Bangli, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster pada Jumat (24/3/2023) melakukan peletakan batu pertama pembangunan Gedung 2A Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bangli. Gubernur Koster saat itu didampingi Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta dan Wakil Bupati Wayan Diar.
Di depan Gubernur asal Desa Sembiran Buleleng ini, Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta melaporkan, acara peletakan batu pertama ini sesuai dengan komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Bangli, dengan mengadakan pembangunan infrastruktur di bidang kesehatan. Karena, RSUD Bangli merupakan salah satu fasilitas kesehatan yang menjadi kebanggaan masyarakat Bangli. Sedana Arta juga mengungkapkan, Gubernur Bali memiliki peran penting dalam setiap pembangunan di Bangli.
“Kita selalu melibatkan Bapak Gubernur Bali, baik dari sisi aset (tanah), pendanaan (BKK Provinsi) maupun dukungan fasilitasi untuk berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Kita sudah membangun 2 gedung dan dihibahkan aset tanah 71 are. Sudah kita bangun dan manfaatkan di antaranya untuk gedung parkir dan tempat pengolahan limbah (IPAL),” paparnya.
Dari dana BKK Provinsi yang diberikan kepada Kabupaten Bangli sejumlah Rp 70 miliar, ungkap Sedana Arta, sebanyak Rp 25 miliar untuk membangun gedung rawat inap RSUD Bangli.
“Lebih banyak dana BKK Provinsi untuk melakukan pembangunan di Kabupaten Bangli. Begitulah adanya kita di Kabupaten Bangli, di hampir seluruh pembangunan yang dilakukan di Bangli, terdapat sharing dana dengan Pemerintah Provinsi Bali. Terima kasih kepada Bapak Gubernur Bali Wayan Koster. Belum pernah kita memiliki gubernur yang memperhatikan Bangli secara intens seperti saat ini. Komitmen Pak Gubernur untuk membangun Bangli pada khususnya tidak perlu diragukan lagi. Hal yang baik seperti ini harus disampaikan kepada masyarakat. Bapak Gubernur Bali, Wayan Koster adalah pemimpin yang betul-betul komitmen bekerja dengan cerdas, tangguh, fokus, tulus, dan lurus dengan memiliki jaringan yang kuat untuk membangun Bali pada umumnya dan Kabupaten Bangli pada khususnya,” ucapnya.
Untuk itu, Bupati Sedana Arta berharap, Gubernur Wayan Koster bisa terus memimpin Bali ke depannya agar keseimbangan pembangunan di Bali bisa terwujud sesuai dengan tujuan Ekonomi Kerthi Bali. “Kita harus bersemangat, bekerja keras, tidak perlu tanggung-tanggung untuk mempercepat pembangunan Bangli dengan semangat jengah,” pungkasnya.
Gubernur Wayan Koster bersama Bupati Bangli Sedana Arta dan pejabat lainnya menekan tombol menandai peletakan batu pertama Gedung 2A RSUD Bangli, Jumat (24/3). (Foto: ist)
Gubernur Wayan Koster dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kerja keras Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta karena sudah banyak melakukan pembangunan di Bangli. “Jika dihitung, hari ini sudah ground breaking yang ke-7 kali saya lakukan di Bangli. Dengan demikian, itu artinya ada 7 pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan di Bangli dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun ini. Ini merupakan progres yang sangat cepat yang dilakukan oleh Bupati Bangli,” bebernya.
Pembangunan di Bangli, dikatakan Koster, memang relatif lambat dibandingkan daerah lainnya di Bali sebelumnya. Jadi tidak ada tampilan wajah baru sebagai penanda adanya pembangunan fasilitas publik untuk pelayanan masyarakat di Kabupaten Bangli yang bisa dibanggakan.
“Saya sangat memahami keterbatasan yang dimiliki oleh Kabupaten Bangli, sehingga apa yang diminta oleh Bapak Bupati Bangli pasti saya berusaha berikan. Di tempat kita saat ini berdiri, merupakan tanah yang dimiliki oleh RS Jiwa Provinsi Bali diminta 70 are supaya bisa terkoneksi RSUD Bangli-nya maka saya berikan. Lahan lainnya milik Pemprov Bali kurang lebih 40 are juga kita berikan kepada Pemkab Bangli untuk membangun Mall Pelayanan Publik. Tentu ini saya dukung, karena saya ingin seluruh kabupaten/kota memiliki Mall Pelayanan Publik sebagai bentuk pelayanan yang maksimal kepada masyarakat,” ungkapnya.
Meskipun dalam keterbatasan anggaran akibat pandemi Covid-19, Koster mengatakan tetap bisa mengalokasikan anggaran untuk pembangunan melalui BKK yang disalurkan kepada kabupaten/kota yang memerlukan.
‘’Sebenarnya, Pemerintah Provinsi Bali tidak memiliki uang. Saya jelaskan, tahun pertama setelah saya dilantik, tahun 2019 PAD Provinsi Bali yakni Rp 4 triliun. Tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19, PAD kita yakni Rp 3,035 triliun. Di tahun 2021 membaik menjadi Rp 3,2 triliun. Pada tahun 2022 naik menjadi Rp 3,8 triliun. Kalau dibandingkan dengan sebelum saya memimpin, banyak anggaran yang tidak tepat. Kebiasaan membuat APBD yang diberikan kepada OPD banyak yang tidak terarah sehingga uang habis tidak ada hasil yang terlihat,” tambahnya.
Di era kepemimpinan Koster sekarang, selain pembangunan yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Bali, juga dilaksanakan pembangunan kepada kabupaten di seluruh Bali di luar Kabupaten Badung yang bisa melakukan pembangunan sendiri.
Menurut mantan anggota DPR RI 3 periode dari Fraksi PDI Perjuangan ini, seorang pemimpin harus memiliki spirit kuat untuk membangun. Membangun dengan prioritas yang benar. Mana yang harus dibangun berdampak pada peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan masyarakat dan pembangunan yang produktif yang bisa menghasilkan pendapatan daerah maupun menopang perekonomian daerah.
“Bupati Bangli ini betul-betul bisa bekerja dengan baik, bisa mengelola anggarannya secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Pemimpin tahu keterbatasan anggaran, tahu bagaimana cara mengelola anggaran agar bisa terlihat hasilnya, outputnya dan manfaatnya untuk masyarakat. Itulah sebabanya saya mendukung penuh Bupati Bangli,” imbuhnya.
Lebih lanjut disampaikan Koster, hampir 5 tahun ia memimpin Bali, sudah banyak pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan baik dengan menggunakan APBD maupun APBN. Di antaranya pembangunan shortcut Singaraja-Mengwitani, Penataan Kawasan Suci Pura Agung Besakih, Pembangunan 3 pelabuhan sekaligus yakni Pelabuhan Sanur di Denpasar, Sampalan di Nusa Penida dan Bias Munjul di Nusa Ceningan, Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung, Pembangunan Bendungan Sidan dan Bendungan Tamblang.
“Banyak yang sudah dicapai, dan masih banyak yang belum dikerjakan. Karena banyak masalah sejak dahulu tidak dikerjakan dan harus saya kerjakan. Masih harus kerja keras untuk membangun Bali ke depan, terutama infrastrukturnya. Saya sedang menyiapkan masterplane infrastruktur daratnya Bali, infrastruktur lautnya Bali. Infrastruktur Bali harus maju dan bisa bersaing kualitasnya sekaligus bisa menopang perekonomian Bali. Tidak ada ekonomi maju tanpa dukungan oleh pembangunan infrastruktur. Kalau mau ekonomi maju maka bangunlah infrastruktur dan sarana prasarana pendukungnya. Masih banyak yang harus dibangun di Bangli, karena Bangli memiliki potensi yang sangat luar biasa untuk dikembangkan,” pungkasnya. (gs/bi)
LANTIK: Presiden Prabowo Subianto melantik empat pejabat negara di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 1 Oktober 2026, yakni Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Dedi Prasetyo sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), Ariyanto Wibowo sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Muhammad Fadil Imran sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr/presidenri.go.id)
Jakarta, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto melantik empat pejabat negara di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 1 Oktober 2026. Mereka yakni Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Dedi Prasetyo sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), Ariyanto Wibowo sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Muhammad Fadil Imran sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.
Pengangkatan Listyo Sigit Prabowo dan Dedi Prasetyo didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 105/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Kepresidenan dan Kepala Badan Reforma Agraria Nasional.
Sementara itu, pengangkatan Ariyanto Wibowo dan Muhammad Fadil Imran didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40/M Tahun 2026 tentang Pengangkatan Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Kedua Keputusan Presiden tersebut dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti.
Dalam prosesi tersebut, Presiden Prabowo memimpin pengucapan sumpah jabatan para pejabat yang dilantik. Para pejabat mengucapkan sumpah untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,” ujar Presiden Prabowo saat mendiktekan penggalan sumpah jabatan kepada para pejabat yang dilantik.
Pelantikan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh para pejabat yang dilantik. Rangkaian acara diakhiri dengan pemberian ucapan selamat yang didahului oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, untuk selanjutnya diikuti oleh para undangan yang hadir.
Listyo Sigit Prabowo sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ia menggantikan Dudung Abdurachman yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
Sementara itu, Dedi Prasetyo sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Ariyanto Wibowo dilantik sebagai Wakil Kepala BPKP dan Muhammad Fadil Imran sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.
Tampak hadir dalam pelantikan tersebut para pimpinan lembaga negara, Menteri Kabinet Merah Putih, dan sejumlah tamu undangan lainnya. (gs/bi)
LANTIK: Presiden Prabowo Subianto melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dan Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Hadiningrat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri), di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 1 Oktober 2026. (Foto: BPMI Setpres/Kris/presidenri.go.id)
Jakarta, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dan Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Hadiningrat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri). Pelantikan dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 1 Oktober 2026.
Pelantikan Suyudi Ario Seto dan Wahyu Hadiningrat dilakukan dengan berlandaskan pada Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 96/POLRI Tahun 2026 dan 97/POLRI Tahun 2026 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keppres tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2026.
Pelantikan ini ditandai dengan pengucapan sumpah jabatan yang dipandu langsung oleh Presiden Prabowo. Prosesi tersebut berlangsung dengan penuh khidmat, menegaskan komitmen para pejabat yang baru dilantik untuk mengemban amanah dengan tanggung jawab dan integritas.
“Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya dan seadil-adilnya. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi Tribrata dengan sebaik-baiknya,” ujar Presiden Prabowo saat mendiktekan penggalan sumpah jabatan kepada pejabat yang dilantik.
Suyudi Ario Seto lahir di Jakarta, 14 Juli 1973. Suyudi merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1994. Sebelum dilantik sebagai Kapolri, Suyudi menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional sejak 25 Agustus 2025.
Sementara Wahyu Hadiningrat lahir di Bandung, 4 Juni 1970. Wahyu merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1992. Sebelumnya, Wahyu menjabat sebagai Asisten Utama Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran (Astamarena Kapolri).
Dalam kesempatan tersebut, Suyudi turut mendapat kenaikan pangkat dalam golongan perwira tinggi Polri. Suyudi memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi menjadi Jenderal Polisi. Selanjutnya, Suyudi akan langsung bertugas sebagai Kapolri untuk menggantikan Kapolri sebelumnya, Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.
Pelantikan para pejabat dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh pejabat yang dilantik. Acara diakhiri dengan pemberian ucapan selamat yang didahului oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk selanjutnya diikuti para undangan yang hadir.
Tampak hadir dalam pelantikan tersebut para pimpinan lembaga negara dan sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih. (gs/bi)
SAPA VETERAN: Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa menyapa para anggota veteran usai memimpin apel Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Kota Denpasar yang digelar di Lapangan Lumintang, Denpasar, Kamis (1/10). (Foto: bi)
Denpasar, baliilu.com – Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa memimpin apel Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Kota Denpasar yang digelar di Lapangan Lumintang, Denpasar, Kamis (1/10).
Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2026 mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”.
Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede, jajaran Forkopimda Kota Denpasar, LVRI Kota Denpasar, pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar serta peserta apel yang berasal dari berbagai unsur. Rangkaian apel diawali dengan mengumandangkan lagu-lagu perjuangan. Kemudian dilanjutkan dengan mengheningkan cipta, pembacaan Teks Pancasila, pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pembacaan Ikrar Hari Kesaktian Pancasila oleh Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede.
“Maka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” demikian kutipan akhir Ikrar Hari Kesaktian Pancasila yang dibacakan Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede di hadapan seluruh peserta apel.
Sementara itu, Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa mengatakan, Hari Kesaktian Pancasila merupakan refleksi dan bentuk penghormatan terhadap seluruh pejuang yang telah gigih mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara.
Pelaksanaan peringatan ini diharapkan mampu menanamkan ajaran Pancasila sebagai dasar negara serta sebagai ideologi bangsa.
“Saya berharap para generasi muda mampu mengimplementasikan ajaran Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Arya Wibawa.
Pihaknya juga mengajak semua pihak untuk menjadikan Pancasila sebagai panduan dalam menciptakan persatuan bangsa. Hal ini sesuai dengan spirit Pemerintah Kota Denpasar yakni Vasudhaiva Kutumbakam yang bermakna kita semua bersaudara.
“Sehingga secara berkelanjutan dapat mewujudkan Denpasar Maju yang sejalan dengan Pancasila sebagai perekat bangsa menuju Indonesia Emas,” katanya. (eka/bi)