Connect with us

PARIWISATA

31 Juli, Gubernur Koster Resmi Buka Pintu Masuk Wisatawan Nusantara

BALIILU Tayang

:

de
GUBERNUR BALI WAYAN KOSTER

Badung, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster secara resmi mengumumkan pembukaan pintu masuk Bali terhadap wisatawan nusantara pada Jumat, Sukra Pon, Kulantir, tanggal 31 Juli 2020. Informasi membahagiakan itu disampaikannya di hadapan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio saat hadir dalam Deklarasi Program Kepariwisataan dalam Tatanan Kehidupan Bali Era Baru dan Digitalisasi Pariwisata Berbasis QRIS di Kawasan Pariwisata Terpadu ITDC Nusa Dua, Kamis (30/7-2020).

Wayan Koster yang didampingi Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati lebih lanjut mengungkapkan sebelum Pemerintah Provinsi Bali membuka pintu masuk wisatawan nusantara ke Pulau Bali, ‘’kami di Provinsi Bali sepakat secara bersama-sama bupati/walikota se-Bali melakukan aktivitas ini secara bertahap, selektif, dan terbatas yang dimulai dengan kegiatan ritual keagaman pada tanggal 5 Juli dan berlangsung di Pura Agung Besakih.’’

“Kegiatan ritual keagamaan ini kami lakukan untuk memohon doa restu agar Ida Bhatara-Bhatari, Sesuhunan (Tuhan Yang Maha Esa, red) se-Bali memberikan restu supaya aktivitas perekonomian ini bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya,” ujar Gubernur yang memiliki keyakinan secara adat, agama, dan budaya di Pulau Dewata dalam menjalankan aktivitasnya.

de
BUKA PARIWISATA NUSANTARA: Gubernur Bali Wayan Koster bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio, Wakil Gubernur Bali, Kapolda Bali, Pangdam IX/Udayana saat pembukaan wisatawan nusantara ke Bali mulai 31 Juli 2020.

Kemudian tepat pada tanggal 9 Juli 2020 yang merupakan tahap pertama, Provinsi Bali memulai aktivitas lokal masyarakatnya, dan selanjutnya di tahap kedua kami juga mulai dengan aktivitas pariwisata hanya untuk wisatawan nusantara yang resmi dimulai tanggal 31 Juli tahun 2020. Setelah itu, di tahap ketiga akan ada aktivitas pariwisata dengan mulai mengundang wisatawan mancanegara.

“Untuk mendukung pelaksanaan tahapan tersebut, kami sudah membuat Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 3355 tahun 2020 tentang Penerapan Tatanan Kehidupan Era Baru dan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 15243 tentang Persyaratan Wisatawan Nusantara Berkunjung ke Bali, sehingga semua pelaku khususnya di bidang pariwisata memiliki pedoman dalam pelaksanaan protokol CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability),” ujar Gubernur Bali yang sebelumnya merupakan mantan anggota DPR RI tiga periode ini seraya berharap kepada seluruh pelaku khususnya di bidang pariwisata, agar betul-betul bisa menjalankan tatanan kehidupan secara tertib dan sukses, agar pandemi Covid-19 di Bali ini tidak bertambah kasus baru.

Baca Juga  Bupati/Walikota Se-Bali Sepakat Tatanan Kehidupan Era Baru Dimulai 9 Juli

Dibukanya pintu masuk terhadap wisatawan nusantara, kata Wayan Koster adalah satu bentuk implementasi Pemerintah Daerah Bali bersama dengan pemangku kepentingan lainnya di dalam menjalankan arahan Presiden RI Joko Widodo yang menegaskan agar aktivitas perekonomian dimulai dan bisa menggerakan kehidupan masyarakat.

Mendengar hal itu, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam sambutannya mengatakan akibat pandemi perolehan devisa pariwisata turun hingga 97%. Menurutnya hal ini merupakan satu pukulan yang berat sekali buat perekonomian Indonesia dan perekonomian Bali. Ia menambahkan pariwisata merupakan salah satu bidang yang sangat diperhatikan oleh pemerintah, karena penerimaan negara dari sektor ini sangat tinggi dan memberikan kesempatan kerja bagi jutaan manusia. “Oleh karena itu Presiden berkali-kali mengingatkan kami para pembantunya bahwa kita harus menangani pariwisata ini dengan benar. Ada dua kunci yang harus kita perhatikan, yaitu penanganan Covid-19 dan penanganan ekonomi itu harus dijalankan,” ujarnya.

Sementara Menteri Parekraf Wishnutama Kusubandio dalam sambutannya sangat mengapresiasi dan kagum kepada masyarakat Provinsi Bali, karena dalam kondisi pandemi tetap optimis dan positif untuk tetap membangun kepariwisataan ke depan. Menurutnya saat ini Bali telah siap mengimplementasikan protokol kesehatan pada tatanan era baru. “Pada sore yang cerah ini, saya sangat berbahagia karena besok pariwisata domestik di Bali akan kembali dibuka. Pasti kita semua sangat gembira dan kita berharap besok perlahan segera bangkit kembali,” ujarnya seraya menambahkan adaptasi terhadap tatanan baru dan keberlanjutan unsur kesehatan dan keamanan menjadi hal yang utama dalam pertimbangan wisatawan untuk melakukan perjalanan, sehingga penerapan hal ini harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Di sisi lain, Bank Indonesia yang dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho mengatakan sangat mendukung implementasi tatanan kehidupan Bali era baru terutama melalui sistem pembayaran non-tunai berbasis QRIS. Katanya, QRIS adalah sebagai kanal pembayaran, QRIS juga sangat sesuai dengan tatanan kehidupan Bali era baru, karena dilakukan secara nirsentuh (contactless), sehingga mampu mencegah risiko penularan virus.

Baca Juga  Jangan Asal Kerja, Gubernur Koster: ASN Hendaknya Bekerja sesuai Landasan Yuridis dan Visi Misi Gubernur/Wakil Terpilih

Menurut Trisno jumlah merchant yang telah menggunakan QRIS Bank Indonesia di Bali per 24 Juli sudah mencapai 111.448 merchant. Dari angka tersebut sebanyak 57% merupakan usaha mikro, dan 20% usaha kecil, selanjutnya 17% usaha menengah, serta 6% skala besar. “Kami yakin setelah deklarasi ini, akan semakin mendorong percepatan kebangkitan ekonomi Bali serta perluasan implementasi penggunaan QRIS di Bali,” ujarnya.

Sebelum acara ini usai, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio bersama Gubernur Bali dan Wakil Gubernur Bali, hingga undangan lainnya seperti Kapolda Bali dan Pangdam IX/Udayana nampak sedang menikmati hiburan tarian Cak Era Baru yang dibawakan oleh seniman ISI Denpasar. (*/gs)

PARIWISATA

Bertemu Wagub Cok Ace, Youtuber ‘Tina Bule’ Bantu Promosikan Bali

Published

on

By

de
BERTEMU WAGUB BALI: Wagub Cok Ace bersama youtuber Tina Bule yang siap mempromosikan pariwisata Bali.

Denpasar, baliilu.com – Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) bertemu Youtuber Tina Bule, Kamis (13/8/2020). Pertemuan yang berlangsung di ruang tamu Kantor Wakil Gubernur itu difasilitasi oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri Drs. Agus Fatoni, M.Si.

Kedatangan Tina Bule ke Bali bertujuan untuk membuat beberapa konten video yang berkaitan dengan upaya mempromosikan pariwisata Bali yang mengalami keterpurukan di tengah pandemi Covid-19. Video-video itu nantinya akan dishare melalui channel youtube ‘Mba Tina Bule’ yang saat ini telah memiliki lebih dari 260 ribu subscriber.

Kepala BPP Kemendagri Agus Fatoni menerangkan, kedatangannya ke Bali bersama Tina Bule merupakan instruksi langsung dari Mendagri Tito Karnavian terkait dengan upaya membangkitkan kembali sektor pariwisata yang terpuruk karena pandemi Covid-19. Bali dipilih menjadi salah satu daerah yang dipromosikan karena menyabet dua penghargaan pada Lomba Inovasi Daerah Tatanan Normal Baru, Produktif dan Aman dari Covid-19 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri.

Salah satunya, juara I pada kategori sektor/klaster pasar tradisional. Oleh sebab itu, Kemendagri menggandeng Tina Bule untuk membantu promosi Bali melalui channel youtube yang dikelolanya. “Sekarang ini era digital, cara-cara  millennial akan lebih efektif dalam melakukan promosi. Lagipula dia ini kan bule, jadi kita harap pesannya bisa tersampaikan secara lebih luas,” ucapnya.

Terkait dengan pengambilan video, ia berharap Pemprov Bali memberikan rekomendasi terkait objek yang perlu diangkat dan dipublikasikan. “Manfaatkan ini untuk lebih mempromosikan budaya, alam dan keunikan Bali,” tambahnya.

Wagub Cok Ace yang didampingi Kepala Badan Riset dan Inovasi (BARI) Daerah Ir. I Made Gunaja, M.Si menyampaikan terima kasih atas perhatian yang diberikan Kemendagri. Ia juga sependapat, saat ini kelompok millennial yang punya dunia. “Cara penyampaian dengan gaya millennial tentu akan lebih didengar,” tandasnya. Wagub Cok Ace yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua PHRI Bali menyampaikan bahwa ini kesempatan baik bagi daerah Bali.

Baca Juga  Sekda Dewa Indra: Cek Posko Covid-19 Sambil Bagi Sembako untuk Difabel di Klungkung

Kepada Tina Bule, ia menginformasikan bahwa saat ini Bali masih fokus pada wisatawan domestik (wisdom). Untuk itu, ia berharap konten yang nantinya digarap oleh youtuber asal Rumania ini lebih menonjolkan objek yang sesuai dengan selera wisdom. Biasanya, tambah Cok Ace, wisdom lebih menyukai suasana pesisir. ‘’Suasana pedesaan juga bisa diangkat karena masyarakat saat ini  membutuhkan udara segar,” jelas Cok Ace yang didampingi pula oleh Kabid Publikasi dan Dokumentasi Diskominfos Bali I Gusti Ngurah Wiryanata.

Menambahkan penjelasan Wagub Cok Ace, Kepala BARI Gede Gunaja mendukung langkah Kemendagri dengan menggandeng seorang youtuber. Ia berharap, promosi melalui channel youtube mampu mendongkrak tingkat kunjungan wisdom ke Pulau Dewata.

Menanggapi apa yang disampaikan Wagub Cok Ace, Tina Bule yang didampingi sang suami Bayu Hadi Surya sangat berharap bisa membantu pemulihan sektor pariwisata Bali yang terpuruk di tengah pandemi Covid-19. Perempuan yang punya nama asli Cristina ini akan berusaha membuat konten-konten menarik tentang Bali. Dalam proses pengambilan gambar, ia akan berkoordinasi dengan pihak terkait. (gs)

Lanjutkan Membaca

PARIWISATA

Persiapan Pemulihan Pariwisata Lokal, Jaya Negara Serahkan Bantuan Baju kepada RYTB

Published

on

By

de
SERAHKAN BAJU: Wakil Walikota Denpasar IGN Jaya Negara serahkan baju kepada Relawan Yayasan Tukad Bindu.

Denpasar, baliilu.com – Beragam langkah dilakukan Pemerintah Kota Denpasar dalam penyiapan recovery (pemulihan) di bidang ekonomi pariwisata dan lingkungan. Salah satunya persiapan pembukaan kembali obyek wisata Tukad Bindu yang juga merupakan obyek utama pariwisata di tengah Kota Denpasar untuk berekreasi dan healthy objeck untuk pemulihan kesehatan.

Untuk membantu mempersiapkan pembukaan obyek wisata tersebut Wakil Walikota Denpasar IGN Jaya Negara menyerahkan sejumlah bantuan berupa baju kaos kepada Relawan Yayasan Tukad Bindu (RYTB) yang mengelola obyek wisata Tukad Bindu melalui bantuan CSR Bank BPD Bali Cabang Utama Gajah Mada Denpasar, Rabu (12/8-2020) di bantaran Tukad Bindu.

Penyerahan baju secara langsung dilakukan oleh Wakil Walikota Denpasar IGN Jaya Negara kepada Ketua Yayasan Tukad Bindu IB Ari Manik yang disaksikan Camat Denpasar Timur Wayan Herman, Lurah Kesiman IGA Suryani dan Kepala BPD Cabang Utama Gajah Mada Putu Dharmapatni.

Dalam kesempatan tersebut Wakil Walikota Jaya Negara didampingi Kabag Kerjasama Setda Kota Denpasar Laxmy Saraswati, serta Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Denpasar Dewa Gede Rai, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bank BPD Bali yang turut serta bersama melalui program CSR membantu kebangkitan perekonomian masyarakat di masa Covid-19 di Kota Denpasar. 

Jaya Negara berharap langkah gotong-royong bersama masyarakat ini mampu mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat di masa pandemi Covid-19 khususnya di Kota Denpasar. “Saya berharap dengan mulai dibukanya obyek wisata Tukad Bindu ini, perputaran ekonomi masyarakat sekitar akan kembali menggeliat di samping juga menjadi tempat refreshing warga masyarakat dan wisatawan,” kata Jaya Negara.

Sementara Kepala Cabang Utama Denpasar Bank BPD Bali Putu Dharmapatni mengatakan, bantuan yang diserahkan kali ini berupa baju kaos dengan logo QRIS sebanyak 60 buah untuk relawan Tukad Bindu. “Kami siap mendukung program pemerintah dalam hal ini Kota Denpasar untuk turut berpartisipasi dalam penerapan protokol kesehatan menuju new normal dan siap membantu pemulihan ekonomi nasional (PEN),” kata Dharmapatni. 

Baca Juga  Gianyar Sepakat Tak Gelar Pengarakan Ogoh-Ogoh Saat Pengerupukan

Sebelumnya pihaknya juga menyerahkan bantuan wastafel portable sebanyak 4 buah sebagai salah satu wujud nyata kepedulian Bank BPD Bali terhadap kondisi pandemi Covid-19 saat ini.

Bank BPD Bali ingin menumbuhkan kebiasaan positif seluruh warga Kota Denpasar untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir untuk mencegah penularan wabah Covid-19, serta membudayakan masyarakat untuk hidup bersih melalui gerakan mencuci tangan tersebut. “Diharapkan bantuan baju yang diserahkan kali ini mampu memberikan support kepada relawan Tukad Bindu yang akan berjaga saat dibukanya kembali obyek wisata ini di era new normal pada masa pandemi Covid-19,” ujar Dharmapatni. (*/eka)

Lanjutkan Membaca

PARIWISATA

Gubernur Koster Terbitkan Pergub 28/ 2020, Pengelolaan Pariwisata Bali yang Berkualitas sesuai Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali

Published

on

By

de
GUBERNUR BALI WAYAN KOSTER

Gianyar, baliilu.com – Penyelenggaraan Pariwisata Bali perlu dikelola dengan baik untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan pariwisata Bali sesuai dengan  visi  pembangunan  daerah Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru. Hal itu dikatakan Gubernur Bali Wayan Koster ketika mensosialisasikan Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pariwisata Bali di Puri Ubud, Sabtu (8/8-2020).

Gubernur Koster yang didampingi Wakil Gubernur Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati dan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra lanjut menjabarkan isi dari Pergub Nomor 28 Tahun 2020 tersebut bahwa tata kelola pariwisata Bali dilakukan dalam satu kesatuan wilayah, satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola.

Tujuannya adalah untuk: menata pengelolaan penyelenggaraan pariwisata Bali;  meningkatkan kinerja tata kelola penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi tata kelola pariwisata;  memberikan kepastian hukum, keamanan, dan kenyamanan bagi wisatawan terhadap produk pariwisata yang ditawarkan;  memberikan jaminan kepastian hukum bagi pelaku  industri pariwisata dalam menyelenggarakan tata kelola pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan; dan  menyediakan informasi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan tata kelola pariwisata.

Ketua DPD PDI P Provinsi Bali ini menguraikan usaha pariwisata meliputi:  daya tarik wisata;  kawasan  pariwisata;   jasa transportasi wisata;  jasa perjalanan wisata;  jasa makanan dan minuman; penyediaan akomodasi;  penyelenggaraan kegiatan  hiburan dan rekreasi;  penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;  jasa informasi pariwisata;  jasa konsultan  pariwisata;  jasa pramuwisata;  wisata tirta;  SPA;  dan  wisata kesehatan.  Penyelenggaraan usaha  pariwisata harus memenuhi legalitas usaha dan standar usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gubernur asal Desa Sembiran Buleleng ini mengatakan dalam tata kelola usaha pariwisata, pengusaha  pariwisata  wajib  menyediakan barang dan/atau jasa  pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, natural,  dan ramah lingkungan. 

Dalam menyediakan barang dan/atau jasa pariwisata, pengusaha pariwisata harus mengutamakan:  pelayanan kepada wisatawan; persaingan usaha yang sehat;  etika bisnis;  produk lokal;  kearifan lokal;  kesejahteraan karyawan; dan  kerjasama antar-pelaku  usaha pariwisata  lokal.  Pengusaha  pariwisata dalam menyediakan barang dan/atau jasa  harus sesuai dengan  jenis usaha  yang tercantum dalam perizinan.

Baca Juga  Update Covid-19 di Denpasar (29/5) Kasus Positif Bertambah 2 Orang

Wisatawan yang berkunjung ke Bali  merupakan wisatawan yang berkualitas, yaitu: 1) menghormati nilai-nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal; 2)  ramah lingkungan; 3) waktu tinggal lebih lama; 4) berbelanja lebih banyak; 5) memberdayakan sumber daya lokal;  6)  melakukan kunjungan ulang;  dan  7)  berperilaku tertib dengan selalu menggunakan sarana transportasi usaha jasa perjalanan wisata.

Dalam tata kelola daya tarik wisata, daya tarik wisata dapat berupa alam, budaya, spiritual, buatan dan/atau gabungan yang berbasis kearifan lokal, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Daya tarik  wisata harus menjamin kepuasan  wisatawan, pelestarian budaya, alam, dan pemberdayaan  sumber daya lokal. Daya tarik  wisata harus menyediakan produk kerajinan rakyat yang menjadi penciri (ikon) di wilayah destinasi wisata. Produk kerajinan rakyat hanya boleh dijual di destinasi tersebut. 

Pemberdayaan sumber daya lokal meliputi:  pengelola;  tenaga kerja;  komoditas; produk; dan  investasi.  Daya tarik wisata dikelola secara profesional, melembaga, dan berbasis digital. Sistem pembayaran satu pintu/tiket tunggal meliputi: tiket masuk; parkir;  transportasi dalam kawasan; pemandu wisata khusus;  busana adat; tempat penitipan barang; dan toilet.

Dalam tata kelola di kawasan pariwisata, yang dimaksud kawasan pariwisata paling sedikit meliputi:  hotel atau jenis akomodasi lainnya;  restoran atau rumah makan; dan daya tarik wisata. Dalam pengembangan kawasan pariwisata dilarang: 1) menggusur masyarakat adat;  2)  menutup akses masyarakat lokal;  3)  menguasai area publik;  4)  memindahkan sarana umum; dan 5) merusak  dan/atau mencemari  alam dan lingkungan.  Pengelola  kawasan  pariwisata dan pengusaha pariwisata di kawasan pariwisata harus berkomitmen untuk mewujudkan pariwisata yang berbasis budaya, berkualitas, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. 

Pengelola  kawasan  pariwisata harus menyediakan ruang bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk memasarkan dan menjual produk yang dihasilkannya. 

Baca Juga  208 Operator dan Crew Kapal Fast Boat Dirapid, 1 Orang Reaktif

Dalam rangka mewujudkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan, pengelola  kawasan  pariwisata bekerjasama dengan pengusaha pariwisata membuat kesepakatan untuk mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar-hotel, restoran, dan  daya tarik wisata.

Dalam tata kelola jasa transportasi pariwisata, jasa transportasi  pariwisata  berkewajiban  secara profesional melayani wisatawan mulai dari kedatangan menuju fasilitas pariwisata sampai dengan meninggalkan Bali. Transportasi pariwisata yang digunakan dalam melayani wisatawan  wajib:  1)  memiliki perizinan;  2)  laik operasional dan memenuhi standar pelayanan minimum;  3)  usia kendaraan maksimal 10 (sepuluh) tahun;  4) menggunakan desain khas branding Bali; dan  5)  memenuhi standar khusus angkutan dan pengemudi pariwisata Bali.

Transportasi pariwisata yang digunakan dalam melayani wisatawan  diupayakan secara optimal menggunakan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.  Asosiasi transportasi  pariwisata dapat melakukan kerjasama dengan asosiasi pariwisata lainnya dalam menetapkan tarif transportasi  pariwisata untuk mencegah persaingan tidak sehat termasuk dalam pemberian komisi kepada pengemudi.

Dalam tata kelola usaha jasa perjalanan wisata, biro perjalanan  wisata dalam bekerjasama dengan penyedia jasa pariwisata dapat memperoleh imbalan dalam bentuk komisi paling tinggi 15% (lima belas persen)  dari harga jual yang ditentukan oleh  penyedia jasa pariwisata.  Biro  perjalanan  wisata dalam melakukan setiap aktivitas perjalanan wisata harus menggunakan pramuwisata yang memiliki  Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP).  Biro  perjalanan  wisata wajib membayar makanan dan minuman secara langsung  pada saat transaksi kepada  pengusaha  jasa  makanan dan minuman.

Dalam tata kelola jasa makanan dan minuman, pengusaha  jasa makanan dan minuman harus menyediakan makanan dan minuman yang memenuhi standar keamanan pangan dengan mengutamakan bahan baku dan produk lokal. Pengusaha  jasa makanan dan minuman  membuat kesepakatan dengan  pengusaha jasa wisata lainnya, dalam menetapkan harga berbasis pembayaran satu pintu.

Baca Juga  Gianyar Sepakat Tak Gelar Pengarakan Ogoh-Ogoh Saat Pengerupukan

Dalam tata kelola penyediaan akomodasi, pengusaha  penyediaan  akomodasi memberikan komisi paling tinggi 15% (lima belas persen) kepada  online travel agent dan korporasi swasta.  Setiap  pengusaha penyediaan akomodasi  di Bali yang melakukan transaksi penjualan produk dan/atau pertukaran informasi baik langsung maupun tidak langsung dengan  online travel agent  dan korporasi swasta  wajib melalui Portal Satu Pintu Pariwisata Bali.

Dalam tata kelola penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, penyelenggara harus menampilkan seni, olahraga rekreasi, petualangan alam khas Bali, permainan tradisional, pijat tradisional Bali  yang mengutamakan sumber daya lokal Bali. Penyelenggara  kegiatan hiburan dan rekreasi bertanggungjawab  untuk mencegah terjadinya  pelecehan  terhadap seniman dan pelaku kegiatan hiburan dan rekreasi.  Seniman dan pelaku  kegiatan hiburan dan rekreasi  harus diperlakukan dan difasilitasi secara sopan, beretika, manusiawi, dan bermartabat.  Seniman dan pelaku kegiatan hiburan dan rekreasi  harus memperoleh imbalan jasa yang layak dari pengguna jasa.

Dalam  tata kelola jasa pramuwisata, biro perjalanan wisata  wajib menggunakan  pramuwisata yang sudah memiliki KTPP,  dan diperoleh melalui uji kompetensi oleh lembaga pendidikan yang kompeten di bidang  pariwisata budaya.  Kompetensi berkaitan dengan budaya, tradisi, dan kearifan lokal dengan bobot 70% (tujuh puluh persen)  serta kompetensi yang berkaitan dengan bahasa dan teknik kepemanduan dengan bobot  30% (tiga puluh persen).  Pramuwisata harus bersikap dan berperilaku sopan, santun, beretika, dan profesional serta menjaga citra pariwisata Bali.

Pramuwisata harus menggunakan seragam busana adat Bali dengan desain standar dan menggunakan pin perusahaan.  Desain standar busana  pramuwisata ditetapkan oleh perangkat daerah.  Pramuwisata berhak mendapatkan imbalan jasa (guide fee) yang layak sesuai dengan kesepakatan antara Asosiasi Biro Perjalanan Wisata dan Asosiasi Pramuwisata Provinsi. Wisatawan berhak mendapatkan pelayanan yang sopan, santun, beretika, profesional, serta informasi mengenai daya tarik wisata dan pengenalan budaya lokal.

Dalam tata kelola wisata kesehatan, dimana wisata kesehatan merupakan perjalanan seseorang ke destinasi  pariwisata untuk tujuan mendapatkan pengobatan dan perawatan  kesehatan.  Wisata kesehatan meliputi pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.  Pengusaha  wisata kesehatan  wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Pengusaha  wisata kesehatan  mempromosikan dan memberdayakan pelayanan  kesehatan tradisional Bali kepada wisatawan.  Pengusaha  wisata kesehatan  harus bergabung dalam asosiasi pengusaha  wisata kesehatan yang diakui oleh pemerintah daerah. 

Pelayanan kesehatan tradisional Bali dapat diberikan oleh pengusada dan tenaga kesehatan tradisional yang memiliki sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi sebagai  pengusada  diberikan oleh Gotra  Pengusada.  Sertifikat  kompetensi sebagai tenaga kesehatan tradisional diberikan oleh asosiasi yang menaunginya.   Pengusada dan tenaga kesehatan tradisional wajib menjadi anggota asosiasi profesi. (gs)

Lanjutkan Membaca