Buleleng, baliilu.com – Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2026 menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk memperkuat komitmen dalam melindungi hak-hak anak melalui edukasi, pendampingan, serta perluasan akses layanan perlindungan. Berbagai upaya terus dilakukan agar anak-anak tumbuh di lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari kekerasan maupun perundungan.

Mengusung tema “Sayang Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan”, peringatan HAN tahun ini menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memastikan terpenuhinya hak anak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan pengasuhan yang layak.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Buleleng, I Putu Kariaman Putra, mengatakan perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan dukungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

“Pemenuhan hak dan perlindungan anak harus menjadi tanggung jawab bersama agar setiap anak dapat tumbuh, berkembang, dan meraih masa depan yang lebih baik,” ujarnya, Kamis (23/7).

Menurut Kariaman, Dinsos P3A akan terus memperkuat komunikasi dengan berbagai pihak untuk menyerap persoalan yang dihadapi anak-anak di Kabupaten Buleleng agar dapat segera ditindaklanjuti melalui pendampingan yang tepat.

“Kami akan terus berkomunikasi untuk menyerap berbagai permasalahan anak di Kabupaten Buleleng sehingga bisa segera ditindaklanjuti dan didampingi. Harapannya, persoalan hukum maupun berbagai masalah yang berdampak pada tumbuh kembang anak dapat semakin berkurang,” katanya.

Ia menjelaskan, salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui Tim BESTIE Buleleng yang secara rutin melaksanakan sosialisasi dan edukasi di sekolah-sekolah. Tim ini memberikan pemahaman kepada siswa mengenai pencegahan perundungan (bullying), kekerasan terhadap anak, serta langkah yang harus dilakukan apabila mengalami atau menyaksikan tindak kekerasan.

“Melalui Tim BESTIE, kami memberikan edukasi kepada anak-anak di sekolah. Pendekatan teman sebaya dinilai lebih efektif karena anak-anak lebih mudah terbuka ketika memahami bagaimana menghadapi bullying maupun persoalan lainnya,” jelasnya.

Kariaman mengungkapkan, sejumlah laporan kasus perundungan telah diterima dan seluruhnya ditangani dengan mengedepankan prinsip kerahasiaan serta kepentingan terbaik bagi anak.

“Sudah ada beberapa laporan kasus bullying yang kami dampingi. Namun kasus tersebut tidak kami publikasikan karena kerahasiaan identitas anak merupakan prioritas. Tim BESTIE melakukan pendampingan sejak awal serta memilah setiap kasus, mana yang dapat diselesaikan melalui pembinaan dan mana yang memerlukan pendampingan secara khusus,” tegasnya.

Selain membentuk Tim BESTIE, Pemerintah Kabupaten Buleleng juga menghadirkan aplikasi BESTIE sebagai inovasi layanan perlindungan perempuan dan anak. Aplikasi tersebut memudahkan masyarakat memperoleh informasi sekaligus melaporkan kasus sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat, tepat, dan terintegrasi.

Melalui kolaborasi pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat, Buleleng berharap peringatan Hari Anak Nasional tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga menjadi momentum memperkuat perlindungan anak agar setiap anak dapat tumbuh, belajar, dan meraih masa depan yang lebih baik. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Kepolisian Sektor Denpasar Timur merespons cepat laporan masyarakat terkait adanya seorang pria yang diduga masuk ke pekarangan rumah warga tanpa izin di kawasan Jalan Jaya Giri, Gang 26 Blok A, Denpasar Timur, Rabu (22/7/2026) malam.

Laporan tersebut diterima melalui layanan pengaduan Kepolisian 110 sekitar pukul 20.30 Wita. Mendapat laporan tersebut, Pawas Polsek Denpasar Timur bersama Unit Kegiatan Lapangan (UKL) segera mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan dan penanganan.

Sesampainya di lokasi, petugas berkoordinasi dengan pelapor dan melakukan pemeriksaan situasi di sekitar pekarangan rumah. Berdasarkan keterangan pelapor, pria yang dilaporkan telah meninggalkan lokasi sebelum petugas kepolisian tiba.

Petugas kemudian memberikan imbauan secara humanis kepada pelapor agar segera menghubungi pihak kepolisian apabila pria tersebut kembali datang dan menimbulkan rasa terganggu atau tidak nyaman. Pelapor juga diarahkan untuk membuat laporan secara resmi ke kantor polisi apabila merasa permasalahan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui proses hukum.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh petugas, antara pelapor dan pria yang dilaporkan sebelumnya pernah memiliki hubungan pribadi. Namun, hubungan tersebut telah berakhir dan permasalahan sebelumnya juga telah dilakukan upaya mediasi. Pelapor kemudian memilih meminta bantuan kepolisian karena merasa terganggu dengan kedatangan yang bersangkutan ke kediamannya.

Sementara itu Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, S.H., M.H., mengatakan bahwa setiap laporan masyarakat merupakan perhatian kepolisian dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan situasi serta ketentuan yang berlaku.

“Polri berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang cepat dan responsif terhadap setiap laporan masyarakat. Personel di lapangan segera mendatangi lokasi untuk memastikan situasi aman serta memberikan imbauan dan langkah penanganan yang diperlukan,” ujarnya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk segera menghubungi kepolisian apabila mengalami atau mengetahui adanya situasi yang berpotensi mengganggu keamanan dan kenyamanan lingkungan.

“Apabila masyarakat merasa terancam, terganggu atau mengalami permasalahan yang membutuhkan kehadiran polisi, segera hubungi layanan Kepolisian 110 atau kantor polisi terdekat. Kami akan merespons dan memberikan penanganan sesuai dengan kondisi di lapangan,” tambahnya.

Dalam penanganan tersebut, petugas telah menerima laporan, mendatangi lokasi kejadian, melakukan pengecekan situasi, berkoordinasi dengan pelapor serta memberikan imbauan secara persuasif dan humanis.

Setelah petugas melakukan pengecekan, situasi di sekitar lokasi terpantau aman dan kondusif. Polsek Denpasar Timur juga mengimbau agar masyarakat tetap menjaga komunikasi yang baik dan menyelesaikan setiap persoalan melalui jalur yang tepat serta tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu keamanan maupun kenyamanan orang lain. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster memimpin rapat koordinasi pemenuhan dan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Provinsi Bali bersama bupati/walikota se-Bali di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Rabu (22/7/2026). Rapat tersebut menghasilkan kesepakatan pemenuhan luasan LP2B Provinsi Bali yang mencapai 56.098,76 hektare atau 87,01 persen dari total Luas Lahan Baku Sawah (LBS) Tahun 2024, sehingga telah memenuhi target minimal nasional sebesar 87 persen.

Dalam arahannya, Gubernur Wayan Koster menegaskan pentingnya komitmen seluruh pemerintah kabupaten/kota dalam menjaga keberadaan lahan pertanian pangan sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan Bali sekaligus mengendalikan alih fungsi lahan produktif.

Rapat tersebut juga menyepakati komitmen Pemerintah Provinsi Bali bersama pemerintah kabupaten/kota untuk menindaklanjuti arahan Pemerintah Pusat sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7/SE-HK.02/VI/2026 dan Nomor 500.1/4757/SJ tanggal 19 Juni 2026 tentang percepatan penetapan LP2B.

Berdasarkan hasil kesepakatan, Kabupaten Tabanan menjadi daerah dengan luasan LP2B terbesar yang disepakati, yakni 16.936,23 hektare, disusul Kabupaten Gianyar 7.651,93 hektare, Kabupaten Buleleng 7.233,54 hektare, Kabupaten Badung 6.922,41 hektare, Kabupaten Jembrana 6.203,28 hektare, Kabupaten Karangasem 5.479,23 hektare, Kabupaten Klungkung 2.942,34 hektare, Kabupaten Bangli 1.764,54 hektare, dan Kota Denpasar 965,26 hektare.

Melalui kesepakatan tersebut, Pemerintah Provinsi Bali bersama pemerintah kabupaten/kota menegaskan komitmen untuk segera menindaklanjuti penetapan LP2B sebagai dasar perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Langkah ini diharapkan mampu menjaga keberlanjutan sektor pertanian Bali, memperkuat ketahanan pangan daerah, serta mendukung pembangunan Bali yang berlandaskan keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rapat yang sama, Gubernur Bali juga membahas perkembangan digitalisasi bantuan sosial melalui Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) Provinsi Bali yang dipaparkan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas Sosial P3A) Provinsi Bali, dr. Anak Agung Sagung Mas Dwipayani, M.Kes.

Dalam paparannya, dr. Sagung menyampaikan bahwa berdasarkan data Dashboard Portal Perlinsos Provinsi Bali per 22 Juli 2026 pukul 08.00 WITA, jumlah masyarakat yang telah mendaftar mencapai 363.247 kepala keluarga atau 28,11 persen dari total sasaran sebanyak 1.292.152 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut, sebanyak 341.544 kepala keluarga telah melalui proses verifikasi administrasi kependudukan (NIK). Selain itu, sebanyak 13.920 agen telah terdaftar untuk mendukung pelaksanaan pendataan di seluruh Bali.

Ia juga menjelaskan bahwa hingga saat ini tercatat 355.500 pendaftar Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan 344.206 pendaftar Program Keluarga Harapan (PKH). Hasil verifikasi sementara menunjukkan 133.662 pendaftar BPNT atau 37,60 persen berpotensi layak menerima bantuan, sementara 220.833 pendaftar dinyatakan tidak layak dan 1.005 pendaftar masih dalam proses verifikasi. Adapun pada program PKH, dari 344.206 pendaftar, sebanyak 50.404 pendaftar atau 14,64 persen dinyatakan berpotensi layak, 292.844 pendaftar tidak layak, dan 958 pendaftar masih dalam proses verifikasi.

Paparan tersebut juga memperlihatkan capaian pendaftaran masyarakat di masing-masing kabupaten/kota sebagai bahan evaluasi dalam mempercepat pendataan. Kabupaten Bangli dan Jembrana menjadi daerah dengan persentase pendaftaran tertinggi, sedangkan sejumlah daerah lainnya masih perlu meningkatkan capaian agar target digitalisasi data perlindungan sosial di Provinsi Bali dapat segera terpenuhi.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bali juga membahas pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 berdasarkan paparan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan. Hingga 22 Juli 2026 pukul 06.00 WITA, progres pendataan di Provinsi Bali telah mencapai 60,89 persen atau 1.039.662 responden dari total sasaran, menempatkan Bali pada peringkat ke-18 dari 38 provinsi, sedikit di bawah capaian nasional sebesar 61,19 persen.

Dalam paparannya disampaikan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan fondasi penting untuk memotret aktivitas usaha di Bali secara lengkap dan akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan dalam mempercepat transformasi Ekonomi Kerthi Bali. Gubernur Koster pun mendorong seluruh jajaran pemerintah daerah untuk mendukung percepatan pendataan sehingga target Sensus Ekonomi 2026 dapat tercapai sesuai jadwal. (gs/bi)