Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster bersama Menteri Perhubungan Republik Indonesia (Menhub RI), Dudy Purwagandhi membahas program penguatan transportasi udara, laut dan darat di Provinsi Bali dengan menghadirkan Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra, Bupati Klungkung, I Made Satria, Bupati Karangasm, I Gusti Putu Parwata dan Bupati Badung yang diwakili oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Badung.

Pertemuan yang berlangsung Kamis (Wraspati Paing, Medangsia) 9 Juli 2026 di Ruang Rapat Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar ini menyimpulkan, bahwa Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi mendukung usulan Gubernur Bali Wayan Koster untuk, pertama mengembangkan Bandar Udara Letkol Wisnu di Kabupaten Buleleng menjadi bandara khusus untuk meringankan beban pelayanan transportasi udara di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Kedua, merevitalisasi Pelabuhan Celukan Bawang di Kabupaten Buleleng dengan menyediakan transportasi Kapal Roro untuk memecah kepadatan arus transportasi di Denpasar – Gilimanuk di saat musim libur atau mudik Idul Fitri. Ketiga, mendukung proses pembangunan Pelabuhan Kusamba di Kabupaten Klungkung, Pelabuhan Amed di Kabupaten Karangasem, dan Pelabuhan Sangsit di Kabupaten Buleleng; dan keempat, membangun transportasi Water Taxi di Kabupaten Badung, untuk meningkatkan konektivitas Bandara I Gusti Ngurah Rai-Canggu, sekaligus mengurangi kemacetan dengan waktu tempuh yang sebelumnya 1,5 – 2 jam, berkurang menjadi 30 menit.

Khusus untuk Bandar Udara Letkol Wisnu, Gubernur Koster menjelaskan bahwa pihaknya telah merencanakan pengembangan Bandar Udara Letkol Wisnu menjadi bandara khusus untuk melayani kebutuhan khusus, seperti pendaratan darurat apabila di Ngurah Rai mengalami ‘’problem’’, sebagai layanan privat jet, penerbangan carter, logistik, dan peralatan.

Sebagai bentuk keseriusan program ini, lanjut Koster, Pemrov sudah membentuk badan usaha dan berencana membebaskan lahan, sekiranya ada yang mau join untuk investasi, Pemprov Bali sangat terbuka mau mengundang adanya investasi yang masuk.

‘’Untuk itulah, kami harapkan Bandar Udara Letkol Wisnu ini bisa mengatasi ‘problem’ lalu lintas udara di Bali, dan sampai saat ini belum berfikir untuk mengembangkan bandara komersial seperti Bandara Ngurah Rai, karena Bali ini kecil kita harus mencegah lahan yang produktif agar tidak tergerus dan terancamnya pangan beserta ekosistem Subak yang telah ada, hal ini juga bagian untuk mewujudkan quality tourism di Bali,’’ jelas Gubernur Bali.

Sementara Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudy Purwagandhi menegaskan dirinya sangat konsern dengan masalah transportasi di Bali, karena Pulau Dewata merupakan magnet bagi masyarakat dunia untuk berwisata. Menhub menyadari adanya kapasitas Bandara Ngurah Rai yang terbatas ditambah dengan kapasitas penyeberangan laut yang kurang memadai di tengah tingginya jumlah masyarakat yang berpergian ke Bali hingga menimbulkan kepadatan lalu lintas yang cukup besar, maka untuk transportasi udara, Bandara Letkol Wisnu akan ditawarkan pengerjaannya kepada investor dan akan fokus di bandara ini.

‘’Ini adalah pengembangan bandara eksisting. Harapan kita bisa diwujudkan, agar Bali Utara bisa berkembang seperti di Bali Selatan. Saya akan tutup pembicaraan di Kubutambahan, dan lain sebagainya dan saya akan pastikan di Letkol Wisnu, Buleleng menjadi fokus kami, karena kondisinya relatif clear dan tidak ada lagi mengenai masalah lahan, termasuk lingkungan hidup,’’ jelas Menteri Perhubungan.

Kemudian untuk infrastruktur laut, Menhub menyampaikan pihaknya sudah meminta Pelindo yang memiliki Pelabuhan Celukan Bawang agar direvitalisasi, sehingga bisa menampung penyeberangan dari Jangkar dan Banyuwangi. Untuk Pelabuhan Amed dan Sangsit, lahannya akan ditawarkan ke pihak swasta, dan apakah akan difungsikan sebagai terminal logistik atau bagaimana, masih akan dipikirkan. Terpenting kedepannya, Pelabuhan ini, termasuk yang di Kusamba, Klungkung harus dikembangkan, karena bisa menjadi industri pariwisata yang berbeda dengan pariwisata di Bali Selatan.

Sedangkan program Water Taxi di Kabupaten Badung, Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudy Purwagandhi berharap bulan November ini sudah selesai fasilitasnya di kawasan Ngurah Rai. Namun, dalam proses pengerjaannya masih menunggu Kementrian PU melakukan normalisasi pantai di kawasan tersebut.

‘’Mudah-mudahan ini bisa terwujud sebagai alternatif transportasi dalam mengatasi kepadatan jalan di Canggu,’’ tegasnya saat didampingi Dirjen Perhubungan Udara, Dirjen Perhubungan Laut, dan Dirut PT. Pelindo dalam rapat yang berlangsung di Kertha Sabha. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat Firdaus melantik pengurus Kelompok Kerja (Pokja) Newsroom Jaksa Garda Desa (Jaga Desa), untuk tingkat pengurus SMSI Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota periode 2026-2029, Kamis, 10 Juli 2026.

Firdaus mengatakan, Pokja di tingkat provinsi merupakan wadah koordinasi, publikasi, edukasi dan literasi hukum. Hingga, penyebarluasan informasi program Jaga Desa dalam masa tiga tahun mendatang.

“Alurnya itu nanti ada newsroom pusat, ada koordinator Pokja Newsroom Provinsi dan di tingkat Kabupaten/Kota. Dan, di Kabupaten ada koordinator cukup satu orang,” kata Firdaus di Denpasar.

Pernyataan itu disampaikan saat Focus Discussion Group (FGD) Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) yang digelar Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat di Kantor DPD RI Provinsi Bali, Jumat, 10 Juli 2026.

Program itu untuk mengurai sejumlah persoalan di tingkat desa agar tidak sampai masuk ke ranah hukum. Firdaus mengungkapkan, apapun permasalahan yang ada di desa akan terintegrasi ke pusat melalui jejaring Pokja Newsroom Jaga Desa yang ada di seluruh tanah air.

“SMSI Bali menjadi pengurus pertama yang dilantik untuk program Newsroom Jaga Desa ini,” kata Firdaus.

Secara khusus, program yang dibentuk oleh Kejaksaan Agung itu memberikan penekanan pada permasalahan aset-aset negara yang dikelola oleh pemerintah desa. Tujuannya, aset negara itu efektif dikelola sesuai dengan peruntukan dan peraturan yang berlaku.

“Terkait dengan masalah-masalah hukum dapat dikoordinasikan di tingkat Kabupaten/Kota atau Provinsi, dan kalau bisa diselesaikan di Kabupaten Kota berkoordinasi dengan Bupati dan Jaksa, maka tidak perlu sampai ke pusat,” jelas Firdaus.

Jaksa Garda Desa bertujuan untuk memberikan pendampingan, pengawalan, dan penyuluhan hukum kepada aparat desa dalam mengelola dana serta aset desa.

Program ini hadir untuk mencegah penyimpangan dan tindak pidana korupsi, sekaligus memastikan program pembangunan berjalan akuntabel dan tepat sasaran.

“Ini terintegrasi dengan program Jamintel Kejaksaan Agung RI dan SMSI menjadi bagian dalam program itu dengan membentuk Pokja Newsroom,” jelasnya.

Surat keputusan Pengurus Pusat Pokja Newsroom Jaksa Garda Desa No. 01/KPTS/Pokja/Jaga Desa-Jaga Desa-Pusat/VII/2026. SK tentang pengangkatan pengurus Pokja Newsroom Jaksa Garda Desa Provinsi Bali Masa Bhakti 2026-2029. (gs/bi)

Badung, baliilu.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara serentak meresmikan lima bendungan di lima Provinsi, salah satunya Bendungan Sidan di Provinsi Bali yang disaksikan secara langsung melalui virtual oleh Gubernur Bali Wayan Koster pada Jumat (Sukra Pon, Medangsia) 10 Juli 2026 dari Kabupaten Badung, Bali.

Sedangkan keempat bendungan yang lain diresmikan diantaranya meliputi, Bendungan Meninting, Lombok Barat di Nusa Tenggara Barat (NTB), Bendungan Keureuto dan Bendungan Rukoh di Provinsi Aceh, serta Bendungan Jlantah di Provinsi Jawa Tengah.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang hadir langsung di Bendungan Meninting, NTB dengan melakukan prosesi peresmian berupa penekanan sirine dan penandatanganan prasasti menegaskan bahwa kelima bendungan ini memiliki total investasi negara yang mencapai Rp 9,79 triliun, dan diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional, kemudian diproyeksikan mampu menghasilkan hingga 1 juta ton beras, serta membawa dampak masif bagi ketahanan pangan, penyediaan air bersih, pengendalian bencana, hingga swasembada energi hijau.

Dari Provinsi Bali, kehadiran Gubernur Bali Wayan Koster dalam acara peresmian Bendungan Sidan didampingi Kapolda Bali Irjen Pol. Daniel Adityajaya, S.H., S.I.K., M.Si., Kapoksahli Pangdam IX/Udayana Brigadir Jenderal TNI I Ketut Mertha Gunarda, Wakil Ketua DPRD Bali I Gede Komang Kresna Budi, Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta, Wakil Bupati Gianyar Anak Agung Gde Mayun, Dandim 1616/Gianyar, Kejari Gianyar, dan Kejari Bangli.

Untuk diketahui, Bendungan Sidan terletak di daerah aliran Sungai Ayung, dimana lokasi Tapak Bendungan dan Genangan berada di Desa Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Desa Buahan Kaja, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, dan Desa Buntutin, Desa Mengani, Desa Langgahan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli.

Bendungan Sidan, tercatat memiliki nilai kontrak Rp 1.800 T (Rp 1,8 T) dengan Masa Konstruksi 2018-2024, kemudian memiliki kapasitas tampungan 5,76 juta meter kubik/s, dengan luas genangan 37,15 ha, tinggi bendungan yang mencapai 68 meter, dan tipe bendungan Zonal Inti Aspal.

Manfaat Bendungan Sidan dapat menyalurkan air baku sebanyak 1,75 meter kubik/s untuk wilayah Kota Denpasar 0,75 meter kubik/s, Kabupaten Gianyar 0,3 meter kubik/s, Kabupaten Tabanan 0,2 meter kubik/s, dan Kabupaten Badung 0,5 meter kubik/s. Bendungan ini juga mampu melayani layanan irigasi seluas 9.598 Ha dengan panjang jaringan irigasi mencapai 123,19 Km, serta mampu menjadi reduksi banjir yang mencapai 108 Ha, dan bermanfaat untuk energi 8,08 MW yang bersumber dari PLTA 0,65 MW dan PLTS Terapung 7,43 MW. (gs/bi)