Badung, baliilu.com – Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta, memimpin Rapat Koordinasi High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Badung di Ruang Nayaka Gosana I, Puspem Badung, Kamis (5/3). Pertemuan ini fokus pada evaluasi perkembangan inflasi serta perumusan langkah taktis pengendalian harga komoditas pangan.

Rapat strategis ini dihadiri oleh perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Perum Bulog Provinsi Bali, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Badung, Direktur Utama PD Pasar Badung, serta jajaran tim terkait untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan instansi vertikal.

Dalam arahannya, Wabup Bagus Alit Sucipta memberikan apresiasi atas kinerja TPID yang berhasil menjaga stabilitas ekonomi. Sepanjang tahun 2025, inflasi Kabupaten Badung tercatat sebesar 2,37 persen—tetap berada dalam rentang sasaran 2,5 ± 1 persen, sekaligus lebih rendah dari angka inflasi tingkat provinsi maupun nasional.

“Capaian ini menunjukkan bahwa koordinasi dan langkah pengendalian yang kita lakukan berjalan efektif. Namun kita tetap harus meningkatkan kewaspadaan, terutama menghadapi potensi kenaikan harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional,” ujarnya.

Berdasarkan data BPS per 2 Maret 2026, inflasi Februari 2026 di Badung tercatat 1,04 persen (month to month), dengan angka year on year sebesar 3,06 persen. Angka ini memposisikan Badung sebagai wilayah dengan inflasi terendah dibandingkan kabupaten/kota lain di Bali.

Kenaikan harga pada periode ini dipicu oleh komoditas seperti cabai rawit, daging ayam ras, cabai merah, tomat, minyak goreng, bawang merah, dan beras. Selain faktor cuaca yang mempengaruhi pasokan, lonjakan permintaan menjelang Ramadhan menjadi faktor pendorong utama.

Sebagai langkah konkret, Pemkab Badung bersama TPID akan memperketat pemantauan harga, memastikan kelancaran distribusi, serta mengoptimalkan operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM). Sebagai bentuk perlindungan daya beli, Pemkab Badung juga menyalurkan bantuan stimulus sebesar Rp 2 juta per KK bagi umat Muslim yang merayakan Idul Fitri. Wabup menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor adalah kunci stabilitas ekonomi daerah.

“Kami berharap koordinasi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, Bulog, serta seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat agar stabilitas harga tetap terjaga dan daya beli masyarakat tetap terlindungi,” pungkasnya.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Made Agus Aryawan, melaporkan bahwa rapat evaluasi ini rutin digelar setiap tiga bulan. Selain membahas inflasi, pertemuan juga memaparkan realisasi investasi periode 2021–2025. Meski investasi di sektor pangan relatif masih kurang diminati investor, Pemkab Badung berkomitmen penuh menjaga stabilitas harga pangan demi kesejahteraan masyarakat. (gs/bi)

Badung, baliilu.com – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa bersama Gubernur Bali I Wayan Koster mendampingi kunjungan kerja Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq dalam peninjauan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kabupaten Badung, Kamis (5/3).

Peninjauan dilakukan di dua lokasi Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS-3R), yakni TPS-3R Abirupa Pertiwi di Desa Bongkasa Pertiwi serta TPS-3R Pudak Mesari di Desa Darmasaba, Kecamatan Abiansemal. Kunjungan ini bertujuan memastikan implementasi kebijakan pemilahan sampah dari sumber berjalan efektif sekaligus melihat secara langsung praktik pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang mampu menekan timbulan sampah sebelum menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen memperkuat sistem pengelolaan sampah dari hulu melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, serta partisipasi aktif masyarakat.

“Saya bersama Bapak Gubernur mendampingi Bapak Menteri untuk memastikan TPS-3R di Badung dapat berfungsi optimal sehingga mampu mengurangi beban TPA. Strateginya adalah edukasi berbasis disiplin; sampah organik diselesaikan di tingkat rumah tangga, sementara sampah anorganik wajib dipilah. Jika tidak dipilah, maka sampah tidak akan diangkut,” ujar Bupati Adi Arnawa.

Ia menjelaskan, penerapan kebijakan “Tidak Pilah, Tidak Angkut” di Desa Bongkasa Pertiwi dan Desa Darmasaba menjadi salah satu kunci keberhasilan pengelolaan sampah di tingkat desa. Kebijakan tersebut diimbangi dengan penerapan mekanisme sanksi sekaligus penghargaan guna mendorong kedisiplinan masyarakat dalam memilah sampah.

“Kami menerapkan keseimbangan antara sanksi dan penghargaan. Warga yang tidak memilah sampahnya tidak diangkut. Sebaliknya, warga yang disiplin memilah sampah akan mendapat reward sebagai bentuk apresiasi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bupati Adi Arnawa mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Badung juga tengah menyiapkan skema kompetisi pengelolaan sampah antar-desa dan kelurahan sebagai bentuk penghargaan bagi wilayah yang mampu menjalankan pengelolaan sampah berbasis sumber secara konsisten.

“Ke depan kami akan memperkuat motivasi desa melalui kompetisi pengelolaan sampah antar-desa dan kelurahan dengan hadiah menarik. Ini sebagai bentuk reward sekaligus mendorong inovasi desa dalam mengelola sampah dari hulu serta memperkuat gerakan masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis sumber,” ungkapnya.

Selain itu, inovasi dalam pengelolaan sampah di tingkat desa juga diperkuat melalui integrasi hukum adat. Pemerintah desa bersinergi dengan desa adat melalui penerapan pararem guna menegakkan komitmen pemilahan sampah dengan sanksi adat bagi warga yang melanggar.

“Hal ini bisa dikolaborasikan antara pemerintah desa dengan desa adat melalui penerapan pararem untuk menegakkan komitmen pemilahan sampah. Pendekatan ini dinilai lebih efektif karena masyarakat Bali sangat menghormati lembaga adat,” pungkas Adi Arnawa.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengapresiasi praktik baik pengelolaan sampah berbasis desa yang telah diterapkan di Kabupaten Badung. Ia juga mendorong agar sistem tersebut dapat disusun secara lebih sistematis sehingga dapat direplikasi di seluruh desa di wilayah Badung.

“Saya melihat langsung pengolahan sampah di tingkat desa. Saya telah meminta Bapak Bupati untuk menyusun program secara sistematis agar praktik baik seperti di Desa Bongkasa Pertiwi dan Darmasaba ini dapat diterapkan di seluruh desa yang ada di Badung. Target kita bulan Maret ini sudah harus jelas karena berhubungan langsung dengan pengurangan beban sampah ke TPA Suwung,” tegas Menteri Hanif.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup juga menginstruksikan agar seluruh pengelola swakelola tidak lagi mengirim sampah ke TPA dalam kondisi tercampur.

“Pemerintah pusat juga memberikan dukungan berupa bantuan alat wood chipper untuk penanganan sampah kayu dan biomassa laut serta dukungan teknis penggunaan incinerator khusus untuk pengelolaan sampah laut di wilayah Badung,” ungkapnya.

Melalui penguatan sistem pengelolaan sampah dari tingkat hulu berbasis desa, Pemerintah Kabupaten Badung menargetkan TPA Suwung ke depan hanya menerima residu akhir yang memang tidak dapat diolah kembali, sehingga tekanan terhadap lingkungan dapat dikurangi secara signifikan. (gs/bi)

Badung, baliilu.com – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa bersama Ketua TP PKK Badung Ny. Rasniathi Adi Arnawa mengikuti Korve Aksi Bersih sampah di Pantai Jimbaran, Kelurahan Jimbaran, Kuta Selatan, Kamis (5/3). Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penyerahan wood chipper oleh Kementrian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI kepada Pemkab Badung.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI Hanif Faisol Nurofiq dalam sambutannya menyampaikan bahwa dalam menangani permasalahan sampah di Bali, perlu segera lakukan langkah-langkah perbaikan. Pemerintah pusat dituntut untuk bersama-sama pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota untuk bersama-sama menyelesaikan sampah kita.

“Sampah Bali, 60%-nya merupakan sampah organik, sejatinya harus bisa diselesaikan di sumber. Kami meminta kepada pemerintah daerah untuk menyelesaikan pemilahan organik di sumber. Mari ingatkan semua untuk memulai memilah sampah dari sekarang, pilah sampah sampai di level rumah tangga. Kami juga mohon maaf sebesar-besarnya, sampah yang kemudian datang melalui laut sejatinya sampah yang menjadi tanggung jawab Menteri Lingkungan Hidup karena belum mampu mengatasinya sampai hari ini. Kami ingin titip sekedar alat untuk bersama-sama memotivasi kita. kami ingin lihat bahwa ini adalah kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” ujarnya.

Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa yang ditemui seusai acara menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen dari Pemkab Badung dalam menjalankan arahan Presiden RI. Selain itu juga, dirinya ingin menumbuhkan budaya bersih, karena sebagai daerah pariwisata kebersihan wajib hukumnya melaksanakan budaya bersih-bersih ini.

“Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada Bapak Menteri LH/BPLH RI beserta jajaran yang telah memberikan kami mesin wood chipper ini. Ini merupakan bentuk komitmen kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, saya sangat berterima kasih, dan saya perintahkan juga Plt. Kadis LHK Badung untuk menambah lagi mesin wood chipper untuk mempercepat penguraian sampah kiriman khususnya sampah pohon-pohon ini,” ujarnya.

Turut hadir pada kesempatan ini, para pejabat di lingkungan Kementerian LH RI, Gubernur Bali I Wayan Koster, Forkopimda Badung, Kepala Instansi Vertikal di lingkungan Pemkab Badung, Kepala OPD di lingkungan Pemkab Badung, para Ketua Organisasi Kewanitaan di lingkungan Pemkab Badung, organisasi kemasyarakatan, Kelurahan Jimbaran, TNI/Polri, serta siswa/siswi SD dan SMP di sekitar Jimbaran.

Pada kesempatan ini juga Menteri Lingkungan Hidup/ Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI Hanif Faisol Nurofiq melaksanakan kunjungan ke Desa Bongkasa Pertiwi dan TPS-3R Pudak Mesari, Desa Darmasaba. (gs/bi)