Denpasar, baliilu.com – Saat ini data menjadi sumber daya yang bernilai strategis dan penting. “Khususnya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan karena pembangunan yang berbasiskan data yang valid dan akurat akan memberi dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Walikota Denpasar IGN Jaya Negara dalam sambutan yang dibacakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Denpasar Dr. IB Alit Adhi Merta, S.STP M.Si.

Penegasan tersebut disampaikan saat Puncak Acara Denpasar Statistik Festival di Ruang Taksu Dharma Negara Alaya Denpasar Rabu (21/10) siang.

Tampak hadir Kepala BPS Provinsi Bali beserta Kepala BPS se-Bali, Kadis Kominfos se-Bali, Kepala Bappeda se-Bali dan Perangkat Daerah dan perbekel/lurah se-Kota Denpasar, termasuk kalangan akademisi dan praktisi statistik.

Dalam sambutannya, Walikota Denpasar menekankan bahwa data bukan sekadar deretan angka. “Angka itu bercerita. Angka adalah cara mengetahui kerja keras kita benar-benar sampai ke masyarakat,” ujarnya. Dijelaskannya bahwa data bernilai ketika terpadu, dan berperan nyata dalam kehidupan warga. Itulah semangat Denpasar Satu Data.

Dalam kesempatan tersebut dipaparkan capaian Denpasar: pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 6,11 persen (Provinsi Bali 5,82 persen), PAD naik dari sekitar Rp 888 miliar pada 2022 menjadi lebih dari Rp 2,2 triliun pada 2025, IPM 85,63, pengangguran terbuka 1,41 persen, penduduk miskin turun ke 2,16 persen, serta opini WTP 14 kali berturut-turut. Sementara angka kemiskinan ekstrem dan stunting disebut masih menjadi pekerjaan rumah bersama.

Pemanfaatan data terpadu dicontohkan saat penanganan banjir bandang 10 September 2025. Dengan data yang terpadu, 771 warga terdampak mendapat bantuan tepat sasaran dalam kurun waktu 10 hari saja. “Tanpa data yang rapi, bantuan bisa salah alamat atau terlambat,” katanya.

Walikota Denpasar juga mengapresiasi dan mengucapkan selamat kepada para peraih penghargaan. “Penghargaan ini membuktikan bahwa komitmen menyediakan data yang akurat, mutakhir, dan terpadu bisa kita wujudkan,” ujar Asisten 2 mewakili Walikota Denpasar.

Pada kesempatan tersebut Pemerintah Kota Denpasar berharap agar kolaborasi BPS, Bappeda, Kominfos, dan seluruh perangkat daerah dapat tetap terjalin untuk menjaga kualitas data agar pembangunan tepat sasaran.

Ditambahkannya bahwa gelaran Denpasar Statistik Festival sebagai upaya membangun kesadaran kolektif dan komitmen bersama untuk mewujudkan data yang berkualitas dan terpadu.

Dalam acara bertema “Data Akurat, Ekonomi Kuat, Denpasar Hebat” ini, Asisten 2 IB Alit Adhi Merta menyerahkan Denpasar Satu Data Award kepada Perangkat Daerah dan Operator Statistik Terbaik. Termasuk penghargaan kepada lokus EPSS (Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral) dan Desa Cinta Statistik (Desa Cantik).

Kadis Kominfos Kota Denpasar Gde Wirakusuma W., S.Sos didampingi Kabid Statistik Dewa Ngakan Ketut Rama Sanjaya, S.Kom menyatakan bahwa Denpasar Statistik Festival (DSF), yang sebelumnya bernama Denpasar Pekan Statistik, diselenggarakan untuk memeriahkan Hari Statistik Nasional (26 September) dan Hari Statistik Dunia (20 Oktober).

Tahun ini merupakan penyelenggaraan ketiga. Festival berlangsung dua hari, 20–21 Oktober 2026, dengan target 750 peserta dari perguruan tinggi, perangkat daerah, desa/kelurahan, walidata se-Bali, dan BPS se-Bali.

Penyelenggaraan DSF bertujuan memperkuat koordinasi dan sinergi antar-pemangku kepentingan, mewujudkan tata kelola data yang berkualitas dan terintegrasi untuk mendukung Satu Data Indonesia, mendorong kinerja pengelolaan data perangkat daerah, serta meningkatkan kapasitas pengelola data dan media sosial dalam mengolah data menjadi konten yang edukatif.

Pada hari pertama, 20 Oktober, digelar seminar “Storytelling Berbasis Data: Seni Menarasikan Data Statis Menjadi Konten Edukatif dan Viral” dengan narasumber dari Tribun Bali.

Pada kategori Tata Kelola Statistik Terbaik (Perangkat Daerah), Juara I diraih Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar dengan skor 76,36. Juara II diraih Inspektorat Kota Denpasar dengan skor 73,34, dan Juara III diraih Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar dengan skor 72,29.

Pada kategori Operator Statistik Terbaik, Juara I diraih operator Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar dengan skor 79,884. Juara II diraih operator Inspektorat Kota Denpasar dengan skor 75,969, dan Juara III diraih operator Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar dengan skor 74,180.

Selain itu, diserahkan pula piagam kepada produsen data/perangkat daerah lokus Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) dan penghargaan kepada Desa Cinta Statistik (Desa Cantik).

Rangkaian acara puncak juga diisi keynote speech BPS Provinsi Bali bertema “Denpasar dalam Angka: Membaca Perkembangan Kota Melalui Data”. DSF 2026 diselenggarakan melalui kolaborasi Pemerintah Kota Denpasar dengan BPS Kota Denpasar. (gs/bi)

Badung, baliilu.com – Pemerintah Kabupaten Badung terus memperkuat langkah-langkah strategis dalam percepatan penurunan angka stunting. Langkah ini diambil menyusul adanya penyesuaian data prevalensi stunting berdasarkan ePPGBM (Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat).

Berdasarkan data valid tersebut, prevalensi stunting di Kabupaten Badung tercatat sebesar 2,5 persen atau sebanyak 440 balita pada tahun 2025, dan mengalami penyesuaian menjadi 2,8 persen atau sekitar 485 balita pada tahun 2026.

Kondisi naik-turunnya grafik tersebut menjadi agenda pembahasan utama dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Badung. Rapat koordinasi ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Badung, Bagus Alit Sucipta, bertempat di Ruang Satya Gosana I, Inspektorat Puspem Badung, Rabu (21/10).

Seusai memimpin rapat, Wabup Bagus Alit Sucipta memberikan penjelasan resmi bahwa kenaikan angka prevalensi pada tahun ini sejatinya dipengaruhi oleh perluasan cakupan pendataan di lapangan. Jika pada tahun 2025 pendataan hanya mencakup balita yang hadir secara fisik di Posyandu, maka pada tahun 2026 ini jangkauan sistem pendataan diperluas secara masif hingga ke seluruh fasilitas kesehatan (faskes) resmi di Kabupaten Badung.

“Menyikapi kondisi ini, sesuai arahan Bapak Bupati Badung, langkah-langkah penanganan stunting menjadi perhatian serius Pemkab Badung. Kami melibatkan seluruh perangkat daerah, pemerintah desa/kelurahan, tenaga kesehatan, kader, hingga elemen masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan, salah satu langkah prioritas utama saat ini adalah melakukan validasi dan pemutakhiran data riil di lapangan mengenai balita stunting serta keluarga yang masuk kategori berisiko stunting. Kader Integrasi Layanan Primer, Tim Pendamping Keluarga, dan Kader Pembangunan Manusia diinstruksikan untuk memastikan keakuratan data tersebut paling lambat pada akhir November 2026.

Selain pemutakhiran data, penguatan peran Posyandu juga menjadi fokus utama melalui penerapan pola jemput bola ke rumah warga. Intervensi pendampingan, pemantauan kesehatan, hingga edukasi gizi dan pemberian vitamin dilakukan sejak dini, mulai dari pasangan calon pengantin hingga masa kehamilan. Langkah preventif ini diharapkan dapat mencegah lahirnya bayi baru dengan kondisi berisiko stunting.

Guna mengoptimalkan kinerja dan memotivasi para kader di lapangan, Pemkab Badung akan menerapkan sistem apresiasi khusus yang dinilai lebih adil dan memicu semangat kerja.

“Para kader akan kita berikan reward berbasis kasus. Mereka tidak lagi sekadar menunggu di Posyandu atau faskes, tetapi aktif turun ke masyarakat. Setiap kasus yang ditemukan dan dilaporkan akan diberikan reward,” tegas Wabup.

Dari sisi penanganan medis, Wabup menugaskan Dinas Kesehatan untuk mengintensifkan intervensi spesifik secara cepat. Direktur RSUD Mangusada, RS Giri Asih, dan RS Suwiti diminta memberikan pelayanan medis optimal, termasuk penyediaan Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK) bagi balita sesuai dengan indikasi medis yang ditemukan. Pemkab Badung juga merangkul perguruan tinggi untuk riset dan edukasi, Majelis Desa Adat (MDA) melalui pendekatan kearifan lokal, serta dunia usaha memanfaatkan program Corporate Social Responsibility (CSR/TJSL).

Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Badung, I Made Wira Dharmajaya, melaporkan bahwa target penurunan stunting dalam RPJMD Kabupaten Badung 2025–2029 ditetapkan sebesar 7,20 persen pada 2025 dan diharapkan menjadi 6,40 persen pada 2029.

“Melalui tagging anggaran stunting, Pemkab Badung mengintegrasikan program dan kegiatan lintas sektor dengan total anggaran mencapai lebih dari Rp 575 miliar yang tersebar di 11 perangkat daerah,” jelasnya.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh jajaran Kepala OPD di lingkungan Pemkab Badung, Para Camat, Perbekel/Lurah, serta Kepala Puskesmas se-Kabupaten Badung. (gs/bi)

Badung, baliilu.com – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa bersama Wakil Bupati Bagus Alit Sucipta dan Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti menghadiri acara kenal pamit Kapolresta Denpasar di Bali Dynasty Resort, Tuban, Kuta, Selasa (20/10). Suksesi kepemimpinan tersebut berganti dari Kombes Pol. Leonardo D. Simatupang, kepada Kombes Pol. I Wayan Winaya.

Kehadiran jajaran pimpinan Pemkab Badung ini merupakan wujud apresiasi atas sinergi Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), khususnya di kawasan strategis pariwisata Kuta dan Kuta Selatan. Pada kesempatan itu, Bupati Wayan Adi Arnawa turut menyerahkan cinderamata kepada Kombes Pol. Leonardo D. Simatupang sebagai ungkapan terima kasih atas dedikasinya selama delapan bulan bertugas.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Badung, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Kombes Pol. Leonardo D. Simatupang beserta Ibu atas dedikasi dan kerja sama yang telah terjalin selama kurang lebih delapan bulan bertugas. Kami merasakan sinergi yang kuat dalam menjaga situasi tetap kondusif sehingga masyarakat maupun wisatawan dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman,” ujarnya.

Bupati menegaskan, jaminan keamanan yang kondusif merupakan faktor krusial untuk mempertahankan kepercayaan internasional terhadap pariwisata Badung. Kepada Kapolresta yang baru, Bupati berharap kolaborasi antar-lembaga semakin diperkuat dalam mengatasi berbagai tantangan kewilayahan.

“Kami berharap sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin selama ini dapat terus dilanjutkan dan diperkuat. Berbagai tantangan seperti kemacetan, persoalan sampah dan kriminalitas perlu kita tangani bersama agar pariwisata dapat tumbuh secara berkelanjutan. Kami berharap kehadiran Kapolresta yang baru semakin memperkuat upaya menjaga keamanan, ketertiban serta kenyamanan masyarakat dan wisatawan,” tegas Adi Arnawa.

Sementara itu, Kombes Pol. Leonardo D. Simatupang menyampaikan terima kasih atas dukungan penuh Forkopimda dan masyarakat selama masa tugasnya sebelum ia melanjutkan pengabdian di Mabes Polri.

Kapolresta Denpasar yang baru, Kombes Pol. I Wayan Winaya, memohon doa restu serta dukungan dari seluruh elemen daerah. Ia menekankan bahwa kearifan lokal, adat istiadat, serta semangat menyama braya akan menjadi modal penting dalam menjaga harmoni dan kedamaian masyarakat ke depan.

Acara tersebut turut dihadiri Walikota dan Wakil Walikota Denpasar, Forkopimda Badung dan Denpasar, Dandim 1611/Badung, Danlanal Denpasar, Danlanud Ngurah Rai, Sekda Badung dan Kota Denpasar beserta ibu, serta tokoh puri, tokoh adat, pecalang, dan BEM Bali Dwipa. (gs/bi)