Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Transaksi UMKM Tembus Rp 1,445 Miliar, Wagub Giri Prasta Tutup Karangasem Festival 2026

BALIILU Tayang

:

karangasem festival
TUTUP FESTIVAL: Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, saat menutup secara resmi Karangasem Festival 2026 serangkaian peringatan Hari Jadi Kota Amlapura ke-386 di Taman Budaya Candra Bhuana, Amlapura, Senin (22/6) malam. (Foto: bi)

Karangasem, baliilu.com – Karangasem Festival 2026 mencatat capaian ekonomi yang menggembirakan. Selama empat hari pelaksanaan, transaksi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mencapai Rp 1,445 miliar. Capaian tersebut mendapat apresiasi dari Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, saat menutup secara resmi Karangasem Festival 2026 serangkaian peringatan Hari Jadi Kota Amlapura ke-386 di Taman Budaya Candra Bhuana, Amlapura, Senin (22/6) malam.

Dalam sambutannya, Wagub Giri Prasta mengapresiasi penyelenggaraan festival yang tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

“Kami mendapat laporan dari Bapak Bupati bahwa selama empat hari pelaksanaan festival telah terjadi transaksi lebih dari Rp1 miliar. Ini menunjukkan kegiatan budaya mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian masyarakat, khususnya UMKM di Karangasem,” ujarnya.

Giri Prasta juga menyampaikan terima kasih kepada panitia yang telah menghadirkan berbagai kegiatan kreatif, lomba-lomba, serta melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam perayaan tersebut.

Menurutnya, Karangasem merupakan contoh daerah yang mampu menjaga keharmonisan antarumat beragama dengan sangat baik. Ia menilai kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem telah menerapkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Semua insan memiliki kedudukan yang sama. Ini yang saya lihat dan telah diterapkan dengan baik di Kabupaten Karangasem,” katanya.

Giri Prasta juga memberikan penghargaan kepada para seniman Karangasem yang terus menjaga dan mewariskan budaya kepada generasi penerus. Menurutnya, Karangasem telah menunjukkan jati dirinya sebagai salah satu representasi kuat dari semangat dan identitas Bali.

“The Spirit of Bali itu ada di Karangasem. Karangasem mampu menunjukkan jati dirinya sebagai kekuatan budaya Bali,” ungkapnya.

Baca Juga  Wagub Giri Prasta Hadiri Pertemuan Ilmiah Kedokteran Olahraga Indonesia–Malaysia di Bali

Ia turut mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam menyukseskan rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Amlapura ke-386 dan Karangasem Festival 2026.

Terkait pembangunan daerah, Giri Prasta menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Bali untuk menerapkan konsep One Island, One Management, One Command dalam membangun Bali secara terpadu, termasuk Kabupaten Karangasem.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Bali, saya tutup secara resmi Karangasem Festival 2026 serangkaian Hari Jadi Kota Amlapura ke-386,” tutupnya.

Sementara itu, dalam laporannya, Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata, didampingi Wakil Bupati Karangasem Pandu Prapanca Lagosa, menyampaikan bahwa masyarakat telah menyaksikan berbagai kegiatan yang menjadi bagian dari Karangasem Festival 2026 selama beberapa hari terakhir.

Menurutnya, festival tersebut bukan sekadar ajang hiburan dan perayaan. Festival ini juga menjadi ruang ekspresi kreativitas, pelestarian budaya, penguatan ekonomi masyarakat, promosi pariwisata, serta sarana mempererat persatuan dan kebersamaan.

Salah satu indikator keberhasilan Karangasem Festival tahun ini, lanjut Gus Par, adalah meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat. Berdasarkan laporan panitia, selama pelaksanaan festival pada 19–22 Juni 2026, sebanyak 32 pelaku UMKM berhasil membukukan transaksi sebesar Rp 358 juta. Sementara itu, 85 pelaku usaha kuliner mencatat transaksi mencapai Rp 1,087 miliar.

“Dengan demikian, total perputaran ekonomi yang terjadi selama empat hari pelaksanaan Karangasem Festival 2026 mencapai Rp 1,445 miliar,” ungkapnya.

Angka tersebut menunjukkan bahwa festival tidak hanya menjadi sarana hiburan dan pelestarian budaya, tetapi juga mampu menjadi penggerak ekonomi kerakyatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Karangasem akan terus mendorong agar setiap kegiatan budaya dan pariwisata tidak hanya menjadi tontonan, tetapi juga menjadi sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan UMKM, ekonomi kreatif, serta pengembangan pariwisata berbasis budaya yang berkelanjutan.

Baca Juga  Wagub Bali Nyoman Giri Prasta Raih Anugerah Sahabat Pers Indonesia dari SMSI

Gus Par juga menyinggung tema Hari Jadi Kota Amlapura ke-386, yakni “Tidak Mudah, Tapi Harus Bisa”. Tema tersebut, menurutnya, merupakan refleksi perjalanan panjang masyarakat Karangasem dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

“Kita menyadari bahwa tantangan pembangunan tidaklah mudah. Namun, dengan semangat gotong-royong, kerja keras, inovasi, dan kebersamaan, berbagai tantangan tersebut dapat kita hadapi dan ubah menjadi peluang untuk kemajuan daerah,” tegasnya.

Pada usia ke-386 tahun, Kota Amlapura telah tumbuh menjadi pusat pemerintahan, budaya, pendidikan, dan ekonomi yang terus berkembang. Sejarah panjang tersebut menjadi modal besar bagi masyarakat Karangasem untuk melangkah menuju masa depan yang lebih baik.

Pada kesempatan itu, Gus Par juga menegaskan bahwa persoalan fasilitas air bersih dan infrastruktur jalan yang selama ini menjadi tantangan di Karangasem akan terus diupayakan hingga tuntas.

“Meski berat, harus bisa,” tegasnya.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga semangat kebersamaan sebagaimana tema tahun ini. Menurutnya, tidak ada tantangan yang tidak dapat dihadapi apabila seluruh pihak bergandengan tangan dan berkolaborasi demi mewujudkan visi pembangunan Karangasem yang AGUNG, yakni Aman, Gigih, Unggul, Nyaman, dan Lohjinawi. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Habiburokhman: Instrumen Baru Pemulihan Kerugian Negara dan Korban

Published

on

By

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan pembahasan RUU Perampasan Aset di Rapat Paripurna
SAMPAIKAN LAPORAN: Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tentang Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/11/2026). (Foto: dpr.go.id)

Jakarta, baliilu.com – DPR RI mengambil keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026). Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset sekaligus Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan yang menegaskan bahwa regulasi tersebut diarahkan untuk memperkuat pemulihan kerugian negara dan masyarakat akibat tindak pidana.

Dalam paparannya, Habiburokhman menjelaskan bahwa pembentukan RUU Perampasan Aset dilatarbelakangi belum optimalnya penegakan hukum dalam memulihkan aset hasil kejahatan, khususnya yang menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat. Karena itu, diperlukan instrumen hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan aset yang berasal dari tindak pidana dapat dipulihkan.

“RUU ini merupakan upaya menghadirkan pengaturan perampasan aset yang efektif, proporsional, adil, sesuai asas prosedural dan legalitas, serta tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan,” demikian substansi yang disampaikan Habiburokhman dalam laporan Komisi III DPR RI.

Ia memaparkan, pembahasan RUU tersebut juga telah melalui proses panjang dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Komisi III DPR RI mencatat telah melaksanakan 87 lebih kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama pakar, akademisi, serta organisasi masyarakat. Selain itu, kunjungan kerja juga dilakukan di 15 provinsi dan menjangkau 46 daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

Habiburokhman menegaskan, proses penyusunan dan pembahasan RUU dilakukan secara terbuka. Seluruh tahapan, mulai dari RDPU, rapat kerja, rapat Panja hingga rapat tim perumus dan tim sinkronisasi, memberikan ruang bagi partisipasi publik. Masyarakat dan media juga dapat mengikuti proses pembahasan melalui siaran langsung TVR Parlemen, kanal YouTube DPR RI, dan laman dpr.go.id.

Baca Juga  Diikuti 16 Sawa, Wagub Giri Prasta Hadiri Ngaben Massal Perdana Desa Adat Mengandang

Dari sisi substansi, pembahasan RUU telah melalui penyelesaian 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Hasil pembahasan tersebut mengembangkan rancangan yang semula terdiri atas 67 pasal menjadi 74 pasal. Penyempurnaan juga dilakukan terhadap judul RUU dengan penambahan frasa “Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya” guna mempertegas ruang lingkup pengaturan.

Lebih lanjut, Habiburokhman menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset dibangun di atas empat pilar utama. Pertama, asas dan ruang lingkup yang menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia, proporsionalitas, serta perluasan penanganan kejahatan finansial dan teknologi informasi. Kedua, prosedur presisi melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku, dengan pembagian kewenangan yang jelas dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan.

Ketiga, tata kelola dan transparansi melalui pengelolaan siklus aset secara menyeluruh oleh badan profesional yang independen serta didukung sistem informasi pengelolaan aset. Keempat, restorasi berkeadilan yang menjamin pengembalian aset kepada negara, korban, maupun pihak ketiga yang beritikad baik.

Dalam RUU tersebut, ruang lingkup perampasan aset juga diperluas untuk menjangkau tindak pidana yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Di antaranya tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Adapun mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana dilakukan melalui tahapan penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan, hingga pelaksanaan. Mekanisme tersebut dirancang agar proses pemulihan aset dapat berjalan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan hak para pihak.

Habiburokhman juga menekankan pentingnya jaminan agar mekanisme perampasan aset tidak berubah menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan. Untuk itu, RUU mengatur pengawasan independen, penerapan beban pembuktian berimbang yang diuji secara terbuka di ruang persidangan, serta transparansi digital melalui sistem informasi pengelolaan aset yang memungkinkan jejak audit secara permanen.

Baca Juga  Wagub Giri Prasta: Sulinggih adalah Pelita Zaman, Pasek Sejati Itu Subhakti, Saling Sumbah, Masidikara dan Saling Parid

“Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Ia menambahkan, melalui regulasi ini, aset hasil tindak pidana diharapkan dapat dikembalikan untuk kepentingan pemulihan keuangan negara dan masyarakat. Aset yang dirampas juga diprioritaskan untuk dikembalikan kepada korban guna membantu memulihkan kerugian yang dialami, dengan tetap memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang beritikad baik.

Di akhir laporannya, Habiburokhman menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI, jajaran kementerian, Pimpinan DPR RI, Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI, Badan Keahlian DPR RI, para pakar, akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat, serta media massa yang telah berkontribusi dalam proses pembahasan RUU tersebut. Secara khusus, ia menyampaikan penghargaan kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai konsisten mengawal pembahasan sejak awal hingga tahap pengambilan keputusan.

Dengan pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna tersebut, DPR RI menegaskan komitmennya menghadirkan instrumen hukum yang memperkuat pemberantasan tindak pidana sekaligus memastikan hasil kejahatan dapat dipulihkan untuk kepentingan negara dan masyarakat. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Kemeriahan Siswa SD/MI Ramaikan Diponegoro 5K Run di Mendoyo

Published

on

By

Bupati Jembrana Kembang Hartawan melepas peserta Diponegoro 5K Run di Lapangan Desa Yehembang, Mendoyo
LEPAS: Bupati Jembrana, Kembang Hartawan melepas Diponegoro 5K Run yang diinisiasi oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Gugus IV Diponegoro Kecamatan Mendoyo di Lapangan Desa Yehembang, Kamis (19/11). (Foto: Hms Jembrana)

Jembrana, baliilu.com – Kemeriahan ratusan siswa Sekolah Dasar (SD) sederajat mewarnai ajang lari Diponegoro 5K Run yang diinisiasi oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Gugus IV Diponegoro Kecamatan Mendoyo di Lapangan Desa Yehembang, Kamis (19/11).

Sejak pagi hari, ratusan anak-anak yang berasal dari seluruh SD/Mi se-Jembrana tampak antusias bersiap di garis start untuk mengikuti lomba lari yang digelar ditahun keduanya. Kemeriahan semakin terasa saat Bupati Jembrana, Kembang Hartawan hadir langsung di tengah-tengah peserta untuk membuka sekaligus melepas para pelari cilik. Tepuk tangan dan semangat para siswa pun pecah begitu Bupati menyapa mereka sebelum perlombaan dimulai.

Bupati Kembang Hartawa mengaku senang melihat tingginya semangat anak-anak SD dalam mengikuti kegiatan olahraga. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada KKKS Gugus IV Diponegoro yang telah menggagas acara positif tersebut.

“Melihat anak-anak begitu ceria dan bersemangat berlari pagi ini tentu sangat membanggakan. Lewat kegiatan seperti ini, kita biasakan anak-anak hidup sehat, berani berkompetisi secara sportif, dan tetap kompak,” ujar Bupati di sela acara.

Ia berharap ajang olahraga yang melibatkan pelajar sejak bangku sekolah dasar ini bisa terus digelar secara rutin, karena sangat baik untuk melatih kebugaran sekaligus mental anak-anak.

Sementara itu, perwakilan pantia dari KKKS Gugus V Diponegoro Kecamatan Mendoyo berterima kasih atas kehadiran dan dukungan Bupati Jembrana. Kehadiran pimpinan daerah dinilai memberi suntikan semangat tersendiri bagi para siswa dan guru pendamping. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Baca Juga  Wagub Bali Kukuhkan Pengurus DPD APJI, Minta Rangkul Petani Lokal
Lanjutkan Membaca

NEWS

Bupati Tabanan Pimpin Upacara Serah Terima Pataka dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai

Published

on

By

Bupati Tabanan Sanjaya memimpin upacara serah terima Pataka dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai
SERAH TERIMA PATAKA: Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya bertindak sebagai Inspektur Upacara pada Upacara Serah Terima Pataka/Panji-Panji dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai, yang berlangsung di halaman depan Kantor Bupati Tabanan, Kamis (19/11). (Foto: Hms Tbn)

Tabanan, baliilu.com – Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya bertindak sebagai Inspektur Upacara pada Upacara Serah Terima Pataka/Panji-Panji dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai, yang berlangsung di halaman depan Kantor Bupati Tabanan, Kamis (19/11). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian napak tilas perjuangan pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai dalam mengenang semangat perjuangan dan pengorbanan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Turut hadir Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan I Gede Susila, Danrindam IX/Udayana, Dandim 1619/Tabanan, Kapolres Tabanan, perwakilan Bupati Badung melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Ketua LVRI Kabupaten Tabanan, Ketua PEPABRI Kabupaten Tabanan, jajaran OPD beserta staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan perangkat daerah, unsur TNI-Polri, serta para peserta upacara.

Rangkaian upacara diawali dengan laporan perwira upacara kepada Inspektur Upacara, dilanjutkan dengan penghormatan pasukan dan lantunan Mars Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai. Suasana khidmat semakin terasa saat Pataka/Panji-Panji dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai memasuki lapangan upacara, disusul penghormatan pasukan dan mengheningkan cipta yang dipimpin langsung oleh Bupati Tabanan.

Selanjutnya, dilaksanakan pembacaan Surat Kapten J.B.T. Konig dan Surat Pemimpin Dewan Perjuangan Bali I Gusti Ngurah Rai sebagai bagian dari pengingat sejarah perjuangan rakyat Bali dalam mempertahankan kemerdekaan. Momentum tersebut menjadi pengingat akan keberanian, keteguhan, serta semangat pantang menyerah yang diwariskan oleh para pejuang.

Prosesi kemudian dilanjutkan dengan persiapan dan pelaksanaan serah terima Pataka/Panji-Panji dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai, yang ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima. Seluruh rangkaian berlangsung tertib dan penuh penghormatan sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai sejarah dan perjuangan para pahlawan.

Baca Juga  Rapat Paripurna Ke-43 DPRD Bali, Penyampaian PU Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025

Setelah pembacaan doa dan rangkaian penghormatan, Pataka/Panji-Panji dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai meninggalkan lapangan upacara. Kegiatan dilanjutkan dengan lagu Hymne Taman Pujaan Bangsa Margarana, sebelum Bupati Tabanan selaku Inspektur Upacara meninggalkan mimbar dan upacara dinyatakan selesai.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, Bupati Tabanan secara resmi melepas Pataka/Panji-Panji dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai yang ditandai dengan pelepasan bendera. Prosesi pelepasan ini menjadi simbol keberlanjutan perjalanan napak tilas dalam membawa pesan perjuangan, patriotisme, dan semangat kepahlawanan kepada masyarakat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan nilai-nilai perjuangan I Gusti Ngurah Rai senantiasa menjadi inspirasi bagi generasi penerus untuk menjaga persatuan, menumbuhkan rasa cinta tanah air, serta mengisi kemerdekaan melalui pengabdian dan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara, termasuk dalam mewujudkan Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani (AUM). (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca