Denpasar, baliilu.com – Sejalan dengan makin terkendalinya situasi pandemi Covid-19, Wakil Gubernur Bali Prof. Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) menginstruksikan seluruh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) bergerak lebih cepat serta meningkatkan koordinasi seluruh OPD, lintas sektor terkait serta pemangku kepentingan. Hal itu disampaikannya saat membuka FGD Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Bali yang diselenggarakan di Ruang Praja Sabha Kantor Gubernur Bali, Kamis (Wraspati Paing Wuku Tambir), 4 Agustus 2022.
Lebih jauh Wagub Cok Ace yang juga selaku Ketua TPPS Bali menyampaikan, gerak cepat ini dibutuhkan untuk memastikan tercapainya target penurunan angka stunting pada tahun 2024 yang ditetapkan sebesar 6,15 persen. Mengutip hasil studi status gizi Indonesia (SSGI), ia menginformasikan bahwa prevalensi stunting di Provinsi Bali pada tahun 2021 tercatat sebesar 10,9%. Angka ini sudah di bawah rata-rata nasional yang ditentukan sebesar 14%. Masih berdasarkan hasil SSGI tahun 2021, terjadi disparitas antar Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali dalam prevalensi angka stunting. “Prevalensi stunting di Provinsi Bali tertinggi berada di Kabupaten Karangasem sebesar 22,9% dan terendah di Kabupaten Gianyar sebesar 5,1%,” ungkapnya.
Terkait dengan percepatan penurunan angka stunting, ia menyambut baik pelaksanaan FGD yang diharapkan dapat menjadi momentum refleksi sekaligus mampu konsisten menurunkan prevalensi stunting. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan salah satu bentuk kegiatan konvergensi dalam rangka penyamaan persepsi dan gerak langkah lintas program dan lintas sektor dalam upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi Bali. Ditegaskan olehnya, penyamaan persepsi dan gerak langkah dibutuhkan mulai dari penganggaran hingga pelaksanaan dan evaluasi serta memberikan kontribusi nyata sesuai tugas pokok dan fungsi sesuai sasaran target indikator di masing-masing OPD atau organisasi.
Selanjutnya ia juga berharap agar seluruh pemangku kepentingan yang hadir dalam FGD dapat meneguhkan komitmen dalam percepatan penurunan stunting di Provinsi Bali. Komitmen itu mencakup penempatan upaya penurunan stunting sebagai salah satu prioritas utama pelaksanaan pembangunan di tingkat pusat hingga tingkat desa, mengoptimalkan mobilisasi sumber daya serta komitmen untuk menguatkan koordinasi, pemantauan dan evaluasi dalam memastikan program terus berjalan dengan baik. “Komitmen yang kuat sangat penting untuk memastikan seluruh aktor pelaksana hadir dan menggerakkan serta mengerahkan upaya terbaiknya dalam upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi Bali,” imbuhnya.
Pada kesempatan itu, ia menginstruksikan Kepala OPD dan lintas sektor terkait terutama pada bidang intervensi sensitif dan spesifik dapat memastikan dan mensinergikan berbagai sumber daya yang ada sehingga setiap intervensi dapat dipastikan sampai ke seluruh sasaran yang menjadi prioritas.
Pada bagian lain ia juga menyinggung faktor penyebab masih tersisanya angka stunting di Provinsi Bali yang tak mutlak disebabkan oleh persoalan ekonomi. Ia menilai, angka stunting juga dipicu ketidakpahaman masyarakat. Oleh sebab itu, ia menyarankan agar aspek promotif, preventif, edukasi dan sosialisasi lebih digencarkan agar masyarakat makin paham dengan stunting. Wagub Cok Ace sangat berharap keterlibatan Tim Penggerak PKK, Majelis Desa Adat, Forum Perbekel, tokoh agama, tokoh masyarakat serta kelompok masyarakat lainnya menjadi motor penggerak utama di masyarakat.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Bali Ni Luh Gede Sukardiasih menerangkan bahwa FGD ini bertujuan untuk menyelaraskan tugas pokok dan fungsi OPD terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Disebutkan olehnya, masing-masing OPD sejatinya telah punya kegiatan yang berkaitan dengan upaya penurunan angka stunting namun selama ini masih berjalan sendiri-sendiri. “Melalui kegiatan FGD ini, kita satukan komitmen dan bersinergi agar program-program itu lebih tepat sasaran,” ungkapnya.
Senada dengan Wagub Cok Ace, Sukardiasih menyampaikan bahwa angka stunting di Bali lebih disebabkan oleh ketidakpahaman dan kurang tepatnya pola asuh. “Kalau faktor ekonomi sudah tidak begitu berpengaruh pada angka stunting di Bali, demikian juga ketersediaan sarana fisik seperti air bersih, saya kira sudah terpenuhi,” tambahnya.
Karena itu, pihaknya lebih mengarahkan kegiatan penurunan angka stunting pada sosialisasi dan edukasi. Sosialisasi tak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga dengan memanfaatkan media sosial. Sejalan dengan itu, TPPS Bali juga menyasar remaja putri yang nantinya akan menjadi calon ibu.
“Kami juga gencar mengkampanyekan screening bagi pasangan usia subur menjelang menikah agar nantinya mereka benar-benar siap menjadi orang tua,” ujarnya. Dengan sinergi semua komponen, Ia optimis Bali mencapai target penurunan angka stunting pada tahun 2024. “Bahkan kalau bisa, Bali segera bisa bebas stunting. Mengacu pada angka yang ditetapkan oleh kalangan akademisi, bebas stunting bukan berarti angkanya nol, tapi dapat ditekan di angka 2,5 persen,” pungkasnya.
FGD diikuti oleh Kepala PMD Dukcapil, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota. Selain itu, kegiatan ini juga melibatkan TP PKK dan komponen yang terkait dengan program penurunan angka stunting. FGD diisi dengan paparan tentang peranan TPPS dalam pelaksanaan aksi konvergensi dan sinkronisasi percepatan penurunan stunting tingkat Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota oleh Susilo Kusribowo. (gs/bi)
