Denpasar, baliilu.com – Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menegaskan bahwa Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik bukan sekadar instrumen evaluasi, melainkan momentum untuk memperkuat kualitas pelayanan publik di seluruh instansi pemerintah.

Hal tersebut disampaikannya saat mewakili Pemerintah Provinsi Bali dalam Entry Meeting Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan Ombudsman Republik Indonesia di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Kamis (23/7). Kegiatan tersebut diikuti perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, pemerintah kabupaten/kota se-Bali, serta sejumlah instansi vertikal, di antaranya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Imigrasi, dan Kantor Pertanahan.

Dalam sambutannya, Dewa Made Indra menyampaikan apresiasi kepada Ombudsman Republik Indonesia atas komitmennya dalam mengawal peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Menurutnya, pelaksanaan entry meeting merupakan langkah strategis untuk memastikan pelayanan publik tidak hanya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mampu menjawab hak dan harapan masyarakat akan layanan yang semakin berkualitas.

“Penilaian maladministrasi harus dimaknai sebagai sarana evaluasi dan perbaikan berkelanjutan bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik,” ujarnya.

Ia menambahkan, seiring meningkatnya ekspektasi masyarakat, pelayanan publik dituntut menghadirkan layanan yang cepat, transparan, mudah diakses, ramah, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi. Karena itu, seluruh penyelenggara pelayanan perlu terus melakukan pembenahan agar kualitas layanan semakin meningkat.

Lebih lanjut, Dewa Made Indra menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat transformasi digital dalam penyelenggaraan pelayanan publik guna mewujudkan layanan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Selain itu, keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk publikasi hasil penilaian pelayanan, dinilai penting sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas penyelenggara pelayanan publik.

Mengakhiri sambutannya, Sekda Bali mengajak seluruh perangkat daerah dan instansi penyelenggara pelayanan publik menjadikan penilaian maladministrasi sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Ia juga menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terjalin dengan Ombudsman RI Perwakilan Bali serta berharap kolaborasi tersebut semakin memperkuat upaya mewujudkan pelayanan publik yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Melalui pelaksanaan Entry Meeting Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026, Pemerintah Provinsi Bali menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan melalui pelayanan publik yang prima, transparan, akuntabel, dan berintegritas demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Bali. (gs/bi)

Badung, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster didaulat sebagai Keynote Speaker dalam Maritime Safety International Conference (MASTIC) 2026 yang diselenggarakan di Kuta Paradiso Hotel, Kabupaten Badung, Kamis (23/7/2026). Dalam paparannya bertajuk Strategic Initiatives in Preparing Bali as One of Natural Gas Producing Regions: Efforts to Ensure Growth and Sustainability, Gubernur Koster memaparkan arah strategis Pemerintah Provinsi Bali dalam memperkuat ketahanan energi dan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sebagai bagian dari visi pembangunan Bali ke depan.

Di hadapan akademisi, pemerintah, pelaku industri, serta peserta konferensi dari berbagai negara, Gubernur Koster menegaskan bahwa Bali tidak dapat terus bergantung pada sektor pariwisata sebagai satu-satunya penopang perekonomian. Pengalaman pandemi Covid-19 menjadi pelajaran penting bahwa ketahanan ekonomi perlu diperkuat melalui diversifikasi sektor pembangunan dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah secara bijaksana dan berkelanjutan.

Menurut Gubernur Koster, penguatan ketahanan energi merupakan salah satu langkah strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing daerah, membuka peluang kerja, serta memperkuat kemandirian Bali di masa depan. Namun demikian, seluruh proses pembangunan harus tetap mengedepankan perlindungan lingkungan, pelestarian budaya, dan kesejahteraan masyarakat.

“Pengembangan sektor energi di Bali bukan semata-mata untuk mengejar keuntungan ekonomi. Seluruh prosesnya harus berlandaskan visi pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka Bali, sehingga mampu menjaga keharmonisan antara alam, manusia, dan kebudayaan sekaligus mewujudkan kemandirian energi,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Koster juga memaparkan pentingnya membangun ekosistem energi yang terintegrasi melalui penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan berbagai sektor pendukung yang mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian daerah.

Menurutnya, investasi pada sektor energi akan memberikan multiplier effect yang mendorong pertumbuhan sektor konstruksi, logistik, jasa teknik, pendidikan, hingga berbagai industri berbasis inovasi.

Lebih lanjut, Gubernur Koster menegaskan bahwa pengembangan sektor hilir menjadi kunci agar pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Bali dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan pembangunan harus diarahkan untuk menciptakan nilai tambah, memperkuat daya saing daerah, sekaligus mendukung transisi menuju pembangunan yang berkelanjutan.

Ia juga menekankan pentingnya tata kelola sumber daya alam yang profesional, transparan, dan akuntabel agar manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat kembali kepada masyarakat melalui peningkatan kapasitas fiskal daerah, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta program-program yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Menutup paparannya, Gubernur Koster menyampaikan empat pesan utama. Pertama, Bali harus memiliki sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru di luar sektor pariwisata. Kedua, seluruh pembangunan harus tetap berpijak pada filosofi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Ketiga, Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mewujudkan ketahanan energi dan pembangunan berkelanjutan. Keempat, keberhasilan pembangunan membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat.

“Tujuan kita jelas, menjadikan Bali tetap sebagai destinasi wisata kelas dunia, sekaligus menjadi daerah yang tangguh, berkelanjutan, dan memiliki ketahanan energi bagi generasi mendatang,” pungkas Gubernur Koster.

Sebelumnya, Ketua Panitia MASTIC 2026, I Gede Manik, dalam laporannya menyampaikan bahwa penyelenggaraan Maritime Safety International Conference (MASTIC) 2026 merupakan wujud komitmen dalam mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kemaritiman melalui kolaborasi internasional. Tahun ini, konferensi diikuti oleh perwakilan dari sekitar 180 institusi dari berbagai negara, yang mencerminkan semakin luasnya jejaring akademik, riset, pemerintah, dan industri dalam pengembangan sektor maritim.

Mengusung tema Cutting Edge Technology and Sciences for Enhancing Maritime Safety, Security, Health and Environment, MASTIC 2026 menjadi forum internasional untuk membahas pemanfaatan teknologi mutakhir dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam meningkatkan keselamatan, keamanan, kesehatan, serta perlindungan lingkungan maritim. Konferensi ini juga menjadi momentum memperkenalkan ITS Research Consortium sebagai wadah kolaborasi penelitian sekaligus memperluas kerja sama antara perguruan tinggi, pemerintah, industri, dan mitra internasional dalam menjawab tantangan sektor maritim di masa depan.

Hadir pada kesempatan tersebut Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Prof. Dr. (HC). Ir. Bambang Pramujati, S.T., M.Sc.Eng., Ph.D., IPU, ASEAN Eng., beserta para akademisi, peneliti, perwakilan pemerintah, pelaku industri, dan undangan lainnya. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Karya Tawur Agung Manca Wali Krama dan Renovasi Pura Ulun Danu Batur saat menerima audiensi panitia penyelenggara di Jayasabha, Denpasar, Rabu (22/7) pagi. Gubernur juga menyatakan kesiapannya untuk menghadiri puncak karya yang akan digelar pada 26 September 2026.

Ketua Panitia Karya, I Gede Darmawa, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Bali atas dukungan yang telah diberikan, termasuk hibah untuk mendukung pelaksanaan karya dan renovasi kawasan suci Pura Ulun Danu Batur.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur dan Pemerintah Provinsi Bali. Hibah tahun 2023 telah kami terima, demikian juga bantuan tahun 2026 sebesar Rp 1,5 miliar yang digunakan untuk memperbaiki Bale Panjang dan Bale Gong,” ujar Darmawa.

Ia menjelaskan, Karya Tawur Agung Manca Wali Krama merupakan upacara besar yang diselenggarakan setiap sepuluh tahun sekali di Pura Ulun Danu Batur, salah satu pura kahyangan jagat yang memiliki peran penting dalam sistem religius dan pengelolaan sumber daya air di Bali.

Puncak pelaksanaan karya dijadwalkan berlangsung pada 26 September 2026. Karena itu, panitia secara khusus mengundang Gubernur Koster untuk hadir sebagai saksi dari unsur pemerintah sekaligus memohon doa restu agar seluruh rangkaian upacara berjalan dengan lancar.

“Kami tentu mengundang Bapak Gubernur untuk hadir. Mohon doa restu agar pelaksanaan karya dapat berjalan lancar. Kehadiran Bapak Gubernur sebagai saksi dari pihak pemerintah tentu menjadi kehormatan bagi kami,” katanya.

Panitia juga menyampaikan bahwa rangkaian upacara meliputi pelaksanaan Wana Kerthi dan Danu Kerthi, yang dinilai sejalan dengan visi pembangunan Bali melalui Nangun Sat Kerthi Loka Bali, khususnya dalam menjaga kelestarian hutan, sumber daya air, dan keseimbangan alam.

“Kami juga memohon arahan dan kehadiran Bapak Gubernur pada pelaksanaan Danu Kerthi. Upacara ini sekaligus menjadi bentuk dukungan terhadap program-program Pemerintah Provinsi Bali,” ujar Darmawa.

Menurutnya, pelaksanaan karya mendapat dukungan luas dari krama adat di seluruh Bali. Berbagai desa adat serta masyarakat dari kabupaten/kota turut memberikan bhakti penganyar sebagai bentuk gotong-royong dan pengabdian dalam menyukseskan upacara suci tersebut.

Menanggapi hal itu, Gubernur Wayan Koster menyatakan komitmen Pemerintah Provinsi Bali untuk terus mendukung pelestarian adat, agama, seni, dan budaya Bali sebagai fondasi pembangunan daerah.

Koster juga memastikan akan menghadiri pelaksanaan Karya Tawur Agung Manca Wali Krama sesuai undangan panitia.

Menurutnya, pelaksanaan karya besar di Pura Ulun Danu Batur merupakan wujud nyata implementasi nilai-nilai kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Bali.

“Pelaksanaan Karya Tawur Agung Manca Wali Krama merupakan bukti nyata implementasi kearifan lokal, adat istiadat, tradisi, dan budaya Bali yang harus terus dijaga serta diwariskan kepada generasi mendatang,” ujar Koster.

Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Bali akan terus hadir mendukung pelaksanaan upacara adat dan keagamaan yang memiliki nilai strategis dalam menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta sebagaimana filosofi Sad Kerthi yang menjadi landasan pembangunan Bali Era Baru.

Melalui dukungan pemerintah, partisipasi masyarakat, serta semangat gotong-royong seluruh krama Bali, Gubernur Koster berharap pelaksanaan Karya Tawur Agung Manca Wali Krama Pura Ulun Danu Batur 2026  menjadi momentum memperkuat pelestarian warisan budaya, spiritualitas, sekaligus menjaga keseimbangan alam Bali secara berkelanjutan. (gs/bi)