelar Bimtek Keamanan Pangan bagi Industri Rumah Tangga

Published

on

By

eka
BIMTEK: Dinas Kesehatan Kota Denpasar menggelar Bimbingan Teknis Keamanan Pangan Bagi Industri Rumah Tangga Pangan di Kota Denpasar, Senin (25/10).

Denpasar, baliilu.com – Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) memiliki peranan penting dalam sistem keamanan pangan di Indonesia. Untuk meningkatkan pengetahuan pemilik atau penanggung jawab IRTP tentang hygine sanitasi pengolahan pangan, Dinas Kesehatan Kota Denpasar menggelar Bimbingan Teknis Keamanan Pangan Bagi Industri Rumah Tangga Pangan di Kota Denpasar, Senin (25/10).

Kadis Kesehatan Kota Denpasar dr.  Luh Putu Sri Armini mengatakan, Bimtek ini  penting dilaksanakan karena banyak penyakit dapat dihantarkan melalui konsumsi pangan yang tidak aman. Diare merupakan penyakit yang paling banyak terjadi.

Pemenuhan pangan yang aman dan bermutu merupakan hak asasi setiap manusia, tidak terkecuali pangan yang dihasilkan oleh Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP).

Menurutnya dalam  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  telah beberapa kali diubah. Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melaksanakan pertama, penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga, dan kedua pengawasan post-market produk makanan-minuman industri rumah tangga.

Dalam rangka produksi dan peredaran pangan oleh IRTP, Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu dan gizi pangan mengamanatkan bahwa pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota.

 Untuk itu pemerintah berkewajiban meningkatkan daya saing produk pangan industri rumah tangga melalui peningkatan kesadaran dan motivasi produsen tentang pentingnya pengolahan pangan yang higienis. Berdasarkan dengan data-data tersebut, maka pemerintah perlu memberikan perhatian prioritas terhadap pengembangan, pembinaan dan pengawasan pada IRTP tersebut, baik dalam aspek manajemen usaha, peningkatan kompetensi SDM, peningkatan kapasitas produksi, keamanan, dan mutu produk. “Hal tersebut dilakukan agar produk Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dapat bersaing di pasar modern,” ungkap Sri Armini.

Lebih lanjut dikatakan, Kota Denpasar saat ini memiliki 219 IRTP dengan 1029 produk yang tersertifikasi. Industri Rumah Tangga Pangan di Kota Denpasar terus tumbuh dan berkembang dengan berbagai inovasi produk yang merupakan kreativitas masyarakat. Untuk dapat bersaing di pasar modern tentunya dibutuhkan legalitas yang dapat menjamin bahwa penerapan hygiene sanitasi pada Industri Rumah Tangga Pangan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Oleh karena itu pemilik/penanggung jawab harus memiliki pengetahuan tentang cara produksi pangan industri rumah tangga sehingga dapat diterapkan dengan baik di tempat usahanya untuk menjamin mutu produk sesuai dengan standar. Untuk meningkatkan pengetahuan tentang hygiene sanitasi  bagi pemilik/penanggung jawab Industri Rumah Tangga Pangan maka dilakukan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan.

Menurutnya, penyelenggara Bimbingan Teknis Keamanan Pangan terhadap 70 pelaku usaha Industri Rumah Tangga Pangan dengan ketentuan yakni penyelenggara Dinas Kesehatan Kota Denpasar. Peserta adalah pemilik/penanggung jawab IRTP di Kota Denpasar.

Narasumber adalah tenaga penyuluh keamanan pangan yang kompeten/bersertifikat PKP di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Denpasar/Narasumber dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar. Waktu penyelenggaraan berlangsung dari hari ini 25 Oktober 2021  35 Peserta, 26 Oktober 35 Peserta

 Dengan kegiatan ini diharapkan  dapat memberikan manfaat kepada pemerintah, pelaku usaha IRTP, dan masyarakat terkait jaminan  keamanan dan mutu produk IRTP. (Ayu/eka)

Advertisements
de

de
Advertisements
de
Lanjutkan Membaca

NEWS

Tim Yustisi Kota Denpasar Masih Temukan Pelanggar Prokes, 31 Orang Kembali Terjaring

Published

on

By

eka
PENERTIBAN: Tim Yustisi Kota Denpasar saat melakukan penertiban di Simpang Jalan Gunung Agung - Gunung Sanghyang - Jalan Tangkuban Perahu Kelurahan Padangsambian Kecamatam Denpasar Barat, Senin (25/10)..

Denpasar, baliilu.com – Pelaksanaan PPKM di Kota Denpasar telah turun menjadi level 2. Meskipun demikian saat penertiban protokol kesehatan Tim Yustisi Kota Denpasar masih menemukan pelanggaran protokol kesehatan.

Kasatpol PP Kota Denpasar Dewa Gede Anom Sayoga membenarkan, sampai saat ini masih banyak masyarakat terjaring karena melanggar protokol kesehatan. Hari ini Senin (25/10)  tim kembali menjaring 31 orang pelanggar prokes saat tim melakukan penertiban di Simpang Jalan Gunung Agung – Gunung Sanghyang – Jalan Tangkuban Perahu  Kelurahan Padangsambian Kecamatam Denpasar Barat.

Dari sekian pelanggar 10 orang diberikan pembinaan karena salah menggunakan masker dan 21orang didenda karena tidak menggunakan masker. “Seperti pelanggar sebelumnya kami juga memberikan sanksi fisik berupa push up di tempat,” ungkap Sayoga.

Dalam upaya menekan penularan Covid -19 dan mencapai zona hijau, Sayoga mengaku akan memperketat penertiban protokol kesehatan. Sembari mengingatkan masyarakat agar selalu menaati protokol kesehatan. Dengan demikian penularan Covid -19 bisa terus terkendali. (eka/hd)

Advertisements
de

de
Advertisements
de
Lanjutkan Membaca