Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Wabup Suiasa Pimpin Rakor TKPK Badung 2024

Kemiskinan Ekstrem di Badung Tuntas Tahun 2023

Loading

BALIILU Tayang

:

rakor tkpk badung
PIMPIN RAKOR: Wabup Badung I Ketut Suiasa memimpin Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Badung tahun 2024 di Ruang Kriya Gosana, Puspem Badung, Jumat (19/4). (Foto: Hms Badung)

Badung, baliilu.com – Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Badung Tahun 2024 di Ruang Kriya Gosana, Puspem Badung, Jumat (19/4). Dalam rakor tersebut terungkap bahwa angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Badung sudah tuntas atau nol persen di akhir tahun 2023.

Wabup Suiasa yang juga selaku Ketua TKPK Badung menyampaikan, rakor TKPK ini sebagai upaya evaluasi dan menentukan target pencapaian program ke depan. Meskipun tingkat kemiskinan di Badung cukup rendah namun harus tetap berkomitmen menurunkannya. “Hampir 14 tahun, dari 2008 hingga 2023 kita menjadi daerah yang terendah angka kemiskinannya. Kecuali tahun 2021 dan 2022 karena Covid, kita berada di urutan kedua terendah dan 2023 kembali menjadi yang terendah di angka 2,3 persen,” terangnya. Untuk kemiskinan ekstrem di Badung sudah nol persen, sesuai dengan target di Tahun 2023. Walaupun target pemerintah pusat diharapkan kemiskinan ekstrem sudah nol di Tahun 2024.

Ditambahkan, fokus sekarang menurunkan kemiskinan secara umum yang jumlahnya 2,3 persen. Untuk itu diminta perangkat daerah, hingga dsa/kelurahan membuat program-program strategis yang bersinergi dalam upaya menekan angka kemiskinan. Potensi anggaran yang cukup besar agar dieksekusi secepat-cepatnya. Bangun koneksitas dan sinergitas dalam mengeksekusi program tersebut. Arah program penanganan kemiskinan agar benar-benar dapat menurunkan bahkan menghilangkan kemiskinan. Karena itulah, pemberian dana bansos didorong dan diprioritaskan kepada masyarakat yang memang tidak produktif lagi misalnya disabilitas serta lansia. Sedangkan yang masih produktif didorong pada pemberdayaan dan pengembangan keterampilan.

Diakui dalam penanggulangan kemiskinan, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, sudah tentu diperlukan keterlibatan pihak swasta termasuk dengan Forum TJSP. “Data kemiskinan ini kan data makro, semua orang yang ada di Badung dimana diantaranya ada yang penduduk Badung dan ada penduduk yang tidak permanen di Badung. Penduduk yang tidak permanen inilah diperlukan solusi yaitu dukungan dari pihak swasta melalui dana CSR,” tambahnya.

Baca Juga  Wabup Suiasa Resmikan TPS3R dan Sulangai Expo

Sementara Kepala Bappeda Badung I Made Wira Dharmajaya menjelaskan, ada dua hal penting yang dibahas dalam rakor TKPK kali ini. Pertama mengenai evaluasi penanganan kemiskinan ekstrem dan kedua upaya penanggulangan kemiskinan secara umum. “Kami berharap dalam rakor ini kita dapat melakukan langkah-langkah evaluasi dan diharapkan adanya usul saran dalam rangka menyamakan persepsi dan menyempurnakan tugas dalam penanganan kemiskinan agar lebih optimal,” ujarnya.

Pada kesempatan itu Wira Dharmajaya juga menjelaskan perkembangan terakhir profil kemiskinan di Badung. Dimana untuk kemiskinan ekstrem sudah tuntas di akhir tahun 2023. Hal ini ditegaskan dengan data dari Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI yang menyatakan kemiskinan ekstrem Kabupaten Badung Tahun 2023 di angka 0,00 persen.

Kemudian mengenai kemiskinan secara umum, berdasarkan data makro BPS Badung, kondisi kemiskinan di Badung sebelum Covid tahun 2019 di angka 1,78 persen. Kemudian terjadi Covid di tahun 2020 dan 2021 mengakibatkan kemiskinan meningkat hingga 2,62 persen. Di Tahun 2022 mengalami penurunan 2,53 persen dan di Tahun 2023 angka kemiskinan 2,30 persen atau 17.010 jiwa.

Sementara, pertumbuhan ekonomi di Badung Tahun 2023 mencapai 11,29 persen menjadi yang tertinggi di Bali bahkan di Indonesia. “Di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Badung sempat minus hingga 16,56 persen karena Covid. Di tahun 2021 masih minus 6,74 persen, namun di 2022 sudah meningkat plus 9,97 dan 2023 kembali naik hingga plus 11,29 persen,” jelasnya. “Untuk program kegiatan penanganan kemiskinan di tahun 2024, sudah dipasang anggaran sebesar Rp 876 miliar lebih,” tambahnya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Pansus DPRD Badung Gelar Rapat, Masukkan Unsur Budaya Bali dalam Ranperda Ormas

Published

on

By

ranperda ormas badung
RAPAT PANSUS: Panitia Khusus (Pansus) inisiatif DPRD Kabupaten Badung saat menggelar rapat kedua dalam upaya mempercepat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang digelar di Ruang Gosana II Kantor DPRD Badung pada Senin, 20 April 2026. (Foto: gs)

Badung, baliilu.com – Panitia Khusus (Pansus) inisiatif DPRD Kabupaten Badung pada Senin, 20 April 2026 menggelar rapat kedua dalam upaya mempercepat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Pansus menekankan pentingnya sinkronisasi antara regulasi nasional dengan kearifan lokal Bali.

Rapat yang digelar di Ruang Gosana II Kantor DPRD Badung tersebut, dipimpin Ketua Pansus I Gusti Lanang Umbara juga dihadiri Wakil Ketua Pansus I Made Ponda Witawan, Sekretaris Pansus I Wayan Puspa Negara dan Anggota Pansus di antaranya I Made Rai Wirata, I Wayan Sandra, I Putu Sika Adi Putra, I Made Yudana, I Made Tomi Martana Putra, serta I Putu Dendy Astra Wijaya. Turut hadir OPD terkait, Tim Penyusun Naskah Akademik, Tim Ahli Komisi dan Tim Ahli Bapemperda.

Ketua Pansus I Gusti Lanang Umbara menyatakan bahwa regulasi ini bertujuan untuk memastikan peran Ormas sejalan dengan program pembangunan daerah. Ia menegaskan agar keberadaan Ormas tidak justru mengganggu stabilitas keamanan dan kenyamanan masyarakat di Kabupaten Badung.

Lanang menyebutkan Bali hanya memiliki sektor pariwisata, terlebih khusus sektor pariwisata itu 80%-nya ada di Kabupaten Badung. Oleh karena itu, pariwisata itu perlu keamanan dan kenyamanan. Sehingga sangat urgent sekali membentuk ranperda tentang pemberdayaan Ormas ini.

“Kita tidak ingin organisasi kemasyarakatan yang tujuannya membantu Pemerintah justru melakukan hal-hal yang tidak diinginkan sehingga mengganggu stabilitas,” ujar Lanang Umbara.

Lebih lanjut, Lanang menjelaskan bahwa penyusunan Ranperda ini wajib berlandaskan pada undang-undang yang lebih tinggi. Namun, ia memberikan catatan khusus mengenai penerapan prinsip Tri Hita Karana dan kearifan lokal sebagai syarat pendaftaran maupun rekomendasi berdirinya sebuah Ormas di Badung.

“Jangan sampai Ormas yang berdiri di Badung tidak mengenali budaya dan kehidupan sosial kita. Jika tidak selaras dengan kearifan lokal, potensi benturan dan gesekan akan besar. Inilah yang kita sinkronisasikan,” katanya.

Baca Juga  Badung Raih Penghargaan Wahana Tata Nugraha Tahun 2024

Selain aspek pendaftaran, Pansus juga menyoroti pengaturan sanksi bagi Ormas yang melanggar ketentuan.

Selain merujuk pada PP No. 58 tentang sanksi pembekuan hingga pembubaran, Perda ini nantinya akan memasukkan komponen pelanggaran terhadap kearifan lokal sebagai salah satu dasar pemberian hukuman (punishment).

Melalui regulasi ini, DPRD Badung berharap Ormas dapat tumbuh menjadi mitra pemerintah yang harmonis dengan adat dan budaya Bali. (gs/bi)

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Presiden Prabowo Sampaikan Pengarahan pada Ketua DPRD Seluruh Indonesia

Published

on

By

Presiden Prabowo
PENGARAHAN: Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan pada Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seluruh Indonesia yang digelar di Kompleks Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pada Sabtu, 18 April 2026. (Foto: BPMI Setpres/Rusman/presidenri.go.id)

Magelang, Jateng, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan pada Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seluruh Indonesia yang digelar di Kompleks Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pada Sabtu, 18 April 2026. Acara KPPD ini mengusung tema “Memperkuat peran pimpinan DPRD provinsi/kabupaten/kota guna mendukung Asta Cita menyongsong Indonesia emas 2045.”

Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diikuti secara khidmat oleh seluruh peserta. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan laporan dari Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Republik Indonesia, TB. Ace Hasan Syadzily mengenai pelaksanaan dan tujuan penyelenggaraan KPPD tahun 2026.

“KPPD ini telah berlangsung lima hari Bapak Presiden, sejak tanggal 15 sampai dengan esok hari tanggal 19 April 2026, bertempat di Lembah Tidar Akademi Militer Magelang, tempat para pemimpin nasional ditempa dan digembleng, yang dihadiri oleh 503 Ketua DPRD,” ucap Gubernur Lemhanas.

Setelahnya, turut ditayangkan video dokumentasi kegiatan KPPD yang menggambarkan proses pembelajaran, pembinaan kepemimpinan, serta dinamika interaksi antarpeserta selama mengikuti program.

Dalam pengantar arahannya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa kehadiran Kepala Negara didasarkan pada pertimbangan peran strategis dari Ketua DPRD. Forum ini juga menjadi momentum bagi Presiden untuk menyampaikan pandangannya secara langsung kepada para pemimpin legislatif daerah.

“Setelah saya mengetahui bahwa di sini adalah seluruh Ketua DPRD seluruh Indonesia, saya anggap penting dan tepat kalau saya hadir langsung,” ujar Presiden Prabowo.

Bukan hanya sebagai Kepala Negara, tetapi Presiden Prabowo berbicara sebagai sesama anak bangsa. Presiden menyoroti keberagaman latar belakang para peserta, mulai dari daerah asal, suku, pendidikan, hingga partai politik sebagai kekuatan yang menyatukan dalam semangat kebangsaan.

Baca Juga  Wabup Ketut Suiasa Terima Tim Verifikasi STBM Award 2024

“Sebagai anak bangsa, hari ini saya ingin bicara dari hati ke hati, saya ingin bicara apa adanya,” tutur Kepala Negara.

“Saya berpendapat sebagai anak bangsa, sebagai patriot, karena saya datang ke sini, saya jumpa saudara-saudara dengan satu praanggapan bahwa kita semua di tenda ini adalah patriot,” lanjutnya.

Melalui forum ini, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kekuatan Indonesia tidak hanya ditentukan di pusat, tetapi justru bertumpu pada kepemimpinan yang solid, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan rakyat di seluruh daerah. (gs/bi)

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Bupati Kembang Padukan Pembangunan Infrastruktur dan Edukasi Sampah Berbasis Sumber di Baler Bale Agung

Published

on

By

Pemkab Jembrana
TINJAU RENCANA PROYEK: I Made Kembang Hartawan bersama Wakil Bupati I Gede Ngurah Patriana Krisna (Ipat), saat meninjau langsung rencana proyek perbaikan jalan di ruas Jalan Kuburan Cina, Kelurahan Baler Bale Agung, Senin (20/4). (Foto: Hms Jembrana)

Jembrana, baliilu.com – Pemerintah Kabupaten Jembrana terus mempercepat peningkatan infrastruktur wilayah sekaligus memperkuat ketahanan lingkungan berbasis masyarakat. Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan bersama Wakil Bupati I Gede Ngurah Patriana Krisna (Ipat), melakukan peninjauan langsung terhadap rencana proyek perbaikan jalan di ruas Jalan Kuburan Cina, Kelurahan Baler Bale Agung, Senin (20/4).

Proyek peningkatan jalan sepanjang 600 meter ini akan menggunakan pengaspalan jenis hotmix. Pengerjaan fisik dijadwalkan mulai berjalan pada awal Juni 2026 dengan memanfaatkan alokasi anggaran sebesar Rp 900 juta yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali.

Dalam tinjauannya, Bupati menekankan pentingnya aspek teknis untuk kenyamanan pengguna jalan. Rencananya, jalan yang semula hanya memiliki lebar 3,5 meter akan ditingkatkan menjadi 5 meter melalui teknis penutupan saluran drainase menggunakan plat beton di titik-titik kritis. Hal ini dilakukan guna memastikan aksesibilitas kendaraan roda empat tetap lancar saat berpapasan.

“Pembangunan infrastruktur ini harus diimbangi dengan kepedulian lingkungan. Saya mengajak masyarakat agar rutin melaksanakan gotong-royong agar kawasan ini tetap asri dan terawat,” tegas Bupati di sela-sela peninjauan.

Usai meninjau lokasi infrastruktur, Bupati dan Wabup Ipat melanjutkan agenda dengan kegiatan ngampik (berkunjung) ke salah satu rumah warga sekitar. Dalam suasana kekeluargaan yang hangat, Bupati tidak hanya berdialog mengenai kondisi infrastruktur, tetapi juga memberikan edukasi langsung mengenai pentingnya pengelolaan sampah berbasis sumber.

Bupati mengajak warga untuk mulai disiplin memilah sampah dari rumah tangga. Langkah ini kata Bupati penting mengingat kemajuan fisik daerah harus berjalan beriringan dengan kesadaran ekologis masyarakat khususnya persoalan sampah.

“Kesuksesan pembangunan jalan ini tidak akan lengkap tanpa lingkungan yang bersih. Dengan memilah sampah dari sumbernya, kita tidak hanya menjaga kebersihan di Baler Bale Agung, tapi juga membantu keberlanjutan lingkungan di seluruh Kabupaten Jembrana,” tambahnya.

Baca Juga  Wabup Suiasa Hadiri HUT Ke-45 ST. Dwi Sartika Putra Banjar Delod Yeh Desa Kekeran

Melalui perpaduan pembangunan fisik dan penguatan kesadaran masyarakat ini, Pemerintah Kabupaten Jembrana berharap kualitas hidup masyarakat di tingkat lingkungan dapat meningkat, mendukung program kebersihan lingkungan yang berkelanjutan di Kabupaten Jembrana. (gs/bi)

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca