Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

BPK Serahkan LHP 2023 Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Bali pada Rapat Paripurna Ke-9 DPRD Bali

Dipimpin Ketua Dewan Adi Wiryatama, Seluruh Opini atas LHP Tahun Anggaran 2023 adalah Wajar Tanpa Pengecualian

Loading

BALIILU Tayang

:

penyerahan lhp bpk ri bali
RAPAT PARIPURNA: Dari kiri ke kanan, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, Pj. Gubernur Bali SM Mahendra Jaya, Anggota VI BPK RI Prof. Dr. Pius Lustrilanang, Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama, Wakil Ketua I DPRD Bali Sugawa Korry, Wakil Ketua II DPRD Bali Nyoman Suyasa saat Rapat Paripurna Ke-9 DPRD Bali, Rabu (22/5/2024) di ruang sidang Utama Kantor DPRD Bali. (Foto: gs)

Denpasar, baliilu.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali pada Rabu sore, 22 Mei 2024 menggelar Rapat Paripurna Ke-9 DPRD Bali dengan agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Bali. Rapat berlangsung di ruang sidang utama Kantor DPRD Bali Jalan Dr. Kusuma Atmaja, Renon Denpasar.

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama, didampingi Wakil Ketua I Sugawa Korry, Wakil Ketua II Nyoman Suyasa bersama segenap pimpinan dan anggota DPRD Bali. Hadir Pj. Gubernur Bali SM Mahendra Jaya, Anggota VI BPK RI selaku pimpinan pemeriksaan keuangan negara VI, Prof. Dr. Pius Lustrilanang, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, para bupati dan pejabat Bupati se-Bali, Walikota Denpasar, para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kota se-Bali, para Sekda serta para Inspektur dan Kepala BPKAD se-Bali.

Anggota VI BPK RI selaku pimpinan pemeriksaan keuangan negara VI, Prof. Dr. Pius Lustrilanang pada kesempatan itu menyampaikan berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK RI menyimpulkan bahwa opini atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2023 adalah Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penekanan suatu hal. Untuk itu, Lustrilanang menyampaikan selamat kepada Pemerintah Provinsi Bali atas capaian opini WTP tersebut. “Selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi Bali atas capaian keberhasilan ini semoga dapat lebih baik lagi untuk tahun-tahun mendatang,” ucapnya.

Pada kesempatan tersebut disampaikan juga Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah Tahun 2023 untuk memberikan dorongan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk meningkatkan fungsi pembinaannya kepada Pemerintah Provinsi Bali dan bagi DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah sehingga akan berdampak pada pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang lebih tertib, transparan dan akuntabel.

Baca Juga  Bupati Sutjidra Minta Seluruh Pimpinan OPD Dukung BPK Bali Lakukan Pemeriksaan di Buleleng

Di samping itu dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diharapkan Pemerintah Provinsi Bali dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta dapat lebih menekan tingkat pengangguran.

Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) serentak atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023 untuk Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira kepada Bupati/Walikota se-Bali. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Bali disampaikan bahwa seluruh Kabupaten/Kota se-Bali telah mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Kepala BPK RI Perwakilan Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira menjelaskan, Pemerintah kabupaten/kota se-Bali sukses mempertahankan pencapaian opini WTP. Capaian ini tentu tidak terlepas dari sinergi yang efektif terhadap seluruh pemangku kepentingan serta dukungan dari DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya.

Namun demikian, BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang sering muncul yang menjadi perhatian di antaranya pertama, terkait terdapat kesalahan penganggaran belanja barang dan jasa serta belanja modal. Kedua, pemerintah daerah perlu sepenuhnya melakukan pengawasan yang memadai atas penggunaan dana hibah dan penyampaian laporan pertanggungjawaban belanja hibah oleh penerima hibah. Ketiga, berkaitan dengan penatausahaan dan pemanfaatan pengamanan barang milik daerah yang belum tertib.

Pihaknya juga mengingatkan, agar Pemerintah Kabupaten Kota wajib menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI setelah Laporan Hasil Pemeriksaan ini diterima. Pemerintah Daerah, selain fokus mengejar WTP juga diharapkan dapat merancang program yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

Sinergi Buleleng Sukseskan Uji Coba Nasional Layanan Balik Nama Sertifikat Tanah 10 Hari Kerja

Published

on

By

RAKOR: Rapat Koordinasi Akselerasi Layanan Peralihan Hak digelar di Ruang Rapat Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Buleleng pada Kamis (13/8/2026). (Foto: Hms Buleleng)

Buleleng, baliilu.com – Kabupaten Buleleng resmi ditunjuk pemerintah pusat menjadi salah satu dari 15 daerah di Indonesia sekaligus lokasi percontohan (pilot project) di Provinsi Bali bersama Kabupaten Badung dalam pelaksanaan uji coba nasional Layanan Peralihan Hak (Balik Nama) Sertifikat Tanah dengan target waktu penyelesaian maksimal 10 hari kerja. Program inovatif yang digagas Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, ini siap diluncurkan (kick-off) secara serentak pada momentum Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2026 mendatang.

Kepastian tersebut dicapai melalui Rapat Koordinasi Akselerasi Layanan Peralihan Hak yang digelar di Ruang Rapat Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Buleleng pada Kamis (13/8/2026). Pertemuan lintas sektor ini dihadiri oleh Kabid PHP Kanwil BPN Provinsi Bali Dr. I Made Sumadra, Kepala Kantah Buleleng I Wayan Budayasa, perwakilan KPPN Pratama Singaraja, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Buleleng, Dinas Kominfosanti Buleleng, serta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Kerja Buleleng.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, I Wayan Budayasa, A.Ptnh., M.H., menegaskan bahwa skema 10 hari kerja ini merupakan bentuk integrasi layanan dan pemangkasan birokrasi yang melibatkan tiga pilar utama. “Target 10 hari kerja ini merupakan akumulasi terpadu, yang mencakup verifikasi BPHTB oleh Bapenda Pemkab Buleleng selama maksimal 3 hari kerja, pembuatan Akta Jual Beli (AJB) oleh PPAT maksimal 2 hari kerja, serta pemrosesan administrasi dan penerbitan sertifikat di Kantor Pertanahan maksimal 5 hari kerja,” ujar Budayasa saat memberikan keterangan usai rapat koordinasi.

Dukungan penuh dan komitmen sinergis ditunjukkan Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam menyukseskan program prioritas nasional ini melalui penyelarasan Standar Operasional Prosedur (SOP) antarinstansi demi membangun budaya kerja publik yang terukur, transparan, dan akuntabel. Melalui sistem pemantauan terpadu secara real-time, potensi kendala atau keterlambatan di setiap alur pelayanan dapat diidentifikasi secara akurat untuk langsung ditindaklanjuti.

Baca Juga  Pemkab Tabanan Entry Meeting dengan Tim Pemeriksaan Kinerja BPK RI

Puncak komitmen bersama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bapenda yang mewakili Pemkab Buleleng dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng. Kesepakatan ini mengikat seluruh pihak untuk secara konsisten menjaga integritas serta kecepatan layanan selama tiga bulan masa uji coba, sebelum nantinya dievaluasi secara berkala oleh Kementerian ATR/BPN guna perluasan dan peresmian program secara nasional.

Budayasa menambahkan bahwa kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Buleleng sebagai lokasi percontohan nasional merupakan amanah besar untuk membuktikan kualitas pelayanan publik di Bali. “Kami bersama Pemkab Buleleng dan rekan-rekan PPAT menyatakan siap lahir batin melaksanakan kick-off pada 17 Agustus 2026. Ini adalah wujud nyata komitmen sinergi daerah dalam mendukung program pusat untuk menghadirkan pelayanan pertanahan yang cepat, pasti, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat,” pungkas Budayasa. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Pencarian Korban Kapal Terbakar di Selat Lombok Berlanjut, Tim SAR Gabungan Sisir Area Barat Daya dan Lakukan Pemapelan

Published

on

By

PENCARIAN: Operasi pencarian dan pertolongan (SAR) terhadap korban insiden terbakarnya kapal penumpang di perairan Selat Lombok terus berlanjut hingga Kamis (13/8). (Foto: Hms SAR)

Mataram, baliilu.com – Operasi pencarian dan pertolongan (SAR) terhadap korban insiden terbakarnya kapal penumpang di perairan Selat Lombok terus berlanjut hingga Kamis (13/8). Tim SAR Gabungan masih melakukan pencarian terhadap lima penumpang yang dilaporkan belum ditemukan.

Kantor SAR Mataram bersama Kantor SAR Denpasar memperluas area pencarian dengan mengerahkan alat utama berupa KN SAR Arjuna dan RIB 02 Mataram. Penyisiran dilakukan dari lokasi kejadian menuju arah barat daya.

Selain penyisiran di permukaan air, Tim SAR Gabungan juga melakukan pemapelan atau penyebarluasan informasi dan imbauan kepada kapal-kapal yang melintas di sekitar perairan Selat Lombok. Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas jangkauan pencarian sekaligus mengantisipasi apabila terdapat kapal yang menemukan korban di sekitar wilayah operasi.

Hingga Kamis (13/8), total korban yang telah berhasil dievakuasi mencapai 212 orang, dengan rincian 211 orang selamat dan satu orang meninggal dunia. Sementara itu, lima orang lainnya masih dalam pencarian.

Operasi SAR melibatkan berbagai unsur, antara lain Basarnas melalui Kantor SAR Mataram dan Kantor SAR Denpasar, Lanal Mataram, Polda NTB, KSOP Lembar, KKP Lembar, KP3 Lembar, RS Kota Mataram, RSUD Provinsi NTB, Dinas Kesehatan Lombok Barat, Jasa Raharja, SGi Air Bali, serta unsur SAR gabungan lainnya.

Kepala Kantor SAR Mataram, Muhamad Hariyadi, mengatakan upaya pencarian dilakukan secara paralel melalui penyisiran menggunakan alat utama di permukaan air serta koordinasi dengan kapal-kapal yang melintas di sekitar lokasi kejadian.

“Selain penyisiran langsung, kami juga menginstruksikan pemapelan kepada kapal-kapal yang melintas di Selat Lombok agar dapat memberikan bantuan awal atau segera menginformasikan kepada posko apabila menemukan korban,” tegas Muhamad Hariyadi.

Baca Juga  Apresiasi Opini WTP Ke-10, Fraksi Partai Gerindra DPRD Bali Sarankan Gubernur Tindak Lanjuti Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI

Tim SAR Gabungan akan terus melakukan pencarian dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia serta memperluas koordinasi dengan unsur pelayaran di sekitar perairan Selat Lombok. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Hadiri Hari UMKM Nasional 2026, Ibu Putri Koster Apresiasi GEMBIRA

Published

on

By

HARI UMKM: Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali Ibu Putri Koster saat menghadiri peringatan Hari UMKM Nasional Tahun 2026 di Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali, Kamis (13/8). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Denpasar, baliilu.com – Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali, Ibu Putri Koster, mengapresiasi Gerakan Memajukan Bisnis Rakyat (GEMBIRA) yang digagas Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali. Gerakan tersebut dinilai mampu merangkul pelaku UMKM agar terus maju dan bertahan dalam berbagai kondisi, salah satunya dengan memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk tumbuh dan memperluas pemasaran melalui platform digital maupun luring. Hal tersebut disampaikan Ibu Putri Koster saat menghadiri peringatan Hari UMKM Nasional Tahun 2026 di Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali, Kamis (13/8).

Ibu Putri Koster menambahkan, dalam upaya memajukan sekaligus memberikan kesempatan kepada masyarakat yang memiliki minat di bidang kuliner, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali juga terus berkolaborasi dengan Tim Penggerak PKK Provinsi Bali. Salah satunya melalui kegiatan Bergerak dan Berbagi TP PKK yang menghadirkan chef ke desa-desa untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat yang berminat mengasah keterampilan memasak.

Dalam kegiatan tersebut, chef yang hadir di masing-masing desa akan memilih 30 peserta sehingga dalam satu hari, dengan pelaksanaan di tiga desa, sebanyak 90 orang memperoleh kesempatan mengikuti kegiatan. Program ini secara tidak langsung turut mendorong tumbuhnya pelaku UMKM baru sekaligus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menghasilkan dan memperkenalkan olahan pangan berbahan baku khas dari wilayah masing-masing.

Selain itu, pelaku UMKM, khususnya di bidang kuliner, juga diberikan kesempatan untuk turut meramaikan Pesta Kesenian Bali (PKB) yang diselenggarakan setiap tahun. Kolaborasi tersebut diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak sekaligus menjadi ruang untuk membangkitkan dan memperkenalkan produk kerajinan serta olahan pangan UMKM Bali kepada masyarakat yang lebih luas.

Baca Juga  Pemkot Denpasar Pertahankan Opini WTP 11 Kali Berturut dari BPK RI

Ibu Putri Koster menekankan pentingnya menjaga mutu dan kualitas produk, terutama yang berkaitan dengan kesehatan, kebersihan pengolahan, kelayakan konsumsi, serta pemanfaatan bahan baku hasil pertanian maupun potensi khas daerah masing-masing.

Dengan keterlibatan dan pembinaan dari berbagai pihak, termasuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam aspek keamanan dan kelayakan konsumsi, Ibu Putri Koster meyakini pelaku UMKM Bali akan mampu mengepakkan sayap dari tingkat lokal menuju tingkat nasional. Pembinaan UMKM juga diharapkan dapat berlangsung secara berkesinambungan meskipun terjadi pergantian kepemimpinan, sehingga UMKM dapat terus menjadi pelita di tengah berbagai tantangan perekonomian.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali, Tri Arya Dhyana Kubontubuh, menyampaikan terima kasih kepada Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Ibu Putri Koster, atas dukungan yang terus diberikan terhadap perkembangan UMKM di Bali. Menurutnya, pendampingan Dekranasda memberikan semangat dan motivasi kepada para pelaku UMKM dan IKM untuk terus maju, berkarya, serta mengembangkan diri menuju pasar yang lebih luas.

Peringatan Hari UMKM Nasional Tahun 2026 untuk pertama kalinya dirayakan di Bali. Momentum tersebut sekaligus menjadi bentuk apresiasi kepada pelaku UMKM kuliner tradisional yang berpartisipasi dalam PKB XLVIII Tahun 2026. Apresiasi ditandai dengan pemberian penghargaan kepada 20 UMKM dengan nilai penjualan tertinggi selama penyelenggaraan PKB XLVIII. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca