Denpasar, baliilu.com – Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau sejumlah lokasi terdampak banjir di Kota Denpasar, Jumat (12/9). Kunjungan kerja ini mencakup posko pengungsi di Banjar Tohpati, Kelurahan Ubung, serta kawasan Pasar Badung dan Pasar Kumbasari yang terendam akibat meluapnya Tukad Badung.
Dalam kunjungan di Tohpati, Wapres Gibran mendengar langsung keluhan warga yang kehilangan rumah, tempat usaha, hingga dokumen penting akibat banjir bandang yang disebut sebagai salah satu yang terparah dalam sejarah Bali. “Keluhan sudah dihimpun. Mulai surat yang hilang, rumah, toko, hingga fasilitas umum yang rusak. Semua akan dibantu oleh pemerintah daerah dan BNPB. Yang penting, masyarakat tenang, jangan khawatir,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa pemulihan fasilitas umum seperti sekolah, jembatan, dan rumah ibadah akan menjadi prioritas utama. “Saya titip pesan, Senin nanti adik-adik sebisa mungkin tetap bisa sekolah. Tempat ibadah, sekolah, dan jembatan harus segera dibangun kembali,” tambahnya.
Selain itu, Gibran mengingatkan agar pemerintah daerah memperhatikan kesehatan pascabencana. “Anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penyandang kebutuhan khusus harus diprioritaskan. Penyakit bawaan pascabanjir juga perlu diwaspadai,” katanya.
Salah satu korban, Ida Ayu Suryawati, pemilik konter HP di Banjar Tohpati, mengaku kios miliknya hancur tersapu air. Ia kini harus menanggung beban utang karena modal usahanya berasal dari pinjaman.
“Usaha saya sudah tidak bisa diselamatkan. Saya harap pemerintah bisa membantu, karena saya harus menanggung utang sementara usaha saya habis tersapu,” ungkap ibu dua anak itu.
Sementara di Kelurahan Ubung, tercatat sebanyak 24 orang mengungsi di Banjar Sedana Merta. Wapres Gibran meminta para pengungsi agar tetap tenang dan tidak panik. “Bapak/ibu, kalau saya lihat di sini kebanyakan perantau ya dan kebanyakan ngekos. Tadi saya sudah dengarkan semua keluhannya. Saya titip ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak, lansia, atau kalau ada difabel mohon diperhatikan, dijadikan prioritas,” pesannya.
Terkait dokumen-dokumen yang hilang seperti KTP, KK, dan ATM, ia meminta pemerintah daerah segera membantu proses pengurusan. Ia juga menekankan pentingnya memperbaiki fasilitas publik yang rusak. “Dan nanti kita bahas juga detail teknisnya mengenai drainase, sanitasi, dan masalah-masalah alih fungsi lahan yang perlu diperhatikan,” imbuhnya sembari menekankan agar kegiatan belajar mengajar bisa kembali berjalan mulai Senin mendatang.
Usai meninjau lokasi pengungsian, Wapres Gibran bersama Wagub Giri Prasta melanjutkan kunjungan ke Pasar Badung dan Pasar Kumbasari. Wapres tiba di kawasan Pasar Badung sekitar pukul 11.31 WITA, didampingi jajaran Forkopimda Bali. Ia meninjau basement Pasar Badung yang masih dalam proses pembuangan air sisa banjir serta memantau pembersihan di sekitar Tukad Badung yang meluap dan menggenangi kawasan pasar.
Dalam kesempatan tersebut, Wapres menegaskan bahwa pemerintah pusat bersama pemerintah daerah akan mempercepat proses penanganan pascabanjir, termasuk perbaikan fasilitas umum yang terdampak. “Kita pastikan semua fasilitas umum, termasuk pasar tradisional, segera bisa berfungsi normal kembali. Ini penting untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Kehadiran Wapres Gibran beserta Wagub Bali di Pasar Badung memberi semangat baru bagi para pedagang untuk segera bangkit setelah musibah banjir.
Berdasarkan laporan resmi BNPB dan pemerintah daerah hingga Kamis (11/9), korban jiwa tercatat 14 orang meninggal, 2 orang masih hilang, dan lebih dari 562 orang mengungsi. Ratusan keluarga kehilangan tempat tinggal dengan sebaran korban jiwa: Denpasar (8 orang), Gianyar (3 orang), Jembrana (2 orang), dan Badung (1 orang). Kerusakan meliputi sedikitnya 474 kios, ruko, dan los pasar; serta fasilitas publik seperti jembatan, sekolah, dan tempat ibadah yang terdampak parah. Kerugian ekonomi diperkirakan mencapai Rp 34,4 miliar di Gianyar dan sekitar Rp 15 miliar di Badung. Banjir meluas di 120 titik pada tujuh kabupaten/kota, termasuk Denpasar, Gianyar, Badung, Jembrana, Tabanan, dan Klungkung.
BMKG mencatat curah hujan ekstrem di Bali pada 10 September 2025 mencapai lebih dari 150 mm/hari, diperparah oleh drainase tersumbat, sedimentasi sungai, serta alih fungsi lahan di kawasan sempadan.
Wapres Gibran menegaskan bahwa pembangunan Bali ke depan harus memperhatikan sistem drainase dan tata ruang kota. “Pembangunan Bali cukup masif. Drainase, saluran air, dan pembuangan harus diperhatikan. Kita tidak ingin peristiwa ini terulang lagi,” tegasnya.
BNPB bersama Pemprov Bali kini menetapkan status tanggap darurat bencana selama sepekan. Bantuan darurat berupa tenda, matras, perahu karet, sembako, dan pompa air mulai disalurkan. Dana Belanja Tak Terduga (BTT) juga disiapkan pemerintah daerah untuk mempercepat pemulihan.
Turut hadir dalam kunjungan tersebut Kepala BNPB Suharyanto, Kapolda Bali Irjen Pol. Daniel Adityajaya, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto, Wakil Walikota Denpasar, Danrem 163/Wirasatya, Kapolresta Denpasar, Camat Denpasar Utara, serta Perbekel Kesiman Kertalangu Made Suena yang melaporkan sebanyak 70 KK atau 124 jiwa warganya terdampak langsung di lokasi pengungsian.
Banjir besar yang melanda Bali pada 10 September 2025 tidak hanya menelan korban jiwa, tetapi juga melumpuhkan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah berkomitmen melakukan pemulihan cepat dengan fokus pada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur vital. “Sesuai arahan Bapak Presiden, tindakan harus cepat dan tepat. Pemerintah akan menampung semua keluhan masyarakat,” tutup Wapres Gibran. (gs/bi)
