Tabanan, baliilu.com – Ketua TP PKK Kabupaten Tabanan yang juga Ketua Dekranasda Kabupaten Tabanan, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya, kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelestarian seni dan budaya daerah melalui partisipasi Kabupaten Tabanan pada Utsawa (Parade) Busana Adat Khas Kabupaten/Kota se-Bali dalam rangkaian Pesta Kesenian Bali (PKB) XLVIII Tahun 2026. Event tersebut digelar di Gedung Ksirarnawa, Art Center Denpasar, Minggu (21/6).

Kehadiran Ny. Rai Wahyuni Sanjaya yang akrab disapa Bunda Rai yang menyaksikan langsung penampilan rangkaian Utsawa menjadi wujud nyata dukungan terhadap upaya menjaga dan memperkenalkan kekayaan budaya Tabanan kepada masyarakat luas. Dalam kesempatan tersebut, Bunda Rai didampingi Sekretaris TP PKK Kabupaten Tabanan yang juga Ketua GOW Kabupaten Tabanan, Ny. Budiasih Dirga, Perangkat Daerah terkait dan jajaran pengurus TP PKK Kabupaten Tabanan.

Parade busana malam itu, juga turut dihadiri oleh Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dan juga para Ketua Dekranasda Kabupaten/Kota se-Bali atau yang mewakili. Kabupaten Tabanan tampil memukau dengan menghadirkan empat ragam busana adat yang sarat filosofi, nilai sejarah, serta identitas budaya yang diwariskan secara turun-temurun.

Peragaan pertama menampilkan Busana Khas Pecalang Lanang Pura Luhur Batukau, Desa Wongaya Gede, Kecamatan Penebel. Busana ini merepresentasikan sosok pecalang sebagai penjaga keamanan dan ketertiban desa adat yang berwibawa. Ditampilkan oleh sepasang pecalang lanang, busana tersebut memadukan tiga warna sakral, yakni merah, hitam, dan putih, yang melambangkan konfigurasi Trisakti sebagai simbol penciptaan, pemeliharaan, dan pamrelina yang menyatu menjadi kekuatan menuju kesejahteraan.

Peragaan kedua menghadirkan Busana Adat Deha Teruna dan Deha Sari dari Desa Bantiran, Kecamatan Pupuan. Busana ini merupakan bagian dari tradisi masyarakat setempat yang dikenakan dalam Upacara Ngusaba Gede di Pura Puseh Bale Agung setiap Purnama Kalima. Selain menjadi simbol rasa syukur dan permohonan berkah bagi kesejahteraan, kemakmuran, serta keselamatan masyarakat, busana ini juga melibatkan para remaja yang baru memasuki usia dewasa sebagai bentuk regenerasi nilai-nilai adat dan budaya.

Selanjutnya, Tabanan menampilkan Busana Adat Mamukur, yang digunakan dalam rangkaian upacara suci penyucian roh leluhur. Didominasi warna putih dan kuning, busana ini mencerminkan makna kesucian, ketulusan, dan keikhlasan. Meski tampil sederhana, busana Mamukur memiliki nilai spiritual yang mendalam sebagai bagian dari tradisi yadnya yang masih lestari di tengah masyarakat Bali.

Sebagai penutup, ditampilkan Parade Busana Adat Payas Agung Tabanan yang menghadirkan sepasang peraga dewasa dalam balutan busana pengantin khas Tabanan. Busana yang digunakan dalam upacara pawiwahan tersebut didominasi tenunan khas Bali yang diwariskan secara turun-temurun, menciptakan kesan mewah, elegan, sekaligus agung yang mencerminkan kemuliaan tradisi pernikahan adat Tabanan.

Keempat busana adat tersebut mendapat apresiasi dari para penonton yang memadati Gedung Ksirarnawa. Dalam parade tersebut, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya bertindak sebagai penanggung jawab kegiatan, dengan penataan busana oleh Andri Purwanto dan I Gede Komang Kartono Yasa, yang berhasil menghadirkan pertunjukan sarat estetika, filosofi, dan kekayaan budaya Tabanan.

Bunda Rai menyampaikan rasa bangga dan apresiasinya kepada seluruh peraga, penata busana, serta pihak yang telah terlibat dalam menampilkan kekayaan budaya Tabanan di panggung PKB tahun ini. Menurutnya, setiap peragaan yang ditampilkan tidak hanya memperlihatkan keindahan busana adat, tetapi juga menggambarkan nilai-nilai luhur yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat Tabanan. Ia juga menilai, melalui parade busana tersebut, masyarakat diajak untuk kembali mengenali sekaligus mencintai warisan budaya yang telah diwariskan oleh para leluhur.

Keindahan ragam busana, tata rias, hingga ornamen yang ditampilkan menjadi cerminan identitas budaya yang patut dijaga bersama. “Saya sangat bangga dan mengapresiasi seluruh pihak yang telah menampilkan peragaan busana malam ini dengan begitu indah dan penuh makna. Kita telah menyaksikan bagaimana kekayaan budaya, filosofi, dan nilai-nilai luhur leluhur terpancar dalam setiap balutan busana serta ragam hias yang ditampilkan,” ujar Bunda Rai.

Lebih lanjut, Bunda Rai berharap warisan budaya yang menjadi jati diri masyarakat Tabanan tersebut dapat terus dilestarikan dan diwariskan kepada generasi penerus. “Kemegahan budaya yang diwariskan leluhur ini merupakan identitas dan kebanggaan masyarakat Tabanan. Sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga, melestarikan, dan memperkenalkannya agar tetap hidup serta berkembang di tengah perubahan zaman,” imbuhnya. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Utsawa (Parade) Busana Adat Khas Kota Denpasar dalam rangka Pesta Kesenian Bali (PKB) XLVIII Tahun 2026 tampil apik dan sukses memukau para pengunjung yang memadati Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Art Center Denpasar, Minggu (21/6).

Parade ini menjadi salah satu ajang pelestarian budaya yang menampilkan kekayaan dan keragaman busana adat khas Kota Denpasar yang sarat makna filosofis serta nilai-nilai tradisi Bali.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung Sekretaris I Tim Penggerak PKK Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, bersama Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Denpasar, Ny. Suwandewi Eddy Mulya.

Dalam kesempatan tersebut, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa mengatakan bahwa pelaksanaan parade busana adat ini merupakan upaya nyata dalam melestarikan busana adat Bali sekaligus melindungi keberadaan tekstil tradisional yang menjadi warisan budaya masyarakat Bali.

“Parade ini tidak hanya menjadi ajang pertunjukan budaya, tetapi juga sarana edukasi bagi masyarakat tentang keragaman busana adat khas Kota Denpasar yang memiliki keunikan, ciri khas, serta berlandaskan pada pakem-pakem tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Selain itu, parade ini juga menjadi wahana transformasi nilai-nilai kehidupan yang berkaitan dengan pelaksanaan Upacara Yadnya, Upacara Daha, maupun berbagai upacara adat yang dilaksanakan di Kota Denpasar,” ujarnya.

Untuk memastikan keaslian dan nilai estetika setiap busana yang ditampilkan, pagelaran ini menggandeng perancang busana dan budayawan Bali, Dr. A.A. Ngr. Anom Mayun KT, M.Si, yang turut berperan dalam pengembangan serta pelestarian busana adat khas Kota Denpasar.

Dalam parade tersebut, ditampilkan delapan ragam busana adat khas Kota Denpasar yang menggambarkan berbagai tahapan kehidupan dan pelaksanaan upacara adat masyarakat Hindu Bali. Di antaranya Busana Adat Daha Menek Kelih/Ngeraja, Busana Medharma Swaka, Busana Mekala-kalaan, Payas Madya Kota Denpasar, Payas Agung Kota Denpasar, Payas Melelunakan, Busana Mamukur/Maligya, serta Busana Mapeed ke Pura.

Busana Adat Daha Menek Kelih atau Ngeraja menggambarkan prosesi akil balig sebagai ungkapan rasa syukur orang tua kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas tumbuh kembang anak menuju masa remaja.

Sementara Busana Medharma Swaka dan Mekala-kalaan merepresentasikan tahapan penting dalam rangkaian upacara pernikahan Hindu Bali.

Tak kalah menarik, Payas Madya dan Payas Agung Kota Denpasar menampilkan kemegahan tata rias dan busana yang digunakan dalam upacara Manusa Yadnya, seperti Mepandes dan pernikahan, sesuai tingkatan upacaranya. Keindahan detail ornamen, songket, serta aksesoris khas Denpasar menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton.

Selain itu, turut ditampilkan Payas Melelunakan yang digunakan dalam upacara Ngaben atau Pelebon, serta Busana Mamukur/Maligya yang digunakan pada rangkaian penyucian Sang Atma setelah upacara ngaben. Kedua busana tersebut menunjukkan kekayaan filosofi dan nilai spiritual yang terkandung dalam tradisi masyarakat Bali.

Parade ditutup dengan penampilan Busana Mapeed ke Pura yang menggambarkan tradisi berjalan beriringan menuju pura dalam rangkaian Upacara Dewa Yadnya. Busana ini mencerminkan semangat kebersamaan, gotong-royong, serta rasa syukur masyarakat Hindu Bali.

Melalui Utsawa Busana Adat Khas Kota Denpasar ini, Pemerintah Kota Denpasar berharap generasi muda semakin mengenal, mencintai, dan melestarikan warisan budaya leluhur, sekaligus memperkuat identitas budaya Kota Denpasar di tengah perkembangan zaman. (eka/bi)

Denpasar, baliilu.com – Sidang Paripurna DPRD Kota Denpasar ke-5 Masa Persidangan II Tahun 2025 dengan agenda penyampaian Pidato Pengantar Walikota Denpasar tentang usulan tiga Ranperda digelar di Gedung DPRD Kota Denpasar, Senin (22/6).

Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede ini turut dihadiri Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa bersama perwakilan Forkopimda. Tampak hadir secara langsung Sekda Kota Denpasar, IGN Eddy Mulya, Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, I Wayan Mariyana Wandhira, Made Oka Cahyadi Wiguna serta Anggota DPRD Kota Denpasar dan pimpinan OPD di Lingkungan Pemkot Denpasar.

Adapun ketiga Ranperda yang diusulkan yakni Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Dalam pidato pengantar Walikota Denpasar yang dibacakan Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa merinci satu persatu Ranperda yang diusulkan. Dimana, ketiga Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan Rancangan Peraturan Daerah yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat serta Pemerintah Kota Denpasar untuk mengakomodir perkembangan industri di Kota Denpasar.

Ketiga rancangan Peraturan Daerah ini sebagai bentuk upaya nyata pemerintah daerah dalam menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transaparan dan akuntabel, serta mengakomodir kebutuhan perkembangan masyarakat dan kebutuhan hukum.

Adapun Ranperda yang pertama, lanjut Arya Wibawa yakni Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 memiliki signifikansi yang sangat penting bagi evaluasi kinerja Pemerintah Kota Denpasar. Pelaksanaan APBD Kota Denpasar Tahun 2025 telah melewati audit dari BPK RI Perwakilan Provinsi Bali dan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Rancangan pertanggungjawaban APBD ini berfungsi sebagai alat untuk melakukan peninjauan terhadap tingkat keberhasilan dan efektivitas penyelenggaraan tugas pemerintah dalam merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Sidang ini mencerminkan dedikasi kita untuk membangun sistem tata kelola keuangan yang transparan, menerapkan praktik tata kelola keuangan yang baik, serta memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara bertanggung jawab, efektif, efisien, serta berkeadilan.

Secara keseluruhan, Anggaran Pendapatan Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp 3,38 triliun lebih, sementara realisasi yang dapat dicapai mencapai Rp 3,56 triliun lebih. Untuk Belanja Daerah, anggaran yang ditetapkan berjumlah Rp 4,08 triliun lebih dengan tingkat realisasi sebesar Rp 3,61 triliun lebih.

Realisasi Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 2,22 triliun lebih atau mencapai sebesar 109,97% persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 2,01 triliun lebih. Realisasi Pendapatan Asli Daerah tersebut bersumber dari Pajak Daerah sebesar Rp1,87 triliun lebih atau sebesar 109,62% persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp1,71 triliun.

Sumber Pendapatan Asli Daerah lainnya adalah Retribusi Daerah dimana realisasinya sebesar Rp 194,12 miliar lebih atau sebesar 113,63% persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 170,84 miliar lebih.

Sedangkan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2025 realisasinya mencapai Rp 100,26 miliar lebih atau terealisasi sebesar 100% persen dari target yang telah ditetapkan. Untuk Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp 37,68 miliar lebih sedangkan realisasinya sebesar Rp 51,26 miliar lebih atau sebesar 136,02% persen.

Berdasarkan analisis menyeluruh terhadap posisi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah selama tahun anggaran tersebut, maka di peroleh SILPA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 644,73 miliar lebih. Sesuai dengan Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah maka Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 selain Laporan Realisasi Anggaran (LRA), terdapat pula Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) yang menunjukkan saldo awal Rp 757,55 miliar lebih dan saldo akhir sebesar Rp 644,73 miliar lebih.

Laporan Operasional (LO) menguraikan Pendapatan-LO sebesar Rp3,60 triliun lebih, beban LO mencapai Rp 3,09 triliun lebih, dan menghasilkan Surplus/defisit-LO sebesar Rp 500,34 miliar lebih. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) mencerminkan peningkatan posisi ekuitas dari saldo awal Rp 7,68 triliun lebih dan saldo ekuitas akhir Rp 7,91 triliun lebih. Neraca menampilkan jumlah aset sebesar Rp 7,97 triliun lebih, jumlah kewajiban sebesar Rp 66,90 miliar lebih, dan ekuitas dana sebesar Rp 7,91 triliun lebih.

Terakhir, Laporan Arus Kas (LAK) mengidentifikasi arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp 719,64 miliar lebih, arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar – Rp 832,46 (Minus delapan ratus tiga puluh dua koma empat puluh enam) miliar lebih, arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp.0,00 (nol), dan arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp.0,00 (nol).

Selanjutnya yang kedua, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dimana Pembentukan produk hukum daerah merupakan instrumen fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis, tertib, efektif, serta menjamin kepastian hukum. Produk hukum daerah tidak hanya berfungsi sebagai alat pengaturan administratif, tetapi menjadi instrumen strategis dalam menerjemahkan visi pembangunan daerah, memberikan kepastian bagi masyarakat, serta memastikan seluruh kebijakan daerah berjalan selaras dengan sistem hukum nasional.

“Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah diharapkan dapat menghasilkan landasan hukum yang lebih komprehensif dan mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif serta sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga terwujud penguatan tata kelola dalam rangka pembentukan produk hukum daerah yang lebih responsif, partisipatif, harmonis, dan memiliki kualitas regulasi yang semakin baik,” harapnya.

Sedangkan yang ketiga mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok dimana sebelumnya Pemerintah Kota Denpasar telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang telah berlaku lebih dari 10 (sepuluh) tahun. Seiring dengan perkembangan masyarakat dewasa ini pasca-berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang selanjutnya juga ditindaklanjuti dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan membawa implikasi pada adanya penguatan terhadap kebijakan pengamanan zat adiktif berupa rokok dan/atau produk tembakau lainnya termasuk didalamnya keberadaan rokok elektronik yang saat ini menjamur penggunaanya di masyarakat.

Selain itu penegasan pengaturan terkait Kawasan Tanpa Rokok, pelindungan anak dan pembatasan iklan dan promosi rokok dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang belum sepenuhnya terakomodir dalam ketentuan Peraturan Daerah yang saat ini sudah dimiliki.

Mempertimbangkan hal tersebut, kiranya perlu dilakukan penyesuaian terhadap keberadaan Peraturaan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok, yang diakibatkan oleh perubahan paradigm hukum yang berimplikasi pada penyesuaian materi dalam ruang lingkup Peraturan Deaerah, subjek hukum yang diatur serta mekanisme penegakan hukumnya yang mengakibatkan Perlu disusun suatu Peraturan Daerah yang baru untuk menggantikan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013.

Dengan adanya pembaruan pada regulasi tersebut diharapkan mampu menjamin sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum yang selaras dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, menjamin kepastian hukum serta memperkuat pelindungan masyarakat khususnya di bidang kesehatan secara berkelanjutan.

“Semoga dengan kerja sama dalam pelaksanaan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar dengan kami di jajaran eksekutif dalam pembentukan Peraturan Daerah dapat memberikan pengaturan yang ideal bagi masyarakat untuk mendorong percepatan pembangunan di Kota Denpasar demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar,” ujarnya. (eka/bi)