Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Provinsi Bali melalui Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali Dewa Made Indra menyampaikan perkembangan pandemi Covid-19 di Provinsi Bali per Sabtu (26/9) mencatat 2 pasien positif Covid-19 meninggal dunia.
Sedangkan data kasus terkonfirmasi positif hari ini bertambah 63 orang melalui transmisi lokal. Dilaporkan juga pasien sembuh dari perawatan pihak rumah sakit dan karantina, hari ini tercatat sebanyak 87 orang.
Dengan demikian secara kumulatif kasus terkonfirmasi positif menjadi 8.452 orang, sembuh 6.915 orang (81,81%), dan pasien meninggal dunia menjadi 247 orang (2,92%).
Sedangkan kasus aktif menjadi 1.290 orang (15,26%) terdiri dari 1.288 WNI dan 2 WNA, yang tersebar dalam perawatan di 17 RS rujukan, dan dikarantina di Bapelkesmas, UPT Nyitdah, Wisma Bima dan BPK Pering.
Melihat perkembangan penyebaran Covid-19 memprihatinkan, Dewa Made Indra yang juga Sekda Bali menyampaikan, Gubernur Bali mengeluarkan Pergub No. 46 Tahun 2020, tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, yang mengatur tentang sanksi administratif bagi pelanggar protokol kesehatan. Besaran denda yang diterapkan adalah Rp 100.000, bagi perorangan, dan Rp 1.000.000 bagi pelaku usaha dan tempat fasilitas umum lainnya.
Upaya pengendalian dan pencegahan ini tentunya bukan hanya tugas pemerintah semata, namun juga menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat, karena dampaknya sangat terasa terutama di bidang perekonomian rakyat.
Untuk memutus rantai penularan Covid-19 maka keramaian dalam bentuk tajen di setiap desa adat harus dihentikan sementara serta semua bentuk kegiatan adat yang melibatkan banyak orang, seperti pasangkepan, patedunan, dan sejenisnya supaya dilaksanakan dengan jumlah peserta yang sangat terbatas dengan tetap menaati Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19.
Seperti arahan Pak Presiden, ungkap Dewa Indra, kita harus pintar-pintar menginjak rem dan gas. Kapan kita menginjak gas dan kapan harus menginjak rem. ‘’Jadi akan dievaluasi kembali. Makanya kalau nanti kasusnya berkembang terus bahkan bukan tidak mungkin akan menginjak rem. Supaya pemerintah tidak menginjak rem mari kita disiplin.
Dewa Indra menekankan bahwa penerapan disiplin dan penegakan hukum prokes merupakan cara untuk menguatkan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari paparan virus ini. Menurut birokrat asal Buleleng ini, di saat vaksin dan obat Covid-19 belum ditemukan, maka cara yang paling ampuh untuk melindungi diri, keluarga dan masyarakat adalah dengan disiplin melaksanakan prokes yang meliputi 3M (memakai masker dengan benar, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, dan menjaga jarak fisik). Menurutnya, kedisiplinan melaksanakan 3M akan sangat menentukan keberhasilan melindungi diri dan mencegah penyebaran virus Corona kepada orang lain.
Dewa Indra juga kembali menginformasikan bahwa saat ini penyebaran Covid-19 masih menunjukkan trend memprihatinkan yang ditandai dengan peningkatan pertumbuhan kasus harian, meningkatnya angka kematian dan menurunnya tingkat kesembuhan. “Ini harus kita kendalikan dengan baik agar tidak terus berkembang menjadi keadaan yang lebih buruk dan membahayakan masyarakat,” cetusnya.
Oleh sebab itu, gerakan pendisiplinan dan penegakkan hukum oleh pemerintah daerah, TNI, Polri, desa adat dan unsur-unsur lainnya harus dimaknai secara positif karena bertujuan untuk mengajak masyarakat lebih disiplin lagi dalam melaksanakan protokol kesehatan guna melindungi mereka dari ancaman Covid-19.
Terkait dengan pengenaan sanksi hukuman dan denda bagi warga masyarakat yang belum disiplin, menurutnya itu bukan tujuan utama yang ingin dicapai. “Itu hanya merupakan cara untuk meningkatkan disiplin kita semua agar penyebaran Covid-19 tidak makin meluas,” tambahnya.
Dewa Indra juga kembali mengajak masyarakat dan semua komponen untuk tidak menghabiskan energi mempersoalkan sanksi denda yang diatur dalam Pergub 46 Tahun 2020. Jika sanksi denda dirasakan berat, ia mengajak masyarakat untuk menghindari pengenaan denda dengan menggunakan masker secara benar saat beraktivitas di luar rumah serta disiplin menerapkan prokes. “Memakai masker memang tidak nyaman, tapi akan lebih tidak nyaman lagi kalau kena Covid-19,” tandasnya. Kalau semua disiplin menggunakan masker, ia berkeyakinan potensi penularan Covid-19 akan bisa dicegah dan dikendalikan.
“Mari kita berkontribusi untuk perlindungan diri, perlindungan keluarga, perlindungan sahabat, perlindungan para orang tua, perlindungan para ibu hamil, perlindungan anak-anak dan perlindungan seluruh masyarakat dari ancaman Covid-19 dengan melaksanakan 3M secara disiplin,” ajaknya. (gs)
PERESMIAN: Pangdam Militer IX/Udayana Mayor Jenderal TNI Piek Budyakto meresmikan Jembatan Perintis Garuda di Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Rabu (29/7). Peresmian dihadiri Gubernur Bali I Wayan Koster dan Bupati Gianyar I Made Mahayastra. (Foto: Hms Gianyar)
Gianyar, baliilu.com – Panglima Komando Daerah Militer IX/Udayana Mayor Jenderal TNI Piek Budyakto meresmikan Jembatan Perintis Garuda di Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Rabu (29/7). Peresmian tersebut dihadiri Gubernur Bali I Wayan Koster dan Bupati Gianyar I Made Mahayastra.
Peresmian diawali dengan penandatanganan prasasti Jembatan Perintis Garuda oleh Pangdam IX/Udayana didampingi Gubernur Bali dan Bupati Gianyar. Selanjutnya dilakukan pemotongan pita sebagai tanda diresmikannya jembatan, dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke lokasi serta penyerahan paket sembako kepada masyarakat Desa Saba.
Jembatan Perintis Garuda memiliki panjang 10 meter dengan lebar 3 meter. Infrastruktur tersebut menghubungkan Banjar Adat Saba dengan Banjar Adat Adegan, Kecamatan Blahbatuh, sehingga menjadi akses penting yang memperlancar mobilitas masyarakat di kedua wilayah.
Pangdam IX/Udayana Mayor Jenderal TNI Piek Budyakto mengatakan pembangunan Jembatan Perintis Garuda merupakan bagian dari program strategis nasional yang bertujuan menghadirkan infrastruktur untuk membantu masyarakat desa mengatasi berbagai persoalan, khususnya terkait aksesibilitas.
“Program strategis nasional salah satunya membangun jembatan untuk keperluan masyarakat di desa. Ini penting bagi kami untuk membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat,” ujarnya.
Mayjen Piek Budyakto menegaskan, Kodam IX/Udayana akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mendukung program pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kodam IX/Udayana mendukung program Pemerintah Provinsi Bali maupun Pemerintah Kabupaten Gianyar untuk memecahkan berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Bali I Wayan Koster mengapresiasi pembangunan Jembatan Perintis Garuda yang dinilai memberikan manfaat besar bagi masyarakat Desa Saba.
“Terima kasih Bapak Pangdam yang telah membangun jembatan ini sehingga dapat menghubungkan dua wilayah di Desa Saba. Infrastruktur ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari,” ujar Gubernur Koster.
Peresmian Jembatan Perintis Garuda menjadi bukti nyata sinergi antara TNI, Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Gianyar, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang meningkatkan konektivitas wilayah sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat. (gs/bi)
PUNCAK KARYA: Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra bersama Ny. Wardhany Sutjidra, Wakil Bupati Buleleng Gede Supriatna bersama Ny. Hermawati Supriatna, Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya melaksanakan persembahyangan bersama dalam rangka Puncak Karya Mamungkah, Melaspas, Ngenteg Linggih, dan Mapedudusan Agung di Kawasan Praja Mandala Singa Ambara Raja serta Kantor Bupati Buleleng, Rabu (29/7). (Foto: Hms Buleleng)
Buleleng, baliilu.com – Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra bersama Ny. Wardhany Sutjidra, Wakil Bupati Buleleng Gede Supriatna bersama Ny. Hermawati Supriatna, Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya, Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP), serta jajaran kepala perangkat daerah melaksanakan persembahyangan bersama dalam rangka Puncak Karya Mamungkah, Melaspas, Ngenteg Linggih, dan Mapedudusan Agung di Kawasan Praja Mandala Singa Ambara Raja serta Kantor Bupati Buleleng, Rabu (29/7).
Prosesi yadnya dipuput oleh Ida Pandita Mpu Nabe Ratangkara Bayu Segara Gni Ananda Wijaya Nata, Ida Sri Bhagawan Rama Sogata, Ida Rsi Bujangga Waisnawa Surya Adnyana, serta Ida Pandita Mpu Nabe Dwi Dharma Wijaya Nanda. Kegiatan keagamaan ini merupakan wujud sraddha bhakti sekaligus ungkapan rasa syukur atas rampungnya pembangunan kawasan tersebut, serta memohon keselamatan, kerahayuan, dan keharmonisan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Buleleng.
Dalam sambutannya, Bupati I Nyoman Sutjidra menyampaikan bahwa kawasan yang sebelumnya dikenal sebagai Titik Nol Kota Singaraja dan kini bernama Praja Mandala Singa Ambara Raja merupakan milik seluruh masyarakat Buleleng. Melalui pelaksanaan upacara secara sekala dan niskala, diharapkan kawasan tersebut senantiasa lestari, metaksu, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan kawasan sebagai ikon baru Kabupaten Buleleng.
“Praja Mandala Singa Ambara Raja ini milik masyarakat Buleleng, milik kita semua. Bukan milik saya ataupun milik Pak Wakil Bupati. Mari kita jaga bersama agar tetap lestari dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat,” tegasnya.
Bupati Sutjidra juga mengungkapkan keinginannya untuk mengembangkan kembali Pelabuhan Buleleng sebagai bagian dari upaya mengembalikan kejayaan Kota Singaraja. Menurutnya, Pelabuhan Buleleng memiliki nilai sejarah yang penting karena menjadi saksi ketika Buleleng pernah dikenal sebagai pusat pendidikan, perdagangan, pemerintahan, dan kebudayaan di Bali. Pengembangan kawasan tersebut diharapkan mampu memperkuat identitas sejarah sekaligus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di Buleleng.
Rangkaian upacara turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan perangkat daerah, tokoh agama, tokoh adat, serta berbagai elemen masyarakat. Prosesi berlangsung khidmat sesuai tata cara agama Hindu sebagai bentuk penyucian dan penyempurnaan kawasan yang telah dibangun. Melalui pelaksanaan karya ini, Pemerintah Kabupaten Buleleng berharap Praja Mandala Singa Ambara Raja tidak hanya menjadi ikon daerah yang memiliki nilai estetika dan historis, tetapi juga memiliki nilai spiritual sebagai simbol persatuan, kebanggaan, dan semangat masyarakat Buleleng dalam mewujudkan daerah yang maju, harmonis, dan sejahtera. (gs/bi)
GPIPS: Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Balinusra 2026 yang diselenggarakan di Subak Jatiluwih, Kabupaten Tabanan, Bali pada 27 Juli 2026. (Foto: BI Bali)
Tabanan, baliilu.com – Bank Indonesia bersama Pemerintah Daerah Bali, NTB, dan NTT serta berbagai pemangku kepentingan terus memperkuat sinergi dalam mendukung ketahanan pangan dan pengendalian inflasi di wilayah Bali, NTB, NTT (Balinusra). Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dan berbagai kolaborasi strategis yang dikukuhkan dalam rangkaian Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Balinusra 2026 yang diselenggarakan di Subak Jatiluwih, Kabupaten Tabanan, Bali pada 27 Juli 2026. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem pangan yang terintegrasi, mulai dari produksi, distribusi, hingga pemasaran komoditas pangan strategis guna menjaga stabilitas pasokan dan harga.
Dalam rangka memperkuat konektivitas pasokan pangan antardaerah, dilakukan seremoni Kerja Sama Antar Daerah (KAD). Di Provinsi Bali, Perumda Mangu Giri Sedana Kabupaten Badung menjalin kerja sama dengan Perumda Swatantra Kabupaten Buleleng dan Perumda Swakadarma Kota Denpasar dalam penyerapan, penyediaan, dan pemasokan komoditas pangan. Selain itu, Perumda Mangu Giri Sedana Kabupaten Badung, Bali juga menandatangani kerja sama penyediaan pangan strategis guna memperluas jaringan pasok antarwilayah dengan Rumah Tani Nusantara (RTN). Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, kerja sama dilakukan antara Kelompok Tani Beriuk Geger dan Bale Bawang Mataram untuk mendukung penyerapan, penyediaan, dan pemasokan bawang putih. Sementara itu, di Provinsi Nusa Tenggara Timur, PEPSI NTT, HP2SK NTT, dan HKTI Kepulauan Riau menjalin kerja sama dalam penguatan distribusi komoditas pangan.
Penguatan konektivitas tersebut turut didukung melalui kolaborasi berbagai pihak dalam menjaga kelancaran distribusi pangan. Pada kesempatan tersebut dilakukan seremoni flag-off distribusi 2.000 kilogram beras SPHP dan MinyaKita oleh Perum BULOG Kantor Wilayah Bali menuju pasar tradisional dan Rumah Pangan Kita (RPK), serta pengiriman cabai merah, bawang merah, dan sayuran oleh Koperasi Petani Muda Keren (BOS Fresh) menggunakan BosBox kepada pelaku usaha hotel, restoran, dan kafe (Horeka) di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar.
GPIPS Balinusra 2026 juga menjadi momentum memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung pengembangan sektor pertanian. Sinergi tersebut diwujudkan melalui kerja sama penelitian, pengembangan teknik budidaya, dan pembesaran umbi bawang putih siap produksi antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Universitas Mataram, sinergi penyerapan komoditas beras antara PP Boy dan Perum BULOG Manggarai Barat, serta Program Urban Farming komoditas cabai rawit bagi pelajar SMA se-Kota Kupang yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berbagai kolaborasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, memperkuat kepastian pasar bagi petani, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan.
Penguatan sinergi pengendalian inflasi juga didukung melalui komunikasi kebijakan yang melibatkan pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, serta figur publik seperti Chef Juna dalam mengampanyekan diversifikasi pangan dan Gerakan Bangga Pangan Lokal. Melalui demo memasak berbahan baku komoditas lokal, kampanye tersebut mengajak masyarakat untuk semakin memanfaatkan dan mengonsumsi pangan lokal sebagai alternatif yang bernilai tambah. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat permintaan terhadap hasil produksi petani, meningkatkan nilai ekonomi komoditas lokal, sekaligus menjadi implementasi strategi Komunikasi Efektif dalam mendukung pengendalian inflasi dan ketahanan pangan.
Asisten Gubernur Bank Indonesia, Rudy B. Hutabarat, menegaskan bahwa pengendalian inflasi pangan memerlukan sinergi yang kuat dan berkelanjutan antarpemangku kepentingan. Penguatan Kerja Sama Antar Daerah, kolaborasi lintas sektor, serta pengembangan ekosistem pangan menjadi langkah strategis untuk memastikan ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau di tengah berbagai tantangan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan sebagai fondasi stabilitas ekonomi daerah.
Ke depan, Bank Indonesia bersama pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan akan terus memperkuat implementasi Kerja Sama Antar Daerah serta kolaborasi lintas sektor sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi yang berkelanjutan. Melalui sinergi yang semakin erat, diharapkan ketahanan pangan di wilayah Balinusra semakin kuat, kesejahteraan petani terus meningkat, serta inflasi tetap terjaga rendah dan stabil dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (gs/bi)