Tuesday, 11 February 2025
Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

EKONOMI & BISNIS

Triwulan II 2024, Total Penerimaan Pajak Daerah di Kota Denpasar Capai Rp 683 Miliar Lebih

BALIILU Tayang

:

penerimaan pajak denpasar
Suasana pelayanan pembayaran pajak di Kantor Bapenda Kota Denpasar. (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Kota Denpasar melalui Badan Pendapatan Daerah terus mengoptimalisasi penerimaan pajak daerah. Hingga Triwulan II Tahun 2024, Penerimaan Pajak Daerah Kota Denpasar mencapai Rp. 683.032.095.179,04. Jumlah tersebut setara dengan 75,89 persen. Capaian tersebut tak lepas dari beragam inovasi dan terobosan berkelanjutan yang digencarkan Bapenda Kota Denpasar.

Kepala Bapenda Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya didampingi Sekretaris Bapenda, I Dewa Gede Rai saat dijumpai di Kantornya pada Senin (29/7) menjelaskan, saat ini realisasi penerimaan pajak daerah pada Triwulan II Tahun 2024 telah mencapai Rp. 683.032.095.179,04 atau 75,89 persen. Dimana, pada APBD Induk Tahun 2024, penerimaan pajak daerah ditargetkan sebesar Rp. 900 miliar.

Dimana, jumlah penerimaan pada Triwulan II tersebut terdiri atas Pajak Hotel sebesar Rp. 125.807.518.811,30. Pajak Restoran sebesar Rp. 190.242.544.337,91. Pajak Hiburan sebesar Rp. 19.761.993.068,33. Pajak Reklame sebesar Rp. 1.845.994.910,50. Pajak PPJ sebesar Rp. 129.395.239.529,00. Pajak Air Tanah sebesar Rp. 5.650.267.552,00. Pajak PBB-P2 sebesar Rp. 50.975.148.009,00. Pajak BPHTB sebesar Rp. 155.392.657.478,00. dan Pajak Jasa Parkir sebesar Rp. 3.960.731.483,00.

Lebih lanjut pihaknya mengaku optimis mampu mencapai target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Denpasar. Hal ini dilaksanakan dengan beragam inovasi dan terobosan. Beberapa terobosan yang dilaksanakan guna meningkatkan penerimaan pajak daerah yakni melalui Inovasi Pajak Digital (Pagi) Denpasar, Inovasi Unggulan Renon Digital Area (Reditia). Untuk wilayah Sanur juga telah diluncurkan inovasi Melodi (melayani obyek digital) Sanur. Pengembangan klasterisasi pelayanan pajak daerah ini selanjutnya akan menyasar kawasan ekonomi di Jalan Teuku Umar Timur, Teuku Barat dan Jalan Gatot Subroto.

Selain ini kata Eddy Mulya, untuk optimalisasi pajak daerah juga ditetapkan pemberian insentif fiskal berupa pengurangan pokok pajak dan penghapusan sanksi denda administrasi, jemput bola pelayanan pembayaran pajak daerah ke desa/kelurahan untuk PBB-P2 serta Pendataan Potensi Objek Pajak Baru dengan melibatkan kepada desa lurah.

Baca Juga  Tingkat Kesembuhan Capai 96,61 Persen, Kasus Aktif Masih 0,77 Persen

“Tentunya dengan beragam inovasi ini kami optimis penerimaan dari sektor pajak daerah di Kota Denpasar terus meningkat, dan kami mengajak serta mengimbau kepada wajib pajak agar membayar pajak tepat waktu guna mendukung pembangunan dalam mewujudkan kemajuan di Kota Denpasar, dengan tag line Fiskal Kuat, Denpasar Maju,” ujarnya. (eka/bi)

Advertisements
ucapan nataru
Advertisements
nataru
Advertisements
stikom
Advertisements
ucapan Imlek DPRD Badung
Advertisements
iklan fisioterapi
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

EKONOMI & BISNIS

Triwulan IV 2024, Kinerja Kegiatan Dunia Usaha di Bali Masih Bertumbuh

Published

on

By

kinerja dunia usaha bali
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja. (Foto: dok baliilu)

Denpasar, baliilu.com – Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) mengindikasikan kinerja kegiatan dunia usaha di Provinsi Bali pada triwulan IV 2024 masih tetap positif meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini tercermin dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) kegiatan dunia usaha sebesar 29,56%, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 65,08%.

Hal tersebut dipengaruhi beberapa faktor seperti cuaca ekstrim dan jumlah kunjungan wisatawan ke Bali pada triwulan IV 2024 tidak setinggi triwulan sebelumnya.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, menyampaikan bahwa kinerja SKDU Provinsi Bali pada triwulan IV 2024 masih bertumbuh meskipun tidak setinggi triwulan sebelumnya. Curah hujan tinggi pada pada triwulan IV 2024 diprakirakan sebagai faktor yang mempengaruhi kondisi kegiatan usaha di Provinsi Bali. Beberapa Lapangan Usaha (LU), seperti LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mengalami penurunan karena berakhirnya masa panen.

Erwin mengungkapkan penurunan pada LU Pertanian sejalan dengan kapasitas produksi terpakai LU Pertanian pada triwulan IV 2024 sebesar 72,47%, atau menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 79,86%. Lebih lanjut, LU Akomodasi Makan dan Minum (akmamin) turut mengalami penurunan.

Responden menyampaikan hal tersebut dipengaruhi oleh menurunnya aktivitas wisata pada saat libur Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan tahun baru akibat cuaca hujan. Penurunan LU Akmamin juga terlihat dari menurunnya tingkat kunjungan wisatawan pada triwulan IV 2024.

Berdasarkan data Angkasa Pura, lanjut Erwin, jumlah kunjungan domestik triwulan IV 2024 sebanyak 1,22 juta orang, lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya sebesar 1,37 juta orang. Kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) juga turut mengalami penurunan, dengan jumlah kunjungan wisman pada triwulan IV 2024 sebanyak 1,75 juta orang, lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya sebesar 1,98 juta orang.

Baca Juga  Penertiban Parkir Liar di Denpasar Tertibkan Puluhan Kendaraan

Meskipun demikian, sebutnya, responden memprakirakan kegiatan dunia usaha pada triwulan I 2025 akan tumbuh positif dengan SBT sebesar 34,55%. Hal ini terutama didorong oleh capaian LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang diprakirakan akan meningkat seiring dengan dimulainya musim panen pada komoditas utama seperti padi.

Selain itu, LU Perdagangan juga menunjukkan potensi pertumbuhan kinerja usaha sejalan dengan adanya Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Nyepi dan Idul Fitri. ‘‘SKDU merupakan survei triwulanan Bank Indonesia yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kondisi kinerja dunia usaha, memberikan indikasi arah perkembangan perekonomian, serta menyediakan informasi tentang ekspektasi pelaku usaha terhadap perkiraan inflasi,‘‘ ujar Erwin.

Pelaksanaan SKDU di Provinsi Bali dilakukan terhadap 130 pelaku usaha yang tersebar di seluruh Provinsi Bali dan mewakili 17 kategori lapangan usaha. Metode perhitungan dilakukan dengan saldo bersih tertimbang yakni dengan menghitung selisih antara persentase jumlah responden yang memberikan jawaban meningkat dengan persentase jumlah respons yang memberikan jawaban menurun, dan dengan memperhitungkan bobot masing-masing lapangan usaha. (gs/bi)

Advertisements
ucapan nataru
Advertisements
nataru
Advertisements
stikom
Advertisements
ucapan Imlek DPRD Badung
Advertisements
iklan fisioterapi
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

EKONOMI & BISNIS

Ekonomi Bali Tetap Kuat, Tumbuh 5,48% Sepanjang 2024

Published

on

By

ekonomi bali 2024
Infografis Pertumbuhan Ekonomi Bali Triwulan IV dan FY 2024. (Foto: BI Bali)

Denpasar, baliilu.com – Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, menunjukkan ekonomi Bali pada triwulan IV 2024 tetap tumbuh tinggi sebesar 5,19% (yoy), meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 5,43% (yoy).

Capaian ini menempatkan Bali pada peringkat kesepuluh dari 38 provinsi di Indonesia dan berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,02% (yoy). Dengan perkembangan tersebut, ekonomi Bali secara keseluruhan 2024 tumbuh positif pada 5,48% (yoy), lebih tinggi dibandingkan ekonomi nasional sebesar 5,03% (yoy).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja melalui keterangan pers mengatakan bahwa pertumbuhan Bali yang tetap kuat tersebut menjadi indikator penting akan ketahanan dan potensi ekonomi wilayah dalam menghadapi tantangan global dan domestik. Dari sisi pengeluaran, peningkatan ekonomi Bali didorong oleh pertumbuhan pada investasi dan aktivitas ekspor. Investasi menguat sebesar 4.19% (yoy) sejalan dengan akselerasi penyelesaian konstruksi proyek strategis.

Sedangkan ekspor, lanjut Erwin, utamanya pada ekspor jasa, meningkat seiring peningkatan jumlah wisatawan mancanegara sebesar 17.65% (yoy). Adapun Konsumsi Rumah Tangga dan Konsumsi Pemerintah tumbuh kuat meski melambat. Kuatnya Konsumsi Rumah Tangga didorong oleh aktivitas Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru. Konsumsi Pemerintah dan Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) juga tetap tumbuh kuat didorong pelaksanaan Pilkada serentak 2024.

Erwin Soeriadimadja menegaskan bahwa dari sisi lapangan usaha (LU), terdapat tiga LU dengan pertumbuhan tertinggi yakni LU Akomodasi, Makan, dan Minum (Akmamin), LU Pengadaan Listrik dan Gas, dan LU Industri Pengolahan. LU Akmamin yang menjadi kontributor ekonomi Bali tumbuh sebesar 10,24% (yoy). Kinerja LU ini didukung oleh tingginya kunjungan wisatawan mancanegara yang mencapai 17,65% (yoy). ‘‘Rata-rata Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Bintang juga tetap tinggi sebesar 63%, yang turut memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata dan sektor terkait lainnya,‘‘ ujar Erwin.

Baca Juga  Pemkot Denpasar Berkolaborasi dengan Yayasan Bali Bersama Bisa, Berikan Layanan Inklusif Pencegahan Kasus Bunuh Diri

Sejalan dengan LU Akmamin, sebutnya, LU Pengadaan Listrik dan Gas juga tumbuh tinggi sebesar 9,5% (yoy) yang salah satunya tercermin dari tetap tingginya pertumbuhan konsumsi listrik sejalan dengan meningkatnya aktivitas pariwisata. Selain itu, LU Industri Pengolahan tumbuh sebesar 9,40% (yoy) yang juga tercermin dari meningkatnya penyaluran kredit untuk LU Industri Pengolahan.

KPw BI Bali Erwin Soeriadimadja mengungkapkan bahwa Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Bali akan tetap tumbuh kuat pada Triwulan I 2025 didukung oleh momentum HBKN Imlek, Nyepi, dan Idul Fitri. Untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif, perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

i) Penguatan Sektor Padat Karya: mendorong Bali sebagai destinasi pariwisata dunia yang berbasis budaya dan kearifan lokal melalui sektor pariwisata, mendorong Bali swasembada pangan melalui sektor pertanian, dan mendorong Bali sebagai sentra industri kecil menengah berbasis agro dan ekonomi kreatif melalui sektor industri. ii) Sinergi Pengendalian Inflasi Melalui Kolaborasi Strategis Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID): menciptakan ekosistem ketahanan hulu-hilir, efisiensi distribusi komoditas pangan strategis, dan penguatan Data Neraca Pangan. iii) Sinergi Perluasan Pembiayaan Pembangunan melalui peningkatan Implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM), penguatan koordinasi lintas instansi dalam rangka fasilitasi business matching kepada UMKM, serta peningkatan pembiayaan investasi di luar APBN dan APBD melalui optimalisasi Regional Investor Relations Unit. iv) Sinergi Perluasan Digitalisasi Sistem Pembayaran dan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) melalui Kolaborasi Lintas Sektor Mempercepat Perluasan Digitalisasi Sistem Pembayaran dan Pelindungan Konsumen yang meliputi perluasan akseptansi dan ekosistem digital, perluasan dan peningkatan transaksi ETPD, penguatan keamanan dan pelindungan konsumen.

‘‘Melalui kolaborasi yang berkelanjutan dengan pemerintah pusat dan daerah, serta pelaku ekonomi lokal, Bank Indonesia berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Bali yang hijau, tangguh, dan sejahtera. Bank Indonesia optimis bahwa melalui sinergi antarsektor, Bali dapat terus meningkatkan daya tarik ekonominya, baik di skala nasional maupun global,‘‘ pungkasnya. (gs/bi)

Baca Juga  Pemkot Denpasar Tandatangani MoU dengan KKI

Advertisements
ucapan nataru
Advertisements
nataru
Advertisements
stikom
Advertisements
ucapan Imlek DPRD Badung
Advertisements
iklan fisioterapi
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

EKONOMI & BISNIS

Inflasi Awal Tahun 2025 Terkendali dan Berada Dalam Target Sasaran

Published

on

By

inflasi bali
Infografis Inflasi Bali. (Foto: BI Bali)

Denpasar, baliilu.com – Berdasarkan rilis BPS Provinsi Bali, perkembangan harga gabungan kabupaten/kota perhitungan inflasi di Provinsi Bali pada Januari 2025 secara bulanan mengalami deflasi sebesar -0,02% (mtm), lebih rendah dari bulan sebelumnya yang mengalami inflasi 0,31% (mtm).

Secara tahunan, inflasi Provinsi Bali meningkat menjadi 2,41% (yoy) dari 2,34% (yoy) pada Desember 2024, namun tetap berada dalam rentang sasaran inflasi 2,5±1%. Meskipun inflasi secara umum cukup terkendali, namun bahan pangan tercatat mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi sehingga perlu mendapatkan perhatian. Untuk itu, ke depan diperlukan penguatan pengendalian inflasi melalui kolaborasi, inovasi, dan sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Upaya tersebut diperlukan terutama untuk memitigasi kenaikan harga bahan pangan di tengah dinamika cuaca yang menjadi tantangan bagi produktivitas pertanian.

Secara spasial, Singaraja mengalami deflasi bulanan terdalam (-0,53%; mtm) atau inflasi tahunan 1,61% (yoy), diikuti Kota Denpasar dengan deflasi sebesar -0,27% (mtm) atau inflasi tahunan 2,49% (yoy). Adapun Kabupaten Tabanan mengalami inflasi bulanan tertinggi (0,48%; mtm) atau inflasi tahunan 3,00% (yoy), diikuti Kabupaten Badung dengan inflasi bulanan 0,47% (mtm) atau inflasi tahunan 2,47% (yoy).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja mengatakan bahwa deflasi yang terjadi di Provinsi Bali terutama disumbang oleh Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga, sementara Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau masih mengalami inflasi. Berdasarkan komoditasnya, deflasi bulanan Januari 2025 terutama bersumber dari penurunan tarif listrik seiring dengan pemberian potongan tarif 50% untuk penggunaan listrik dengan daya <2.200 VA serta penurunan harga canang sari seiring dengan menurunnya kebutuhan upacara keagamaan.

Baca Juga  Pemkot Denpasar Berkolaborasi dengan Yayasan Bali Bersama Bisa, Berikan Layanan Inklusif Pencegahan Kasus Bunuh Diri

Sementara itu, kata Erwin, deflasi yang lebih dalam tertahan oleh kenaikan harga komoditas pangan seperti cabai rawit, cabai merah, kangkung, sawi hijau, dan minyak goreng. Kenaikan tersebut disebabkan oleh musim hujan yang menurunkan hasil panen dan menghambat distribusi. ‘’Ke depan, terdapat beberapa risiko yang perlu diwaspadai, seperti gangguan cuaca yang berpotensi menyebabkan penyakit ternak dan tanaman serta menghambat distribusi pangan. Kenaikan harga bensin non subsidi berpotensi mendorong kenaikan tarif angkutan darat. Harga minyak goreng dan emas perhiasan juga berpotensi meningkat seiring dengan kenaikan harga Crude Palm Oil (CPO) dan emas global,’’ ujar Erwin.

Lebih lanjut dikatakan, bahwa kebijakan distribusi LPG 3 kg perlu diantisipasi lebih lanjut untuk memitigasi kenaikan harga di tingkat konsumen. Kemudian, permintaan canang sari diperkirakan meningkat untuk perayaan Saraswati, Banyu Pinaruh, Pagerwesi, dan Tumpak Landep yang berlangsung pada Februari 2025.

Untuk memitigasi risiko inflasi ke depan, sejalan dengan hasil rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan TPID di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Balinusra) pada November 2024, KPw BI Provinsi Bali mengajak seluruh TPID untuk bersama-sama menjaga stabilitas harga melalui peningkatan produktivitas pertanian serta efisiensi rantai pasok. Peningkatan produktivitas pertanian dapat ditingkatkan melalui penguatan implementasi regulasi perlindungan lahan pangan berkelanjutan dan mitigasi alih fungsi lahan, penguatan akses petani, nelayan, dan peternak kepada input produksi, disertai pendampingan dan penguatan akses pembiayaan dengan mengoptimalkan sinergi Pemda-Perbankan-Jamkrida.

Sementara, sebutnya, efisiensi rantai pasok dapat ditingkatkan dengan mendorong penciptaan ekosistem ketahanan pangan yang melibatkan bumdes, perumda pangan, dan koperasi, serta kerja sama hulu-hilir antara petani, penggilingan, perumda pangan, dan horeka (hotel, restoran, dan kafe) yang disertai dengan penguatan implementasi regulasi optimalisasi penggunaan produk lokal oleh horeka di daerah.

Baca Juga  Bank Sampah Jempiring Penatih Ubah Sampah Jadi Berkah

KPw BI Provinsi Bali juga terus memperkuat sinergi dan inovasi bersama seluruh kabupaten/kota di Bali mengimplementasikan strategi 4K pengendalian inflasi, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif. Melalui penguatan implementasi kebijakan 4K, Bank Indonesia meyakini inflasi Provinsi Bali pada tahun 2025 akan tetap terjaga dalam kisaran target inflasi nasional 2,5%±1%. (gs/bi)

Advertisements
ucapan nataru
Advertisements
nataru
Advertisements
stikom
Advertisements
ucapan Imlek DPRD Badung
Advertisements
iklan fisioterapi
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca