Connect with us

EKONOMI & BISNIS

TPID Badung Siap Jaga Stabilitas Harga Pangan Jelang Galungan dan Kuningan

BALIILU Tayang

:

de
HLM: High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Badung diselenggarakan Rabu, 13 Oktober 2021 di Puspem Kabupaten Badung. Rapat dipimpin oleh Sekda Badung, I Wayan Adi Arnawa dan Ekonom Ahli Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Donny H. Heatubun.

Badung, baliilu.com High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Badung diselenggarakan Rabu, 13 Oktober 2021 di Puspem Kabupaten Badung. Rapat dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Badung, I Wayan Adi Arnawa dan Ekonom Ahli Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Donny H. Heatubun, serta diikuti oleh anggota TPID Kabupaten Badung.

Dalam paparannya, Donny menjelaskan, tingkat inflasi di Provinsi Bali masih stabil dan rendah dengan capaian per September 2021 sebesar 0,10% (mtm) atau 1,40% (yoy). Beberapa komoditas pangan yang menjadi penyumbang utama inflasi tersebut diantaranya canang sari, daging ayam ras, minyak goreng dan jeruk. Berdasarkan Sistem Informasi Harga Pangan Utama dan Komoditas Strategis (SIGAPURA), harga komoditas pangan yang terpantau masih cukup tinggi di Kabupaten Badung hingga minggu I Oktober 2021. Antara lain daging sapi, minyak goreng dan daging babi.

Terkait dengan persiapan menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan, Bank Indonesia mencatat sejumlah komoditas yang sering menjadi penyumbang inflasi pada bulan perayaan Galungan dan Kuningan sejak 2018 hingga semester I 2021. Dari kelompok makanan yaitu daging ayam ras, telur ayam ras, daging babi, cabai rawit dan cabai merah. Sementara dari kelompok non-makanan yaitu emas perhiasan dan canang sari.

Advertisements
de

Bank Indonesia merekomendasikan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat program pengendalian inflasi di Kabupaten Badung, diantaranya: (i) melakukan Kerjasama Antar-Daerah (KAD), baik dengan kabupaten lain intra provinsi maupun antar-provinsi untuk memenuhi kebutuhan komoditas pangan yang masih defisit (kebutuhan lebih besar dibanding produksi); (ii) mendorong pemanfaatan situs SIGAPURA untuk edukasi belanja bijak; (iii) optimalisasi penggunaan CAS (Controlled Atmosphere Storage); serta (iv) digitalisasi UMKM pangan di sektor pertanian, peternakan dan perikanan sesuai arahan Presiden dalam Rakornas Pengendalian Inflasi tahun 2021.

Merespons pemaparan perkembangan inflasi yang disampaikan Bank Indonesia, Sekda Adi Arnawa memberikan arahan agar untuk mengoptimalkan penggunaan CAS sebagai sarana untuk menyimpan hasil panen, terutama komoditas cabai sehingga tidak terjadi kelangkaan pasokan di pasar. Sesuai karakteristiknya, produksi cabai cenderung tidak merata sepanjang tahun karena faktor cuaca. Hasil panen melimpah di saat musim kemarau, sementara terdapat potensi risiko gagal panen pada musim hujan.

Karena itu, CAS diyakini sebagai salah satu solusi untuk menjaga ketersediaan stok cabai merata sepanjang tahun, sekaligus menjaga stabilitas harga cabai di Kabupaten Badung.

Terkait tindak lanjut arahan Presiden dalam Rakornas Pengendalian Inflasi tahun 2021, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan oleh TPID Kabupaten Badung diantaranya: (i) sinergitas antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk Perumda Pasar Mangu Giri Sedana untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga dengan mengatasi kendala produksi dan distribusi. Penjajakan KAD dengan kabupaten lain untuk memenuhi kebutuhan komoditas pangan yang defisit di Kabupaten Badung akan mulai dilakukan; (ii) mendorong peningkatan produktivitas petani dan nelayan, serta memperkuat sektor UMKM untuk bertahan dan naik kelas. Salah satu langkah yang akan ditempuh ialah kajian peningkatan produksi cabai pada musim hujan dan adopsi digitalisasi UMKM, baik di sisi hulu maupun hilir, dan (iii) meningkatkan nilai tambah di sektor pertanian lewat penguatan kelembagaan petani, perluasan akses pemasaran dengan pemanfaatan platform digital, serta optimalisasi penyaluran KUR Pertanian dengan mempercepat dan mempermudah penyalurannya.

Dalam rangka menjaga stabilitas harga menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan, seluruh anggota TPID Kabupaten Badung berkomitmen untuk melakukan pemantauan harga dan kelancaran distribusi bahan pangan secara intensif, termasuk lewat koordinasi dengan aparat kepolisian maupun kegiatan pasar murah.

Di samping itu, langkah moral suasion secara efektif dan terukur juga akan dilakukan untuk menjaga ekspektasi positif masyarakat dengan cara imbauan kepada masyarakat untuk berbelanja secara wajar dan tidak panik, imbauan kepada distributor bahan pangan dan pelaku usaha untuk tidak menimbun stok, serta melaksanakan inspeksi ke pasar dan pergudangan untuk memastikan ketersediaan stok barang. (gs)

de
Advertisements
de
Advertisements
de
Advertisements
de
Advertisements
de
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

EKONOMI & BISNIS

Buka Rapimnas Kadin, Presiden Minta Kadin Detailkan Implementasi Transformasi Ekonomi di Lapangan

Published

on

By

de
BUKA RAPIMNAS: Presiden Joko Widodo membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Tahun 2021 yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada Jumat, 3 Desember 2021. (Foto: Laily Rachev)

Badung, baliilu.com – Presiden Joko Widodo membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Tahun 2021 yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada Jumat, 3 Desember 2021. Dalam sambutannya, Presiden meminta dukungan Kadin untuk mendetailkan kebijakan-kebijakan pemerintah, utamanya yang akan menjadi fokus Indonesia pada presidensi G20 yang telah dimulai sejak 1 Desember 2021.

“Nanti kita akan fokuskan di G20 ini adalah satu, urusan arsitektur kesehatan global, yang kedua mengenai transisi energi menuju energi yang hijau dan berkelanjutan, kemudian yang ketiga mengenai digitalisasi,” ujar Presiden.

Menurut Presiden, saat ini bandul ekonomi dunia mulai bergerak ke arah ekonomi hijau. Untuk itu, Indonesia harus segera menyesuaikan agar ketika dunia hanya menerima produk-produk yang dihasilkan energi terbarukan, Indonesia sudah siap.

Advertisements
de

“Kalau misalnya nanti suatu titik entah dua tahun lagi, entah tiga tahun lagi, atau lima tahun lagi, Eropa misalnya hanya menerima produk-produk hijau yang dihasilkan dari renewable energy dan kita belum siap, bagaimana kita mau mengekspor barang-barang kita? Begitu mereka mulai, negara lain pasti juga akan memulai. Oleh sebab itu, secepatnya kita harus mulai menggeser arah ekonomi kita sesuai dengan yang tadi akan kita bicarakan di G20,” jelasnya.

Sementara itu, dalam transisi energi Indonesia juga memiliki kekuatan berupa sumber daya alam yang melimpah yang bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan energi hijau. Misalnya potensi hidro dari 4.400 sungai yang dimiliki negara Indonesia. Presiden memberikan contoh, Sungai Mamberamo di Papua yang memiliki potensi menghasilkan listrik 24 ribu megawatt dan Sungai Kayan di Kalimantan Utara yang bisa menghasilkan antara 11 sampai 13 ribu megawatt.

“Baru dua sungai, kita memiliki, sekali lagi, 4.400 sungai. Geotermal belum diapa-apakan. Kekuatan kita 29 ribu yang baru sekarang ini baru terpakai kira-kira 2 ribuan, 10 persen belum ada. Inilah saya kira kesempatan-kesempatan yang kita miliki sehingga dalam rangka kompetisi bersaing dengan negara-negara lain kita memiliki kekuatan-kekuatan itu yang lama tidak kita sadari,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, Presiden meminta Kadin dalam Rapimnasnya mendetailkan lagi terutama yang berkaitan dengan reformasi ekonomi, reformasi struktural, dan pendampingan UMKM, serta transformasi ekonomi. Presiden ingin agar kebutuhan dan keinginan pelaku ekonomi di lapangan bisa sejalan dengan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.

“Tadi saya sampaikan juga mendetailkan lagi transformasi ekonomi kita menuju tadi green economy, green energy, green tourism, blue economy detailnya seperti apa menurut para pelaku. Yang dibutuhkan apa menurut pelaku dan keinginan-keinginannya seperti apa sehingga akan ketemu nanti. Ini ada kebijakan, ini ada implementasi pelaksanaan. Kalau dipertemukan akan menjadi sebuah kekuatan yang besar,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, mengapresiasi kehadiran Presiden Jokowi beserta jajaran menterinya dalam Rapimnas Kadin tersebut. Kadin juga mengapresiasi kerja keras Presiden dan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 dan menyatakan siap mendukung langkah pemerintah dalam memajukan ekonomi nasional.

“Investasi dan ekspor kita mencatatkan angka yang luar biasa dan juga penguatan ekonomi domestik. Kami siap mendukung langkah pemerintah memajukan ekonomi daerah dan nasional, terutama soal revisi UU Cipta Kerja, kunci menumbuhkan investasi, membuka lapangan pekerjaan dan menghilangkan kemiskinan,” ujar Arsjad Rasjid dalam keterangan tertulisnya.

Turut hadir dalam acara Rapimnas Kadin tersebut antara lain Ketua MPR Bambang Soesatyo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah.

Selain itu hadir pula Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Trenggono, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, dan Gubernur Bali Wayan Koster. (gs)

de
Advertisements
de
Advertisements
de
Advertisements
de
Advertisements
de
Lanjutkan Membaca

EKONOMI & BISNIS

Bali Alami Inflasi pada November 2021, Tekanan Harga Terjadi pada Seluruh Kelompok

Published

on

By

de
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho. (Foto: Ist)

Denpasar, baliilu.com – Provinsi Bali mencatat inflasi sebesar 0,63% (mtm), meningkat dibanding bulan sebelumnya yang mencatatkan deflasi sebesar -0,19% (mtm). Secara spasial, inflasi terjadi di Kota Denpasar dan Kota Singaraja dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 0,71% (mtm) dan 0,12% (mtm).

Demikian keterangan tertulis yang disampaikan Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, pada Kamis, 2 Desember 2021. Dalam keterangannya, Bank Indonesia menemukan peningkatan tekanan harga terjadi pada seluruh kelompok, dengan tekanan tertinggi pada kelompok volatile food, yang diikuti oleh kelompok administered price dan core inflation. Secara tahunan, Bali mengalami inflasi sebesar 1,87% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 1,45% (yoy) dan juga lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 1,75% (yoy).

Kelompok barang core inflation mencatat inflasi sebesar 0,54% mtm (1,52% yoy), terutama disebabkan oleh naiknya harga canang sari. Peningkatan harga canang sari seiring dengan meningkatnya frekuensi upacara keagamaan sepanjang bulan November 2021 sejalan dengan pelaksanaan Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) Galungan dan Kuningan. ‘’Selain itu, harga emas perhiasan juga tercatat mengalami peningkatan harga seiring dengan tren harga emas dunia yang meningkat,’’ papar Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho.

Advertisements
de

Kelompok barang administered price mencatat inflasi sebesar 0,58% mtm (1,72% yoy). Peningkatan tekanan harga terutama terjadi pada harga angkutan udara seiring dengan meningkatnya aktivitas penerbangan ke Bali sebagai dampak dari penurunan level PPKM sejak bulan Oktober 2021.

Kelompok barang volatile food juga mengalami inflasi sebesar 1,08% mtm (3,64% yoy). Peningkatan harga terutama terjadi pada komoditas minyak goreng seiring dengan tren kenaikan harga minyak sawit dunia sejak awal tahun.

Trisno Nugroho menilai inflasi Bali sampai dengan akhir tahun 2021 cenderung rendah dan stabil. Meskipun demikian, program 4K (Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi dan Komunikasi yang efektif) melalui High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (HLM TPID) tetap terus didorong, terutama Kerjasama Antar-Daerah (KAD), digital farming dan e-commerce. (gs)

de
Advertisements
de
Advertisements
de
Advertisements
de
Advertisements
de
Lanjutkan Membaca

EKONOMI & BISNIS

Sharing Informasi Kegiatan Inflasi Daerah, Pemkab Badung Terima Kunjungan TPID Provinsi NTB

Published

on

By

de
TERIMA KUNJUNGAN: Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa menerima kunjungan TPID Provinsi Nusa Tenggara Barat di Puspem Badung, Rabu (1/12). (Foto: Ist)

Badung, baliilu.com – Pemerintah Kabupaten Badung, Rabu (1/12) menerima kunjungan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Puspem Badung. Kunjungan ini dalam rangka saling tukar-menukar informasi (sharing) kegiatan inflasi daerah. Kunjungan TPID NTB bersama TPID Kabupaten/Kota se-NTB tersebut diterima Bupati Badung diwakili Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa. Rombongan dipimpin Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTB, Hamad Fauzi bersama Ekonom Ahli Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Donny H. Heatubun dan Wakil Walikota Mataram, Mujiburrahman.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTB, Hamad Fauzi mengatakan, saat ini menjadi tantangan perekonomian yang begitu berat akibat dampak wabah Covid-19. Untuk itu TPID NTB bersama TPID Kabupaten/Kota se-NTB berkunjung ke Badung, ingin berdiskusi, mendapat informasi dan masukan mengenai kegiatan TPID Badung yang sudah menjadi nominasi dan juara di nasional. Hasil diskusi dan masukan yang bersifat membangun dapat diaplikasikan di lingkungan kerja TPID NTB. Selain itu pihaknya berharap dari kunjungan ini terbangun sebuah kerjasama antardaerah terkait ketersediaan komoditas pangan guna menjaga ketersediaan pasokan di daerah masing-masing.

“Mungkin kita dapat lakukan kerjasama antara kami di NTB dengan Pemkab Badung melalui TPID-nya. Misalnya ada kelebihan/surplus komoditi di daerah kami akan dapat menutupi defisit komoditi di Badung begitu sebaliknya, sehingga menjaga kestabilan harga,” imbuhnya.

Advertisements
de

Sementara Sekda Adi Arnawa menyambut baik kunjungan rombongan TPID NTB di Kabupaten Badung. Melalui kunjungan ini diharapkan hal-hal baik dan positif dari diskusi dapat digunakan sebagai perbandingan sehingga saling bermanfaat bagi kedua daerah. Sekda juga mengapresiasi adanya rencana kerjasama antardaerah yang diharapkan mampu mengatasi kelangkaan komoditi. Namun terwujudnya kerjasama ini dibutuhkan sebuah komitmen bersama dan konsistensi.

Menurut Adi Arnawa, pandemi Covid-19 berdampak pada semua sektor kehidupan. Kondisi ini menuntut TPID untuk mampu mempertahankan inflasi agar tidak terlalu rendah. “Inflasi harus dijaga pada titik keseimbangan agar dapat memberikan stimulus kepada produsen untuk tetap berproduksi. Menjaga keseimbangan suplai sangat penting agar ketika perekonomian sudah pulih dan daya beli masyarakat sudah kembali normal, maka tidak terjadi tekanan yang signifikan terhadap harga-harga, khususnya kebutuhan pokok. Untuk itu kebijakan pengendalian  inflasi tidak hanya fokus pada pengendalian harga, tetapi juga daya beli masyarakat harus tetap terjaga,” jelasnya.

Kegiatan TPID Badung diharapkan mampu meningkatkan produksi dan ketersediaan bahan pokok, serta menjaga kestabilan harga. Kegiatan yang dilakukan merujuk pada 4K yaitu, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi barang dan angkutan, keterjangkauan harga dan komunikasi yang efektif.

Lebih lanjut dikatakan, Pemkab Badung telah melakukan terobosan dalam mempercepat pemulihan ekonomi yakni realokasi anggaran dan refocusing kegiatan dalam rangka pengendalian Covid-19. Mendorong dunia usaha dan masyarakat untuk memanfaatkan dana stimulus dan kebijakan pemerintah daerah dalam meringankan beban ekonomi. Mengupayakan agar tenaga kerja yang terdampak atau dirumahkan akibat pendami untuk mendapatkan jaring pengaman sosial. Selain itu mendorong dunia usaha dan masyarakat melakukan upaya inovasi dan shifting to digital bisnis. “Untuk kegiatan pengendalian inflasi, kami mulai dari melakukan identifikasi penyebab kenaikan harga suatu barang, dilanjutkan dengan penyusunan rekomendasi dan kebijakan serta implementasi kebijakan,” terangnya. (gs)

de
Advertisements
de
Advertisements
de
Advertisements
de
Advertisements
de
Lanjutkan Membaca