NEWS
Apresiasi Opini WTP Ke-10, Fraksi Partai Gerindra DPRD Bali Sarankan Gubernur Tindak Lanjuti Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI
Denpasar, baliilu.com – Fraksi Partai Gerindra DPRD Bali mengapresiasi prestasi Gubernur dan jajarannya meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-10 atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 oleh BPK RI. Fraksi Partai Gerindra berharap prestasi Opini WTP yang bersifat administratif tersebut bisa linear dengan tujuan substabtif, yaitu adanya peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat di seluruh Bali.
Hal itu dikatakan juru bicara Fraksi Partai Gerindra yang sekaligus Ketua Fraksi I Ketut Juliarta dalam rapat paripurna ke-18 DPRD Bali masa persidangan II tahun 2023 untuk mendengarkan pemandangan umum fraksi terhadap Raperda Provinsi Bali tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Semesta Berencana tahun anggaran 2022, Senin (12/6/2023) di ruang sidang utama Kantor DPRD Bali Jalan Dr. Kusuma Atmaja No. 3 Denpasar.
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama didampingi Wakil Ketua Nyoman Sugawa Korry dan Tjok. Asmara Putra Sukawati dihadiri pimpinan dan segenap anggota DPRD Bali, Gubernur Bali yang diwakili Wagub Tjok. Oka Sukawati, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, Sekwan Gede Indra Dewa Putra, serta pimpinan sejumlah OPD di Pemprov Bali.
Pada kesempatan itu, Fraksi Partai Gerindra DPRD Bali juga meminta Gubernur Bali untuk segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima, sesuai dengan Pasal 20 ayat (3) UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Bila ada rekomendasi yang tidak bisa ditindaklanjuti, Fraksi Partai Gerindra menyarankan agar dikonsultasikan solusinya kepada BPK RI sehingga bisa dituntaskan dan tidak ada tunggakan tindak lanjut dari rekomendasi BPK RI.
Saat ini perekonomin Bali, kata Juliarta, sudah mulai pulih setelah diterpa badai Covid-19 selama 2 tahun yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Bali sempat menyentuh angka minus 9. “Kami Fraksi Gerindra berharap Gubernur tidak terlena dengan kebangkitan pariwisata saat ini. Pemerintah Provinsi Bali harus mampu mendorong dan menstimulus pendapatan daerah dari sektor selain pariwisata, seperti pertanian dan perkebunan unggulan Bali, sektor peternakan unggulan Bali (sapi dan babi), kerajinan khas Bali, maupun sentra industri rakyat lainnya yang bisa diekspor maupun perdagangan antarpulau di wilayah Indonesia,” ujar Juliarta.
Fraksi Gerindra mencermati sering terjadi pergeseran anggaran dan perubahan kegiatan bahkan ada kegiatan yang tidak dilaksanakan, seperti contoh pos belanja subsidi terealisasi hanya 42,25 persen dari anggaran Rp 10,350 miliar lebih, terealisasi Rp 4,372 miliar lebih dan Pos Penyertaan Modal/Investasi Daerah dengan realisasai 0 persen dari anggaran Rp 5 miliar. Begitu juga penyerapan dana sebagian besar terjadi pada akhir tahun anggaran, sehingga kontribusi fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi tidak optimal. “Hal ini perlu dievaluasi oleh saudara Gubernur,” katanya.
Fraksi Partai Gerindra juga menyarankan agar menindak tegas wisatawan yang melanggar aturan yang berlaku bila perlu mendeportasi. Imigrasi dan aparat terkait harus lebih tegas memeriksa izin tinggal wisatawan, karena banyak wisatawan yang tinggal di villa maupun kos-kosan yang statusnya wisatawan tapi bisa tinggal melebihi batas waktu tinggal yang sudah ditentukan. Banyak di antara mereka yang melakukan usaha bisnis di Bali, menyewa villa atau rumah lalu mereka menyewakan kembali kepada tamu lainnya, bahkan ada tamu yang berjualan seperti yang viral di medsos. “Gubernur agar menginstruksikan kepada bupati/wali kota dan seterusnya bupati/wali kota menginstruksikan kapada kepala desa/lurah, kadus/kaling, beserta prajuru adat, bekerja sama untuk dapat menjaga wilayah masing-masing, mengawasi dan mendata pendatang/tamu yang tinggal di wilayah masing-masing,” tegasnya.
Fraksi Partai Gerindra juga mengapresiasi usaha Gubernur dan semua pihak yang berjuang secara maksimal, sehingga UU Provinsi Bali disahkan pada tanggal 4 April 2023, dengan UU tersebut kini Provinsi dapat mengatur wilayah Provinsi Bali lebih otonom yang bersifat progresif dan responsif terhadap khususnya pengaturan perlindungan dan pengakuan eksistensi desa adat, subak dan penguatan pemajuan kebudayaan dan lingkungan alam Bali.
Fraksi Gerindra mengapresiasi Gubernur yang telah mampu mewujudkan Dermaga Penyeberangan Sanur – Nusa Penida, Lembongan, dan Ceningan. Hal ini berpengaruh sangat signifikan terhadap percepatan pembangunan di Nusa Penida, Lembongan, dan Ceningan, terutama sangat berdampak pada sektor pariwisata. Setiap hari ada ribuan wisatawan yang menyeberang dari Sanur ke Nusa Penida, Lembongan, dan Ceningan. Namun, dampaknya saat wisatawan masuk maupun ke luar areal dermaga terjadi kemacetan yang parah di Jalan By Pass Ngurah Rai-Sanur. Ini harus segera dicarikan solusinya dengan cara membuat jalan masuk dan ke luar yang tidak langsung memotong jalur jalan. Mungkin bisa dibuatkan jalan menuju dan ke luar dermaga dari Simpang Waribang ke arah Padanggalak sehingga kendaraan yang menuju ke arah dermaga maupun ke luar dermaga lebih terurai.
“Kami Fraksi Gerindra pada kesempatan yang baik ini memohon kepada Gubernur untuk membantu rakyat Nusa Penida menangani masalah krisis air bersih. Sampai saat ini masih banyak rumah masyarakat yang belum dialiri air bersih sehingga mau tidak mau mereka membeli air bersih dari luar. Harganya bisa mencapai Rp 1 juta per bulan,” tukasnya. (gs/bi)
NEWS
Bupati Kembang Padukan Pembangunan Infrastruktur dan Edukasi Sampah Berbasis Sumber di Baler Bale Agung
