Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Bank Dunia Temui Gubernur Wayan Koster di Jayasabha

Tindaklanjuti Diplomasi di Amerika Serikat Terkait Bantuan Program Kendaraan Listrik, Bali Mandiri Energi Bersih, Sistem Pertanian Organik & Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber

Loading

BALIILU Tayang

:

koster
World Bank Group melalui Kepala Perwakilan Indonesia dan Timor – Leste, Satu Kahkonen mendatangi Gubernur Bali Wayan Koster pada, Rabu (Buda Wage, Menail) 29 Maret 2023 di Jayasabha, Denpasar dalam rangka menindaklanjuti hasil pertemuan internasional Gubernur Bali dengan Global Director, Infrastructure Finance, PPPs & Guarantees Global Practice, World Bank, Imad N. Fakhoury, pada Rabu (Buda Kliwon, Matal) 15 Maret 2023 di Gedung World Bank Group, Washington, D.C. Amerika Serikat. (Foto: ist)

Denpasar, baliilu.com – World Bank Group melalui Kepala Perwakilan Indonesia dan Timor – Leste, Satu Kahkonen mendatangi Gubernur Bali, Wayan Koster pada, Rabu (Buda Wage, Menail) 29 Maret 2023 di Jayasabha, Denpasar dalam rangka menindaklanjuti hasil pertemuan internasional Gubernur Bali dengan Global Director, Infrastructure Finance, PPPs & Guarantees Global Practice, World Bank, Imad N. Fakhoury, pada Rabu (Buda Kliwon, Matal) 15 Maret 2023 di Gedung World Bank Group, Washington, D.C. Amerika Serikat.

Kehadiran Kepala Perwakilan Indonesia dan Timor – Leste, World Bank Group, Satu Kahkonen didampingi Operations Manager, Indonesia dan Timor – Leste, Bolormaa Amgaabazar ke Jayasabha, Denpasar menjadi simbol bahwa kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster memiliki magnet yang kuat dengan lembaga internasional sekelas Bank Dunia di dalam mempercepat pembangunan Bali dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali khususnya di bidang Sistem Pertanian Organik, Bali Mandiri Energi Bersih, Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai, dan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Bali didampingi oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, IGW Samsi Gunarta, Wakil Ketua Tim Percepatan Kereta Api Bali, Michael F. Umbas, Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali, Trisno Nugroho, Direktur Utama Bank BPD Bali, Nyoman Sudharma, Direktur Utama PT Jamkrida Bali Mandara (JBM), I Ketut Widiana Karya, dan Kelompok Ahli Gubernur Bali.

koster
Gubernur Bali Wayan Koster menyerahkan cinderamata kepada Kepala Perwakilan Indonesia dan Timor – Leste World, Bank Group, Satu Kahkonen. (Foto: ist)

Dihadapan Murdaning Jagat Bali asal Desa Sembiran, Buleleng ini, Kepala Perwakilan Indonesia dan Timor – Leste, World Bank Group, Satu Kahkonen menyatakan kedatangannya ke Jayasabha bertujuan untuk mengetahui lebih detail terkait : 1) Bantuan yang diinginkan Pemerintah Provinsi Bali kepada Bank Dunia; 2) Menanyakan keinginan Pemerintah Provinsi Bali mengenai sektor apa saja yang mau dieksplore untuk bisa dibantu oleh World Bank Group; 3) Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) dan Program MassTransit; 4) Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber; 5) Sektor Pertanian melalui Sistem Pertanian Organik; dan 6) Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih melalui penerapan Energi Baru Terbarukan.

Gubernur Wayan Koster menjelaskan ada beberapa program prioritas yang kami rancang di Pemerintah Provinsi Bali berkaitan dengan infrastruktur dan transportasi ramah lingkungan yang sejalan dengan kebijakan Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), sehingga terwujudnya transportasi yang ramah lingkungan. Ada juga program yang sedang dirancang ialah, Kereta Api LRT. Dari program tersebut, ada pula program yang belum terakomodir adalah Jalan Lingkar Bali atau Kereta Lingkar Bali, Pelabuhan dan Dermaga untuk mendukung pertumbuhan perekonomian dan pariwisata di Bali.

Itu yang menjadi prioritas dan Saya berharap kepada Bank Dunia bisa mensupport program ini, seperti halnya Jalan By Pass dari Gianyar ke Kusamba, Klungkung mendapat bantuan hibah dari Australia. “Jadi, program yang sangat – sangat prioritas tersebut ingin Saya lanjutkan menjadi program infrastruktur keliling Bali,” kata Gubernur Koster seraya menambahkan bahwa Bali memiliki wilayah yang kecil dengan 1 Kota dan 8 Kabupaten, sebenarnya tidak mengiginkan program MassTransit untuk Kota Denpasar dan Kabupaten Badung saja, namun kami sebenarnya memerlukan transportasi yang mengkoneksi semua Kabupaten/Kota di Bali, hal ini bertujuan untuk mengatasi kemacetan yang bersumber di Denpasar dan di Badung akibat banyaknya pekerja yang datang dari luar Denpasar dan Badung seperti Jembrana, Buleleng, hingga Karangasem. Mereka bekerja disini dan terpakasa tinggal di Denpasar dan di Badung.

Baca Juga  Gubernur Koster Siapkan Mekanisme Penyaluran BKK untuk 6 Kabupaten, Prioritaskan Program Strategis

Sehingga, kalau transportasi yang mengkoneksikan semua Kabupaten/Kota di Bali ini tersedia, maka orang yang bekerja di Denpasar – Badung tidak perlu lagi tinggal disini, mereka pasti tinggalnya di wilayah masing – masing, karena mereka mempunyai kewajiban sosial di keluarga dan di Desa Adat-nya masing – masing. Hal ini kemudian akan membantu mengurangi Migrasi Penduduk ke Denpasar – Badung dan pemerataan pembangunan di Bali akan terwujud, serta kepadatan penduduk juga akan berkurang di wilayah Denpasar – Badung.

“Jadi yang kami perlukan sebenarnya adalah transportasi yang mengkoneksi semua Kabupaten/Kota di Bali,” jelas Gubernur Wayan Koster saat menjawab pertanyaan dari World Bank Group terkait bantuan yang diinginkan Pemerintah Provinsi Bali kepada Bank Dunia.

Kepala Perwakilan Indonesia dan Timor – Leste World Bank Group, Satu Kahkonen menjawab pernyataan Gubernur Bali, dengan menyampaikan bahwa untuk program Kereta Api LRT sedang diproses dan kami menunggu fase 2 dari hasil feasibility study. Jadi program Kereta Api LRT ini sejatinya sudah dilaksanakan oleh World Bank Group di beberapa kota lain, apabila nanti setelah feasibility study menunjukkan hasil yang memungkinkan dan cocok dengan skema yang dimiliki oleh World Bank Group, kemungkinan kami Bank Dunia bisa mensupport Bali. Terlebih lagi nanti team transport World Bank akan melakukan assessment untuk menguji perencanaan tersebut agar berjalan.

“Jadi, Bank Dunia berkomitmen mendukung program MassTransit untuk mendukung Bapak Gubernur Bali wujudkan Bali Net Zero Emissions (NZE). Karena Saya baru mengerti, kenapa Bapak Gubernur ingin melakukan pemerataan pembangunan di Bali, karena transportasi ini akan membantu mengurangi kepadatan transportasi di Denpasar. Untuk itu, sekali lagi Bank Dunia akan siap membantu Pemerintah Provinsi Bali, dan Saya mengucapkan terimakasih kepada Bapak Wayan Koster yang telah menunjukkan kesiapan dengan melakukan komunikasi ke Menteri Bappenas, Menteri Perhubungan, dan Menteri PUPR,” ungkap Satu Kahkonen.

Untuk Program Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, Gubernur Bali menyampaikan terimakasih kepada Bank Dunia yang sebelumnya sudah membantu 3 TPST di Denpasar melalui Kementrian Bappenas, dan kini TPST tersebut sudah beroperasi. “Ini program yang Saya rancang bersama Menteri Bappenas, Bapak Suharso Monoarfa dan ini merupakan program yang pertama kali terwujud berkat sinergi Bank Dunia. Mudah – mudahan di program prioritas daerah berikutnya Bank Dunia kembali dapat memfasilitasinya melalui Kementrian Bappenas,” kata Gubernur Bali jebolan ITB ini seraya menyampaikan Bali akan mendorong pembangunan TPST di Denpasar, selanjutnya di Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Jembrana untuk menjadi prioritas. Sehingga masalah sampah di Bali ini selesai untuk menjaga kepentingan ekosistem alam dan menjaga kualitas pariwisata Bali sebagai destinasi pariwisata utama dunia.

Baca Juga  Peluncuran Sikerthi akan Dihadiri 3.000 Koperasi Aktif, Gubernur Koster: Gerakan Bersama Koperasi Membangun Bali

Mendengar penjelasan Gubernur Bali soal program Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, Kepala Perwakilan Indonesia dan Timor – Leste, Satu Kahkonen akan memasukkan usulan Gubernur Bali ini (Pembangunan TPST di Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Jembrana, red) ke dalam catatan program Bank Dunia. “Karena sebelumnya kami diminta melakukan kunjungan oleh Menteri Bappenas, Suharso Monoarfa ke Bali. Setiba di Bali, kami pertama kali melihat tumpukan sampah, sehingga pandangan kami ke Bali bukan melihat pantai, namun melihat sampah yang bertumpuk – tumpuk, dan hal ini menjadi pengalaman yang berkesan. Atas kondisi yang kami lihat, maka kami langsung mencapai kesepakatan untuk mensupport program TPST ini,” ujar Satu Kahkonen.

Selanjutnya untuk program Sistem Pertanian Organik, Gubernur Bali menyatakan Sistem Pertanian Organik di Bali yang telah diatur oleh Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019 ini, telah mampu menurunkan emision karbon. Target kami, di Tahun 2024 sudah tuntas diberlakukannya Sistem Pertanian Organik untuk menjadikan Bali Pulau Organik. Karena dengan pertanian organik kualitas pangan akan makin bagus dan sehat, tidak akan mencemari lingkungan, dan tidak menganggu ekosistem keaneragaman hayati, dengan hasil kualitas air makin terjaga. Kementrian Pertanian sangat mendukung Sistem Pertanian Organik di Bali.

“Untuk program yang ditawarkan oleh Bank Dunia kepada kami mengenai program penanaman beras guna menambah hasil panen dan meningkatkan perekonomian para petani, maka Saya sangat setuju atas program itu untuk dilaksanakan di Bali khususnya,” jelas Gubernur Koster yang langsung mendapatkan jawaban dari Kepala Perwakilan Indonesia dan Timor – Leste World Bank Group, Satu Kahkonen bahwa Bank Dunia akan mempertimbangkan bantuan kepada Bali sebagai tempat pengembangan program penanaman beras.

Tidak hanya sektor pertanian yang menjadi prioritas, Gubernur Koster juga menjelaskan konsep Ekonomi Kerthi Bali yang telah dijadikan landasan untuk mentransformasikan perekonomian Bali agar Pulau Dewata tidak saja bergantung pada sektor pariwisata, tetapi merubah struktur fundamental perekonomian Bali dengan mengembangkan: 1) Sektor Pertanian dalam arti luas Sistem Pertanian Organik; 2) Sektor Kelautan dan Perikanan; 3) Sektor Industri Manufaktur dan Industri Berbasis Budaya Branding Bali; 4) Sektor Industri Kecil Menengah (IKM), Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi; 5) Sektor Ekonomi Kreatif dan Digital; dan 6) Sektor Pariwisata, yaitu pariwisata berbasis budaya, berorientasi pada kualitas, dan bermartabat. Konsep Ekonomi Kerthi Bali juga sudah didukung oleh Presiden RI, Bapak Ir. Joko Widodo yang ditandai dengan peluncuran Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali menuju Bali Era Baru: Hijau, Tangguh, Sejahtera pada, Jumat (Sukra Pon, Medangsia), 3 Desember 2021.

Baca Juga  Gubernur Koster Instruksi Kolaborasi Enam Sektor Pengelola Sampah Diperkuat dan Terus Bergerak, Komit Desa Ku Bersih, Bali Bersih

“Kalau Bank Dunia bisa mensupport ini, maka akan membuat perekonomian Bali ini lebih sehat dan berbasis pada potensi di Kabupaten/Kota se-Bali yang ramah lingkungan dan perekonomian Bali bisa berjalan secara berkelanjutan,” jelas Gubernur Bali Wayan Koster.

Terakhir mengenai program Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih melalui penerapan Energi Baru Terbarukan, Gubernur Wayan Koster menyatakan Pemerintah Provinsi Bali secara keseluruhan memiliki program yang ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk semua sektor, supaya udaranya bersih, maka dikeluarkan kebijakan Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih sesuai pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019, dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) yang diatur dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019. Tujuan utama kami adalah berkeinginan untuk menciptakan Bali mandiri energi, sehingga kami ingin membangun pembangkit tenaga listrik berbasis bahan bakar yang tidak dari fosil, namun menggunakan Energi Baru Terbarukan, minimun gas.

Jadi, kata Wayan Koster akan menghentikan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan bahan bakar fosil, batubara, dan minyak. Hal itu sudah Saya koordinasikan dengan Menteri ESDM RI dan Dirut Utama PLN dengan hasil kesepakatan program Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih agar dilanjutkan. Kami juga tidak lagi mengijinkan suplay energi dari luar Bali yang menggunakan bahan bakar fosil. Peneliti dari Institut Teknologi Bandung (ITB) juga sudah mendukung program ini, dengan melakukan research mengenai potensi Energi Baru Terbarukan di Bali. “Hasil research itu sudah ada lengkap dengan naskah akademiknya yang menjelaskan Bali memiliki Energi Baru Terbarukan salah satunya bersumber dari gelombang, angin, gas, hingga tenaga surya,” pungkas mantan Anggota DPR RI 3 Periode dari Fraksi PDI Perjuangan ini yang mampu meyakinkan Kepala Perwakilan Indonesia dan Timor – Leste, World Bank Group, Satu Kahkonen didampingi Operations Manager, Indonesia dan Timor – Leste, Bolormaa Amgaabazar untuk memberikan bantuan ke Bali guna mempercepat implementasi visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

DPRD Badung Gelar Rapat Paripurna Penyampaian PU Fraksi-Fraksi

Soroti Krisis Air Bersih, Dorong Teknologi SWRO hingga Pelebaran Jalan

Loading

Published

on

By

Ketua DPRD Badung Serahkan Dokumen PU Fraksi kepada Bupati
SERAHKAN DOKUMEN: Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti menyerahkan dokumen PU Fraksi-Fraksi DPRD Badung kepada Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa pada Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor DPRD Badung, Kamis (5/11/2026). (Foto: bi)

Badung, baliilu.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung pada Kamis, 5 November 2026, menggelar Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis.

Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor DPRD Badung ini dipimpin oleh Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, didampingi para wakil ketua dan segenap anggota dewan.

Hadir pula dalam rapat tersebut Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah (Sekda) Badung I.B. Surya Suamba, pimpinan instansi vertikal, serta sejumlah pejabat daerah.

Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti menjelaskan bahwa agenda utama rapat paripurna ini adalah mendengarkan pandangan umum dari tiga fraksi yang ada di DPRD Badung—yakni Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, dan Fraksi PDI Perjuangan—terhadap empat Raperda, yang meliputi: Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Mangutama; Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Bali Mandara; Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Dalam keterangannya usai rapat, Anom Gumanti menyoroti sejumlah catatan penting dari dewan, salah satunya terkait penuntasan krisis air bersih di wilayah Badung Selatan. Dewan mendorong Perumda Air Minum Tirta Mangutama tidak hanya bergantung pada sumber air konvensional, tetapi juga mulai mengkaji penerapan teknologi pengolahan air laut menjadi air bersih (Sea Water Reverse Osmosis / SWRO).

“Ketika melaksanakan penyelesaian kebutuhan air di Badung ini, dewan mendorong agar direksi melaksanakan atau mungkin melakukan teknologi SWRO, artinya bagaimana mengolah air laut untuk bisa menjadi air bersih,” ujar Anom Gumanti.

Baca Juga  Gubernur Bali: Stop Jual Tanah Sekitar Turyapada Tower, Bisa Jadi Penonton dan Nyesal Seumur Hidup

Ia menambahkan, sebelumnya pasokan air di Kuta Selatan hanya mengandalkan Dam Estuari. Dengan adanya tambahan penyertaan modal yang baru, pihak perumda kini berencana mengambil air di wilayah Tukad Mati guna menambah suplai ke wilayah selatan, di samping harapan agar teknologi SWRO dapat segera direalisasikan.

Selain masalah air bersih, rapat paripurna juga menyoroti persoalan infrastruktur dan kemacetan lalu lintas, khususnya di kawasan Kuta Selatan seperti Desa Pecatu. Dewan menerima usulan dari sejumlah fraksi agar jalan-jalan utama yang ada diperlebar atau dijadikan jalur operatif alternatif agar mobilitas pariwisata tidak terganggu.

Di sektor ketenagakerjaan dan keuangan, dewan mencatat adanya usulan untuk mengevaluasi dan meningkatkan nilai Upah Minimum Kabupaten (UMK). Terkait tren peningkatan pendapatan daerah, Anom Gumanti menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik serta perencanaan anggaran yang realistis.

“Intinya bahwa anggaran ini agar bisa tepat guna, tepat sasaran, dan kemudian lagi bisa dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.

Menutup keterangannya, Anom Gumanti memastikan pihak legislatif akan melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan dana penyertaan modal yang telah disetujui. Evaluasi akan terus dilakukan untuk memastikan kinerja pengelolaan sumber daya manusia dan program kerja benar-benar berada di jalur yang tepat (on the track) serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di wilayah selatan. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung Terima Empat Raperda Strategis, Krisis Air di Bukit Jadi Sorotan Utama

Published

on

By

Fraksi PDI Perjuangan Serahkan Pandangan Umum di DPRD Badung
SERAHKAN DOKUMEN PU FRAKSI: Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung, I Made Rai Wirata, S.H., M.I.Kom menyerahkan Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan kepada Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti saat Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 yang digelar di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor DPRD Badung. (Foto: bi)

Badung, baliilu.com – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menyatakan dapat menerima empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah. Kendati demikian, persetujuan tersebut disertai berbagai catatan, koreksi, serta rekomendasi rinci yang akan dibahas lebih mendalam melalui rapat alat kelengkapan dewan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Sikap politik tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Badung terhadap empat Raperda strategis. Rapat yang digelar di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor DPRD Badung ini dipimpin oleh Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, didampingi para wakil ketua serta segenap anggota dewan.

Hadir pula dalam kesempatan tersebut Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah (Sekda) Badung I.B. Surya Suamba, pimpinan instansi vertikal, serta sejumlah pejabat daerah lainnya.

Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung, I Made Rai Wirata, S.H., M.I.Kom., memaparkan tanggapan fraksinya terhadap keempat Raperda yang meliputi: Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Mangutama; Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Bali Mandara; Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Terkait penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Mangutama sebesar Rp 150 miliar hingga tahun anggaran 2029—dengan alokasi Rp 37 miliar pada APBD 2027—Fraksi PDI Perjuangan menegaskan pentingnya landasan hukum yang kuat guna meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Fraksi PDI Perjuangan berharap penambahan modal ini dapat menyelesaikan masalah menahun di wilayah Bali Selatan.

Baca Juga  Gubernur Wayan Koster Ajak Manajer Hotel Hidangkan Produk Lokal Bali ke Delegasi Presidensi G20

“Dengan adanya penambahan penyertaan modal ini, kami berharap Direksi Perumda Air Minum Tirta Mangutama mampu mengatasi krisis air di daerah Bukit, seperti Desa Ungasan, Desa Pecatu, dan sekitarnya di Kecamatan Kuta Selatan. Sehingga, tidak ada alasan lagi bagi direksi untuk mengeluhkan kekurangan modal guna menuntaskan krisis air tersebut,” tegas Rai Wirata.

Sementara itu, untuk Raperda penyertaan modal kepada PT Jamkrida Bali Mandara, fraksi menyetujui pemenuhan kewajiban Pemkab Badung pada Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp 10 miliar dari total rencana penyertaan modal Rp 150 miliar hingga 2030.

Terkait Raperda Pencabutan Perda No. 10 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan, fraksi menilai substansi aturan tersebut sudah tidak relevan dan berpotensi tumpang tindih. Pengaturan teknis kependudukan skala kabupaten dinilai cukup diatur melalui peraturan kepala daerah.

Rincian APBD Kabupaten Badung Tahun 2027

Dalam pandangannya terhadap Raperda APBD 2027, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti pentingnya menjaga stabilitas perekonomian dan keuangan daerah dalam menunjang pelayanan publik. Komposisi keuangan daerah dirancang dengan rincian sebagai berikut: Pendapatan Daerah: dirancang sebesar Rp 11.634.722.053.183,00, yang terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp 10.904.723.845.178,00, Pendapatan Transfer: Rp 729.998.208.005,00.

Belanja Daerah: Dirancang Rp 13.379.086.523.923,00, yang terdiri atas: Belanja Operasi: Rp 7.009.193.884.288,00, Belanja Modal: Rp 4.310.626.626.071,00, Belanja Tidak Terduga: Rp 145.421.455.883,00, dan Belanja Transfer: Rp 1.913.844.557.681,00.

Penerimaan Pembiayaan Daerah: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp 534.528.799.452,00 dan penerimaan pembiayaan utang daerah Rp 2.614.248.087.124,00 (termasuk pinjaman daerah Rp 2.079.719.287.672,00).

Pengeluaran Pembiayaan: Mencakup penyertaan modal pada Perumda Tirta Mangutama (Rp 37 miliar) dan PT Jamkrida Bali Mandara (Rp 10 miliar), serta pembayaran pembiayaan utang daerah sebesar Rp 822.883.616.384,00.

Baca Juga  Tanam 19.000 Bibit Pohon Serentak di Bali Bersama Kodam IX, Gubernur Koster: Menanam Harapan untuk Anak Cucu

Usulan Infrastruktur, Penataan Kawasan, dan Evaluasi Kebencanaan

Selain memberikan persetujuan, Fraksi PDI Perjuangan juga menyampaikan sejumlah usulan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik, di antaranya:

Penuntasan pavingisasi gang, pelebaran serta pengaspalan Jalan Cemongkak menuju Buana Sari, pembuatan akses menurun ke Pantai Labuan Sait, dan pengaspalan Jalan Merpati di Desa Pecatu, Kuta Selatan.

Penataan Pantai Cemagi secara tuntas untuk kepentingan keagamaan, serta kelanjutan program trotoarisasi dari Mengening ke Munggu dan pembangunan jalan alternatif dari Banjar Seseh ke SD 2 Cemagi guna mengurai kemacetan.

Pembebasan lahan di sebelah utara Pusat Pemerintahan Mangupraja Mandala untuk dijadikan ruang terbuka hijau, sarana olahraga, rekreasi keluarga, serta wadah promosi bagi pelaku UMKM lokal.

Di sektor penanggulangan bencana, Fraksi menyampaikan duka mendalam atas tragedi tanah longsor di kawasan glamping eco park Desa Pelaga, Kecamatan Petang. Pemerintah Kabupaten Badung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) didorong untuk segera melakukan penanganan darurat serta mengevaluasi potensi kerawanan bencana alam guna mengantisipasi kejadian serupa di masa mendatang.

Menutup pandangannya, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan apresiasi kepada Bupati Badung beserta jajaran eksekutif atas kerja keras dalam mengatasi kemacetan melalui pembukaan akses jalan baru di Kuta Selatan serta koordinasi intensif yang membuat pembahasan penyertaan modal dapat berjalan lebih cepat dari target. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Wagub Giri Prasta Tinjau Bedah Rumah di Jembrana, Tekankan Kualitas Bangunan demi Kenyamanan Warga

Bersumber dari Perubahan APBD 2026, Bantuan Rp 75 Juta Diharapkan Hadirkan Hunian Layak bagi Keluarga Kurang Mampu

Loading

Published

on

By

Wagub Giri Prasta Tinjau Program Bedah Rumah di Jembrana
TINJAU BEDAH RUMAH: Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, didampingi Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, meninjau program bedah rumah Pemerintah Provinsi Bali di Kabupaten Jembrana, Kamis (5/11). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Jembrana, baliilu.com – Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, didampingi Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, meninjau program bedah rumah Pemerintah Provinsi Bali di Kabupaten Jembrana, Kamis (5/11).

Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah rumah keluarga I Gede Yogi Agus Cahaya di Banjar Pebuahan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi hunian penerima manfaat sekaligus memastikan bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.Wagub Giri Prasta Tinjau Program Bedah Rumah di Jembrana

Program bedah rumah tersebut bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 dengan nilai bantuan sebesar Rp 75 juta.

Bantuan diperuntukkan bagi pembangunan rumah satu lantai seluas 30 meter persegi yang dilengkapi dua kamar tidur, teras, dan kamar mandi. Pembangunan rumah diharapkan dapat meningkatkan kualitas hunian sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi keluarga penerima manfaat.

Saat meninjau kediaman I Gede Yogi Agus Cahaya, Wagub Giri Prasta mendapati kondisi rumah yang tergolong tidak layak huni. Salah satu kamar tidur juga difungsikan sebagai dapur, sementara atap genteng mengalami kebocoran dan lantai teras masih berupa tanah.

Kondisi sanitasi rumah tersebut juga belum memadai. Kamar mandi mengalami kerusakan berat dan tidak memiliki atap. Selain itu, rumah keluarga tersebut belum terhubung dengan jaringan air bersih PDAM sehingga masih mengandalkan sumur tradisional untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari.

Melihat kondisi tersebut, Wagub Giri Prasta meminta agar pelaksanaan program bedah rumah benar-benar memperhatikan kualitas bangunan, mulai dari konstruksi hingga kelengkapan fasilitas dasar.

Ia menekankan bahwa pembangunan rumah tidak hanya berorientasi pada penyelesaian fisik, tetapi juga harus memastikan hunian yang dihasilkan layak ditempati serta mampu memberikan rasa aman, sehat, dan nyaman bagi penghuninya.

Baca Juga  Tanam 19.000 Bibit Pohon Serentak di Bali Bersama Kodam IX, Gubernur Koster: Menanam Harapan untuk Anak Cucu

I Dewa Ayu Putu Mega Ariantini, istri I Gede Yogi Agus Cahaya, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan bedah rumah yang diterima keluarganya. Ia mewakili suaminya yang saat kunjungan berlangsung masih bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

“Matur suksma, Bapak Wakil Gubernur Bali, Nyoman Giri Prasta, atas bantuan bedah rumahnya. Bantuan ini sangat bermanfaat bagi keluarga kami,” ungkapnya saat berdialog dengan Wagub Giri Prasta dan Bupati Jembrana.

Dalam kesehariannya, I Dewa Ayu Putu Mega Ariantini bekerja membuat perlengkapan upakara berupa tamas, sedangkan suaminya bekerja serabutan. Keduanya berupaya memenuhi kebutuhan keluarga di tengah keterbatasan ekonomi dan kondisi tempat tinggal yang belum layak.

Selain meninjau kondisi rumah, Wagub Giri Prasta juga memberikan bantuan uang tunai sebesar Rp 500.000 kepada Putu Bagus Andi Yoga Sulung, anak pasangan I Gede Yogi Agus Cahaya dan I Dewa Ayu Putu Mega Ariantini.

Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk perhatian sekaligus motivasi agar Putu Bagus, yang saat ini duduk di kelas II SD Negeri Banyubiru, terus rajin belajar dan bersemangat menempuh pendidikan.

Melalui program bedah rumah ini, Pemerintah Provinsi Bali berupaya membantu masyarakat yang masih tinggal di hunian tidak layak, sekaligus mendukung peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga penerima manfaat. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca