Badung, baliilu.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung pada penutupan Rapat Paripurna Kamis, 18 April 2024, menyampaikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung Tahun 2023 di Ruang Sidang Utama Lantai III Sekretariat DPRD Kabupaten Badung.
Penutupan Rapat Paripurna Masa Persidangan Pertama 2024 tersebut dipimpin Ketua DPRD Badung I Putu Parwata didampingi Wakil Ketua II Made Sunarta bersama segenap pimpinan dan anggota DPRD Badung. Hadir Bupati Badung Nyoman Giri Prasta didampingi Wakil Bupati Badung Ketut Suiasa. Turut hadir Sekda Badung Wayan Adi Arnawa, Forkopimda Badung, OPD Badung, serta Tenaga Ahli DPRD Badung.
Usai acara, Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi Wakil Ketua II DPRD Badung Made Sunarta dan Sekwan DPRD Badung I Gusti Agung Made Wardika kepada awak media menyampaikan, bahwa Masa Sidang Pertama 2024 dalam LKPJ Bupati Badung tahun 2023 digunakan sebuah mekanisme Tata Tertib DPRD Kabupaten Badung.
“Jadi, kuorum sebuah Sidang Paripurna sejumlah 3/4 Anggota DPRD Badung harus hadir dan hari ini, Sidang Paripurna telah kami nyatakan kuorum sesuai dengan Tata Tertib, karena yang hadir 30 orang dari 40 orang. Artinya telah melebihi daripada ketentuan yang diatur oleh Tata Tertib,” kata Putu Parwata.
Selain dari segi persidangan, Putu Parwata juga menyoroti hasil kajian berdasarkan Rapat Tim oleh Alat Kelengkapan DPRD Badung, terutama Tim Banggar DPRD Badung melakukan analisis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung.
“Jadi, kami melihat bahwa terobosan-terobosan yang telah dilakukan oleh Bupati Badung bersama dengan jajarannya sangat luar biasa,” terangnya.
Bahkan, disebutkan APBD 2023 tercapai dengan SILPA sebesar Rp 1,95 triliun dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu adalah Rp 7,2 triliun, sehingga seluruh program yang ditetapkan bersama-sama antara Pemerintah dan DPRD Kabupaten Badung ini semuanya bisa berjalan dengan baik, sehingga anggaran terserap hampir 97 persen.
Oleh karena itu, pihaknya dari DPRD Badung terus melakukan evaluasi terhadap kinerja Bupati Badung melalui LKPJ tahun 2023 telah berjalan dengan baik, terutama hasil audit BPK itu tidak ada temuan yang janggal dan aneh.
Maka dengan spirit yang sama antara Pemerintah dan DPRD Badung, Putu Parwata selaku Ketua DPRD Badung mendorong apa yang dilihat real di lapangan.
“Yang pertama, kami menyarankan soal pendidikan, kami minta supaya sarana prasarana terus ditingkatkan. Yang kedua, masalah kesehatan, supaya RSUD atau Rumah Sakit Mangusada betul-betul mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, termasuk peralatan kesehatan yang dibutuhkan,” tambahnya.
Dalam saran dan masukan DPRD Badung ke Pemerintah, pihaknya juga mendorong, agar rumah sakit ini bisa berkualitas. “Maka jika ada alat-alat yang kurang itu dapat digunakan kerja sama dengan pihak ketiga atau KSU. Hal ini kami dorong, sehingga semua sarana prasarana itu bisa melayani masyarakat,” ucapnya.
Tak hanya itu, pihaknya juga meminta rumah sakit ini melakukan prioritas untuk mereka yang mau bersekolah atau mencari spesialis.
Kemudian masalah pariwisata, Dewan terus mendorong supaya Pemerintah Badung menghidupkan kembali destinasi wisata atau pariwisata desa, yang kemudian dijadikan unggulan. “Kami mengharapkan setiap tahun, Badung punya destinasi baru agar tidak bosan dengan destinasi yang ada, tapi punya varian-varian destinasi lainnya, misalnya Kuta Selatan, Kuta, Kuta Utara, Mengwi, Abiansemal, Petang, ini supaya tumbuh,” terangnya. Bahkan, Dinas Pariwisata Provinsi Bali terus mendorong supaya semuanya tumbuh, sehingga pendapatan ini akan stabil.
“Apa yang disampaikan pak Bupati, 1,7 juta itu bisa datang tamunya. Nah, hal ini sangat luar biasa. Jadi, kami dorong itu,” kata Putu Parwata.
Lalu, soal infrastrukturnya supaya dicek terus, agar tidak ada kemacetan lalu lintas dan banjir. Hal tersebut terus didorong sesuai dengan realitas yang terjadi di lapangan.
Bahkan, pihaknya juga memberikan catatan-catatan khusus rekomendasi strategis, untuk dilakukan ke depan oleh pemerintah. Meski demikian, Putu Parwata memberikan apresiasi, bahwa 95 persen hasil rekomendasi sudah dilakukan oleh Bupati Badung. Sedangkan pada tahun 2022, hanya ada beberapa saja belum direkomendasi.
“Rekomendasi akan disampaikan, supaya dicek trotoar, kemudian lapangan golf, sanitasi itu supaya dicek semuanya serta penampungan air hujan, termasuk embung-embung di Kuta, sering banjir supaya dilakukan pengecekan, termasuk sampah,” ujarnya.
Tak hanya itu, Putu Parwata juga menyoroti masalah sampah secara merata di Kabupaten Badung per kecamatan dan per desa, agar desa itu bisa menangani dengan baik.
“Nah, sekarang ini fokus bagaimana kita tangani sampah dapat dilakukan dengan baik oleh pemerintah melalui DLHK. Saya kira itu catatan-catatan khusus yang strategis dilakukan. Semoga di 2024 akan lebih bagus lagi,” pungkasnya. (gs/bi)
