Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Warga Pemilik Lahan Apresiasi Gubernur Koster Bangun Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung

BALIILU Tayang

:

de
TOUST ARAK BALI: Gubernur Bali Wayan Koster melaksanakan sosialisasi pembebasan lahan Pusat Kebudayaan Bali pada, Kamis (Wraspati Umanis Pahang) 16 Desember 2021 di Balai Budaya Ida I Dewa Agung Istri Kanya, Klungkung, didahului dengan toust arak Bali bersama seluruh hadirin, Kamis (16/12). (Foto: Ist)

Klungkung, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster melaksanakan sosialisasi pembebasan lahan Pusat Kebudayaan Bali pada, Kamis (Wraspati Umanis Pahang) 16 Desember 2021 di Balai Budaya Ida I Dewa Agung Istri Kanya, Klungkung.

Dalam sosialisasi ini dihadiri oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali, Ketut Mangku, Kapolda Bali, Irjen. Pol. Putu Jayan Danu Putra, Perwakilan Kejati Bali, Bupati Klungkung, Nyoman Suwirta, Ketua DPRD Klungkung, Anak Agung Gde Anom, Kejaksaan Negeri Klungkung, Kapolres Klungkung, Arsitek Bali, Popo Danes hingga masyarakat yang memiliki lahan.

Gubernur Bali Wayan Koster dalam pidatonya menjelaskan luasan lokasi Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali mencapai 334 hektare yang sebagian besar milik masyarakat di Desa Gelgel, Desa Gunaksa, Desa Tangkas, Desa Jumpai, dan Desa Sampalan Kelod dan lahan tersebut merupakan hamparan bekas aliran lahar dari letusan Gunung Agung tahun 1963. “Sejak lama hamparan ini dieksploitasi sebagai sumber Galian C sehingga kondisi fisiknya menjadi rusak parah, tergenang air, terbengkalai, dan tidak produktif, serta tida ada lagi batas kepemilikan yang jelas,” kata Gubernur Koster seraya mengatakan sebelum hancur karena aliran lahar Gunung Agung, kawasan ini merupakan lahan sawah yang subur.

Dengan niat baik yang tulus-lurus, Gubernur Bali, Wayan Koster menjadikan lahan yang terbengkalai ini sebagai Kawasan Pusat Kebudayaan Bali dengan cara menata secara apik serta memiliki tiga zona, yaitu : Zona Inti Pusat Kebudayaan Bali seluas 31 hektar, Zona Penunjang dengan luas 98 hektar, dan Zona Penyangga dengan luas 205 hektar. “Kawasan PKB ini ditata dengan menerapkan filosofi kearifan lokal Sad Kerthi, yang terdiri dari : Penyucian Jiwa atau Atma Kerthi, Penyucian Laut atau Segara Kerthi, Penyucian Sumber Air atau Danau Kerthi, Penyucian Tumbuh-tumbuhan atau Wana Kerthi, Penyucian Manusia atau Jana Kerthi, dan Penyucian Alam Semesta atau Jagat Kerthi,” ujar Gubernur Bali yang sedang menjalankan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru ini.

Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali, kata orang nomor satu di Pemprov Bali ini dilaksanakan secara bertahap, mulai tahun 2020 sampai 2024, dimulai dari pembebasan lahan, pematangan lahan, pembangunan Zona Inti, Zona Penunjang, dan Zona Penyangga. “Zona Inti Pusat Kebudayaan Bali akan terdapat fasilitas pentas seni untuk seni tradisi dan seni modern yang diantaranya: 1) Panggung terbuka utama (kapasitas 15.000 orang); 2) Panggung terbuka madya (kapasitas 4.000 orang); 3) Kalangan terbuka untuk teater tradisi (kapasitas 1.000 orang); 4) Dua kalangan semi tertutup multifungsi (masing-masing berkapasitas 500 orang); 5) Dua kalangan semi tertutup multifungsi (masing-masing berkapasitas 500 orang); 6) Wantilan berbentuk tapal kuda (kapasitas 2.500 orang); 7) Wantilan berbentuk arena (kapasitas 1.000 orang); 8) Panggung tertutup dengan auditorium & black box untuk tari dan tabuh (masing-masing berkapasitas 1.000 orang); 9) Black box gedung teater eksperimen untuk tari dan tabuh (kapasitas 1.000 orang); 10) Black box untuk teater tradisional & modern (kapasitas 1.000 orang); 11) Gedung teater film / media rekam video dengan 4 ruang teater (3 ruang berkapasitas masing-masing 150 orang dan 1 ruang kapasitas 250 orang); 12) Gedung teater film / media rekam video dengan 4 ruang teater (3 ruang kapasitas masing-masing 150 orang dan 1 ruang kapasitas 250 orang); dan 13) Wahana & Lapangan Olahraga & Permainan Tradisional Bali (masing-masing kapasitas 500 orang),” ujar Gubernur Bali yang mengeluarkan Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali ini.

Zona Inti Pusat Kebudayaan Bali juga memiliki museum tematik & lintasan pawai seperti: 1) Museum Raja-raja Bali; 2) Museum Wastra Bali; 3) Museum Tari Bali & Museum Gamelan/Musik Bali; 4) Museum Tari Bali & Museum Gamelan/Musik Bali; 5) Museum Arsitektur Bali; 6) Museum Seni Rupa & Desain Klasik; 7) Museum Seni Rupa & Desain Kontemporer; 8) Museum Pangupa Jiwa dan Subak; 9) Museum Aksara & Sastra Bali, Ritus Manusia Bali; 10) Museum Sadha Bali, Permainan dan Olahraga Tradisional Bali; 11) Museum Dokumenter Proses Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali; 12) Museum Botanika Bali; 13) Anjungan Kabupaten/Kota Se-Bali; 14) Anjungan Nusantara; 15) Anjungan Budaya Dunia; 16) Lintasan Pawai; 17) Adistana Bali Dwipa; dan 18) Difabel Creative HUB.

Lebih lanjut, Gubernur Bali asal Desa Sembiran, Buleleng ini menjelaskan di Zona Penunjang Kawasan Pusat Kebudayaan Bali terdapat: 1) Auditorium Bung Karno; 2) Bali International Convention Center (kapasitas 10.000 orang); 3) Pusat Promosi Ekspor Bali; 4) Bali Exhibition Center (kapasitas 30.000 orang); 5) Gelanggang Tertutup (kapasitas 16.000 orang); 6) Hotel Tematik; 7) Pusat Perbelanjaan; 8) Apartemen; dan 9) Club House.

Selanjutnya di Zona Penyangga Kawasan Pusat Kebudayaan Bali memiliki: 1) Hutan Wisata & Taman Rekreasi Ekologis; 2) Pelabuhan Marina; dan 3) Kanal Tukad Unda. Selanjutnya di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali juga terdapat Fasilitas Publik Kawasan Pusat Kebudayaan Bali yang diantaranya seperti: 1) Parkir Timur; 2) Parkir Barat; 3) Pasar; 4) Bencingah; 5) Taman Patung; dan 6) Pura Padma Anglayang.

Guna menyukseskan pembebasan lahan di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali, dalam pidatonya Gubernur Bali, Wayan Koster meminta Kanwil BPN Provinsi Bali bekerja secara setulus-tulusnya dan berdoa agar diberikan kelancaran di dalam melaksanakan kegiatannya. Kemudian BPN Bali harus bekerja sesuai peraturan perundang-undangan, dan diketahui oleh pihak kejaksaan.

 Kepada oknum yang mengaku-ngaku sebagai pemilik lahan, mendapatkan peringatan dari mantan Anggota DPR-RI 3 Periode dari Fraksi PDI Perjuangan ini agar tidak boleh macam-macam. Untuk itu, Badan Pertanahan dimintanya untuk menjalankan pembebasan lahan ini sebagaimana mestinya dan sesuai aturan, kemudian ada bukti yang kongkrit serta dipertanggungjawabkan hingga dikonsultasikan dengan kejaksaan. “Tidak boleh ada yang main-main, tidak boleh macam-macam, tidak boleh ada calo-calo disini. Jadi saya tidak ada kepentingan disini, yang saya lakukan disini adalah memuliakan budaya. Saya minta semuanya harus berjalan dengan alami dan baik,” tegas Gubernur Bali jebolan ITB ini.

 Menurut Gubernur Koster, Pusat Kebudayaan Bali merupakan penanda kebangkitan kembali puncak peradaban dan keadaban budaya Bali, karena Bali sebagai Padma Bhuwana atau Pusat Peradaban Dunia. Dibangunnya Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung, kata Wayan Koster berdasarkan data historis, yang mana jejak keemasan peradaban Kebudayaan Bali pernah dicapai pada Era Kerajaan Gelgel di Kabupaten Klungkung di bawah pemerintahan Raja Dalem Waturenggong Wijaya Kresna Kepakisan pada abad ke-16.

 Sementara itu, Bupati Klungkung, Nyoman Suwirta menilai Gubernur Bali, Wayan Koster adalah sosok yang tidak bermimpi, beliau tidak berwacana, beliau tidak berencana, tetapi benar-benar diwujudkan. “Kita di Klungkung harus berterimakasih, karena dari dulu, dari awal tiang (saya, red) menjabat, dan dari Bupati sebelum-sebelumnya juga sama mempunyai mimpi yang sama juga, tetapi tidak pernah mewujudkan. Jangankan mewujudkan mimpi untuk menjadi destinasi wisata, meng-clear-kan masalah tanah saja kami tidak bisa,” ujar Bupati Nyoman Suwirta seraya mengatakan pembangunan yang sudah terwujud sekarang ialah dengan adanya normalisasi Tukad Unda bahkan wajahnya sudah jelas, dan sangat indah sekali. Jadi kita nanti di Kabupaten Klungkung akan menikmati seluruh pembangunan itu.

 Sedangkan Kapolda Bali, Irjen. Pol. Putu Jayan Danu Putra mengatakan pembangunan Pusat Kebudayaan Bali ini adalah sesuatu hal yang dinanti-nanti oleh masyarakat Bali khususnya. “Karena Kita tahu, proses pembangunan ini bukan hanya seperti sekedar memindahkan ibaratnya Art Centre ke Klungkung, bukan. Tapi ini membangun Pusat Kebudayaan atau Pusat Peradaban dari masyarakat Bali yang patut kita banggakan. Untuk itu, dalam proses pengadaan tanah di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali yang sudah berlangsung dengan panjang ini sangat kami dukung secara penuh dari Kepolisian dan kami harapkan juga dukungan dari masyarakat,” harap Irjen. Pol. Putu Jayan Danu Putra.

 Sebelum mengakhiri sosialisasi pembebasan lahan Pusat Kebudayaan Bali, Gubernur Bali memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Salah satu masyarakat tersebut bernama, I Gede Ismaya yang menyatakan program yang disampaikan Bapak Gubernur Koster sangat bagus, dan saya selaku pemilik lahan memohon kepada Bapak Gubernur Bali agar memperhatikan masa depan kami dan penggarap lahan pasca-adanya kegiatan pematangan lahan di kawasan PKB ini. “Saya mohon mendapatkan pekerjaan, karena lahan kami ini adalah lahan yang produktif dan memberikan kesejahteraan kepada keluarga, jadi mohon Bapak Gubernur, untuk itu saya ucapkan terimakasih kepada Bapak Gubernur Bali,” kata Gede Ismaya.

 Aspirasi selanjutnya disampaikan oleh Kelian Subak Gunaksa, Wayan Mardika yang memberikan apresiasi terhadap program luar biasa dari Gubernur Bali, Wayan Koster. “Dari hati nurani semua masyarakat memang sangat mendukung. Namun kami meminta kepada Bapak Gubernur agar tanah yang masih produktif hampir 100 hektar ini diberikan perhatian dengan membuatkan saluran irigasi, agar Subak yang kami garap ini tetap berjalan,” pungkasnya. (gs)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Ikuti Presentasi Validasi IPKD, Jaya Negara Pastikan Pengelolaan Keuangan Berorientasi Kesejahteraan Masyarakat

Published

on

By

jaya negara
IKUTI PRESENTASI: Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara saat mengikuti kegiatan Presentasi Validasi Data Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2024 Tahun Ukur 2025 yang dilaksanakan secara daring dari Kantor Walikota Denpasar pada Kamis (18/6). (Foto: bi)

Denpasar, baliilu.com – Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, mengikuti kegiatan Presentasi Validasi Data Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2024 Tahun Ukur 2025 yang dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri secara daring dari Kantor Walikota Denpasar pada Kamis (18/6). Kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam upaya memastikan kualitas tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Pelaksanaan Validasi IPKD tersebut turut menghadirkan Validator yakni Akademisi Universitas 11 Maret, Surakarta, Sutaryo dan Pimpinan Redaksi Kompas TV, Alexander Wibisono. Tampak mendampingi Walikota Jaya Negara dalam kesempatan tersebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ida Bagus Alit Adhi Merta, Kepala Inspektorat Kota Denpasar, Ni Ketut Dewi Ratih Purnamasari, Kepala BPKAD Kota Denpasar, Ni Putu Kusumawati, Kadis Kominfos Kota Denpasar, Gde Wirakusuma Wahyudi serta OPD terkait lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Jaya Negara menegaskan bahwa Pemerintah Kota Denpasar terus berkomitmen memperkuat tata kelola keuangan daerah sebagai fondasi utama dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berfokus pada aspek administrasi dan kepatuhan terhadap regulasi, namun juga harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui program-program pembangunan yang tepat sasaran.

“Pemerintah Kota Denpasar berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Melalui keterbukaan informasi, masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya pembangunan sehingga setiap program dan penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Jaya Negara.

Lebih lanjut dijelaskan, berbagai upaya telah dilakukan Pemkot Denpasar dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, mulai dari penguatan proses perencanaan pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat, pelaksanaan anggaran yang efektif dan sesuai ketentuan, penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu, hingga optimalisasi publikasi informasi keuangan daerah melalui platform digital.

Jaya Negara mengatakan, keterbukaan informasi publik menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan akses informasi yang semakin mudah, masyarakat dapat mengetahui arah kebijakan pembangunan sekaligus ikut mengawasi pelaksanaan program yang didanai melalui APBD.

“Transparansi dan akuntabilitas merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik. Karena itu, kami terus mendorong seluruh perangkat daerah untuk menjaga kualitas pengelolaan keuangan yang profesional, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

Dalam presentasi tersebut juga dipaparkan sejumlah indikator pembangunan yang menunjukkan tren positif di Kota Denpasar. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Denpasar pada tahun 2025 tercatat mencapai 85,63. Sementara itu, tingkat kemiskinan berada pada angka 2,16 persen, pertumbuhan ekonomi mencapai 6,11 persen, dan tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 1,41 persen.

Menurut Jaya Negara, capaian tersebut tidak terlepas dari pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik, sehingga mampu mendukung pelaksanaan program pembangunan secara optimal dan berkelanjutan.

“Capaian yang diraih saat ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berbenah. Transparansi bukan hanya kewajiban administrasi, tetapi juga bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, kita dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar,” tegasnya.

Selain itu, Pemerintah Kota Denpasar juga terus menjaga kualitas pengelolaan keuangan melalui penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar serta mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan sebagai wujud konsistensi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Ke depan, Jaya Negara menegaskan bahwa Pemkot Denpasar akan terus memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan inovatif.

“Melalui berbagai upaya tersebut, Pemerintah Kota Denpasar optimistis dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan menuju Denpasar Maju,” ujarnya. (eka/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Bupati Adi Arnawa Saksikan Pementasan Calonarang Duta Badung di PKB 2026

Published

on

By

Calonarang
HADIRI PEMENTASAN CALONARANG: Bupati Wayan Adi Arnawa, bersama Nyonya Rasniathi Adi Arnawa, menghadiri langsung Pementasan Parade Calonarang Duta Kabupaten Badung dalam Pesta Kesenian Bali XLVIII Tahun 2026 di Kalangan Ayodya, Taman Budaya, Denpasar, Selasa (16/6/). (Foto: Hms Badung)

Denpasar, baliilu.com – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, bersama Ketua TP PKK Kabupaten Badung, Ny. Rasniathi Adi Arnawa, menghadiri langsung Pementasan Parade Calonarang Duta Kabupaten Badung dalam Pesta Kesenian Bali (PKB) XLVIII Tahun 2026. Acara tersebut berlangsung di Kalangan Ayodya, Taman Budaya (Art Center), Denpasar, pada Selasa (16/6/).

Turut hadir mendampingi Bupati, Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung I Gede Sukadana beserta jajaran terkait, para seniman, tokoh masyarakat, serta ratusan pecinta seni Calonarang.

Bupati Adi Arnawa menyatakan bahwa kehadirannya merupakan bentuk dukungan penuh pemerintah daerah kepada para duta seni Badung yang berlaga di PKB 2026, mulai dari masa persiapan hingga pentas. “Meskipun hari ini bertepatan dengan Hari Raya Penampahan Galungan, kami tetap hadir untuk memberikan semangat agar Duta Kabupaten Badung bisa tampil maksimal sesuai kemampuan terbaik mereka,” ujar Adi Arnawa di sela-sela acara.

Ia berharap PKB tidak hanya menjadi ajang hiburan dan kemeriahan tahunan, tetapi juga berfungsi sebagai ruang edukasi sekaligus pelestarian seni budaya Bali. Menurutnya, sektor pariwisata Badung dan Bali pada umumnya hidup dari basis budaya yang kuat, di mana seni menjadi pilar utamanya.

“Kita patut bersyukur PKB menjadi wadah bagi para seniman untuk terus berkarya sehingga khazanah seni kita tidak akan pernah putus. Sebagai bentuk perhatian nyata, selain dukungan moral, kami juga memberikan bantuan finansial tambahan di luar anggaran resmi dari Dinas Kebudayaan,” tambahnya.

Pada malam tersebut, Duta Kabupaten Badung menampilkan Reksadana (Pergelaran) Calonarang dari Sanggar Seni Majelangu, Banjar Padang, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara. Pergelaran kali ini mengangkat lakon “Geseng Waringin”. Kisah yang berlatar di Kerajaan Dirah ini menceritakan tentang pernikahan Mpu Bahula dengan putri Ni Calonarang, Ratna Manggali. Di balik pernikahan tersebut, terdapat siasat besar dari Mpu Baradah yang mengutus Mpu Bahula untuk mengambil lontar sakti Nicarya Lingga milik Ni Calonarang guna dipelajari demi menegakkan kedamaian. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Bupati Adi Arnawa Tinjau Kesiapan Duta PKB Badung 2026

Published

on

By

Latihan menari
TINJAU SESI LATIHAN: Bupati Wayan Adi Arnawa meninjau langsung sesi latihan penari dan penabuh Duta Kabupaten Badung untuk Pesta Kesenian Bali (PKB) XLVIII Tahun 2026, Senin (15/6). (Foto: Hms Badung

Badung, baliilu.com – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa meninjau langsung sesi latihan penari dan penabuh Duta Kabupaten Badung untuk Pesta Kesenian Bali (PKB) XLVIII Tahun 2026. Kehadiran Bupati bersama Ketua TP PKK Nyonya Rasniathi Adi Arnawa ini menjadi suntikan motivasi bagi para seniman muda yang tengah bersiap menuju ajang seni budaya paling bergengsi di Bali tersebut. Peninjauan dilakukan di dua lokasi berbeda pada Senin (15/6) malam.

Lokasi pertama adalah latihan Parade Gong Kebyar Anak-anak oleh Sanggar Tari dan Tabuh Rajapala di Banjar Basangkasa, Seminyak, Kuta. Di sana, peserta mematangkan tiga materi, yakni Tabuh Kreasi Pepanggulan “Bayung Bidak”, Tari Kreasi Penyambutan “Adnyaswari”, serta Tari Dolanan “Jong Jang Sir”. Lokasi kedua adalah uji coba lomba Tabuh dan Tari Bapang Barong di Pura Dalem Padonan, Desa Tibubeneng, Kuta Utara.

Bupati Adi Arnawa mengapresiasi dedikasi para pembina, pelatih, dan seniman muda yang terlibat. Ia menilai kemampuan teknis dan kekompakan peserta sudah berkembang pesat. Namun, ia menekankan pentingnya penguatan ekspresi dan penjiwaan karakter agar pertunjukan mampu menyentuh emosi penonton. “Perlu diingat bahwa kalian tidak hanya tampil untuk diri sendiri atau kelompok, tetapi membawa nama besar Kabupaten Badung,” ujar Adi Arnawa.

Bupati mengingatkan bahwa keindahan seni tidak hanya bersumber dari suara gamelan, melainkan kesatuan utuh dengan ekspresi wajah dan penghayatan para pemainnya. Ia juga menyoroti aspek tata panggung, kualitas tata suara, dinamika gerak, serta kekuatan karakter, terutama untuk penari Bapang Barong yang dituntut tampil energik dan dinamis.

Selain unsur estetika artistik, faktor kesehatan dan stamina juga menjadi catatan penting Bupati demi menjaga performa puncak saat pementasan. “Kunci utama dari penampilan seperti ini adalah disiplin, fokus, kekompakan, dan stamina. Sebagus apapun program latihan yang dibuat, kalau saat tampil kondisi fisik tidak fit dan kesehatan terganggu, semuanya bisa buyar,” tegasnya.

Ia memastikan komitmen penuh Pemerintah Kabupaten Badung dalam mendukung kelestarian seni budaya sebagai pilar utama pembangunan daerah yang berbasis pariwisata budaya. “Pemerintah Kabupaten Badung memiliki komitmen yang sangat kuat terhadap pelestarian seni dan budaya. Kita menyadari bahwa Badung adalah daerah pariwisata yang berbasis budaya,” tambahnya.

Apresiasi atas dukungan pemerintah daerah disampaikan oleh perwakilan Sanggar Rajapala, I Ketut Widia Astika, serta Perbekel Tibubeneng I Made Kamajaya. Mereka sepakat bahwa kesempatan menjadi duta daerah merupakan kehormatan besar sekaligus ruang belajar strategis bagi generasi muda untuk mencintai seni tradisi Bali.

Turut hadir mendampingi Bupati dalam peninjauan tersebut Kepala Dinas Kebudayaan Badung I Gede Sukadana, anggota DPRD Badung I Wayan Sandra dan I Gede Suraharja, jajaran Camat Kuta dan Kuta Utara, Lurah Seminyak, Perbekel Tibubeneng, serta tokoh adat setempat. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca