Badung, baliilu.com – Serangkaian memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2026, Gubernur Bali Wayan Koster bersama Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa memimpin korve bersih sampah di kawasan Pantai Samuh, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Sabtu (Saniscara Wage, Julungwangi), 6 Juni 2026.

Membaur dengan peserta aksi korve yang terdiri dari ASN, TNI, Polri dan Pelajar, Gubernur Koster menelusuri kawasan pantai sambil memunguti satu demi satu sampah plastik. Aksi korve dilaksanakan dengan penuh semangat oleh para peserta hingga dalam waktu singkat, kawasan pantai kembali bersih.

Kegiatan korve didahului dengan apel yang diisi penyampaian arahan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup oleh Gubernur Koster.

Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dalam arahan tertulisnya menyampaikan, dunia saat ini sedang menghadapi triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran.

Ketiga krisis ini saling berkaitan dan mengancam stabilitas ekologi, ekonomi, dan sosial global. Oleh sebab itu, masalah lingkungan hidup menjadi isu krusial bagi kelangsungan generasi mendatang.

Menteri Jumhur mengingatkan, sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim karena lebih dari 60% penduduknya tinggal di wilayah pesisir dan berisiko terdampak kenaikan air laut, cuaca ekstrem, dan gangguan ketahanan pangan. “Lebih dari 90% bencana di Indonesia bersifat hidrometeorologis, seperti banjir, longsor, dan kekeringan,” sebutnya.

Ditambahkan olehnya, persoalan lingkungan di Indonesia makin pelik karena dipengaruhi persoalan sampah. Indonesia menghasilkan 51 juta ton sampah setiap tahun, 74% diantaranya belum terkelola secara optimal. “Sebagian besar bercampur dan berakhir di TPA yang menggunakan metode open dumping. Praktik ini tidak hanya menimbulkan masalah kebersihan, tetapi juga pencemaran lingkungan, gas metana, dan ancaman terhadap kesehatan, kualitas hidup, dan keberlanjutan ekosistem,” jelasnya. Menurut dia, kondisi TPA yang telah kelebihan beban hampir terjadi di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Mengatasi berbagai persoalan lingkungan, ia mengajak masyarakat Indonesia bersama-sama melakukan pertobatan ekologis. “Pertobatan ekologis bukan sekadar kata-kata, tetapi sebuah panggilan untuk merenung dan mengubah cara kita berinteraksi dengan alam. Kita diajak untuk memuliakan alam, mengintrospeksi setiap perilaku dan kebiasaan yang berdampak pada lingkungan,” ucapnya.

Menutup sambutannya, Menteri LH mengajak seluruh komponen masyarakat menjadikan peringatan Hari Lingkungan Hidup 2026 sebagai momentum untuk merenung, menyadari kesalahan, dan bergerak memperbaiki hubungan dengan alam. Ia mengajak masyarakat mengambil langkah nyata yaitu mengurangi penggunaan plastik dan sampah sekali pakai, serta mendorong setiap rumah tangga dan kawasan publik untuk memilah sampah mulai dari sumbernya. Menteri Jumhur juga mendorong pemanfaatan sampah secara produktif dan ekonomi sirkular melalui bank sampah atau inisiatif lokal lainnya, serta menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) untuk mengurangi pencemaran dan limbah.

Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2026 juga dirangkai dengan pencanangan Gerakan Indonesia ASRI. Gerakan ini diharapkan mengubah perilaku masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang beretika lingkungan menuju Indonesia Emas 2045.

Usai pelaksanaan korve bersih sampah, Gubernur Koster, Bupati Badung, Pimpinan OPD Pemprov Bali dan Pemkab Badung mengikuti peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2026 tingkat nasional secara daring. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali menerima kunjungan Delegasi Election Commission of India (ECI) Negara Bagian Assam dan India International Institute of Democracy and Election Management (IIIDEM), Jumat (5/6/2026).

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari agenda pertukaran pengetahuan dan pengalaman kepemiluan antara Indonesia dan India, khususnya dalam penguatan tata kelola penyelenggaraan pemilu yang transparan, inklusif, dan berintegritas.

Delegasi ECI dan IIIDEM hadir di KPU Provinsi Bali dalam rangkaian kunjungan lapangan ke Bali. Setelah agenda di KPU Provinsi Bali, delegasi dijadwalkan melanjutkan kunjungan ke KPU Kota Denpasar serta meninjau salah satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Banjar Sembung Sari, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar.

Kegiatan di KPU Provinsi Bali dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan. Dalam sambutannya, Lidartawan menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada Delegasi ECI dan IIIDEM. Ia berharap kunjungan tersebut dapat mempererat hubungan kelembagaan serta membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dalam pengelolaan kepemiluan.

Lidartawan juga memperkenalkan berbagai inovasi dan praktik baik yang telah diterapkan KPU Provinsi Bali dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024. Menurutnya, pengalaman Bali menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemilu tidak hanya bertumpu pada aspek teknis, tetapi juga memerlukan dukungan budaya lokal, partisipasi masyarakat, dan sinergi lintas pemangku kepentingan.

Pada kesempatan tersebut, Anggota KPU RI, Idham Holik, turut menyampaikan sambutan dan memperkenalkan Bali sebagai salah satu daerah yang memiliki capaian membanggakan dalam penyelenggaraan demokrasi. Ia menyampaikan bahwa Provinsi Bali menjadi salah satu daerah dengan kinerja baik pada Pemilu Serentak Tahun 2024, antara lain ditandai dengan capaian tanpa sengketa hasil pemilu yang teregistrasi di Mahkamah Konstitusi.

Idham Holik menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemilu tidak terlepas dari sinergi kuat antara penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, aparat keamanan, partai politik, media, dan masyarakat. Ia juga menyampaikan bahwa Indonesia dan India memiliki kesamaan sebagai negara demokrasi besar dengan jumlah pemilih yang sangat besar serta tantangan penyelenggaraan yang kompleks. Karena itu, forum kunjungan seperti ini menjadi ruang penting untuk saling berbagi pengalaman dan inovasi dalam memperkuat kualitas demokrasi di kedua negara.

Dalam sesi pemaparan, KPU Provinsi Bali menjelaskan berbagai praktik baik penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024. Materi yang disampaikan mencakup tingkat partisipasi pemilih, program Green Election, pemanfaatan desa adat dan kulkul sebagai media sosialisasi, serta pendekatan berbasis filosofi Tri Hita Karana dalam penguatan demokrasi di Bali.

Selain itu, KPU Provinsi Bali juga memaparkan upaya peningkatan inklusivitas pemilih, pelayanan bagi kelompok rentan, strategi menghadapi tantangan geografis, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung tahapan pemilu. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemilu di Bali dikembangkan dengan memadukan kepatuhan regulasi, inovasi layanan, dan kearifan lokal.

Sementara itu, Kepala Delegasi ECI dan IIIDEM, Shri Anurag Goel, menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat yang diberikan oleh KPU RI dan KPU Provinsi Bali. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan pengalaman India dalam menerapkan teknologi Electronic Voting Machine (EVM) dan Voter Verifiable Paper Audit Trail (VVPAT) pada penyelenggaraan pemilu.

Menurut Shri Anurag Goel, penggunaan EVM dan VVPAT mendukung efisiensi penyelenggaraan pemilu, mengurangi kebutuhan logistik berbasis kertas, serta mempercepat proses penghitungan suara. Ia juga menyampaikan ketertarikan terhadap sistem pengelolaan data pemilih dan pendekatan berbasis budaya lokal yang diterapkan di Bali.

Melalui kunjungan ini, KPU Provinsi Bali berharap hubungan kelembagaan antara penyelenggara pemilu Indonesia dan India semakin kuat. Pertemuan tersebut diharapkan dapat menjadi sarana pertukaran pengetahuan, penguatan jejaring kerja sama, dan pembelajaran bersama dalam menghadirkan penyelenggaraan pemilu yang semakin profesional, transparan, inklusif, dan dipercaya. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Bali berkomitmen penuh untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme para jurnalis di Pulau Dewata.

Langkah ini diambil di tengah maraknya pengaduan masyarakat terkait tata kerja, etika, serta banyaknya pihak yang mengaku sebagai wartawan tanpa didasari kompetensi yang jelas.

Komitmen ini mengemuka dalam Konferensi Kerja (Konferja) PWI Provinsi Bali periode 2025–2030 yang mengusung tema “Pers Profesional, Kuat, dan Berdaulat” di gedung PWI Bali, Denpasar, Sabtu (6/6).

Ketua PWI Provinsi Bali, I Wayan Dira Arsana, menegaskan bahwa penguatan internal dan pemantapan program kerja menjadi fokus utama kepengurusannya agar kesejahteraan dan profesionalisme berjalan beriringan.

Kesejahteraan tersebut dinilai penting agar wartawan tetap bisa hidup layak dan mampu menghasilkan karya yang profesional.

Dalam pemaparannya mengenai agenda ke depan, Dira Arsana membagi arah program kerja PWI Bali ke dalam dua tahapan strategis.

Pada tahun pertama, sisa tahun ini akan dipusatkan sepenuhnya pada program konsolidasi internal organisasi. Hal tersebut meliputi pemantapan struktur kepengurusan, pembenahan aturan kerja, serta pendataan ulang seluruh anggota untuk memastikan status keanggotaan yang jelas dan tertib administrasi.

Selanjutnya pada tahun kedua kepengurusan, PWI Bali akan mulai bergerak keluar dengan program kerja yang berfokus pada memperkuat dan memperluas jejaring.

Dalam konteks ini, PWI Bali akan merawat relasi strategis yang sudah ada, sekaligus membuka pintu kolaborasi serta menemui relasi-relasi baru yang mendukung keberadaan organisasi.

Penegakan Etika dan Uji Kompetensi

Sebagai bagian dari program kerja bidang pendidikan dan kompetensi, PWI Provinsi Bali berkepentingan besar untuk memastikan seluruh anggotanya taat pada kode etik dan kode perilaku organisasi.

Untuk merealisasikannya, PWI Bali akan mengintensifkan program sosialisasi kode etik serta secara berkala menyelenggarakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Langkah ini wajib dilakukan agar seluruh jurnalis yang bernaung di bawah PWI Bali benar-benar memiliki sertifikasi dan kompetensi yang teruji di lapangan.

Pendataan Anggota untuk Proteksi Hukum

Program kerja pendataan internal secara menyeluruh juga berfungsi sebagai basis perlindungan hukum bagi anggota.

Dira Arsana menyebutkan bahwa pendataan ini akan menjadi garis pembatas yang tegas bagi organisasi dalam memberikan pembelaan.

Data tersebut akan menjadi acuan resmi mengenai siapa saja yang layak mendapat perlindungan dan bantuan hukum dari PWI Bali jika sewaktu-waktu menghadapi masalah hukum dalam tugasnya.

Pengawasan Internal dan Sanksi Organisasi

Terkait penegakan disiplin, PWI Bali akan merujuk sepenuhnya pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PWI.

Keputusan penerapan sanksi bagi anggota yang melanggar akan digodok oleh Dewan Kehormatan (DK) Provinsi.

Selain itu, organisasi kini juga didukung oleh Majelis Kehormatan Internal di tingkat pusat yang bertugas menyelesaikan sengketa atau persoalan jika terjadi masalah di internal PWI.

Dira Arsana juga mengapresiasi dan terima kasih yang mendalam kepada Pemerintah Provinsi Bali serta pemerintah kabupaten dan kota se-Bali. Dukungan yang diberikan selama ini dinilai sangat membantu PWI dalam menjalankan fungsi-fungsinya sebagai wadah pers.

Melalui program kerja penguatan jejaring di tahun kedua, PWI Bali berkomitmen untuk terus merawat kemitraan strategis tersebut demi kemajuan pers dan pembangunan di Bali. (*/gs)