Gianyar, baliilu.com – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Gianyar menggelar Pelatihan Manajemen Kasus dan Penanganan Kekerasan pada Anak, Rabu (23/9/2026), di Hotel Gianyar, Jalan Manik, Gianyar.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini diadakan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas dalam pencegahan serta manajemen kasus kekerasan terhadap anak, khususnya di lingkungan satuan pendidikan. Peserta terdiri dari orang tua murid SMP dan Guru Bimbingan dan Konseling (BK) SMP se-Kabupaten Gianyar.

Hadir sebagai narasumber dari Kepolisian Daerah Bali, I Ketut Edi Susila, SH, PS. selaku Kanit 2 Subdit IV Ditreskrimum Polda Bali, serta psikolog dari Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Bali, Nena Mawar Sari, S.Psi., Psikolog, Cht.

Kepala DP3AP2KB Kabupaten Gianyar, Ni Ketut Widiastuti, SE, MM, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi antara orang tua, guru, dan pihak terkait mengenai pencegahan serta penanganan terhadap kekerasan anak.

Menurutnya, kekerasan terhadap anak merupakan persoalan yang nyata dan dapat terjadi di lingkungan sekitar. Oleh karena itu, upaya pencegahan perlu dilakukan sesedikit mungkin dengan melibatkan berbagai pihak.

“Kekerasannya seperti gunung es. Yang terlihat mungkin hanya sebagian, sementara masih ada kasus yang tidak terlihat atau tidak dilaporkan. Kita tidak mungkin berharap kasus menjadi nol, tetapi bagaimana kita bisa mencegah dan menekan kasus sekecil mungkin,” ujarnya.

Ia menyampaikan, sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 30 kasus, dengan 23 kasus di antaranya merupakan kasus terhadap anak. Data tersebut menjadi salah satu perhatian dalam memperkuat langkah pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Gianyar.

“Pencegahan bisa kita minimalisir melalui pemahaman, pola asuh yang baik dan langkah-langkah pencegahan. Orang tua dan guru juga menjadi penghubung penting dalam memberikan informasi apabila menemukan atau mengetahui adanya indikasi kekerasan terhadap anak,” katanya.

Melalui pelatihan tersebut, peserta juga diberikan pemahaman mengenai sejauh mana proses penanganan kasus yang dilakukan, termasuk pentingnya mengenali kondisi anak dan mengambil langkah-langkah yang tepat ketika terjadi permasalahan.

Ni Ketut Widiastuti menekankan bahwa pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan orang tua, guru, lingkungan sekolah dan masyarakat.

DP3AP2KB melalui UPTD terkait juga memiliki peran dalam penanganan dan pendampingan terhadap anak yang membutuhkan perlindungan. Sinergi tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah dalam memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Gianyar.

“Harapan kami, kegiatan ini dapat membantu kami dalam pencegahan kekerasan terhadap anak. Dengan adanya pemahaman yang sama antara orang tua dan guru, kita bisa lebih cepat melakukan pencegahan maupun penanganan ketika menemukan permasalahan,” tutupnya. (gs/bi)

Buleleng, baliilu.com – Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng mengembangkan Sistem Pelaporan Pelayanan Kesehatan Tradisional (SIPANDI) untuk menata dan mengintegrasikan data pelayanan kesehatan tradisional di seluruh wilayah Kabupaten Buleleng. Sistem ini diujicobakan ke sejumlah puskesmas sebagai langkah menuju pelaporan yang lebih efektif dan berbasis digital.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan yang juga menjabat Plt. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, dr. Dewa Putu Merta Suteja, MAP, dikonfirmasi, Rabu (23/9) mengatakan SIPANDI dirancang untuk mengintegrasikan data pelayanan kesehatan tradisional sehingga pendataan, pelatihan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. “SIPANDI kami kembangkan untuk mengintegrasikan seluruh data pelayanan kesehatan tradisional, sehingga pendataan dan pengawasan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien,” ujarnya.

Lebih jauh disampaikan, SIPANDI akan mendokumentasikan penyelenggara pelayanan kesehatan tradisional berdasarkan jenis pelayanan, legalitas, serta wilayah kerja. Data tersebut mencakup keterampilan pelayanan, ramuan, maupun kombinasi, termasuk jumlah kunjungan masyarakat yang menerima pelayanan kesehatan tradisional. Dengan demikian, puskesmas memiliki data yang lebih terstruktur mengenai pelayanan kesehatan tradisional di wilayah masing-masing.

Pengembangan sistem tersebut menjadi penting karena jumlah penyehat tradisional atau HATTRA di Buleleng cukup banyak. Saat ini tercatat sekitar 920 HATTRA yang tersebar di seluruh wilayah Buleleng, namun baru sekitar 98 orang yang memiliki Surat Tanda Penyehat Tradisional (STPT). Kondisi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong pelayanan kesehatan tradisional yang legal, aman, terstandar, dan terintegrasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan.

Dinas Kesehatan Buleleng telah melakukan uji coba SIPANDI di sejumlah puskesmas. Dari 20 puskesmas yang ada, sebagian besar telah mampu melakukan input data melalui sistem tersebut. Puskesmas juga terus mengoptimalkan pelayanan kesehatan tradisional, baik pelayanan yang dilakukan di dalam maupun di luar gedung, sementara puskesmas lainnya masih berproses memenuhi standar pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dewa Putu Merta Suteja menambahkan, keberadaan SIPANDI diharapkan tidak hanya mempermudah pelaporan, tetapi juga menjadi data dasar dalam pelatihan dan pengawasan pelayanan kesehatan tradisional. “Data yang dikumpulkan melalui SIPANDI diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi pelayanan kesehatan tradisional secara lebih akurat di masing-masing wilayah kerja puskesmas,” imbuhnya.

Melalui SIPANDI, Dinas Kesehatan Buleleng menargetkan tata kelola pelayanan kesehatan tradisional menjadi lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Sistem digital ini sekaligus menjadi sarana penyediaan data yang terintegrasi sebagai dasar pengambilan kebijakan, sehingga pelayanan kesehatan tradisional di Buleleng dapat berkembang secara lebih tertib, aman, dan terstandar. (gs/bi)

Tabanan, baliilu.com – Derasnya arus informasi di era digital menuntut pengelolaan komunikasi publik yang semakin profesional, informatif, dan berintegritas. Hal tersebut menjadi perhatian dalam kegiatan Penguatan Fungsi Kehumasan yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Tabanan, Rabu (23/9/2026) di Ruang Rapat Jayaning Singasana, Kantor Bupati Tabanan dan dibuka langsung oleh Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya.

Mengusung tema “Penguatan Kompetensi Kehumasan dalam Mewujudkan Komunikasi Publik yang Profesional, Informatif, dan Berintegritas”, pelatihan ini diikuti sekitar 50 peserta dari perangkat daerah dan instansi vertikal di Tabanan. Kegiatan ini menjadi ruang penguatan kapasitas bagi pengelola kehumasan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat di tengah perkembangan teknologi dan cepatnya arus komunikasi digital.

Turut hadir Ketua DPRD Kabupaten Tabanan yang diwakili oleh Putu Eka Putra Nurcahyadi, Kapolres Tabanan AKBP I Putu Bayu Pati, S.I.K., M.H, dan Jajaran Forkopimda Tabanan atau yang mewakili, Ketua Dewan Kehormatan Provinsi PWI Bali IGMB Dwikora Putra, Ketua PWI Provinsi Bali Wayan Dira Arsana, beserta jajaran pengurus PWI Bali, Sekda dan Kepala Perangkat Daerah terkait, Perwakilan Kepala Kantor Kementerian Agama, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI dan Lapas Tabanan, Ketua KPU, Ketua Bawaslu dan Ketua KONI Tabanan, serta undangan lainnya.

Bupati Sanjaya mengapresiasi inisiatif PWI Tabanan dan PWI Bali yang menurutnya menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kompetensi kehumasan sekaligus memperkuat kontribusi pers dalam pembangunan daerah.

“Atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan, saya menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan ini. Inisiatif yang dilakukan oleh saudara-saudara kami, khususnya PWI Tabanan maupun PWI Bali, merupakan langkah yang sangat strategis dalam memperkuat kompetensi kehumasan untuk mewujudkan komunikasi publik yang profesional, informatif, dan berintegritas. Hal ini sekaligus menjadi wujud nyata kontribusi pers dalam pembangunan di Kabupaten Tabanan,” ujar Sanjaya.

Menurutnya, perkembangan teknologi telah membuat arus informasi berlangsung semakin cepat, sehingga insan pers maupun humas dituntut memahami etika dalam menjalankan tugasnya. “Karena tantangan PWI, Persatuan Wartawan Indonesia khususnya Tabanan, Bali, bahkan Indonesia, saat ini luar biasa tantangannya. Ternyata begitu dahsyat arus digitalisasi, arus informasi komunikasi begitu cepat,” ungkap Sanjaya sembari menekankan pentingnya pemahaman terhadap kode etik agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap memiliki nilai edukatif dan tidak sekadar mengejar perhatian publik.

Sanjaya juga menegaskan, bahwa di era digital seperti saat ini, peran agen perubahan sangat penting dalam mendorong inovasi dan menghadapi berbagai tantangan yang terus berkembang. “Kita mestinya menjadi agen perubahan, agen yang memberitakan, agen yang harus duluan mengerti kode etik daripada yang tidak mengerti kode etik. Ketika pemberita tahu kode etik jurnalistik kehumasan, juga nanti akhirnya bisa mengedukasi kepada anak-anak kita kedepan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar kebutuhan untuk membuat informasi menjadi viral tidak mengesampingkan kesesuaian antara judul dan isi pemberitaan. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sanjaya juga menyampaikan pentingnya memperluas pemahaman kehumasan hingga ke tingkat desa. Ia berharap peningkatan kapasitas tidak berhenti pada lingkungan pemerintah daerah, tetapi dapat berkembang hingga 133 desa di Kabupaten Tabanan sehingga aparatur desa memiliki kemampuan yang memadai ketika berhadapan dengan media maupun mengelola informasi publik.

Sementara itu, Ketua PWI Provinsi Bali I Wayan Dira Arsana, menyampaikan bahwa peran humas saat ini tidak lagi sebatas kemampuan menulis, tetapi juga membutuhkan kemampuan mengelola informasi secara strategis. “Humas sekarang tentu tidak hanya cakap menulis, tapi ke depan dituntut juga menjadi manajemen, mampu memetakan mana yang layak, mana yang pantas, mana yang perlu dijelaskan, mana yang perlu diklarifikasi, sehingga wajah pimpinan benar-benar terselamatkan dengan karya-karya humas,” jelasnya sekaligus menegaskan pentingnya sinergi antara PWI, pemerintah, dan insan humas dalam membangun komunikasi publik yang profesional sekaligus menjaga kualitas informasi yang diterima masyarakat.

Sebelumnya, Ketua PWI Kabupaten Tabanan selaku panitia pelaksana acara, Dewi Puspawati menyampaikan, bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen PWI Kabupaten Tabanan dalam mendukung peningkatan kapasitas dan profesionalisme tenaga kehumasan. Pelatihan juga diarahkan untuk meningkatkan keterampilan dalam menyusun informasi yang informatif dan menarik serta memperkuat kemitraan antara pers dan pemerintah.

“Semoga kerja sama yang terjalin dalam kegiatan yang diselenggarakan hari ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan kemajuan Kabupaten Tabanan, Bali, dan kemajuan Tabanan, kemajuan Bali, kemajuan Negara Republik Indonesia, bahkan kemajuan dunia,” imbuhnya. (gs/bi)