Malang, Jateng, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan efisiensi anggaran demi mempercepat penghapusan kelaparan, kemiskinan, dan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Presiden bahkan menyatakan bahwa apabila diperlukan, anggaran pertahanan dan kepolisian dapat dikurangi untuk memastikan kebutuhan dasar rakyat terpenuhi.

“Kita harus hilangkan kelaparan. Kita harus hilangkan kemiskinan. Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrem harus kita hilangkan. Insyaallah kita akan hilangkan. Kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi, untuk menghilangkan kemiskinan,” tegas Presiden dalam pidatonya usai memimpin panen raya serentak yang digelar di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, pada Jumat, 17 Juli 2026.

Presiden menyampaikan bahwa langkah efisiensi tersebut menjadi bagian dari upaya besar mempersiapkan masa depan Indonesia di mana Indonesia diproyeksikan sebagai salah satu negara terbesar di dunia pada 2045–2050. Menurut Presiden, cita-cita Indonesia menjadi negara maju hanya dapat terwujud apabila generasi muda saat ini benar-benar dipersiapkan dengan baik.

“Jadi anak-anak yang sekarang umur 10 tahun, yang di SD, dia nanti 25 tahun lagi dia 35 tahun, dia intinya bangsa Indonesia. Jadi kalau kita sekarang tidak urus anak-anak itu, dia bagaimana akan menjadi negara keempat terbesar di dunia?” ujar Presiden.

Dalam konteks tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kekuatan negara tidak hanya ditentukan oleh pertahanan dan keamanan dalam arti sempit, tetapi juga oleh kesejahteraan rakyat. Menurut Presiden, rakyat yang kuat, sehat, dan sejahtera merupakan fondasi utama pertahanan nasional.

“Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa Indonesia, seluruh rakyat, seluruh rakyat akan membela bangsa ini. Makanya dari sekarang TNI dan Polri di tengah-tengah rakyat, di tengah-tengah petani dan nelayan,” kata Presiden.

Presiden juga menyampaikan apresiasi terhadap peran TNI dan Polri yang telah membantu masyarakat melalui berbagai program nyata, termasuk pembangunan jembatan dan penyediaan titik air. Menurut Presiden, kesulitan rakyat harus menjadi perhatian bersama seluruh unsur negara.

“Hari ini saya bangga, hari ini saya bahagia. Saya sungguh bahagia dan saya sungguh merasa terharu. TNI bangun berapa ribu jembatan, Polri juga, berapa ribu titik air. Kita atasi, kesulitan rakyat kita atasi,” ungkap Presiden.

Menutup pidatonya, Presiden menegaskan bahwa TNI dan Polri merupakan milik rakyat, sehingga keberadaannya harus selalu diarahkan untuk membantu rakyat dan mengatasi kesulitan yang dihadapi masyarakat.

“Ini Indonesia, TNI, Polri milik rakyat, kesulitan rakyat harus kita atasi. TNI, Polri harus mengatasi kesulitan rakyat,” pungkas Presiden. (gs/bi)

Malang, Jateng, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto memimpin panen raya serentak yang digelar di Lanud Abdulrachman Saleh, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, pada Jumat, 17 Juli 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari sinergi TNI dalam mendukung program ketahanan pangan nasional melalui panen tiga komoditas strategis yang dilaksanakan secara serentak di berbagai wilayah Indonesia, yakni tebu oleh TNI Angkatan Udara, kedelai oleh TNI Angkatan Laut, serta padi oleh TNI Angkatan Darat.

Setibanya di lokasi, Kepala Negara meninjau insinerator atau alat pembakar sampah, serta melihat berbagai hasil dan inisiatif hilirisasi yang dikembangkan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian sekaligus memperkuat industri nasional. Kedatangan Kepala Negara disambut dengan pertunjukan Tari Beskalan Putri, sebelum kemudian meninjau sejumlah stan yang menampilkan program-program unggulan TNI di bidang ketahanan pangan.

Presiden Prabowo kemudian menyaksikan secara langsung proses panen raya tebu yang dilaksanakan di Lanud Abdulrachman Saleh. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari panen raya serentak yang dilaksanakan secara nasional sebagai wujud kolaborasi TNI dalam memperkuat ketahanan pangan Indonesia.

Dalam laporannya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyampaikan bahwa panen raya serentak tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pendampingan terpadu oleh seluruh matra TNI.

“Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden, TNI melaksanakan pendampingan terpadu, TNI Angkatan Udara pada komoditas tebu, TNI Angkatan Laut pada komoditas kedelai, dan TNI Angkatan Darat pada komoditas padi,” ujar Panglima TNI.

Secara khusus, Panglima TNI menjelaskan bahwa panen tebu di Lanud Abdulrachman Saleh mencakup lahan seluas 800,5 hektare dengan estimasi hasil panen mencapai 72.045 ton.

“Luas siap panen mencapai 800,5 hektare dengan estimasi hasil 72.045 ton dengan nilai diterima pabrik rata-rata Rp720 ribu per ton. Hilirisasi tebu turut menghasilkan molase, bioetanol, industri ataupun farmasi, pupuk organik, dan produk turunan lainnya yang meningkatkan nilai bagi perekonomian nasional,” lanjutnya.

Selanjutnya, Presiden Prabowo dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Panen Raya TNI Terintegrasi yang dilaksanakan secara serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Menurut Kepala Negara, kegiatan tersebut mencerminkan bahwa upaya mewujudkan ketahanan pangan merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh komponen bangsa.

“Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa,” ujar Presiden.

Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa keterlibatan TNI dalam mendukung sektor pangan merupakan wujud nyata pengabdian kepada rakyat. Kepala Negara menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

“Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia. TNI dan Polri adalah anak kandung rakyat. TNI dan Polri harus selalu bersama rakyat di tengah-tengah rakyat. Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri,” tegas Presiden. (gs/bi)

Jakarta, baliilu.com – Anggota Komisi VI DPR RI Mufti An’am meminta Kementerian Perdagangan memperkuat pengamanan pasar dalam negeri agar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mampu bertahan di tengah derasnya arus barang impor.

Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri Perdagangan di ruang rapat Komisi VI DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026). Menurutnya, banyak UMKM, khususnya di sektor konveksi, mengalami penurunan usaha, bahkan gulung tikar bukan karena kualitas produknya kalah bersaing, melainkan akibat membanjirnya produk impor di pasar domestik.

“Bagaimana UMKM Kita sekarang harus berjuang begitu keras agar mereka bisa survive tapi nyatanya banyak sekali hari ini UMKM yang gulung tikar bukan karena kualitas konveksinya tidak bagusa, bukan karena kualitas barangnya tidak bersaing dengan barang-barang impor, tidak. Tapi karena begitu dahsyatnya banjir produk-produk impor yang seperti tidak ada proteksi dari Menteri Perdagangan,” tegas Mufti dikutip dari laman dpr.go.id.

Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menilai kondisi tersebut menjadi ironi, mengingat banyak produk konveksi dalam negeri yang justru dipercaya oleh merek-merek internasional. Ia mencontohkan salah satu perusahaan di daerah pemilihannya di Probolinggo yang memproduksi pakaian untuk merek global.

“Kalau bapak lihat brand-brand di luar misalnya gak usah jauh-jauh Uniqlo misalnya Pak, kalau Bapak buka dalamnya itu produk Indonesia. Bahkan salah satunya di dapil kami di Probolinggo itu ada salah satu produk yang dia harus dikirim diekspor tapi tidak boleh pakai nama Uniqlo, kemudian dari sana di-brand pakai Uniqlo. Artinya apa? Berkaca dari ini artinya produk kita sebenarnya berkualitas, mampu berkompetisi,” ujarnya.

Karena itu, Mufti meminta Kementerian Perdagangan menjelaskan langkah nyata yang telah dilakukan untuk melindungi pasar domestik dari masuknya produk impor. Ia meminta data mengenai jumlah barang impor yang telah ditindak beserta perusahaan yang dikenai sanksi selama Januari hingga Juni 2026.

“Selama bulan Januari hingga bulan Juni 2026 ini Pak Menteri sudah berapa produk yang impor ke Indonesia yang sudah bapak mencekal, kemudian langkahnya apa yang bapak lakukan, kami ingin tahu nama perusahaannya apa dan berapa nilai dari barang itu,” katanya.

Selain perlindungan pasar dalam negeri, Mufti juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas ekspor nasional. Menurutnya, Indonesia tidak cukup hanya memperluas pasar ekspor, tetapi juga harus mampu meningkatkan nilai tambah produk yang dijual ke luar negeri.

“Harapan kami bukan hanya soal perluasan pasar ekspor tapi soal kualitas ekspor Pak. Kita tahu bahwa di tempat kami juga ada ekspor kopi tapi dalam bentuk green coffee Pak, yang itu harganya hanya Rp 80.000 per kilo. Kemudian setelah diolah di luar negeri diimpor kembali ke Indonesia dalam bentuk specialty coffee dijual dengan harga jutaan. Apakah kemudian kita tidak punya kompetensi untuk meng-upgrade kualitas kopi kita? Bisa sebenarnya,” ujar Mufti.

Dalam kesempatan tersebut, Mufti turut menyoroti kondisi pedagang yang berjualan melalui platform e-commerce. Ia menilai para pelaku UMKM digital kini menghadapi berbagai kebijakan yang semakin memberatkan, mulai dari besarnya potongan biaya hingga proses pencairan dana yang dinilai tidak berpihak kepada penjual.

Menurutnya, pemerintah perlu hadir memberikan perlindungan kepada para pedagang online dengan menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses.

“Kami minta mulai hari ini dibentuk kanal pengaduan bagi mereka yang tertindas oleh e-commerce yang sekarang semakin ngawur menginjak-injak rakyat kita Pak, karena kalau enggak ini mati teman-teman kita yang jualan di pasar secara fisik sudah mati, jangan sampai kemudian yang sekarang survive melalui online juga gulung tikar gara-gara persoalan ini,” tegasnya.

Mufti juga meminta Kementerian Perdagangan mengadvokasi berbagai kebijakan yang dinilai membebani pelaku UMKM digital, termasuk persoalan perpajakan di platform e-commerce. Menurutnya, pemerintah harus memastikan seluruh kebijakan perdagangan berpihak kepada pelaku usaha kecil agar UMKM tetap mampu berkembang dan menjadi penggerak ekonomi nasional. (gs/bi)