Denpasar, baliilu.com – Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali, Ibu Putri Koster, mengapresiasi Gerakan Memajukan Bisnis Rakyat (GEMBIRA) yang digagas Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali. Gerakan tersebut dinilai mampu merangkul pelaku UMKM agar terus maju dan bertahan dalam berbagai kondisi, salah satunya dengan memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk tumbuh dan memperluas pemasaran melalui platform digital maupun luring. Hal tersebut disampaikan Ibu Putri Koster saat menghadiri peringatan Hari UMKM Nasional Tahun 2026 di Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali, Kamis (13/8).

Ibu Putri Koster menambahkan, dalam upaya memajukan sekaligus memberikan kesempatan kepada masyarakat yang memiliki minat di bidang kuliner, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali juga terus berkolaborasi dengan Tim Penggerak PKK Provinsi Bali. Salah satunya melalui kegiatan Bergerak dan Berbagi TP PKK yang menghadirkan chef ke desa-desa untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat yang berminat mengasah keterampilan memasak.

Dalam kegiatan tersebut, chef yang hadir di masing-masing desa akan memilih 30 peserta sehingga dalam satu hari, dengan pelaksanaan di tiga desa, sebanyak 90 orang memperoleh kesempatan mengikuti kegiatan. Program ini secara tidak langsung turut mendorong tumbuhnya pelaku UMKM baru sekaligus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menghasilkan dan memperkenalkan olahan pangan berbahan baku khas dari wilayah masing-masing.

Selain itu, pelaku UMKM, khususnya di bidang kuliner, juga diberikan kesempatan untuk turut meramaikan Pesta Kesenian Bali (PKB) yang diselenggarakan setiap tahun. Kolaborasi tersebut diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak sekaligus menjadi ruang untuk membangkitkan dan memperkenalkan produk kerajinan serta olahan pangan UMKM Bali kepada masyarakat yang lebih luas.

Ibu Putri Koster menekankan pentingnya menjaga mutu dan kualitas produk, terutama yang berkaitan dengan kesehatan, kebersihan pengolahan, kelayakan konsumsi, serta pemanfaatan bahan baku hasil pertanian maupun potensi khas daerah masing-masing.

Dengan keterlibatan dan pembinaan dari berbagai pihak, termasuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam aspek keamanan dan kelayakan konsumsi, Ibu Putri Koster meyakini pelaku UMKM Bali akan mampu mengepakkan sayap dari tingkat lokal menuju tingkat nasional. Pembinaan UMKM juga diharapkan dapat berlangsung secara berkesinambungan meskipun terjadi pergantian kepemimpinan, sehingga UMKM dapat terus menjadi pelita di tengah berbagai tantangan perekonomian.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali, Tri Arya Dhyana Kubontubuh, menyampaikan terima kasih kepada Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Ibu Putri Koster, atas dukungan yang terus diberikan terhadap perkembangan UMKM di Bali. Menurutnya, pendampingan Dekranasda memberikan semangat dan motivasi kepada para pelaku UMKM dan IKM untuk terus maju, berkarya, serta mengembangkan diri menuju pasar yang lebih luas.

Peringatan Hari UMKM Nasional Tahun 2026 untuk pertama kalinya dirayakan di Bali. Momentum tersebut sekaligus menjadi bentuk apresiasi kepada pelaku UMKM kuliner tradisional yang berpartisipasi dalam PKB XLVIII Tahun 2026. Apresiasi ditandai dengan pemberian penghargaan kepada 20 UMKM dengan nilai penjualan tertinggi selama penyelenggaraan PKB XLVIII. (gs/bi)

Badung, baliilu.com – DPRD Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026-2027 di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III, Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Kamis, 13 Agustus 2026. Rapat membahas Penyampaian Penjelasan Bupati Badung atas Rancangan Perubahan KUA-Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026.

Setelah itu, Rapat Paripurna DPRD Badung mengagendakan Penandatanganan Berita Acara/Nota Kesepakatan dan Sambutan Bupati Badung terhadap Rancangan Perubahan KUA-Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026.

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti didampingi Wakil Ketua I DPRD Badung Anak Agung Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, Wakil Ketua II DPRD Badung, I Made Wijaya dan Wakil Ketua III DPRD Badung I Made Sunarta serta dihadiri Anggota DPRD Badung.

Dari pihak eksekutif, hadir Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Sekretaris Daerah (Sekda) Badung Ida Bagus Surya Suamba, jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Forkopimda Badung dan undangan lainnya.

Usai rapat, Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti kepada awak media mengungkapkan bahwa peningkatan porsi anggaran infrastruktur menjadi salah satu poin penting dalam perubahan KUA-Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026.

Ia menyatakan pembahasan Rancangan Perubahan KUA-Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026 menunjukkan porsi Belanja Infrastruktur Badung meningkat hingga 59,80 persen.

Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat fasilitas publik, khususnya infrastruktur jalan yang berkaitan erat dengan kebutuhan masyarakat maupun aktivitas dunia usaha.

Anom Gumanti menyebut, pada pembahasan sebelumnya porsi infrastruktur untuk tahun anggaran 2027 berada di kisaran 55 persen. Sementara dalam perubahan anggaran 2026, porsinya meningkat hingga 59,80 persen.

“Kita hormati, kita hargai dan kita dukung tentunya Bapak Bupati,” kata Anom Gumanti, saat memberikan keterangan.

Anom Gumanti lanjut menyebut, pembangunan infrastruktur jalan menjadi kebutuhan penting bagi Badung. Infrastruktur yang memadai tidak hanya menunjang mobilitas masyarakat, tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi dan usaha yang selama ini menjadi salah satu kekuatan Kabupaten Badung.

Meski memberikan apresiasi, DPRD Badung juga mengingatkan Pemerintah Daerah agar peningkatan belanja dan kebijakan pembiayaan tetap memperhatikan kemampuan fiskal daerah. Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan.

“Di samping itu, kami tetap memberikan saran kepada Bapak Bupati agar selalu di dalam pengelolaan keuangan daerah ini betul-betul memperhatikan kepentingan rakyat,” ucap Anom Gumanti.

Perhatian tersebut menjadi penting karena perubahan anggaran juga berkaitan dengan kemampuan daerah dalam mengelola pembiayaan dan utang.

Tak hanya itu, DPRD Badung perlu melihat secara cermat kemampuan bayar daerah agar pembangunan yang dibiayai melalui skema pembiayaan tetap berada dalam koridor kemampuan fiskal Badung. Meski demikian, Anom Gumanti melihat kondisi pendapatan daerah, khususnya dari sektor pariwisata, masih menunjukkan kecenderungan positif.

Berdasarkan data yang dimiliki DPRD Badung, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata disebut terus mengalami peningkatan setiap periode.

“Kita harus hitung kemampuan daerah kita, kemampuan bayar utangnya. Tetapi kalau kita melihat data yang kita punya, setiap triwulan ini pendapatan asli daerah kita di sektor pariwisata cenderung meningkat terus,” ujarnya.

Oleh karena itu, Anom Gumanti berharap trend tersebut dapat terus dipertahankan sehingga kemampuan fiskal Badung tetap kuat untuk menopang berbagai program pembangunan.

Disisi lain, terkait adanya penurunan pendapatan transfer, Anom Gumanti menilai kondisi tersebut perlu dilihat secara proporsional. Menurutnya, Badung tidak perlu bersikap pesimistis karena daerah memiliki kemampuan untuk mengandalkan kekuatan pendapatan sendiri, sekaligus tetap memperoleh dukungan dari pemerintah pusat.

“Kita juga tidak bisa pesimis masalah itu. Apapun itu, kita bersyukur di Badung ini sampai memiliki kemampuan secara mandiri, juga ada sokongan pemerintah pusat,” kata Gumanti.

Anom Gumanti menyebut kondisi tersebut sebagai sebuah berkah yang harus dikelola dengan baik. Oleh karena itu, besaran pendapatan transfer tetap menjadi bagian dari kewenangan pemerintah pusat, sementara Badung perlu terus memperkuat kemampuan fiskal daerah secara mandiri.

Rapat Paripurna tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pembahasan perubahan kebijakan anggaran Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026.

Di tengah kebutuhan pembangunan infrastruktur yang semakin besar, DPRD Badung menegaskan dukungan atas program pembangunan, namun sekaligus meminta agar pengelolaan keuangan dilakukan secara hati-hati, terukur dan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.

Dengan porsi belanja infrastruktur mencapai 59,80 persen, pembangunan jalan dan fasilitas publik menjadi salah satu fokus utama dalam perubahan anggaran Badung.

“Tantangan berikutnya adalah memastikan besarnya anggaran tersebut benar-benar menghasilkan infrastruktur yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta dunia usaha,” pungkasnya. (gs/bi)

Tabanan, baliilu.com – Pemerintah Kabupaten Tabanan kembali melakukan penguatan organisasi melalui pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan. Prosesi yang berlangsung secara hybrid (daring dan luring) tersebut dipimpin langsung Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya di Tabanan Command Center (TCC), Kamis (13/8).

Sebanyak 3 pejabat pimpinan tinggi pratama, 21 pejabat administrator, dan 37 pejabat pengawas dilantik pada kesempatan tersebut. Kegiatan turut dihadiri Jero Mangku Utawi Rohaniawan, Wakil Bupati Tabanan, Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, Kepala Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara Denpasar, Kepala Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali, Sekda Tabanan, para Asisten Setda, kepala perangkat daerah dan kepala bagian di lingkungan Pemkab Tabanan, serta para Camat se-Kabupaten Tabanan.

Dalam arahannya, Bupati Sanjaya menegaskan bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan merupakan bagian dari dinamika penyelenggaraan pemerintahan sekaligus proses pembinaan karier aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan. Ia meminta seluruh pejabat memahami bahwa setiap penempatan memiliki tujuan dan kebutuhan organisasi yang harus dijawab melalui kinerja.

“Saya ingin menegaskan bahwa mutasi, rotasi, maupun pengisian jabatan dalam birokrasi merupakan sesuatu yang biasa dan merupakan bagian dari kewenangan manajemen pemerintahan, sepanjang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebutuhan organisasi, kompetensi, serta prinsip-prinsip sistem merit yang berbasiskan talenta,” ujar Sanjaya.

Menurutnya, mutasi maupun rotasi tidak semestinya dimaknai sebatas perpindahan tempat atau jabatan, terlebih hanya sebagai urusan administratif. “Jangan pernah memaknai mutasi semata-mata sebagai perpindahan tempat atau perpindahan jabatan, apalagi sekadar urusan administratif belaka. Ingatlah bahwa di balik setiap penempatan terdapat kebutuhan organisasi. Di balik setiap jabatan terdapat tanggung jawab dan di balik setiap amanah terdapat harapan masyarakat Tabanan yang harus kita jawab dengan kinerja,” tegasnya.

Sanjaya menjelaskan, pelantikan tersebut memiliki beberapa latar belakang penting. Pertama, pengisian tiga jabatan pimpinan tinggi pratama merupakan hasil proses seleksi terbuka untuk jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Kebudayaan, dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabanan. Proses tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan jabatan strategis diisi pejabat yang memiliki kompetensi, kapasitas, pengalaman, serta kemampuan kepemimpinan sesuai tuntutan organisasi.

Kedua, pelantikan dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian jabatan administrator dan pengawas sesuai kebutuhan organisasi. Ketiga, terdapat pengisian Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan sebagai bagian dari amanat struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah. “Artinya, pelantikan ini bukan sekadar kegiatan seremonial, ini adalah bagian dari proses menata organisasi agar lebih efektif, lebih responsif dan lebih mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Tabanan,” ungkap Sanjaya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Sanjaya juga menyampaikan apresiasi kepada panitia seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama yang telah melaksanakan proses seleksi secara profesional dan bertanggung jawab. Apresiasi turut diberikan kepada Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali atas pengawasan terhadap proses seleksi serta Badan Kepegawaian Negara atas dukungan pembinaan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan manajemen ASN di lingkungan Pemkab Tabanan.

Menutup arahannya, Sanjaya berpesan kepada seluruh pejabat yang dilantik agar menjadikan disiplin sebagai budaya kerja, serta senantiasa bekerja keras, bekerja cerdas dan bertanggung jawab dalam menjalankan amanah jabatan. Ia menegaskan bahwa setiap jabatan dan kinerja pejabat akan terus menjadi bagian dari evaluasi organisasi.

“Jabatan bukan hak yang melekat selamanya. Jabatan adalah amanah yang harus dijaga melalui kinerja, kompetensi, disiplin, integritas dan tanggung jawab. Maka tunjukkan melalui kerja nyata bahwa kepercayaan yang diberikan kepada saudara memang layak, selamat bekerja, segera lakukan konsolidasi internal, susun langkah strategis, pastikan program dan kegiatan berjalan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat manfaat sebagai fondasi kuat menuju Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul dan Madani (AUM),” pungkas Sanjaya. (gs/bi)