Bangkalan, Jatim, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat pengelolaan sumber daya negara serta memastikan tidak terjadi kebocoran anggaran yang dapat menghambat pembangunan nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam sambutan pada acara Penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) 2026 yang diselenggarakan di Institut Agama Islam (IAI) Syaichona Mohammad Cholil, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, pada Selasa, 23 Juni 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan sejumlah data kepada para ulama yang dinilainya memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat. Menurut Presiden, para ulama perlu mengetahui berbagai perkembangan dan kebijakan pemerintah karena memiliki peran penting sebagai pemimpin di tengah rakyat.

“Saudara-saudara sekalian, saya ingin memberi beberapa data. Karena para ulama adalah pemimpin yang paling dekat sama rakyat. Para ulama berhak untuk mengerti,” ujar Presiden.

Kepala Negara kemudian menyampaikan capaian pembangunan infrastruktur yang baru saja diresmikannya, yakni pembangunan 1.151 kilometer jalan desa.

“Saya baru saja tadi meresmikan 1.151 kilometer jalan, jalan desa, jalan daerah. 1.000 kilometer jalan ini memakan anggaran 5,4 triliun. 5,4 triliun bisa membangun 1.000 kilometer. Bayangkan kalau 20 triliun, berapa ribu jalan yang bisa kita bangun. Berapa ribu jembatan bisa kita bangun untuk rakyat kita. Berapa puluh ribu sekolah yang bisa kita perbaiki,” ungkap Presiden.

Kepala Negara menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya menghentikan berbagai bentuk kebocoran yang menyebabkan potensi penerimaan negara tidak optimal. Presiden menyebut langkah tersebut menjadi salah satu fokus utama pemerintah yang dipimpinnya.

“Begitu banyak uang kita menguap, hilang, dan ini pemerintah yang saya pimpin, saya bertekad untuk berbuat yang terbaik, untuk menghentikan kebocoran-kebocoran ini,” tegas Presiden.

Presiden juga menjelaskan langkah pemerintah dalam menertibkan pengelolaan sumber daya alam, termasuk mengambil kembali penguasaan atas lahan perkebunan kelapa sawit yang melanggar aturan serta menindak pertambangan tanpa izin.

“Pemerintah saya telah merebut kembali, menguasai kembali lebih dari 5 juta hektare kebun kelapa sawit yang melanggar hukum, yang tidak sesuai peraturan. Yang bikin kebun di hutan lindung, yang memalsukan laporan, kita telah menutup ratusan tambang-tambang tanpa izin,” ujar Presiden.

Presiden menilai pengawasan terhadap sumber daya alam harus diperkuat karena negara memiliki kekayaan yang besar. “Jadi memang usaha ini bukan usaha yang ringan. Negara kita besar, negara kita luas, dan negara kita sangat-sangat kaya,” kata Presiden.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menekankan bahwa kunci utama dalam menjaga kekayaan negara adalah menghadirkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Menurutnya, keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada kemampuan negara mengelola sumber dayanya secara bertanggung jawab.

“Karena itu, kuncinya adalah pemerintah harus bersih. Pemerintah harus benar-benar tidak boleh korup. Tidak boleh ada korupsi di Pemerintah Republik Indonesia,” tegas Presiden.

Pesan tersebut menjadi penegasan bahwa agenda pemberantasan korupsi, penertiban pengelolaan sumber daya alam, dan penguatan tata kelola pemerintahan merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo untuk memastikan kekayaan Indonesia benar-benar kembali dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat. (gs/bi)

Sampang, Jatim, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto meresmikan ruas jalan sepanjang 1.151 kilometer yang tersebar di seluruh Indonesia dan menjadi bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD), dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, pada Selasa, 23 Juni 2026. Peresmian dipusatkan di Ruas Kedungdung–Bringkoning, Desa Lar Lar, Kecamatan Banyuates.

Setibanya di lokasi acara, Presiden Prabowo terlebih dahulu menerima penjelasan panel dari Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengenai capaian pelaksanaan program IJD di berbagai daerah. Setelah itu, Presiden menuju podium utama untuk mengikuti rangkaian peresmian yang diawali dengan laporan Menteri PU.

Dalam laporannya, Menteri Dody menjelaskan bahwa pelaksanaan program tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025 tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah guna mendukung swasembada pangan, energi, dan air. Menurut Menteri Dody, program tersebut dirancang untuk memastikan kelancaran rantai pasok pangan sekaligus memperkuat keterhubungan antara kawasan produksi dengan pusat-pusat konsumsi.

“Melalui program Inpres Jalan Daerah Nomor 11 Tahun 2025, pemerintah pusat meyakinkan bahwa rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga hilir dan menghubungkan langsung pada wilayah-wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar konsumsi secara lebih efisien dan berkelanjutan,” ucap Menteri Dody.

Menteri Dody juga melaporkan bahwa capaian nasional program IJD tahun 2025 mencakup pembangunan dan peningkatan jalan sepanjang 1.151 kilometer di 37 provinsi dengan dukungan anggaran sebesar Rp 5,41 triliun. Menteri Dody pun menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur kini semakin menjangkau daerah-daerah yang selama ini membutuhkan dukungan konektivitas.

“Capaian keseluruhan ini membuktikan komitmen mutlak pemerintah bahwa pembangunan infrastruktur tidak lagi terpusat, melainkan telah menjangkau keseluruh pelosok Indonesia secara lebih inklusif, adil dan rata,” tuturnya.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas selesainya pembangunan jalan daerah yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Kepala Negara menegaskan bahwa keberadaan jalan memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian rakyat.

“Saya menyambut dengan bangga dan bahagia telah selesai pembangunan jalan daerah dengan total sepanjang 1.151 km di seluruh pelosok Indonesia, di 37 provinsi,” ujar Presiden.

Presiden menekankan bahwa jalan daerah merupakan infrastruktur dasar yang menjadi penghubung utama aktivitas ekonomi masyarakat dari desa hingga pusat-pusat perdagangan.

“Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri dan sebaliknya dari mana-mana menuju ke desa,” kata Presiden. (gs/bi)

Jakarta, baliilu.com – Polri menegaskan pentingnya penguatan nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya sebagai kompas etika dalam menghadapi tantangan era disrupsi digital dan keterbukaan informasi. Penegasan tersebut disampaikan dalam kegiatan Dialog Kebangsaan bertajuk “Tribrata dan Catur Prasetya sebagai Kompas Etika Polri Presisi di Era Disrupsi Digital dan Keterbukaan Informasi” yang digelar di Swasana Lippo Kuningan Grand Ballroom, Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah tokoh nasional sebagai narasumber, di antaranya Dr. Yudi Latif, M.A., Ph.D., Prof. Dr. (H.C.) Ary Ginanjar Agustian, serta Kapusjarah Polri Brigjen Pol Abas Basuni, S.I.K., M.H.

Usai kegiatan, sejumlah narasumber menyampaikan pandangannya kepada awak media terkait pentingnya penguatan etika dan karakter sebagai fondasi utama transformasi Polri menuju institusi yang modern, profesional, dan dipercaya masyarakat.

Cendekiawan Dr. Yudi Latif, M.A., Ph.D., menilai bahwa kepercayaan publik merupakan modal utama bagi institusi kepolisian dalam menjalankan perannya sebagai penjaga ketertiban sipil dan keutuhan negara. Menurutnya, fondasi dari kepercayaan tersebut adalah etika yang harus terus diperkuat di seluruh jajaran Polri.

“Untuk negara majemuk seperti Indonesia yang begitu luas, modal terpenting dalam menjaga publik dan menjaga republik ini adalah kepercayaan. Dan inti dari kepercayaan, sebagai perekat utamanya, adalah etika,” ujar Yudi kepada media.

Sementara itu, motivator dan pakar pengembangan sumber daya manusia, Prof. Dr. (H.C.) Ary Ginanjar Agustian, mengapresiasi keterbukaan Polri yang melibatkan pihak eksternal dalam memberikan masukan dan perspektif objektif terhadap upaya pembenahan institusi.

Menurut Ary, untuk mewujudkan Polri sebagai institusi kepolisian berkelas dunia menuju Indonesia Emas 2045, diperlukan tiga pilar utama, yakni right people, right system, dan right values.

“Melalui konsep tiga pilar tersebut, yaitu right people, right system, dan right values, maka akan lahir Polri yang bermoral dan berkelas dunia,” kata Ary.

Ary juga mengungkapkan hasil survei yang menunjukkan tingginya semangat perubahan di lingkungan Polri.

“Ternyata dorongan anggota Polri untuk maju dan berubah mencapai hampir 95 persen. Ini menunjukkan bahwa Polri memiliki energi yang sangat besar untuk terus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik,” ungkapnya.

Selain itu, Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K., M.I.Kom. saat doorstop menyampaikan bahwa dialog kebangsaan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Hari Bhayangkara ke-80 yang bertujuan memperkuat internalisasi nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya sebagai pedoman etika dan perilaku anggota Polri.

Menurutnya, berbagai pandangan, hasil riset, serta masukan yang disampaikan para narasumber menjadi modal penting bagi Polri dalam melanjutkan transformasi menuju institusi yang semakin profesional dan dekat dengan masyarakat.

Trunoyudo juga menegaskan komitmen Polri untuk terus terbuka terhadap kritik dan masukan sebagai bagian dari proses perbaikan berkelanjutan. “Kami terbuka terhadap masukan, tidak anti kritik, dan terus berupaya mendorong perubahan sosial yang lebih baik,” tegasnya.

Melalui momentum Hari Bhayangkara ke-80, Polri berharap penguatan nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya dapat semakin terinternalisasi dalam setiap pelaksanaan tugas, sehingga mampu memperkuat profesionalisme sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri. (gs/bi)