Badung, baliilu.com – Wakil Bupati Badung, Bagus Alit Sucipta menjadi Inspektur Upacara (Irup) pada Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 tahun 2026, Senin (27/4) di Lapangan Puspem Badung. Peringatan tahun ini mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”. Tema tersebut mengandung makna kemandirian dan tanggung jawab daerah dalam mengelola potensi lokal dan bersama-sama mewujudkan Asta Cita yang merepresentasikan harapan bangsa Indonesia dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.

Apel tersebut diikuti Wakil Ketua DPRD Badung I Made Sunarta beserta Forkopimda Badung, Sekda Badung IB Surya Suamba beserta Pimpinan Perangkat Daerah, Ketua Organisasi Kewanitaan, ASN dan TNI/Polri.

Ditemui usai memimpin apel, Wabup Bagus Alit Sucipta menjelaskan, peringatan hari otonomi daerah dapat dijadikan momentum untuk mengoptimalkan pelayanan publik kepada masyarakat Badung. Terlebih saat ini Badung telah memiliki Mal Pelayanan Publik sebagai tempat terintegrasi menyatukan jenis layanan sehingga mempermudah masyarakat mendapat pelayanan yang cepat, aman dan nyaman.

“Hadirnya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, tentunya kita di daerah akan memaksimalkan pelayanan publik bagi masyarakat, melalui mal pelayanan publik yang sering dijadikan pilot projek, percontohan bagi daerah di Indonesia,” jelasnya.

Selain itu, melalui peringatan ini, Pemkab Badung tetap meningkatkan daya saing daerah serta memaksimalkan program dan kebijakan yang telah dituangkan dalam visi dan misi badung serta diimplementasikan dalam sapta kriya adi cipta sebagai program prioritas pembangunan badung yang muaranya sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kebahagiaan krama Badung.

Sementara sambutan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang disampaikan Wabup Bagus Alit Sucipta menekankan, kolaborasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan kebijakan nasional memerlukan komitmen bersama mengenai prioritas pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, penting bagi pemerintah daerah untuk tidak hanya menjadi pelaksana tetapi juga harus menjadi mitra aktif dalam merancang kebijakan yang relevan dengan kondisi dan potensi lokal agar Indonesia dapat berkembang secara adil dan merata.

“Tanpa koordinasi yang baik, tujuan besar tersebut tidak akan dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu, sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam keberhasilan pembangunan nasional,” terangnya.

Ditambahkan, upaya membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah tidak dapat dilepaskan dari kapasitas masing-masing tingkatan pemerintahan, karena merupakan faktor kunci untuk melaksanakan otonomi secara efektif. Oleh karenanya, upaya peningkatan kapasitas daerah menjadi hal prioritas dengan memberikan atensi pada aspek. Pertama, penguatan sumber daya manusia aparatur melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi, kerjasama dengan perguruan tinggi dan beasiswa. Kedua, peningkatan kapasitas keuangan daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah, desain APBD berbasis kinerja dan kerjasama dengan perbankan sebagai upaya membuka akses ke pembiayaan alternatif. Ketiga, penguatan kelembagaan dan tata kelola dengan melakukan reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan transparansi serta akuntabilitas.

Ditekankan pula hal-hal strategis yang perlu menjadi perhatian semua pihak guna mengharmoniskan gerak langkah pada tatanan implementasi. Mulai dari program kerja prioritas nasional yang terbagi ke dalam delapan klaster. Secara spesifik program yang hendak dicapai yakni Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL), rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana Sumatra serta pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Kemudian reformasi birokrasi berbasis outcomes yang diperkuat dengan digitalisasi terintegrasi dan inovasi daerah, penguatan kemandirian fiskal daerah, kolaborasi antar daerah, meningkatkan pelayanan dasar dan pengentasan ketimpangan serta penguatan stabilitas dan ketahanan daerah. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Sekda Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya pimpin Apel Hari Otonomi Daerah (Otda) Ke-30 Tahun 2026 di Kota Denpasar yang diikuti seluruh kepala OPD beserta Direktur Perumda di Kantor Walikota Denpasar, Senin (27/4). Peringatan Hari Otonomi Daerah tahun ini mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Denpasar, Eddy Mulya, bertindak sebagai pembina upacara dengan membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. Dalam amanat tersebut, diusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita” yang menegaskan pentingnya peran daerah dalam mendukung arah pembangunan nasional. Tema ini juga menjadi refleksi perjalanan panjang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.

Dalam sambutan tersebut, terdapat beberapa poin penting yang disampaikan, di antaranya refleksi 30 tahun pelaksanaan otonomi daerah (Otda), capaian dalam mewujudkan Asta Cita, serta upaya optimalisasi potensi daerah. Selain itu, ditekankan pula pentingnya sinergi antar-pemangku kepentingan serta inovasi berkelanjutan guna memperkuat daya saing daerah di tengah dinamika pembangunan.

Eddy Mulya menyampaikan bahwa momentum ini menjadi pengingat akan pentingnya peranan daerah dalam mendorong pembangunan dan meningkatkan kemandirian fiskal. Hal tersebut harus diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Otonomi daerah tidak hanya menjadi kewenangan administratif, tetapi juga tanggung jawab dalam menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, pihaknya menekankan pentingnya implementasi arahan Mendagri tersebut kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Denpasar. ASN diharapkan terus melakukan pembenahan dalam pelayanan publik, sejalan dengan percepatan pembangunan daerah serta penerapan digitalisasi dalam birokrasi. Transformasi ini dinilai penting untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan responsif.

Ia juga menegaskan bahwa hal tersebut selaras dengan misi Wali Kota Denpasar dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk itu, seluruh ASN diimbau agar senantiasa menjaga integritas, etika profesionalisme, serta komitmen dalam menjalankan tugas.

“Dengan begitu, diharapkan dapat terwujud pelayanan publik yang prima, adil, dan mampu menjawab harapan masyarakat secara berkelanjutan,” ujarnya. (eka/bi)

Jakarta, baliilu.com – Pemerintah Kota Denpasar kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Dalam momentum peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 Tahun 2026, Pemkot Denpasar berhasil meraih penghargaan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan skor 3,6539 dan Status Kinerja Tinggi berdasarkan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2025.

Peringatan tahun ini mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita” yang digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, tepatnya di Plaza Kemendagri, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, pada Senin (27/4). Apel peringatan dipimpin oleh Bima Arya Sugiarto mewakili Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian. Kegiatan ini turut dihadiri pejabat kementerian dan lembaga, serta kepala daerah dari seluruh Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, penghargaan diserahkan langsung oleh Wamendagri Bima Arya Sugiarto didampingi Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Cheka Virgowansyah, dan diterima oleh Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara. Turut mendampingi, Ketua TP PKK Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara, Kabag Tata Pemerintahan Setda Kota Denpasar, I Wayan Hendaryana, serta Kabag Prokopim Denpasar, Putu Ayu Yuni Sugiantari.

Sebagai ibu kota Provinsi Bali, Denpasar menjadi salah satu kota di Indonesia yang kembali meraih penghargaan ini bersama sejumlah pemerintah kota lainnya, seperti Kota Bandung, Blitar, Makassar, Salatiga, Semarang, Surabaya, Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

Dalam amanatnya, Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa otonomi daerah merupakan proses yang terus berkembang dan tidak bersifat statis. Menurutnya, kewenangan yang dimiliki daerah harus diimbangi dengan integritas dan keadilan agar tidak menimbulkan penyimpangan maupun ketimpangan pembangunan.

“Otonomi daerah bukan sekadar soal kewenangan, melainkan tanggung jawab untuk menghadirkan pelayanan publik yang nyata bagi masyarakat. Sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah menjadi kunci dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif,” tegas Bima Arya.

Lebih lanjut, Bima Arya menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur, penguatan kemandirian fiskal daerah, serta kesiapan menghadapi tantangan global dan nasional. Pemerintah pusat juga terus mendorong efisiensi anggaran dan transformasi budaya kerja sebagai bagian dari reformasi birokrasi.

Sementara itu, Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, menyampaikan ucapan terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Pemkot Denpasar. Jaya Negara menegaskan bahwa capaian ini menjadi motivasi sekaligus bahan evaluasi berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus berbenah dan meningkatkan kinerja. Kami juga berharap pendampingan dan motivasi dari Kemendagri dapat terus diberikan agar kualitas pelayanan publik di Kota Denpasar semakin optimal,” ujar Jaya Negara.

Lebih lanjut, pihaknya menegaskan komitmen untuk terus memperkuat implementasi otonomi daerah melalui inovasi layanan, peningkatan kinerja aparatur, serta sinergi dengan masyarakat guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Walikota Jaya Negara juga mengucapkan selamat Hari Otonomi Daerah ke-30, seraya berharap semangat otonomi daerah terus menjadi landasan dalam menghadirkan pemerintahan yang efektif dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (eka/bi)